eh... benar kah di kaltim penajam kayak
gitu...
info dari mana itu....
----- Original Message -----
Sent: Monday, June 06, 2005 1:30 PM
Subject: e-ketawa :-) Fenomena mobil
mewah di negara miskin
Fenomena Mobil Mewah di Negeri Miskin
Walau masuk dalam deretan
negeri termiskin (dan terkorup) di dunia, gaya hidup pejabat Indonesia
amatlah glamour. Ada kisah menarik dari Prof. Nurcholish madjid. Kala masih
sehat. Menjelang pemilu legislative 2004 lalu, Cak Nur menyempatkan diri
berkunjung ke Redaksi Pikiran Rakyat, Bandung. Saat itu Cak Nur didaulat
berbagai komponen masyarakat untuk mencalonkan diri jadi presiden.
Dalam kesempatan itu, Cak Nur menyinggung gaya hidup para pejabat
tinggi Indonesia yang sering jadi bahan perbincangan sinis para
petinggi negara-negara lain. "Mereka bilang, Indonesia itu dikenal
sebagai negara yang utang luar negerinya sangat besar, tapi gaya
hidupnya mewah," ujar Cak Nur.
Ia memberi contoh konkret. Ketika
para pejabat tinggi kita melawat ke luar negeri untuk menghadiri
sidang-sidang bilateral, multilateral atau berskala internasional lainnya.
Rombongan delegasi kita itu datang ke tempat sidang dengan mengendarai
mobil mewah. Sebaliknya delegasi dari negara-negara lain yang juga datang
ke sidang yang sama justru mengendarai trem atau kendaraan umum.
"Padahal mereka adalah para pejabat tinggi dari negara-negara kaya,
termasuk yang memberi utang kepada Indonesia," ujar Cak Nur.
Orang
asing pun heran melihat kenyataan sehari-hari di Indonesia pada tahun-tahun
awal krisis moneter yang berlanjut jadi krisis ekonomi. Dalam suasana
krisis pun, mobil mewah tetap berseliweran di jalanan kota-kota besar di
negeri ini. Sebagian masyarakat tetap menjalani hidup mewah layaknya tanpa
suasana krisis.
Sense of crisis agaknya memang barang teramat langka
yang dimiliki pejabat kita. Belum kering daratan Aceh akibat terjangan
tsunami tiga bulan lalu, pemerintah SBY-kalla sudah
menghambur-hamburkan uang rakyat untuk membeli 60 unit mobil Toyota Camry
untuk pejabat negara senilai Rp 21 miliar, yang awalnya dipakai untuk
mobil delegasi peserta KTT Asia Afrika di Bandung kemarin. Padahal
Aceh dan pelosok negeri, masih teramat banyak orang
kelaparan.
Setelah digunakan untuk kegiatan KTT Asia Afrika, semua
mobil itu akan dijadikan mobil dinas pejabat negara. Sekretaris Negara
Yusril Ihza Mahendra memaparkan, 18 unit mobil akan digunakan oleh
ketua dan wakil ketua lembaga negara, 35 unit untuk para menteri,
satu unit untuk pejabat setingkat menteri, dua unit untuk isteri
presiden dan wapres, serta empat unit untuk cadangan.
"Anggarannya
akan diambil dari APBN," ucapnya enteng. Tidak dikatakan bahwa APBN itu
asalnya uang rakyat yang dipajakin negara. Dengan kata lain, rakyat
Indonesia gajinya dipotong guna membelikan para pejabat yang sudah makmur
itu, termasuk isteri SBY dan isteri Kalla yang sebenarnya tidak ikut
dipilih rakyat, sebuah mobil Camry luks berikut biaya perawatan dan segala
aksesorisnya.
Walau "hanya" seharga Rp 350 juta per unit, hal ini juga
dianggap pemborosan. Sebab, mobil dinas para pejabat yang
sekarangpun sebenarnya masih sangat bagus. Kalau pun untuk `menjamu'
kepala negara delegasi KTT, maka mengapa tidak menyewa mobil secara harian
saja. Harga rental mobil mewah hanya sekitar 5 juta perhari lengkap dengan
supir dan biaya perawatan. Dengan sewa 60 unit mobil mewah hanya butuh
biaya Rp 300 juta. Bukankah ini jauh lebih murah ketimbang harus merogoh
kocek Rp 21 miliar? Banyak kalangan menyatakan ini hanyalah
akal-akalan pejabat negara untuk ganti mobil baru. Gila,
memang.
Sikap rezim SBY-Kalla tidak ada bedanya dengan kelakuan
rezim-rezim sebelumnya. Saat Mega berkuasa, saat KTT ASEAN di Bali 7-8
Oktober 2003, pemerintah memborong mobil BMW Seri 7 untuk para kepala
negara dan Seri 5 untuk pejabat setingkat menteri.
Harga BMW Seri 7
yang termurah (735Li) adalah Rp 1,88 miliar, sedang harga termurah BMW Seri
5 (tipe 530) adalah Rp. 815 juta. Dengan demikian, dana yang diperlukan
minimal sekitar Rp. 50 miliar. Ini taksiran terendah dan belum termasuk
biaya pemeliharaan dan sebagainya.
Waktu Gus Dur menghuni istana
negara, ia juga bersikap sama.Pada KTT G15 (konperensinya negara-negara
miskin) pemerintahan Gus Dur menyediakan 50 mobil mewah (dari rencana
sebelumnya 400 unit) yang terdiri dari Mercedes Benz Seri S-500, S-600,
ML-320, Audi A-6, Nissan Patrol, dan VW Caravelle. Puluhan miliar rupiah
uang rakyat dihambur-hamburkan. Negara dirugikan Rp 140 miliar dari kasus
ini.
Di era Soeharto, untuk para kepala ekonomi negara-negara APEC
pada pertemuan di Istana Bogor (1994), 200 mobil mewah seperti
Mercedes Benz S-600 dan BMW 740 diimpor. Sebelumnya, pada KTT ke-10
Nonblok tahun 1992, Soeharto juga mengimpor mobil luks built-up
Mercedes Benz 300 SEL (110 unit), Volvo 960 (210 unit), Nissan Patrol
(210 unit), dan VW Caravelle (210 unit) untuk para delegasi.
Tabiat
pejabat negara ternyata dengan amat baik diteladani oleh pejabat daerah.
Baru-baru ini, Gubernur Riau Rusli Zainal dikabarkan membeli dua unit
Mercedes Benz yang hanya akan dipakai selagi berdinas di Jakarta. Hal ini
menuai protes. Ketua LSM Forum Masyarakat Peduli Indragiri Hulu (FMPI) Dedi
Yusnianto menuntut agar pembelian dua unit Mercedes Benz senilai Rp 2
miliar itu diusut.
Dedi menilai, hal itu amat menyakitkan hati warga
Riau. Sebab, selama ini Rusli Zainal dalam acara-acara resmi pemerintahan,
selalu mengklaim angka kemiskinan di Riau lebih dari 40 persen. Tapi
aneh, di tengah kemiskinan rakyatnya, Rusli tega membeli mobil
mewah.
"Ini aneh, tiap kali bicara, selalu saja rakyat Riau miskin.
Tapi mobil dinasnya di Jakarta harganya malah lebih mahal dari
mobil dinas menteri yang hanya Toyota Camry seharga Rp 350 juta,"kata
Dedi.
Yang anehnya lagi, kata Dedi, mobil dinas gubernur di Pekanbaru
saja hanya sebuah mobil Toyota Crown. Itu artinya, dalam aktivitas
sehari- hari di Riau, Rusli Zainal ingin menunjukan kesederhanaan
pada rakyatnya.
"Eh, giliran berdinas di Jakarta, dia malah pakai
Mercy. Ini menyakitkan hati masyarakat Riau. Tega-teganya ditengah
kemiskinan warganya dia enak-enakan di Jakarta pakai Mercy. Ini baru
setahun dia menjabat, bagaimana empat tahun lagi?"sindir Dedi.
Di
tahun 2003, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Asmawi Agani mengusulkan
pembelian empat mobil mewah senilai Rp 5,7 milyar dalam RAPBD 2003. Usulan
ini mendapat reaksi keras. Di kalangan DPRD Kalteng, ada yang pro ada pula
yang kontra.
Menurut informasi yang ada, yang ingin dibeli adalah dua
unit Volvo SERI 960 dengan nilai Rp 3 miliar, satu unit Jeep Land
Rover Discovery (4x4) senilai Rp 1,5 miliar, dan sebuah bus
eksekutif seharga Rp 1 miliar. Total Rp 5,7 miliar.
Usulan ini
timbul di tengah kondisi masyarakat Kalteng yang mengenaskan. Dari
394.354 keluarga yang ada, sekitar 118.306 keluarga (30%) masih hidup
dibawah garis kemiskinan.
Di Kalimantan Timur, di bulan Mei 2003,
pejabat dan anggota DPRD Kabupaten Panajam Paser Utara yang baru terbentuk
10 bulan juga dikecam lantaran mendahulukan membeli mobil mewah seperti
Nissan Terano untuk dinas, ketimbang mendahulukan pengerjaan
pelayanan kepada masyarakat seperti menyediakan air bersih, jaringan
listrik, dan pembangunan jalan menuju permukiman.
"Sudah puluhan
tahun kami tinggal disini, tetapi belum mendapatkan aliran listrik dan air
bersih," ujar seorang warga Desa Sebakung, Kecamatan Babulu, Kabupaten
Penajam Paser Utara.
Untuk penerangan, selama puluhan tahun mereka
terpaksa menggunakan lampu minyak tanah. Sedang air bersih sangat sulit
diperoleh sehingga warga terpaksa membeli air pikulan seharga Rp 2.500
per jerigen isi 20 liter.
Menurut penduduk, keluhan soal air bersih
dan listrik serta pembelian mobil mewah oleh aparat pemerintah kabupaten
sudah disampaikan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur
Bidang Kesejahteraan Rakyat Yurnalis Ngayoh, saat mengunjungi Desa
Gunung Intan yang lokasinya berdekatan dengan Desa
Sebakung.
Wakil Gubernur menyarankan agar penduduk jangan
mengandalkan sambungan air ledeng, tetapi berupaya membuat pompa air
sendiri, sedang listrik memang belum ada jaringan. "Justru masalahnya
disini tidak ada listrik sehingga tidak mungkin membuat pompa air,"
tukas seorang warga.
Di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada April
2003, DPRD setempat juga memberi izin Pemkab Ciamis untuk membeli
mobil mewah jenis Land Rover Discovery seharga lebih dari Rp 1 miliar untuk
kendaraan dinas Bupati.
Ironisnya, hal tersebut terjadi saat
Kabupaten Ciamis masih mempunyai pekerjaan rumah yang terbengkalai di
sana-sini. Menurut catatan Pemkab sendiri, Ciamis saat itu masih ada 17.000
balita kekurangan gizi, 400 balita bergizi buruk, lebih dari 113
bangunan SD rusak berat, 75% puskesmas rusak, dan masih banyak sarana
serta fasilitas umum lain yang rusak dan memerlukan perhatian.
Dari
Padang, pada Oktober 2004 pimpinan DPRD -nya malah meminta fasilitas mobil
baru. Pos pengadaan kendaraan bermotor pada sekretariat daerah bertambah
bengkak Rp 2,9 miliar. Anggaran itu dialokasikan untuk membeli 13 unit
mobil. Satu unit Toyota Camry untuk ketua DPRD dan 3 unit Toyota Altis
untuk wakil-wakilnya.
Cirebon tidak mau ketinggalan. Di awal Desember
2004 DPRD Kabupaten Cirebon berniat membeli sejumlah kendaraan beroda empat
yang dikatakan untuk keperluan kendaraan operasional atau dinas.
Pos anggaran untuk keperluan pembelian mobil mewah itu sudah
dirancang dan besarnya mencapai Rp 1,5 miliar.
Mobil itu
diperuntukkan bagi unsur pimpinan, dari mulai wakil ketua sampai ketua
fraksi dan ketua komisi-komisi. Untuk dua wakil ketua dewan, direncanakan
diberi jantah sedan Toyota Altis seri terbaru yang harganya di atas Rp 250
juta.
Saat dikonfirmasikan wartawan, Ketua DPRD Cirebon Tasiya Soemadi
Al- Gotas,S.E., menyatakan hal itu sebenarnya wajar. "Lihat
saja, Majalengka yang PAD-nya jauh lebih kecil dari Cirebon
saja (kendaraan dinasnya) sudah sekelas Nissan Terrano dan
(Mitsubishi) Kuda," ujarnya.
Sikap yang lebih pede datang dari
Bekasi. Pada Oktober 2004, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi Dadang Asgar Noor
menuntut fasilitas kendaraan dinas Nissan Terrano untuk pimpinan dewan.
Alasannya, menurut undang-undang, pimpinan dewan memiliki derajat sama
dengan walikota. Dengan begitu, strata sosialnya lebih tinggi
dibandingkan masyarakat biasa sehingga berhak memiliki mobil
mewah.
"Kita minta hanya sesuai dengan porsinya, masa wakil rakyat
nanti hanya diberi mobil Toyota Avanza," kata Dadang dari Fraksi
Partai Demokrat, daerah pemilihan Kelurahan Jati Asih.
Sebenarnya
Bagian Perlengkapan DPRD Kota sudah menawarkan kendaraan dinas Suzuki
Escudo yang sebelumnya digunakan Wakil Ketua DPRD periode 1999-2004, Salim
Musa, tapi Dadang menolak mentah-mentah.
Dadang tetap berkukuh
mendapatkan mobil mewah. Mengenai gerakan anti mobil mewah yang saat ini
mulai berdengung secara nasional, Dadang mengaku tidak perduli. "Kami
mintanya yang tidak malu-maluinlah, saya ini mewakili 25 ribu orang di
daerah saya," kata dia.
Hanya saja Dadang tidak sadar, ke 25 ribu orang
yang merupakan `tuannya' kebanyakan belum mampu beli mobil,
mosok wakilnya saja minta mobil mewah. Ini sungguh-sungguh
memalukan!
Kegilaan pejabat Indonesia terhadap mobil mewah bisa dilihat
dari temuan yang terjadi di Jakarta Motor Show (JMS) 2004 di
Senayan. Dalam acara yang banyak memajang mobil super mewah itu, antara
lain mobil Bentley seharga Rp 5 miliar per unitnya, pada posisi tanggal
9 September 2004 sudah tercatat belasan orang yang membeli mobil Bentley
tersebut dengan cara indent!
Berita ini kurang menggema di masyarakat
Indonesia karena tersaput berita bom besar yang meledak di depan Kedubes
Australia di Kuningan pada tanggal yang sama.
Fenomena mobil
mewah yang banyak digilai para pejabat Indonesia - untuk membelinya
pakai uang rakyat- menggambarkan betapa para pejabat kita sama sekali tidak
berpihak pada rakyatnya melainkan berpihak pada hawa nafsunya semata. "Dari
sepuluh peraturan yang dikeluarkan birokrat, sembilan buahnya berpihak pada
kantongnya," tulis Sosiolog Arief Budiman yang kini menetap di Australia
dalam sebuah bukunya.
Satu contoh yang paling baik tentang
'kepedulian' pemerintah terhadap rakyatnya adalah perbandingan besarnya
anggaran untuk Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan anggaran untuk Komisi
Nasional Perlindungan Anak.
RAPBD DKI Tahun 2005 telah mengesahkan
dana belanja Sutiyoso selama satu tahun adalah sebesar Rp 4,429 miliar.
Dana itu antara lain terdiri dari pos biaya baju Gubernur Sutiyoso Rp 40
juta, alat tulis gubernur Rp 151 juta, pemeliharaan ruangan kerja gubernur
Rp 400 juta, dan sebagainya.
Coba bandingkan besarnya belanja
Sutiyoso itu dengan jatah untuk Komnas Perlindungan Anak. Untuk biaya
operasional Komnas Perlindungan Anak, yang berasal dari APBN, satu tahun
pemerintah hanya memberikan dijatah Rp 22 juta! Inilah contoh bagus
bentuk kepedulian pemerintah kita terhadap rakyatnya.
Majalah Saksi
No. 16 Tahun VII 11 Mei 2005
Rekan2 member, jangan
lupa yah... Gathering E-Ketawa di Bale Air, Jl. Jend. Gatot Subroto (sbl
gd. Telkom) jam 18.00 sampe diusir satpamnya. Terima Kasih.
"MAY
THE FORCE BE WITH YOU"
Mau tebakan sama temannya? Ketik TTH Kirim ke
3911 - IM3, Mentari, Matrix, ProXL, Telkom Fleksi Rp.
1000,-/SMS
Ketawa dot Com - http://ketawa.com/ CV Global Intermedia - http://www.g-im.com/
Rekan2 member, jangan lupa yah...
Gathering E-Ketawa
di Bale Air, Jl. Jend. Gatot Subroto (sbl gd. Telkom)
jam 18.00 sampe diusir satpamnya.
Terima Kasih.
"MAY THE FORCE BE WITH YOU"
Mau tebakan sama temannya?
Ketik TTH Kirim ke 3911 - IM3, Mentari, Matrix, ProXL, Telkom Fleksi
Rp. 1000,-/SMS
Ketawa dot Com - http://ketawa.com/
CV Global Intermedia - http://www.g-im.com/
Yahoo! Groups Links
|