Tulisan saya di Bisnis Indonesia, semoga ada manfaatnya
http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A57&cdate=23-MAR-2006&inw_id=427557
Opini
Kamis, 23/03/2006 Menyoal kenaikan HJE rokok Pemerintah
menaikan harga jual eceran (HJE) semua jenis hasil tembakau sebesar 10% yang
berlaku mulai 1 April 2006. Kebijakan ini ditempuh untuk mengoptimalkan
penerimaan cukai terutama cukai hasil tembakau. Menurut perhitungan
pemerintah, kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan negara dari cukai
sebesar Rp1 triliun. Dengan demikian, penerimaan cukai diperkirakan akan naik
dari target yang ditetapkan dalam APBN 2006 sebesar Rp36,52 triliun menjadi
Rp37,52 triliun. Kebijakan kenaikan HJE hasil tembakau terakhir kali
dilakukan pemerintah pada 1 Juli 2005 sebesar 15%. Kebijakan kenaikan HJE saat
itu meningkatkan penerimaan cukai 2005 menjadi Rp 31,44 triliun. Selain
untuk meningkatkan penerimaan negara, kenaikan HJE juga untuk menghambat
munculnya perokok baru terutama di kalangan remaja, sejalan dengan tujuan
Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). FCTC merupakan konvensi
internasional yang
terkait dengan pengendalian masalah tembakau. Pengendalian tersebut dilakukan
melalui peraturan perundang-undangan yang antara lain meliputi pembatasan
iklan/sponsor/promosi rokok; pelabelan dan kenaikan harga dan tarif cukai
rokok. Akan tetapi, kenaikan cukai pada produk rokok selalu berdampak pada
penurunan penjualan. Ditjen Bea dan Cukai Depkeu memperkirakan kenaikan
HJE 10% yang diberlakukan per 1 April 2006 akan menurunkan produksi rokok
menjadi sekitar 219 miliar batang pada tahun ini. Padahal, tanpa kenaikan
HJE 10%, tingkat produksi rokok sepanjang 2006 diperkirakan mencapai sekitar
224 miliar batang atau turun lima miliar batang dari proyeksi awal (Bisnis, 17
Maret 2006). Menurut perhitungan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok
Indonesia (GAPPRI), setiap produksi satu miliar batang rokok, dibutuhkan
sekitar 2.500 tenaga kerja. Dengan demikian dampak kenaikan HJE sebesar 10%
per 1 April mendatang akan menghilangkan potensi penyerapan tenaga kerja sekitar
12.500 tenaga kerja. Berdasarkan data GAPPRI, dari 2000 hingga 2003 produksi
rokok mengalami penurunan. Jika pada 2000 produksi rokok mencapai 232,5 miliar
batang, maka pada 2001 turun menjadi 227,1 miliar batang. Pada 2002,
produksi rokok terus turun dibanding tahun sebelumnya menjadi 215,0 miliar
batang. Dan produksi rokok pada 2003 mencapai titik terendah sejak krisis
ekonomi, yaitu hanya 194,0 miliar batang. Tetapi pada 2004, produksi
kembali melonjak menjadi 214 miliar batang, untuk selanjutnya turun kembali
menjadi sekitar 213,15 miliar batang pada 2005 sebagai akibat kenaikan HJE 15%.
Produsen kecil Sesungguhnya, produsen rokok yang paling menangung
beban akibat kenaikan cukai ini adalah produsen golongan III (produksi di bawah
dua miliar batang per tahun). Sebab, persaingan di sektor ini sangat ketat.
Selain harus bermain di segmentasi kelas menengah ke bawah, juga berkompetisi
dengan rokok ilegal atau tanpa cukai yang bebas berkeliaran beroperasi.
Sementara untuk produsen rokok golongan I (di atas enam miliar batang) yang
pemainnya hanya beberapa perusahaan besar, seperti Djarum, Gudang Garam dan
Sampoerna, persaingannya tidak seketat di level bawah. Selain itu, karena
disokong imej dan promosi yang kuat, kenaikan cukai tidak sampai membuat volume
penjualannya anjlok. Begitu juga dengan produsen Golongan II (2-6 miliar
batang), kenaikan cukai dampaknya tidak seberat yang ditanggung produsen rokok
kelas gurem (golongan III). Untuk produsen olongan III (segmentasi bawah),
kenaikan cukai membuat kondisi serba sulit sulit. Saat ini mereka menjual
produk rokoknya Rp2.000/bungkus. Maka dengan adanya HJE baru akan memaksa
mereka menaikan harga rokok hasil produksinya. Padahal rokok ilegal dijual
dalam kisaran Rp1.000-Rp1.500 per bungkusnya. Untuk itu, tanpa ada upaya
penertiban atas peredaran rokok ilegal, akan menyulitkan kehidupan pabrik rokok
kelas gurem. Lebih elastis Bisa dikatakan, kurva permintaan rokok
segmen bawah (golongan III) lebih elastis dibanding kurva permintaan rokok
kelas menengah (golongan II) dan kelas atas (gGolongan I). Sehingga, rokok
kelas bawah tersebut sangat sensitif terhadap perubahan harga. Sedikit kenaikan
harga saja, akan direspons dengan penurunan permintaan. Dan konsumen akan
beralih pada rokok ilegal, sebagai barang subsitusinya. Akan tetapi, kondisi
tersebut relatif tidak terjadi pada rokok kelas menengah-atas. Karena untuk
rokok kelas menengah-atas, konsumen memiliki loyalitas. Bagi konsumen, merokok
jenis merek tertentu merupakan kebutuhan yang susah dicari subsitusinya.
Karena itu, idealnya untuk melindungi produsen rokok menengah-bawah, pemerintah
tidak perlu menaikkan HJE. Karena, hal ini bisa memukul industri rokok
tersebut. Kalau pun terpaksa mau menaikan HJE untuk produsen rokok kelas gurem
tersebut, seharusnya prosentase kenaikannya lebih kecil dibanding produsen
rokok kelas menengah-atas. Kenaikan HJE yang terlalu tinggi bagi
produsen rokok skala kecil dikhawatirkan dapat menggiring mereka untuk
memproduksi rokok ilegal (tanpa cukai). Padahal, saat ini pemerintah tengah
gencar-gencarnya menertibkan pabrik rokok ilegal. Oleh Ukay Karyadi
Mahasiswa Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) FEUI
---------------------------------
New Yahoo! Messenger with Voice. Call regular phones from your PC and save big.
[Non-text portions of this message have been removed]
Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional?
Kirim email ke [EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
