Tetapi kapan pendapatan masyarakat bisa 50% (saja) dari rata-rata pendapatan pasaran?
mungkin bukan itu tugasnya pemerintah tetapi tugas masyarakat sendiri memperjuangkan nasibnya untuk tetap bisa bertahan hidup ya..memancing kriminalitas dengan memperbesar gap kebutuhan dasar dengan pendapatan maksimum.. -----Original Message----- From: [EMAIL PROTECTED] [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Wednesday, March 02, 2005 11:28 AM To: [email protected] Subject: Re: [ekonomi-nasional] Kenaikan BBM Cekik Rakyat Kecil Harga BBM dinaikkan dari yang tadinya 64% dari harga pasar jadi 85% dari harga pasar, jadi 15% lagi (sekali 'penyesuaian' lagi?) maka tidak lagi ada alasan kenaikan BBM karena subsidi..... ----- Original Message ----- From: Ambon <[EMAIL PROTECTED]> Date: Wednesday, March 2, 2005 2:59 am Subject: [ekonomi-nasional] Kenaikan BBM Cekik Rakyat Kecil > > http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=104209 > > > Kenaikan BBM Cekik Rakyat Kecil > @ Kompensasi Gagal, Penduduk Miskin Collapse > Oleh Ricky Rachmadi > > > > Rabu, (02-03-'05) > Tepat pukul 00.00 WIB, 1 Maret 2005, pemerintah > mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam > negeri. Walaupun banyak kalangan keukeuh menentang, kenaikan tetap > dilakukan rata-rata secara keseluruhan mencapai 29%. Tak pelak > lagi, terjadi pro-kontra antara pemerintah dan masyarakat yang > menolak kebijakan itu. > > Maka, pada hari-hari ini, pasca kenaikan harga BBM pun > penuh diwarnai dengan aksi-aksi unjukrasa oleh berbagai elemen > masyarakat. Kita berharap, aksi-aksi protes dan demonstrasi di > berbagai tempat yang merata di seluruh Tanah Air itu tetap berada > dalam koridor yang benar dan tetap murni menyuarakan jeritan hati > nurani rakyat. > > Pemerintah harus sungguh-sungguh mendengar suara > rakyat. Kenaikan harga BBM ini memang pil pahit dan sungguh pahit > bagi masyarakat miskin di negeri ini. Untuk meminimalisasi dampak > negatif atas kenaikan harga BBM ini, pemerintah melancarkan > program pemberian dana kompensasi pengurangan subsidi BBM yang > jumlahnya sebesar Rp 17,8 triliun yang dijabarkan dalam berbagai > program, terutama bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, dan > pemenuhan kebutuhan pokok. > > Sebelum terjadi kenaikan harga BBM ini, sesungguhnya > ada beberapa skenario kenaikan harga yang direkomendasikan. > > Pertama, kenaikan harga berdasarkan kecenderungan > fluktuasi harga minyak internasional. Ini, antara lain, untuk > menghindari potensi penyelundupan BBM ke negara tetangga. Skenario > kenaikan harga BBM yang mungkin direkomendasikan adalah naik tiga > kali lipat dari harga sekarang. > > Kedua, jika defisit anggaran dijadikan referensi maka > skenario kenaikan harga BBM yang mungkin direkomendasikan adalah > dua kali lipat dari harga sekarang. > > Ketiga, jika faktor dampak sosial, ekonomi, dan > politik yang dipertimbangkan, maka kenaikan harga BBM yang mungkin > masih dapat ditoleransi adalah kenaikan sebesar 40% dengan proses > dua tahap kenaikan, yakni rata-rata 20% setiap tahapan. > > Kini pemerintah telah memutuskan kenaikan harga BBM > rata-rata secara keseluruhan sebesar 29%. Padahal, kenaikan yang > diperkirakan sangat wajar adalah bertahap sebesar 20%, bukan lebih > dari itu, karena diperkirakan akan sangat mencekik rakyat kecil. > > Langkah menaikkan harga BBM ini merupakan keputusan > yang berani dengan risiko yang tidak kecil. Sebab, apabila salah > perhitungan dampaknya akan seperti tsunami dahsyat yang > meluluhlantakkan kehidupan dan perekonomian di dalam negeri, > bahkan mungkin juga dapat "menjatuhkan" pemerintah (citra, > kredibilitas, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah). > > Collaps > > > Tentang kenaikan harga BBM ini, mari kita tinjau > berdasarkan faktor daya survival masyarakat miskin, khususnya > masyarakat miskin yang berpendapatan 2 dolar AS dan 1 dolar AS per > hari atau dalam konversi rupiah sekitar Rp 20.000,- dan Rp 10.000 > per hari. Menurut World Bank Report dalam sebuah laporan berjudul > "East Asia Update 20 April 2004," jumlah penduduk miskin di > Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian atas kenaikan harga BBM > adalah penduduk yang berpendapatan 1 dolar AS per hari (standar > garis kemiskinan World Bank) yang di Indonesia berjumlah 15.5 juta > pada tahun 2002, 13.6 juta pada tahun 2003, dan 12.9 juta pada > tahun 2004. Selain itu, penduduk yang berpendapatan 2 dolar AS per > hari yang di Indonesia berjumlah 115.6 juta pada tahun 2002, 109.9 > juta pada tahun 2003, dan 107 juta pada tahun 2004. > > Data-data itu menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin > di Indonesia terus berkurang setiap tahun. Jika harga BBM tidak > dinaikkan atau subsidi BBM tidak dicabut, maka diprediksikan > penduduk yang berpendapatan 1 dolar per hari akan turun menjadi > 12.3 juta pada tahun 2005. Sedangkan yang berpendapatan 2 dolar > per hari akan turun menjadi 104 juta pada tahun 2005. Jadi jelas > menunjukkan bahwa penduduk miskin berkurang sekitar 3.6 juta jiwa. > > Namun, apabila harga BBM dinaikkan lebih dari 20%, > misalnya, sebesar 30-40%, dapat diprediksikan - melalui metoda > simulasi melalui program komputer dari model ekonomi nasional - > bahwa setiap bulannya pendapatan penduduk miskin akan berkurang > sebesar 10%. Artinya, jika pada Maret harga BBM dinaikkan maka > dapat diramalkan pada beberapa bulan ke depan, misalnya, bulan > Juni 2005, penduduk yang tadinya berpendapatan 2 dolar AS per hari > akan merosot menjadi penduduk miskin dengan pendapatan 1 dolar AS > per hari. > > Situasi dan kondisi penduduk miskin ini akan makin > berat manakala faktor kebutuhan biaya pendidikan akibat tahun > ajaran baru yang akan berlangsung pada Juli-Agustus 2005 juga > diperhitungkan dan dimasukkan sebagai faktor yang memerosotkan > daya beli dan kemampuan pembayaran per individu kepala keluarga. > Jika upaya-upaya "penyelamatan" penduduk miskin dengan terobosan > lewat dana kompensasi BBM tidak tepat sasaran, maka diprediksikan > beberapa bulan ke depan masyarakat miskin Indonesia akan makin > menderita, bahkan mungkin collapse. > > Dari pengamatan lapangan (survey) dapat diketahui > bahwa komposisi pengeluaran keluarga yang berpendapatan Rp 600.000 > per bulan atau 2 dolar AS per hari adalah 80% untuk biaya makan > dan kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan yang 20% digunakan untuk > biaya transportasi, kebutuhan anak sekolah dan kesehatan. Jika > harga BBM naik 40%, dapat diprediksikan bahwa biaya transportasi > meningkat, demikian juga harga-harga kebutuhan pokok lainnya. > Dengan demikian maka setiap bulannya kurang lebih 10% pendapatan > akan ditelan oleh dampak kenaikan harga-harga itu. Atau, jika > tidak, setiap keluarga harus melakukan program pengaturan jadual > bepergian ke tempat kerja atau anak-anak harus menyesuaikan > pengeluaran biaya transportasi dengan modus transport yang lebih > murah atau berjalan kaki jika hendak ke sekolah atau ke tempat > lainnya. > > Proses penyesuaian pengeluaran ini pada gilirannya > akan melahirkan daya beli yang merosot dari kondisi sebelumnya > atau secara bertahap terjadi proses pemiskinan kembali, sehingga > yang miskin bertambah miskin. Demikianlah, apabila kalangan > penduduk miskin tidak sungguh-sungguh terjangkau program > kompensasi kenaikan harga BBM, mereka akan makin menderita hidup > di bawah standar minimum, dan akhirnya menuju collapse. Karena > itu, pengawasan yang ketat oleh semua pihak mutlak dilakukan agar > program kompensasi yang dicanangkan pemerintah tepat sasaran. > > Untuk itu pula, sudah selayaknya DPR menggunakan hak > konstitusinya, yaitu "Hak Angket" untuk mencari solusi politik > terhadap masalah ini. Aneh, di tengah tingginya harga minyak dunia > saat ini, produksi minyak kita kurang dari 1 juta barel per hari. > Mengapa kita tidak berupaya meningkatkannya? *** > > (Penulis adalah Kepala Litbang > Harian Umum Suara Karya) > > > > ++++ > > http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=104153 > > > Dampak Politis Kenaikan Harga BBM > Oleh Thomas Koten > > > > Rabu, (02-03-'05) > Ada sebuah persoalan serius bagi bangsa ini dan sangat > ramai dipersoalkan oleh publik negeri ini, yaitu persoalan harga > bahan bakar minyak (BBM). Bahwasanya, harga BBM di negeri ini > masih terlalu rendah dibandingkan dengan harga BBM di luar negeri. > Di samping itu, dikatakan, subsidi pemerintah terhadap BBM terlalu > tinggi dan sangat membebani APBN (Anggaran Pendapatan Belanja > Negara), sehingga pengurangannya menjadi sesuatu yang tidak bisa > ditawar-tawar lagi. Dan, konsekuensi dari itu adalah menaikkan > harga BBM. Upaya menaikkan harga BBM ini dilakukan secara bertahap > hingga mencapai target ideal dari berbagai aspek ekonomi. > > Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mengumumkan > kenaikan harga BBM sebesar rata-rata 29% secara keseluruhan per 1 > Maret 2005. Seperti dijelaskan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, > kenaikan harga BBM ini akan diikuti dengan pemberian dana > kompensasi pengurangan subsidi sebesar Rp 17,8 triliun lewat > berbagai program bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, dan > pemenuhan kebutuhan pokok. (Suara Karya, 1 Maret 2005). Yang > jelas, kenaikan harga BBM kali ini merupakan bagian dari upaya > yang dilakukan secara bertahap untuk mencapai target ideal dari > berbagai aspek ekonomi. > > Namun, apa yang terjadi? Setiap kali tatkala rencana > kenaikan harga BBM itu digulirkan, langsung menunai protes keras > di mana-mana. Sekarang pun, ketika pemerintah berencana hendak > menaikan harga BBM pada awal pekan bulan Maret 2005 ini, aksi > penolakan sudah mulai terlihat dan terdengar di mana-mana. Aksi > demonstrasi pun sudah mulai marak digelar, baik di gedung DPR di > Senayan, maupun di Istana Negara. Kini, setelah kenaikan BBM benar- > benar diumumkan, berbagai aksi protes dan demo merebak kian keras > di hampir seluruh bumi Nusantara. > > Pertanyaannya, bagaimana jika kenaikan harga BBM kali > ini memicu aksi penolakan lewat demonstrasi yang berkembang > menjadi aksi massal yang sangat serius? Bagaimana kita melihat dan > menelaah persoalan ini secara lebih menyeluruh sambil menimbang > apa yang seharusnya dilakukan? > > * * * > > Inti penolakan itu adalah mengurangi subsidi BBM yang > secara langsung menaikkan harga BBM tidak relevan dengan kondisi > ekonomi saat ini yang masih megap-megap. Jadi, keputusan > pemerintah mengurangi subsidi dan menaikkan harga BBM sama saja > dengan aksi "bunuh diri ekonomi". Sebab, social cost yang harus > ditanggung oleh bangsa dan masyarakat terlalu tinggi. Misalnya, > sebagai komoditas dengan sifat price leader, BBM tentu akan > menyeret harga-harga barang dan jasa, seperti kenaikan harga > sembilan bahan pokok (sembako) dan kenaikan biaya transportasi. > Semua itu, bagi rakyat kecil berarti, harus menambah lobang ikat > pinggangnya untuk dapat mengikat perutnya yang semakin lapar. > > Alasan pemerintah sangat klise setiap kali hendak > menaikkan harga BBM, misalnya, terhadap beban subsidi yang kini Rp > 73,55 triliun setahun. Jadi, pemerintah mengajak rakyat seluruhnya > untuk ikut meringankan beban APBN 2005 yang sedang payah. Ini > untuk melanjutkan pembangunan nasional yang kini sudah mati suri. > > Dan, untuk itu, rakyat miskin yang selama ini dianggap > dirugikan dengan adanya subsidi BBM diberikan kompensasi khusus > untuk meringankan beban dari efek domino kenaikan harga BBM. > Misalnya, pemerintah menetapkan delapan program kompensasi > kenaikan harga BBM itu. Dalam APBN 2005 dicantumkan dana > kompensasi itu Rp 7,3 triliun, dan masih akan ditambah lagi hingga > Rp 17,9 triliun. Antara lain pemberian beasiswa, jaminan pelayanan > kesehatan, pemberian beras rakyat miskin dan sebagainya. > > Menggunakan logika dan tafsir awam, kita dapat > mempertanyakan bobot kebijakan tersebut. Apakah sudah tepat > kebijakan peningkatan kesejahteraan rakyat dengan cara itu? Apakah > pendidikan yang katanya gratis dalam program wajib belajar 9 > tahun, dan beasiswa bagi rakyat miskin, dan biaya > kesehatan/pengobatan gratis pada kelas ekonomi setiap rumah sakit > seperti yang pernah dikatakan Menteri Negara Perencanaan > Pembangunan Nasional Sri Mulyani Indrawati, benar-benar terwujud? > > Ingat bahwa rakyat hingga saat kini terus-menerus > merasa dicekoki dengan berbagai janji manis alias janji gombal > dari pemerintah. Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri > tentang perubahan yang sudah dapat terlihat pada 100 hari pertama > masa kekuasaannya, khususnya mengenai pemberantasan korupsi, yang > pernah disampaikannya pada masa kampanye pemilihannya, hingga saat > ini belum direalisasikannya pula. Belum lagi janji kosong > pemerintah setiap kali hendak menaikkan harga BBM, yaitu > meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil lewat dana kompensasi > kenaikan harga BBM, tetapi dalam kenyataannya rakyat kecil semakin > terbebani hidupnya dengan kenaikan harga BBM itu. > > Jadi, menurut hemat kita, menaikkan harga BBM memang > perlu, namun tidak diharuskan sekarang ini saat di mana pemerintah > belum mengatakan secara jujur dan penuh tanggung jawab bersedia > menanggung konsekuensi politik. Misalnya, pemerintah termasuk > presiden harus mundur atau turun dari kekuasaannya bila kembali > membohongi rakyat. Jadi, pemerintah melakukan kontrak politik > dengan rakyat. Mengapa? > > Sebab, di samping rakyat tidak mau dibohongi lagi, > perlu dicatat bahwa "wajah" APBN bukan rakyat penyebabnya, namun > penyelenggara dan pengelola negara. > > * * * > > Perlu dicatat bahwa kebijakan pemerintah menaikkan > harga BBM, akan mendapat implikasi sosial-politik yang sangat > tinggi. Ia akan semakin membuka mata kita bahwa tafsir aksiomatis > tentang sifat kekuasaan yang selalu menekan, tidak dapat > terbantahkan lagi. Gaung tentang pemerintahan yang otoriter yang > selama ini melekat pada "kening" Orde Baru pun kini muncul lagi > pada kening Pemerintahan Yudhoyono. > > Dengan demikian, kenaikkan harga BBM dapat dipastikan > akan lebih memanaskan suasana demonstrasi yang dilakukan secara > simultan oleh masyarakat. Apabila masyarakat sudah mengalami > keresahan secara kolektif, kemudian terjangkiti pada apa yang oleh > Ted Guur (1979) sebagai collective relative deprivation, maka > bukan mustahil masyarakat yang resah itu akan bergabung melakukan > aksi demonstrasi secara besar-besaran. > > Sebenarnya, setelah Presiden Yudhoyono terpilih dengan > legitimasi yang tinggi lewat pemilu langsung, rakyat tidak lagi > melakukan aksi demonstrasi secara besar-besaran. Ada aksi > demonstrasi tetapi secara sektoral. Ini barangkali mengikuti alur > teori sastra bahwa untuk tahap tertentu aksi demonstrasi dapat > mencapai titik jenuh atau tingkat peleraian dan antiklimaks ketika > aktivitas itu kehabisan energi atau karena mengalami masa jenuh > sambil ingin melihat perkembangan lebih lanjut. > > Tetapi, kenekadan pemerintah tetap menaikkan harga > BBM, bukan tidak mungkin, mengakibatkan rasa jenuh itu menjadi > hilang dan energi masyarakat untuk berdemo dapat muncul lagi. > Pemicunya adalah perilaku pemerintah yang nekad itu. Artinya, > sikap nekadnya pemerintah merupakan titik awal bagi maraknya > kembali unjuk rasa untuk mengkritisi pemerintahan Yudhoyono. > > Jadi, apa yang semestinya dilakukan? Rencana menaikkan > harga BBM dalam waktu dekat seharusnya ditunda dulu mengingat > beberapa alasan. > > Pertama, selama belum ada jaminan apa pun dari > pemerintah bila pemerintah kembali gagal memenuhi janjinya > mensejahterakan rakyat lewat dana kompensasi kenaikan harga BBM. > > Kedua, selama sosialisasi secara intensif belum > dilakukan, khususnya terhadap segmen masyarakat yang melakukan > resistensi. > > Ketiga, selama belum dilakukan kontrol efektif > terhadap berbagai penyelewengan yang berhubungan dengan keberadaan > BBM seperti penimbunan BBM, jaringan penyalur dana kompensasi dan > sebagainya. > > Keempat, selama belum dilakukan distribusi subsidi > langsung kepada rakyat yang berhak dengan mekanisme yang baik, > tepat sasaran dan transparan. > > Kelima, selama pemerintah belum melakukan kontrak > politik bahwa mereka bersedia menanggung akibatnya secara politis > bila kembali membohongi rakyat. > > Tetapi, apakah pemerintah sanggup melakukan ini? > Barangkali tepat bila kita "tanyakan pada rumput yang bergoyang!" > mengikuti syair sebuah lagu dari Ebiet G Ade. *** > > (Penulis adalah Direktur The Justice Advocates > Indonesia). > > > > > [Non-text portions of this message have been removed] > > > > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor -------------------- > ~--> > Has someone you know been affected by illness or disease? > Network for Good is THE place to support health awareness efforts! > http://us.click.yahoo.com/Rcy2bD/UOnJAA/cosFAA/GEEolB/TM > ------------------------------------------------------------------- > -~-> > > Bantu Aceh! Klik: > http://www.pusatkrisisaceh.or.id > Yahoo! Groups Links > > > > > > > > Bantu Aceh! Klik: http://www.pusatkrisisaceh.or.id Yahoo! Groups Sponsor ADVERTISEMENT ------------------------------------------------------------------------------ Yahoo! Groups Links a.. To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ b.. To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service. [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> What would our lives be like without music, dance, and theater? Donate or volunteer in the arts today at Network for Good! http://us.click.yahoo.com/Tcy2bD/SOnJAA/cosFAA/GEEolB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Bantu Aceh! Klik: http://www.pusatkrisisaceh.or.id Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
