http://kompas.com/kompas-cetak/0601/21/utama/2384542.htm
KENAIKAN TDL
Banyak Perajin Kecil Dipastikan Rontok
Jakarta, Kompas - Ketua Umum Himpunan Masyarakat Perajin Indonesia Siti
Suprapti mengatakan, kenaikan tarif dasar listrik dipastikan merontokkan lebih
banyak lagi perajin di seluruh Indonesia. Saat pemerintah menaikkan harga bahan
bakar minyak tahun lalu, sekitar 40 persen dari 3.000 anggota Himpi "mati
suri", tidak bekerja, kecuali ada pesanan yang sifatnya bayar di muka.
Seusai pertemuan antara Menteri Perindustrian Fahmi Idris dan kalangan
pengusaha industri kecil dan menengah di Jakarta, Jumat (20/1), Suprapti
mengatakan, perajin saat ini menghadapi banyak tekanan, seperti masalah
finansial dan serbuan produk China yang harganya sangat murah. Produk perajin
tidak laku sehingga modal tertahan sampai setahun di pusat perbelanjaan.
Menurut Suprapti, seharusnya pemerintah menaikkan tarif untuk pengusaha hiburan
yang langsung mendapatkan hasil penjualan jasa. Bukan perajin yang modal
usahanya harus menunggu barang laku terjual di toko.
Dalam kesempatan itu, Ketua Koperasi Kerajinan Perak Gianyar, Bali, I Made
Bandem, juga mengatakan, perajin perak pasti terpukul jika tarif dasar listrik
(TDL) dinaikkan karena biaya listrik mencapai 20 persen dari total ongkos
produksi. Perajin perak sudah menanggung pula harga bahan baku yang tinggi
karena kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) dan lesunya pasar lokal
pascapeledakan bom Bali.
Menurut Bandem, 40 persen dari 4.000 perajin perak di Bali sudah beralih
menjadi tukang batu. Mereka bisa terima penghasilan Rp 30.000 per hari dengan
kerja baru tersebut, sementara perajin perak tak mungkin digaji sebesar itu.
Jangan terlalu tinggi
Ketua DPR Agung Laksono meminta pemerintah agar kenaikan TDL tidak terlalu
tinggi. "Beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM saja belum pulih. Karena
itu, kalaupun ada kenaikan (TDL), jangan terlalu tinggi," ucap Agung kepada
pers di Gedung MPR/DPR, Jakarta.
Kendati penentuan TDL merupakan hak pemerintah, Agung tetap mengharapkan
pemerintah membicarakan dan mengoordinasikan kebijakan yang berkaitan dengan
itu kepada DPR, khususnya Komisi VII.
Menaikkan TDL saat ini, menurut Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
(F-PPP) Endin AJ Soefihara, tidak beralasan dan ongkos sosialnya akan sangat
tinggi. Endin menyerukan kepada pemerintah dan pihak PLN agar tidak mengambil
jalan pintas untuk mengatasi persoalan pembiayaan di PLN.
"Lakukan langkah-langkah drastis untuk meningkatkan kinerja PLN, yaitu
perencanaan kembali strategi pengembangan listrik, terutama yang dibeli dari
swasta," ujarnya.
Menurut pakar kelistrikan dari Universitas Trisakti, Dadan Umar Daidani, tarif
listrik swasta yang disetujui pemerintah pada Oktober 2000 lebih dari Rp
500/kWh, padahal saat yang sama biaya pembangkitan listrik yang diusahakan PLN
sendiri hanya Rp 61/kWh. (BOY/SUT/ELY)
[Non-text portions of this message have been removed]
Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional?
Kirim email ke [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
