Maklumlah
SBY-MJK = Senang Bikin Yanji - Masyarakat Jadi Korban
(((((".")))))
A Nizami
<[EMAIL PROTECTED] To:
[email protected]
oo.com> cc:
Subject: Re: [ekonomi-nasional]
Kenaikan Harga BBM dan
01/03/2005 Kesejahteraan Rakyat
12:35
Please
respond to
ekonomi-nasio
nal
Selama Tim Ekonomi SBY yang berasal dari kelompok
Neoliberalis tidak diganti dgn ekonom rakyat, maka
kebijakan ekonomi akan selalu menyusahkan rakyat dan
hanya membuat senang para kapitalis seperti IMF,
Worldbank, dsb
--- Ambon <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Suara Karya
> 28/2/2005
>
> Kenaikan Harga BBM dan Kesejahteraan Rakyat
> Oleh Yusuf Ari Kusmanto
>
> Senin, (28-02-'05)
> Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informasi
> Sofyan Djalil, beberapa
> waktu belakangan ini sibuk mensosialisasikan alasan
> kebijakan kenaikan harga
> BBM (bahan bakar minyak) mulai awal Desember 2004.
> Rencananya, kebijakan
> tersebut akan disusul kenaikan harga komponen BBM,
> seperti bensin, solar,
> dan minyak tanah pada awal Maret 2005. Alasan atau
> bahasa apologetis
> pemerintah yang "nekad" membuat kebijakan apopulis
> tersebut, antara lain
> sebagai berikut.
> Pertama, kenaikan harga BBM dalam rangka mengurangi
> defisit APBN sebesar Rp
> 72 trilun per tahun yang selama ini diperuntukkan
> untuk mensubsidi BBM.
> Yakni, subsidi yang bagi pemerintah dianggap
> menguntungkan kelompok
> masyarakat menengah ke atas serta menyebabkan
> ketergantungan rakyat atas
> proteksi pemerintah. Kedua, bagi pemerintah
> penghapusan subsidi BBM secara
> bertahap dan kebijakan menaikkan harga BBM tahun
> 2004-2005 hingga mencapai
> 75% merupakan langkah strategis untuk menyelamatkan
> kondisi Pertamina dari
> kebangkrutan akibat naiknya harga dasar minyak
> dunia. Ketiga, kebijakan
> kenaikan harga BBM akan diimbangi dengan crash
> program pemberian kompensasi
> berupa dana bantuan pengganti biaya kenaikan BBM
> bagi rakyat miskin, dalam
> bentuk beasiswa pendidikan, voucher pengobatan
> murah, dan sebagainya.
> Namun argumentasi "membela diri" pemerintah yang
> didukung oleh kalangan
> praktisi atau teoritisi ekonomi yang memiliki
> paradigma neoliberal (pro
> pasar), tetap saja tidak menggemingkan tekad, nurani
> berbagai komponen civil
> society untuk terus menggelar aksi unjuk rasa dan
> berbagai bentuk protes
> sosial. Bagi komponen civil society yang menolak
> kebijakan kenaikan harga
> BBM -- sampai kapan pun -- memiliki dasar
> argumentasi yang beragam. Ada yang
> berargumen bahwa kebijakan kenaikan harga BBM tidak
> konteks dengan situasi
> di mana rakyat kebanyakan masih berada dalam garis
> kemiskinan.
> Kenaikan BBM tidak tepat karena akan ber-multiplier
> effeck pada kenaikan
> harga bahan pokok, serta kenaikan BBM dianggap
> sebagai akibat kebangkrutan
> Pertamina karena banyaknya praktik korupsi yang
> membuat in-efesiensi dan
> menguras aset keuangan perusahaan minyak nasional
> itu. Padahal Pertamina,
> selama 3 dekade cukup meraih keuntungan besar dari
> ekspor minyak ke luar
> negeri. Namun keuntungannya diduga dipakai oleh
> elite politik "masa lalu"
> sebagai modal mendirikan kongsi bisnis raksasa.
> Kebijakan Neo-liberal
>
>
> Kebijakan kenaikan harga BBM sebagai konsekuensi
> penghapusan subsidi BBM,
> juga dikritisi oleh berbagai komponen gerakan
> mahasiswa dan Ornop sebagai
> bentuk kebijakan ekonomi-politik neo-liberal.
> Kebijakan kenaikan harga BBM,
> sepaket dengan kebijakan privatisasi perusahaan
> negara, rescheduling utang
> luar negeri, liberalisasi impor, dan sebagainya yang
> di akhir 1997
> dianjurkan oleh IMF melalui kesepakatan LoI (Letter
> of Intent). Anjuran IMF
> yang dikenal sebagai model kebijakan SAP (Structural
> Adjusment Policy)
> tersebut dipraktikkan oleh pemerintahan Soeharto,
> Gus Dur, Mega dan SBY
> sampai sekarang ini.
> Kebijakan neo-liberalisme sendiri memiliki inti
> makna, penghapusan campur
> tangan negara (baca: pemerintah) dari segala
> kebijakan menyangkut
> perkembangan dan dinamika ekonomi pasar dan sektor
> privat (swasta) dengan
> mendukung proses liberalisasi perdagangan global
> yang bebas dari proteksi
> dan subsidi negara atas kemampuan ekonomi rakyatnya.
> Kebijakan
> neoliberalisme mendogmakan tuntutan
> "ekonomi-politis" bagi negara yang masih
> memproteksi kehidupan ekonomi masyarakatnya, dengan
> program penghapusan
> subsidi, pro-privatisasi, serta pro-liberalisasi
> impor.
> Indonesia, yang termasuk negara yang berpaham
> ekonomi "kerakyatan" sesuai
> mandat konstitusi, UUD'45 (dalam amandemen) Pasal 33
> sebenarnya secara
> filosofis kenegaraan menolak arus neo-liberalisme.
> Namun paradigma
> kekuasaan, yang didominasi kalangan pengusaha,
> tentara, birokrat, dan ekonom
> cenderung pro terhadap "ideologi" ekonomi
> neo-liberalisme. Asumsi para
> "aristokrat" kekuasaan adalah bahwa laju perdagangan
> bebas dan konstruksi
> "ideologisnya" -- globalisasi -- tidak bisa
> dihindari dan sistem ekonomi
> nasional harus, built-in terhadap pasar bebas dan
> liberalisasi global.
> Apalagi negeri ini, termasuk bagian dari organisasi
> kerjasama ekonomi
> internasional, sebagai anggota GATT, APEC, WTO, IMF,
> dan sebagainya.
> Namun paradigma neo-liberal yang mulai deras
> diimplementasikan dalam
> kebijakan ekonomi-politik semenjak fase akhir
> kekuasaan Soeharto di tahun
> 1997 hingga awal kepemimpinan pemerintahan SBY-JK
> sebenarnya telah
> "menguras" aset ekonomi nasional dan justru semakin
> mempurukkan ekonomi
> masyarakat. Ada beberapa fakta "sosial", yang bisa
> direferensikan:
> Pertama, kebijakan restrukturisasi Perbankan yang
> dianjurkan IMF sebagai
> langkah memperbaiki kinerja Perbankan nasional yang
> collaps sebelum
> diprivatisasi, telah menguras anggaran negara
> sebesar Rp 600 triliun dalam
> paket kredit BLBI. Ironisnya, dana tersebut banyak
> dikorup bankir
> bermasalah, yang tidak "tersentuh" hukum. Kedua,
> kebijakan pemerintah
> transisi Gus Dur-Mega yang meminta tambahan utang
> luar negeri kepada IMF dan
> CGI untuk menutup defisit APBN sepanjang tahun
> 2000-2003 telah menaikkan
> kuantitas utang luar negeri sebesar Rp 1.500
> triliun. Dan, pola pembayaran
> utang luar negeri yang dibebankan pada pos
> pengeluaran APBN setiap tahunnya
> telah menguras pendapatan negara lebih dari Rp 80
> triliun per tahun. Padahal
> utang luar negeri tersebut merupakan "utang najis"
> (odius debt) Orde Baru,
> yang banyak kebocoran karena megalomia korupsi elite
> politik.
> Ketiga, kebijakan privatisasi berbagai perusahaan
> negara dan swasta
> nasional -- termasuk perbankan -- yang telah
> dilegalisasi "sehat" oleh BPPN
> ternyata membawa kerugian besar bagi negara, karena
> dana penyehatan tersebut
> jauh lebih besar dari harga jualnya. Keempat,
> kebijakan privatisasi sektor
> publik seperti bidang kesehatan, pendidikan telah
> memacu komersialisasi dan
> menjulangnya harga fasilitas pendidikan dan
> kesehatan yang semakin tidak
> terjangkau oleh masyarakat miskin.
> Logika Sederhana
>
>
> Aksi, protes, demonstrasi penolakan kebijakan
> kenaikan harga BBM boleh jadi
> akan terus menggulir pada awal 2005 dan berpotensi
> memunculkan social
> resistency masyarakat sipil terhadap negara
> (pemerintah). Masyarakat sendiri
> sebenarnya memiliki argumentasi rasional, mengapa
> mereka terus menolak
> kebijakan kenaikan harga BBM "sampai kapan pun"?
> Sampai kapan pun, di sini
> memiliki makna, sampai kondisi kesejahteraan rakyat
> memadai untuk membayar
> social impact kenaikan harga BBM.
> Argumentasi masyarakat yang menolak kenaikan BBM
> adalah sebagaai berikut:
> Pertama, masyarakat beranggapan bahwa kenaikan harga
> BBM yang konon untuk
> mengurangi defisit APBN setiap tahun dan
> menyelamatkan Pertamina dari
> kebangkrutan adalah tidak masuk akal. Karena
> sebenarnya, 80% pos pengeluaran
> APBN selama ini diperuntukkan untuk membayar utang
> luar negeri, serta
> belanja gaji pegawai. Bagi masyarakat awam dan
> kalangan
=== message truncated ===
=====
Bacalah artikel tentang Islam di:
http://www.nizami.org
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com
Bantu Aceh! Klik:
http://www.pusatkrisisaceh.or.id
Yahoo! Groups Links
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
In low income neighborhoods, 84% do not own computers.
At Network for Good, help bridge the Digital Divide!
http://us.click.yahoo.com/EpW3eD/3MnJAA/cosFAA/GEEolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Bantu Aceh! Klik:
http://www.pusatkrisisaceh.or.id
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
