Karena email ini, tadi saya coba cek di Google, ternyata walikota Bogor yang korupsi berasal dari PDIP, bukan PKS.
Berikut beritanya dari Republika, TV7, dan Polri: Senin, 27 September 2004 15:31:00 Kejari Tolak Penangguhan Penahanan Walil WaliKota Bogor Bogor-Rol -- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor, Kornelis Lere, SH, menolak surat penangguhan penahanan atas Wakil Walikota Bogor, M Sahid yang diajukan sejumlah pihak, di antaranya dari penasihat hukum tersangka, kalangan PDIP Kota Bogor dan bahkan yang diajukan Walikota Bogor, Diani Budiarto. "Surat penangguhan penahanan, baik yang diajukan oleh penasihat hukum PH tersangka, PDIP, maupun Walikota Bogor yang baru saya terima tadi pagi tidak mungkin saya pertimbangkan dan tidak mungkin saya tanguhkan penahanannya sampai kami limpahkan ke pengadilan," katanya di Bogor, Senin. Penegasan itu disampaikan Kornelis Lere usai dianugerahi sertifikat "Anti Korupsi" oleh mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor. Penghargaan berupa plakat dan sertifikat "Anti Korupsi" itu disampaikan mahasiswa usai melakukan aksi demonstrasi guna memberikan dukungan bagi proses penegakan hukum bagi pelaku-pelaku korupsi di Kota Bogor tanpa pandang bulu. Didampingi hampir semua pejabat di lingkungan Kejari Kota Bogor, Kajari Kornelis Lere menerima langsung penghargaan tersebut, termasuk pemberian sebuah kaos (t-shirt) berwarna putih yang disertai tulisan pemberantasan KKN dan gerakan anti politisi busuk. Tersangka M Sahid, Wakil Walikota Bogor dan sekaligus masih menjabat Ketua DPC PDIP Kota bogor itu, hingga kini masih mendekam di LP kelas II Paledang, Kota Bogor dan ditahan terkait dugaan korupsi APBD Kota Bogor sebesar Rp5,528 miliar, saat dirinya masih menjabat Ketua DPRD Kota Bogor, masa bakti 1999-2004. Menurut Kajari, pihaknya menyatakan tidak mungkin mempertimbangkan alasan-alasan penangguhan penahanan tersangka. Ketika didesak pertanyaan apa alasannya sehingga pihaknya tidak dapat memberikan pertimbangan surat penangguhan penahahan yang telah diajukan sejumlah pihak itu, ia menjawab singkat dan tegas, "Demi memperlancar pemeriksaan,". Kejari Bogor, setidaknya dalam dua pekan terakhir menjadi perbincangan masyarakat di "kota hujan" itu karena kegigihannya mengungkap dugaan kasus "korupsi berjamaah" yang melibatkan eksekutif dan legislatif, khususnya dugaan penyelewengan dana APBD Kota Bogor tahun anggaran 2002.ant/mim http://www.republika.co.id/ASP/online_detail.asp?id=173799&kat_id=23 Jumat, 24 September 2004 Korupsi, Wakil Walikota Bogor Ditahan Belum empat bulan menjabat Wakil Walikota Bogor Mohamad Sahid harus dijebloskan ke penjara karena terlibat kasus korupsi dana APBD sebesar Rp 5,5 milyar. Setelah diperiksa selama empat jam, Kamis sore kemarin Mohamad Sahid, Wakil Walikota Bogor harus mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Paledang Bogor untuk jangka waktu satu bulan. Dengan kendaraan milik Kejaksaan Negeri Bogor, mantan ketua DPRD Bogor ini tampak tegang ketika menuju Lapas Paledang yang tidak jauh dari kantor Kejaksaan Bogor. Mohamad Sahid menjadi tersangka utama kasus korupsi dana APBD senilai Rp 5,5 milyar. Semula Mohamad Sahid enggan berkomentar kepada wartawan. Namun ketika didesak, ketua DPC PDIP Kota Bogor ini buka mulut dan mengatakan semua anggota DPRD Bogor terlibat dalam kasus korupsi dana APBD, termasuk ketuanya. Kasus korupsi dana APBD Bogor ini mulai terkuat sejak April lalu. Namun hingga saat ini baru Mohamad Sahid yang diperiksa. Sementara, beberapa anggota DPRD lainnya yang menurut Mohamad Sahid ikut terlibat sampai sejauh in belum diperiksa, termasuk ketua DPRD Bogor. http://www.tv7.co.id/news/news_view.asp?y=2974 27 September 2004, 16:11:13 WIB Kejari Tolak Penangguhan Penahanan Wakil WaliKota Bogor Pengirim Berita : Mudzakir polri.go.id - Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bogor, Kornelis Lere, SH, menolak surat penangguhan penahanan atas Wakil Walikota Bogor, M Sahid yang diajukan sejumlah pihak, di antaranya dari penasihat hukum tersangka, kalangan PDIP Kota Bogor dan bahkan yang diajukan Walikota Bogor, Diani Budiarto. "Surat penangguhan penahanan, baik yang diajukan oleh penasihat hukum PH tersangka, PDIP, maupun Walikota Bogor yang baru saya terima tadi pagi tidak mungkin saya pertimbangkan dan tidak mungkin saya tanguhkan penahanannya sampai kami limpahkan ke pengadilan," katanya di Bogor, Senin. Penegasan itu disampaikan Kornelis Lere usai dianugerahi sertifikat "Anti Korupsi" oleh mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Bogor. Penghargaan berupa plakat dan sertifikat "Anti Korupsi" itu disampaikan mahasiswa usai melakukan aksi demonstrasi guna memberikan dukungan bagi proses penegakan hukum bagi pelaku-pelaku korupsi di Kota Bogor tanpa pandang bulu. Didampingi hampir semua pejabat di lingkungan Kejari Kota Bogor, Kajari Kornelis Lere menerima langsung penghargaan tersebut, termasuk pemberian sebuah kaos (t-shirt) berwarna putih yang disertai tulisan pemberantasan KKN dan gerakan anti politisi busuk. Tersangka M Sahid, Wakil Walikota Bogor dan sekaligus masih menjabat Ketua DPC PDIP Kota bogor itu, hingga kini masih mendekam di LP kelas II Paledang, Kota Bogor dan ditahan terkait dugaan korupsi APBD Kota Bogor sebesar Rp5,528 miliar, saat dirinya masih menjabat Ketua DPRD Kota Bogor, masa bakti 1999-2004. Menurut Kajari, pihaknya menyatakan tidak mungkin mempertimbangkan alasan-alasan penangguhan penahanan tersangka. Ketika didesak pertanyaan apa alasannya sehingga pihaknya tidak dapat memberikan pertimbangan surat penangguhan penahahan yang telah diajukan sejumlah pihak itu, ia menjawab singkat dan tegas, "Demi memperlancar pemeriksaan,". Kejari Bogor, setidaknya dalam dua pekan terakhir menjadi perbincangan masyarakat di "kota hujan" itu karena kegigihannya mengungkap dugaan kasus "korupsi berjamaah" yang melibatkan eksekutif dan legislatif, khususnya dugaan penyelewengan dana APBD Kota Bogor tahun anggaran 2002. http://www.polri.go.id/berita/detailnews.php?id=aa5e62915e9444ae62f23e1e7e25059a --- Dede Fahruroji <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > Wakil walikota Bogor terlibat KKN adalah benar > (berdasarkan berita di surat > kabar dan kabar yg saya dengar di Bgr) dan Beliau > sekarang udah berada di > Tahanan di Peledang Bogor. Pada saat pelantikannya > juga terjadi > konflik...ternyata ijazah yang beliau memiliki > adalah ASPAL....Tetapi karena > beliau di dukung oleh anggota DPRD dari PDI > Perjuangan maka pelantikannya > jadi juga dilaksanakan. > Tetapi Beliau bukan kader PKS tetapi Beliau adalah > kader dari PDI > Perjuangan. (Kebetulan Saya orang Bogor). > > Salam > > Dede > > ----- Original Message ----- > From: "Firdaus Ibrahim" <[EMAIL PROTECTED]> > To: <[EMAIL PROTECTED]> > Sent: Tuesday, September 28, 2004 3:13 PM > Subject: RE: [ekonomi-nasional] Berantas Korupsi - > Pengurus PKS jadi > Kapolri, Jaksa Agung, Ketua MA? > > > > Ada juga sich kader PKS yang korup, Wakil Walikota > Bogor yang baru > ditangkap > > karena terlibat KKN > > > > -----Original Message----- > > From: A Nizami [mailto:[EMAIL PROTECTED] > > Sent: Tuesday, September 28, 2004 12:53 PM > > To: [EMAIL PROTECTED]; > [EMAIL PROTECTED] > > Subject: [ekonomi-nasional] Berantas Korupsi - > Pengurus PKS jadi Kapolri, > > Jaksa Agung, Ketua MA? > > > > > > Assalamu'alaikum wr wb, > > > > Berita di Kompas dan media massa lain menyebutkan > > Ternyata selama periode 1999-2004, praktik > > korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN mencapai Rp > 167 > > triliun. Angka tersebut hampir sama dengan > setengah > > Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2003 yang > > nilainya sekitar Rp 350 triliun. > > > > Anehnya, hampir tak ada pelaku yang ditangkap, > serta > > uang negara yang dikembalikan. > > > > Untuk itu, saya mengusulkan agar Korupsi bisa > > diberantas dan ratusan trilyun uang negara bisa > > kembali, pucuk pimpinan Kapolri, Jaksa Agung, dan > > Ketua MA harus orang yang bersih, cerdas, berani, > > sederhana dan mengerti hukum. > > > > Sesungguhnya, orang seperti Almarhum Munir SH yang > > bukan saja menolak suap, tapi juga hadiah > penghargaan > > atas prestasinya serta giat membantu orang yang > > tertindas dan berani menuntut orang yang bersalah > > meski berkuasa, pantas memegang jabatan tsb. > > > > Tanpa bermaksud partisan, saya melihat para > pengurus > > PKS yang banyak mengembalikan uang suap di lembaga > > legislatif dan mengeksposnye ke media (hingga > > menyelamatkan uang negara lebih dari 1 trilyun > rupiah) > > serta menolak fasilitas hotel pantas menduduki > jabatan > > Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua MA selama latar > > belakang pendidikannya memang dari Fakultas Hukum. > > > > Jika orang-orang jujur, cerdas, dan berani, serta > > mengerti hukum memegang pucuk pimpinan lembaga > > tersebut, saya yakin korupsi bisa diberantas dan > > ratusan trilyun uang negara bisa dikembalikan. > > Bukankah dulu ketika Soeripto dari PK jadi Menteri > > Kehutanan, Bob Hasan, bisa di-Nusa Kambangan-kan > > karena kasus korupsi? > > > > Dengan pimpinan dari pengurus Partai Keadilan > > Sejahtera, semoga Keadilan bisa ditegakkan di > > Indonesia, sehinggar rakyat bisa sejahtera. > > > > Wassalamu'alaikum wr wb > > > > > > Kabinet Orde Perubahan > > > > > > Amboi! Ternyata selama periode 1999-2004, praktik > > korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN mencapai Rp > 167 > > triliun. Angka tersebut hampir sama dengan > setengah > > Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2003 yang > > nilainya sekitar Rp 350 triliun. > > > > Laporan tersebut disampaikan Ketua Badan Pemeriksa > > Keuangan (BPK) Satrio Budiharjo Joedono dalam > Sidang > > Umum MPR, Kamis (23/9). Ironisnya, salah satu > sumber > > penyimpangan terjadi di Kejaksaan Agung yang > > kewajibannya justru harus memberantas korupsi. > > > > Itulah sebabnya, tantangan utama bagi pemerintahan > > baru pimpinan duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf > > Kalla adalah memberantas korupsi. Itulah juga > tuntutan > > bagi para menteri baru: bisa enggak kalian > berhenti > > korupsi? > > > > Di negara ini tidak ada masa transisi penyerahan > > kekuasaan dari pemerintahan lama kepada yang baru. > > Berhubung dalam kondisi khusus, persiapan > pembentukan > > kabinet baru mungkin memang perlu dikebut. > > > > Kondisi khusus itu terjadi sekitar tiga minggu > lagi, > > saat dimulainya bulan Ramadhan. Setelah itu akan > > terjadi komplikasi-komplikasi dalam bidang ekonomi > dan > > sosial karena mayoritas rakyat menyongsong > datangnya > > Idul Fitri. > > > > Seperti diberitakan secara meluas oleh media massa > > lokal dan luar negeri, proses pembentukan kabinet > > lengkap dengan nama-nama menteri sudah dimulai > > beberapa hari terakhir ini. Terdapat kesan, > terlalu > > banyak jumlah calon yang berminat dibandingkan > dengan > > tempat yang tersedia. > > > > Siapa saja yang terpilih tentu sulit > mengira-ngira. > > Bagaimana memulai proses seleksi, itulah yang tak > > pernah berhenti dispekulasikan oleh media massa > dan > > digosipkan dengan gencar melalui kabar-kabar > burung. > > > > Politik di Indonesia masih urusan personalitas. > Karena > > itu, siapa yang menduduki menteri apa jauh lebih > > menarik dari taruhan judi togel. Siapa saja yang > > menjadi menteri sangatlah penting karena lebih > dari 65 > > juta rakyat memilih Yudhoyono-Jusuf dengan > serta-merta > > ingin menyaksikan perubahan demi perubahan. > > > > Terlebih lagi, satu hari setelah pelantikan > Yudhoyono > > 20 Oktober nanti, setiap warga berurusan dengan > > kebutuhan bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. > > Demokrasi tiba-tiba berhenti dan setiap rakyat > > terbentur tembok bernama kehidupan sehari-hari. > > > > Saat bertemu guru-guru di rumahnya, Yudhoyono > > menanyakan siapa orang yang cocok untuk menjadi > > menteri pendidikan nasional? Pada saat kampanye, > ia > > memang pernah menawarkan cara khas tersebut. > > > > Ia meminta empat sampai lima calon menteri untuk > > mempresentasikan konsep dan program di hadapan > rakyat. > > Siapa yang terpilih barangkali merupakan kombinasi > > dari kehendak rakyat secara langsung dengan hak > > prerogatif presiden. > > > > Era baru sekarang ini lebih menempatkan rakyat > sebagai > > subyek, bukan lagi obyek. Organisasi-organisasi > > pendukung Yudhoyono seperti fan club, Koalisi > > Kerakyatan, Gerakan Relawan Aliansi Properubahan, > > sesungguhnya harus didengar aspirasinya > masing-masing. > > > > Penting bagi Yudhoyono meminta calon-calon > menteri, > > dengan alasan apa pun, untuk tidak mengundurkan > diri > > ketika kabinet sedang bekerja. Tatkala Yudhoyono > dan > > Jusuf Kalla mengundurkan diri dari kabinet > Megawati, > === message truncated === ===== Bacalah artikel tentang Islam di: http://www.geocities.com/nizaminz __________________________________ Do you Yahoo!? Yahoo! Mail - 50x more storage than other providers! http://promotions.yahoo.com/new_mail ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar. Now with Pop-Up Blocker. Get it for free! http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/GEEolB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Kampanye open-source Indonesia - http://www.DariWindowsKeLinux.com Solusi canggih, bebas ikatan, dan bebas biaya Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
