Rekans seperjuangan se E-NKRI yth.
Kesempatan besar untuk mempersuasi Pemerintah NKRI (yg terbukti punya dana
stimulus buanyak sekali) untuk memprioritaskan pembelian produk2 dan jasa2
berbasis open source buatan NKRI!
Lanjutkan ?????
Salam E-NKRI!
HM
>>>>
Rabu, 11/11/2009 09:33 WIB
Menkeu Minta Lembaga Pemerintah Segera Serap Dana Stimulus
Ramdhania El Hida - detikFinance
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta beberapa kementerian/lembaga
(K/L) untuk melakukan percepatan penyerapan stimulus fiskal. Hal ini
dikarenakan realisasi penyerapan stimulus baru 44,9% dari Rp73,3 triliun atau
sebesar Rp 32,9 triliun.
Menurut Sri Mulyani, pihaknya akan fokus terhadap penyerapan belanja stimulus
yang baru terserap 36,2% atau sebesar Rp 4,4 triliun. Total pagu untuk belanja
stimulus pada 2009 ini sebesar Rp 12,2 triliun.
Untuk mencapai target penyerapan, tambah dia, pemerintah akan melakukan
berbagai usaha percepatan yang koordinasinya akan dipantau oleh Kementerian
Koordinasi Perekonomian.
"Tapi kita akan fokus pada penyerapan stimulus infrastruktur senilai Rp12,2
triliun, yang merupakan belanja Kementerian/ Lembaga.K/L akan lakukan upaya
ekstra agar program stimulus itu. Untuk menteri seperti PU karena alokasinya
banyak di daerah akan meminta daerah-daerah itu untuk mempercepat
penyerapannya. Untuk K/L lain saya rasa itu semua akan dipantau oleh menko
perekonomian," urainya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di DPR,
Jakarta, Selasa (10/11/2009).
Sri Mulyani menegaskan pagu stimulus fiskal tidak akan berubah karena sudah
masuk dalam Undang-Undang APBN. Sekarang yang perlu disesuaikan adalah
realisasinya.
"Itu kan dah ada dalam Undang-Undang. Tidak bisa diubah, tinggal direalisir
saja," tegasnya.
Berdasarkan data yang dibacakan Menkeu pada rapat dengan Komisi XI DPR RI
tersebut, realisasi penyerapan stimulus fiskal belanja terbesar dimiliki
Departemen Kesehatan sebesar 76,7% atau sebesar Rp115 miliar dari Rp 150
miliar. Sedangkan, departemen yang belum menyerap anggaran stimulusnya adalah
Departemen Pertanian. Padahal, departemen ini memiliki anggaran sebesar Rp 260
miliar. Selain itu, BUN (Non K/L) juga belum menyerap stimulus belanjanya yang
sebesar Rp 1,255 triliun.
Departemen PU yang memiliki anggaran stimulus fiskal terbesar dibandingkan K/L
lain, yaitu sebesar Rp 6,6 triliun, baru menyerap 44% atau sebesar Rp2,9
triliun. Sedangkan, Kementerian Koperasi dan UKM serta Departemen Kelautan dan
Perikanan yang memunyai stimulus fiskal sebesar Rp 100 miliar, baru menyerap
masing-masing 29,9% dan 30,9%.
Departemen ESDM baru menyerap 42,6% dari Rp 500 miliar atau sebesar Rp 213,2
miliar. Departemen Perhubungan baru menyerap 36,4% dari Rp 2,198 triliun atau
sebesar Rp 800,9 miliar. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyerap
20,2% dari Rp 300 miliar atau sebesar Rp 60,7 miliar.
Kemudian, Departemen Perdagangan baru menyerap 19,3% dari Rp 335 miliar atau
sebesar Rp64,5 miliar dan Kementerian Perumahan Rakyat yang telah menyerap
lebih dari 50% yaitu 50,8% dari Rp 400 miliar atau sebesar Rp 203,3 miliar.
Mengenai stimulus fiskal untuk PPh 21 yang baru terserap 2,2% dari anggaran
sebesar Rp 6,5 triliun atau baru terserap Rp 100 miliar ini, Ani menjelaskan
walaupun penyerapannya tidak sesuai target tetapi bukan merupakan persoalan
serius.
"Yang nampaknya tidak sesuai dengan target itu PPh 21. Jumlahnya cukup besar
sekitar Rp 6 triliun, itu mungkin tidak akan terealisir. Sebab mereka itu gak
melakukan PHK seperti yang diperkirakan sebelumnya. Sehingga kalau pun itu
tidak terserap ya tidak menimbulkan persoalan serius," pungkas Sri Mulyani.
(nia/qom)
