Selamat Pagi Pak Sulzer & rekan2 Pengawal e-Gov Indonesia, Tampaknya BPKP menjadi bagian dari tim penyelamat implementasi NIK nasional, dengan menjalankan perannya sebagai internal controller bagi Pemerintah.
Untuk itu tentunya rekan daerah juga bisa memberikan masukan terbuka di milis ini, dengan mengungkap apa yang baik dan apa saja faktor yang menghambat program pemerintah dalam sistem informasi kependudukan secara nasional. Hal yang bisa saya ikut urun rembug di forum ini dan bisa menjadi masukan bagi pemerintah, yang saya bisa sampaikan dengan mengacu pada pengalaman saya sejak mulai menjadi pengurus RT di era 1970an dan ikut melaksanakan terapan awal komputerasisi data kependudukan dan penggunaan nomor penduduk yang Unique di DKI pada masa itu, hingga kemudian terlibat banyak dengan kebutuhan data kependudukan untuk kepentingan terkait kegiatan probadi saya dalam merancang sistem, sehingga dapat saya sampaikan beberapa hal penting untuk menjadi perhatian tim penyelamat tersebut antara lain: 1, Cakupan manfaat data kependudukan sebenarnya bukan hanya DepDagri dan Dinas Kependudukan, tapi juga Kementrian/lembaga dan banyak kedinasan maupun badan swasta lain, sehingga tim pelaksana nasional sistem kependudukan selayaknya bukan hanya dari Direktorat kependudukan atau dinas kependudukan, namun juga melibatkan semua unsur eselon I dalam Kementerian dan lembaga maupun kedinasan yang menjadi pengguna data kependudukan tersebut, tentunya dengan tetap menempatkan direktorat administrasi kependudukan sebagai lead agencynya, dengan organisasi tersebut seharusnya pemerintah dapat menghindari adanya solusi yang sangat egosektoral. 2. Cakupan manfaat dan tujuan penggunaan data kependudukan nasional dan data kependudukan bagi daerah perlu diteliti lebih lengkap, apa sudah disiapkan sesuai dengan manfaat yang diperlukan yaitu mampu di operasikan dari sistem apapun yang dimiliki oleh K/L dan kedinasan yang memerlukan untuk layanan publik, yang untuk itu tentunya secara nasional sudah dibuat standar minimal data base struktur , data elemen dan penggunaan kode nasional dan insternasional sesuai keperluan. sehingga dapat diterapkan persyaratan integrasi informasiyaitu single submission of data & information untuk dipergunakan dalam seluruh layanan publik, single & synchronous process of data & information, dan Single decision maker pada setiap tahap proses bisnis, sehingga proses antar sistim akan terhindar dari duplikasi proses data yang sama, penggunaan data yang berbeda, dan sebagian keputusan yang dibuat berdasar data yang sudah pasti dan sesuai ketentuan dapat diambil alih prosesnya langsung oleh sistem. 3. memperhatikan dan memasukkan semua kebutuhan seluruh penggunanya dala tahapan rencana kerja, sehingga mempermudah pemenuhan kebutuhan penggunaan data kependudukan antar sistem di Pusat dan daerah termasuk dengan sistem keamanan dan kendali migrasi penduduk secara internasional (kita perlu memperhatikan bahwa standar yang kita gunakan tidak bertentangan dengan standar internasional (seperti jumlah karakter yang digunakan untuk NIK) . 4, Mempelajari manfaat pengadaan program paket aplikasi secara nasional, yang sesuai logika seharusnya akan mempercepat proses standarisasi, mempercepat implementasi, meningkatkan kinerja daerah, memperingan beban kerja dan biaya daerah tanpa mengurangi tingkat layanan yang sudah pernah diberikan oleh pemerintah daerah, dan tidak menimbulkan kerugian tersembunyi bagi pemerintah dan bagi pihak lain yang membutuhkannya, sehingga penggunaannya program paket nasional tersebut hanya boleh dipergunakan bila memenuhi persyaratan tertentu yang menjamin terlaksananya effiseiensi di pusat dan daerah dan tidak menjadi beban tambahan bagi APBD maupun menimbulkan potensi kerugia akibat penurunan tingkat layanan maupun kerugian tersembunyi yang tidak diperhitungkan . 5. Aplikasi paket nasional harus merupakan general purpose application yang untuk itu best practice disyaratkan harus dapat di implementasikan sendiri oleh User atau memanfaatkan jasa implementor di daerah sehingga tidak membutuhkan support langsung dari software house pembuat kecuali untuk kesalahan yang harus diperbaiki secara nasional. Untuk itu aplikasi memerlukan sistem yang modular, berbasis set-up parameter untuk disesuaikan dengan kondisi daerah, memiliki fasilitas untuk bisa dioperasikan dengan O/S apapun atau software database apapun yang sudah dimiliki daerah, menyediakan fasilitas antar muka agar aplikasi dan data yang dibuat bisa berinteraksi dengan sistem lain, kebebasan dalam penyusunan laporan dan semua persyaratan proffesional yang lazm diterapkan dalam aplikasi COTS (commercial of the self) . 6. Pelaksanaan implementasi baru dilaksanakan bila hasil analisa biaya dan manfaat membuktikan adanya manfaat dan tidak adanya potensi kerugian negara, dengan tidak lupa memperhitungkan semua nilai intangible asset yang belum atau sudah dikapitalisasi sebagai nilai asset pemerintah baik di pusta maupun daerah. sehingga tidak ada kebijakan yang dibuat tanpa bisa dipertanggung jawabkan, atau bisa dibuktikan secara hukum sebagai upaya merugikan negara atau pembuktian adanya kesengajaan dalam pebuatan kebijakan yang memberikan keuntungan pada pihak tertentu. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diamankan, mengingat kebijakan pemerintah yang diangap salah (dan belum tentu salah ) saat ini secara politik menjadi sangat muda untuk bisa dipidanakan. 7. Hal yang pantang untuk dilupakan dalam menyusun cakupan sistem informasi kependudukan dan penggunaan fasilitas bagi penduduk, adalah kenyataan perbedaan kebutuhan penduduk sesuai dengan kondisi yang dapat dikelompokan untuk menjadi perhatian dalam merancang fasilitas layanan kependudukan adalah - adanya Penduduk yang sejak lahir hingga meninggal tidak pernah meninggalkan daerahnya karena terpencil atau keterbatasan lainnya, mereka ini tidak memerlukan fasilitas canggih yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, - adanya kelompok penduduk yang membutuhkan fasilitas data kependudukan yang sifatnya statis namun memerlukan fasilitas lengkap secara lokal, seperti layanan catatan sipil, layanan ijin usaha, layanan surat keterangan berkelakuan baik dll, - adanya penduduk yang memerlukan fasilitas nasional karena mobilitasnya, yaitu penduduk yang hampir setiap saat bermigrasi dan tidak punya domisili tetap (mereka mungkin butuh kartu domisili, karena tidak layak bila tiap 6 bulan KTPnya harus diganti), - adanya kelompok Penduduk yang memerlukan fasilitas Internasional (mereka yang harus punya passport dan perlu di monitor keberadaannya secara international), - dan penduduk warga negara asing yang memerlukan kendali kependudukan terkait dengan kewajiban ijin kerja, ijin usaha, perpajakan, keamananan dll. Inti masalah yang perlu dipelajari oleh team sukses data kependudukan saat ini adalah: - upaya membuka semua masalah hukum, kebijakan, aturan dll. yang potensial merugikan dan menghambat pelaksanaan terapan dan manfaat data kependudukan baik bagi pusat maupun daerah, untuk dilakukan koreksi agar masalah sama tidak terulang kembali atau menjadi penghambat upaya pemerintah, dan - meneruskan semua fakta keberhasilan penataan, penerapan dan pemanfaatan implementasi sistem informasi kependudukan di pusat dan daerah. yang terbuktikan berhasil baik dan bermanfaat untuk dilanjutkan dan diterapkan di daerah lain atau secara nasional sesuai kondisi yang ada di pusat dan di masing2 daerah. Demikian masukan dari saya semoga bermanfaat bagi rekan2 yang terlibat dalam pembenahan tersebut. Wass. Hari S.noegroho On 3/11/2010 10:50 PM, Sulzer wrote: > > Yth Bapak2/Ibu2 sekalian, > Mudah-mudah-an Soal Skripsi-nya sudah selesai, ya.... :) > Begini... > Sudah lama juga Saya tidak mendengar gonjang-ganjing mengenai SIAK... > Ehh... Sudah jauh-pun, saya masih dibisiki oleh Angin Selat Malaka... > Kabarnya BPKP sudah masuk ke DEPDAGRI mengenai SIAK.... Ada apa, ya...? > SIAK-nya mau diaudit semua, ya? > "Onde mande..., iyo santiang Apak Menteri Gamawan, ko..." Lanjut Pak... > (Red: "santiang" = pintar / hebat... ) > Pengen dengar juga komentar dari pengembang-pengembang SIAK. > Wah alangkah senangnya kalau ada yang bisa berbagi dari berbagai sisi > mengenai ini... > Terima kasih sebelumnya, > Duhh... Angin Selat Malaka terlalu sering bertiup akhir-akhir ini.... > Salam, > Sulzer Jusman > > > > > > > No virus found in this incoming message. > Checked by AVG - www.avg.com > Version: 9.0.733 / Virus Database: 271.1.1/2736 - Release Date: 03/11/10 > 14:33:00 > > ------------------------------------ http://www.egovindonesia.com/Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/egov-indonesia/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/egov-indonesia/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
