Banyak tanah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, mau
pun Papua yang sudah dikapling untuk perkebunan, HPH,
dan juga pertambangan. Memang kalau bisa dapat lahan
kosong tak bertuan tidak masalah. Tapi jika tidak land
reform-lah pilihannya.

Kita butuh pemimpin yang berani dan peduli pada rakyat
seperti presiden Bolivia, Evo Morales.

Jika rakyat mendapatkan tanah untuk berusaha
(berkebun, berternak, dsb) niscaya bukan saja rakyat
bisa sejahtera dan daya beli masyarakat naik,
pemerintah juga bisa dapat tambahan pajak dan
perekonomian bisa berkembang.

-----Original Message-----
From: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
[mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of
Boy Arfi
Sent: Monday, June 05, 2006 11:42 AM
To: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
Subject: RE: [ekonomi-nasional] Revolusi Lahan di
Bolivia

Apakah di indonesia memang perlu land reform ?
Orang di jawa dan sumatera itu memang penduduknya yang
kebanyakan
Bukan karena ada orang yang punya lahan luas sekali
seperti di luar
negeri

-----Original Message-----
From: ekonomi-nasional@yahoogroups.com
[mailto:[EMAIL PROTECTED] On Behalf Of
Sulistiono
Kertawacana
Sent: Monday, June 05, 2006 09:46 AM
To: [EMAIL PROTECTED]; ekonomi-nasional
Subject: [ekonomi-nasional] Revolusi Lahan di Bolivia

Apa khabar Land Reform Indonesia..yg melarang
kepemilikan tanahs ecara
absentee dan pembatasan kepemilikan tanah pertanian??

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0606/05/ln/2702006.htm

Revolusi Lahan di Bolivia

Morales Maju Terus meski Ditentang Penguasa Lahan


santa cruz, sabtu - Presiden Bolivia Evo Morales
meneruskan langkah
besarnya untuk mewujudkan janjinya memperkecil jurang
kemiskinan di
Bolivia. Sabtu (3/6), Morales memulai langkah awal
"revolusi lahan"
menuju penyerahan seperlima lahan negara kepada
petani-petani miskin di
Bolivia.

"Kita ingin mengubah Bolivia bersama-sama. Mendapatkan
kembali lahan
berarti kita mendapatkan kembali seluruh sumber daya
alam, kita
menasionalisasikan seluruh sumber daya alam," ujarnya
kepada ribuan
warga Indian yang berkumpul untuk mendapatkan hak
mereka atas tanah di
kota Santa Cruz, wilayah timur Bolivia.

Revolusi lahan itu dilakukan Morales hanya sehari
setelah pembicaraan
dengan para penguasa lahan yang marah dengan kebijakan
redistribusi
lahan itu. Para penguasa lahan itu bertekad akan
membentuk
kelompok-kelompok pembelaan diri untuk melindungi
lahan-lahan mereka.

Beberapa minggu sebelumnya, Presiden Bolivia, yang
berasal dari suku
asli negeri itu, mengumumkan nasionalisasi industri
gas alam dan
memberikan kesempatan selama enam bulan kepada
perusahaan-perusahaan
milik asing untuk menegosiasikan kontrak baru dengan
pemerintah atau
pergi dari Bolivia.

Morales memilih kota Santa Cruz yang merupakan pusat
kekuatan para
penguasa lahan, sekaligus jantung wilayah pertanian
Bolivia.
"Musuh-musuh historis rakyat miskin harus menerima
revolusi lahan ini,"
ujarnya.

Lahan seluas 3,1 juta hektar diserahkan kepada sekitar
60 kelompok
masyarakat Indian di wilayah timur Bolivia itu.

Kebijakan redistribusi lahan di Bolivia tersebut
sebenarnya sudah
diumumkan pada 1 Mei lalu, bersamaan dengan pengumuman
nasionalisasi
industri perminyakan di negara termiskin di Amerika
Selatan itu.

Lahan tidak produktif

Morales sebelumnya telah berbicara dengan para
pemimpin pengusaha
agrobisnis. Namun, pembicaraan itu tak menghasilkan
kesepakatan.

Pemerintah Bolivia di bawah Morales menargetkan akan
mendistribusikan
lahan publik seluas 200.000 kilometer persegi dalam
lima tahun.
Pemerintah juga tengah mempelajari redistribusi
lahan-lahan pribadi yang
tidak produktif, diperoleh secara ilegal, atau
digunakan untuk
spekulasi.

Alejandro Almaraz, Wakil Menteri Pertanahan Bolivia,
menjelaskan,
pemerintah akan memastikan pengelolaan lahan yang
berkelanjutan dan
tidak ada hutan ataupun kawasan lindung yang akan
disentuh.

"Lahan-lahan ini secara hukum tidak bermasalah. Dan
kami yakin, tidak
benar jika ada upaya menghentikan langkah ini, ketika
hal itu akan
membantu banyak rakyat miskin yang telah lama menunggu
dan membutuhkan
lahan untuk meningkatkan hidup mereka," kata Almaraz.

Lahan-lahan pemerintah telah ditetapkan menjadi target
untuk dibagikan
sebelum Morales diangkat sebagai presiden pada Januari
lalu. Sejauh ini,
tak ada dari lahan yang dibagikan itu yang merupakan
pengambilalihan
dari pemilik lahan besar.

Berbeda dengan program nasionalisasi migas yang
menimbulkan kekhawatiran
banyak investor asing dan Pemerintah AS, tetapi tak
menimbulkan kritikan
luas di dalam negeri, program redistribusi lahan ini
menimbulkan garis
pertentangan yang nyata di Bolivia.

Gereja Katolik Roma di negara itu memperkirakan
beberapa keluarga
berkuasa menguasai 90 persen dari seluruh lahan
pertanian, sementara
tiga juta petani miskin berbagi sisanya.

Jose Cespedes, pemimpin kelompok petani kaya di Santa
Cruz, kepada
sebuah televisi lokal, Jumat (2/6), mengatakan, para
pemilik lahan akan
membentuk sebuah komite untuk mempertahankan hak milik
mereka di wilayah
itu, yang merupakan pusat peternakan sapi dan ladang
kedelai di Bolivia.


"Jika hukum pertanahan tidak membela kami, kami punya
hak untuk mencari
mekanisme pertahanan sendiri," ungkapnya.

Cespedes tak mengatakan apakah kelompoknya akan
dipersenjatai. Akan
tetapi, pejabat-pejabat pemerintah sebelumnya
menegaskan, mereka tak
akan menoleransi "kelompok jahat".

Kelompok penentang Morales menuduh dia telah melakukan
kampanye
terselubung sebelum pelaksanaan pemilihan umum bagi
Dewan Konstituen
yang akan berlangsung bulan depan.

Jumat lalu, tujuh federasi bisnis terkemuka Bolivia
mengeluarkan
pernyataan yang menyebutkan prospek masa depan lebih
baik bagi Bolivia
terancam oleh tindakan-tindakan yang didasarkan
ideologi, politik, dan
pengaruh asing. Akan tetapi, Pemerintah Bolivia,
Sabtu, membalasnya
dengan mengatakan para pemimpin bisnis itu sebagai
"pengkhianat".
(AP/Reuters/OKI)



[Non-text portions of this message have been removed]




Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional?
Kirim email ke
[EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links









------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
--------------------~-->
Protect your PC from spy ware with award winning anti
spy technology. It's free.
http://us.click.yahoo.com/97bhrC/LGxNAA/yQLSAA/GEEolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->


Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional?
Kirim email ke
[EMAIL PROTECTED]
Yahoo! Groups Links









===
Dampak Pornografi: 1 di antara 3 wanita AS diperkosa. Tiap tahun 2,3 juta wanita hamil di luar nikah di Indonesia (Dr. Boyke). Berantas pornografi dukung RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi - www.nizami.org

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com


Ingin bergabung ke milis ekonomi-nasional?
Kirim email ke [EMAIL PROTECTED]




SPONSORED LINKS
Financial professional Business finances Small business finance
Business degree finance


YAHOO! GROUPS LINKS




Kirim email ke