Masyarakat Papua Diminta Tidak Terpancing Isu Dukungan Kongres AS Jayapura ( Berita ) : Masyarakat Papua diminta tetap tenang dan menahan diri serta tidak terpancing dengan isu "Papua Merdeka" yang dukung dan dibahas di Kongres Amerika Serikat (AS) dan kini telah memanas di Indonesia.
Permintaan itu disampaikan, Anggota DPD asal Provinsi Papua, Tonny Tesar Banua, ketika dihubungi melalui telepon seluler dari Jakarta kepada Antara di Jayapura, Sabtu (06/08). Menurut Tonny, masyarakat Papua sebaiknya tidak terpancing dengan isu "Papua Merdeka", karena hal itu tidak mungkin terjadi bagi rakyat Papua. Masyarakat Papua merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun, apalagi campur tangan negara asing. Dikatakan, berbagai keluhan dari masyarakat tentang pembangunan di Papua bukan hal yang baru, tetapi perlu disikapi secara baik, agar pembangunan ke depan lebih menyentuh kepada masyarakat. Otonomi Khusus (Otsus) merupakan solusi bagi masyarakat Papua untuk menikmati berbagai hasil pembangunan yang dikerjakan pemerintah, sehingga cepat atau lambat, akan dirasakan hasilnya. Tonny mengakui, untuk membangun Provinsi Papua yang luasnya tiga kali pulau Jawa itu, tidak seperti mimpi dan semudah membalik telapak tangan, tetapi membutuhkan kerja keras serta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia yang ada di daerah itu. Pemerintah AS, sebagai negara Adikuasa sebaiknya tidak mencapuri urusan dalam negeri Indonesia, karena Papua sudah diakui, sebagai bagian dari NKRI melalui hasil Pepera Tahun 1963, sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi. Keutuhan dan kedaulatan Negara Indonesia sudah diakui dunia Internasional mulai dari Sabang-Merauke, sehingga tidak perlu di politisir lagi oleh negara luar. Menyinggung tentang tanggal 15 Agustus 2005, rencana aksi Dewan Adat Papua, mengembalikan/menolak UU Otsus Papua, kata Tonny, mereka harus berpikir secara arif dan bijaksana, karena ulah oknum tertentu akan merugikan rakyat banyak. "Rencana Dewan Adat Papua untuk mengembalikan UU Otsus harus dikaji secara baik, dampak positif dan negatifnya, karena menyangkut kepantingan masyarakat banyak di Papua, " ujar Tonny. Masalah Papua bukan masalah biasa-biasa, tetapi harus diseriusi pemerintah pusat dengan memperhatikan dan melaksanakan secara konsisten UU Otsus Papua sebagai barometer dalam pelaksanaan pembangunan di provinsi tertimur itu. "Sebagai anggota DPD utusan Provinsi Papua, saya minta kepada pemerintah pusat, agar konsisten menjalankan UU Otsus Papua, yang kini menjadi masalah serius dan mendapat tanggapan dari dunia luar. (ant) --- Outgoing mail is certified Virus Free. Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com). Version: 6.0.859 / Virus Database: 585 - Release Date: 2/14/2005 ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> <font face=arial size=-1><a href="http://us.ard.yahoo.com/SIG=12h81rrne/M=362131.6882500.7825259.1493532/D=groups/S=1705001222:TM/Y=YAHOO/EXP=1123341940/A=2889190/R=0/SIG=10r90krvo/*http://www.thebeehive.org ">Put more honey in your pocket. (money matters made easy) Welcome to the Sweet Life - brought to you by One Economy</a>.</font> --------------------------------------------------------------------~-> Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional? Kirim email ke [EMAIL PROTECTED] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
