Publisitas, Fiksi Hukum, dan Keadilan
(oleh Yustisia Rahman)
Pertempuran dahsyat itu berakhir. Zeus yang memimpin Dewa-dewi Olympus akhirnya
memenangkan peperangan melawan para raksasa Titan dan Kronos, si penguasa yang
lalim. Zeus yang menaklukan Kronos kemudian menjadi penguasa baru alam semesta.
Pertempuran berakhir, dan kehancuran yang tak terbayangkan menjadi saksi
pertempuran itu. Sebagai penguasa Zeus segara mengambil tindakan. Keteraturan
harus kembali dipulihkan. Hanya dengan keteraturan saja kehidupan akan berjalan
menuju kedamaian dan harmoni. Oleh karena itu manusia dan para dewa harus
tunduk pada hukum dan aturan yang dikeluarkan oleh Zeus sang penguasa yang
baru.
Untuk membantunya memulihkan kembali ketertiban dan menegakan hukum, Zeus
mengutus dua orang dewi: Yustisia dan Themis. Yustisia bertugas sebagai dewi
keadilan dan penghukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran atas sabda
Zeus serta berbuat zalim pada sesama, tak peduli ia manusia bahkan dewa
sekalipun. Mungkin karena itulah Zeus menutup mata Yustisia, sehingga ia tak
akan ragu mengayunkan pedang yang ada di tangannya sebagai hukuman bagi para
para pendosa tanpa pandang bulu. Themis memiliki tugas yang berbeda. Ia
bertugas mencatat semua sabda dan perintah Zeus kemudian menyebarkannya kepada
manusia dan para dewa, sehingga mereka tau apa kehendak Zeus yang tidak lain
merupakan hukum yang harus ditaati tanpa pengecualian.
Yustisia dan Themis bekerja dalam sinergi. Tak akan ada penghukuman bila tidak
ada hukum yang mengaturnya. Tak akan ada penghukuman bila semua orang tidak
mengetahui hukum dan peraturan yang harus ditaati. Pedang Yustisia tidak akan
terayun bila pena Themis tidak mencatat sabda Zeus dan mengabarkannya pada
manusia serta para dewa.
Kisah mitologi ini memiliki pesan yang mendalam: Hukum tidak akan tegak,
keadilan tidak akan terwujud bila tidak ada aspek publisitas dalam penegakan
hukum. Sebuah pesan yang sangat bermakna bagi proses reformasi hukum di negeri
ini.
Teori Fiksi Hukum versus Asas Publisitas
Dalam ilmu hukum dikenal teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa
diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang
mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak
ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran
dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya.
Menurut teori fiksi hukum, kewajiban untuk mempublikasikan peraturan yang
dibuat dengan sendirinya gugur ketika peraturan tersebut resmi diundangkan oleh
pemerintah. Sebagai contoh, pengundangan sebuah undang-undang di Indonesia
dilakukan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara. Dengan pengundangan itu
undang-undang resmi berlaku dan dengan sendirinya masyarakat dianggap
mengetahuinya. Perintah pengundangan terdapat dalam tubuh undang-undang itu
sendiri. Biasanya perintah pengundangan yang ditempatkan di bagian penutup
suatu undang-undang itu berbunyi: “agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.”
Teori fiksi hukum mengasumsikan bahwa pengundangan peraturan mempunyai kekuatan
mengikat, mengikat setiap orang untuk mengakui eksistensi peraturan tersebut
(Mertokusumo:1985). Dengan demikian pengundangan peraturan tidak memperdulikan
apakah masyarakat akan mampu mengakses peraturan tersebut atau tidak, apakah
masyarakat menerima peraturan itu atau tidak. Disnilah muncul kelemahan teori
fiksi hukum, pemerintah dapat berbuat sewenang-wenang pada masyarakat yang
dianggap melanggar aturan hukum dan mengenyampingkan ketidaktahuan masyarakat
atas hukum atau peraturan yang harus ditaati.
Teori ini secara tidak langsung telah mengabaikan keberlakuan sosiologis hukum
dalam masyarakat. Sebuah norma, dalam hal ini norma hukum akan efektif apabila
memiliki keberlakuan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Sebuah
undang-undang bisa saja memiliki nilai filosofis yang sesuai dengan cita dasar
sebuah negara (aspek filosofis) dan penyusunannya dilakukan melalui mekanisme
yang sah berdasarkan udang-undang (aspek yuridis). Akan tetapi apabila
undang-undang tersebut tidak diterima oleh masyarakat (aspek sosiologis) maka
undang-undang itu tetap akan menjadi produk hukum yang gagal dalam arti tidak
akan berlaku secara efektif. Terlebih dengan dianutnya teori fiksi hukum,
keberlakuan sosiologis akan semakin sulit didapatkan. Sebab tidak mungkin
masyarakat mematuhi dan menerima hukum atau peraturan jika mereka tidak
mengetahui hukum atau peraturan apa yang harus mereka taati. Dalam hal ini
teori fiksi hukum bertentangan dengan asas publisitas yang
mensyaratkan agar masyarakat memiliki aksesibilitas dalam memperoleh informasi
hukum. Asas publisitas dalam arti materiel menunjukan kewajiban pemerintah
untuk mempublikasikan peraturan perundang-undangan, terlebih yang sifatnya
mengikat umum, kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan memahaminya sebagai
prasyarat terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
Secara historis lahirnya asas publisitas berawal dari kebiasaan Raja Hamurabi
dari Babylonia (kira-kira pada tahun 2000 SM) yang mendirikan tugu peringatan
di tempat-tempat publik setiap kali dia mengeluarkan hukum dan peraturan yang
baru bagi rakyatnya. Dalam tugu peringatan yang kemudian dikenal dengan Kode
Hamurabi itu tertera perintah-perintah raja Hamurabi yang dipahatkan di
permukaan tugu tersebut, sehingga semua orang dapat membacanya, mengetahuinya,
untuk kemudian mematuhinya. Kode Hamurabi merupakan kerifan dari kebudayaan di
masa silam yang menekankan pentingnya aspek publisitas dalam penegakan hukum.
Penempatan Kode Hamurabbi di tempat-tempat publik yang memungkinkan akses
masyarakat melihatnya menunjukan hal tersebut. Jangan mengharapkan masyarakat
mematuhi hukum yang dibuat jika penguasa tidak berusaha mempublikasikan hukum
atau peraturan yang dibuat itu kepada masyarakat.
Publisitas hukum dan Teknologi informasi
Sayangnya saat ini asas publisitas diterapkan dengan pendekatan teori fiksi
hukum. sehingga publisitas hanya hanya difahami sebatas aspek formalnya saja.
Pengundangan sebuah peraturan kini dianggap sudah cukup menggugurkan kewajiban
mempublikasikan peraturan kepada masyarakat. Padahal di zaman modern ini asas
publisitas hukum memiliki substansi yang lebih dalam dari sekedar menempatkan
peraturan di Lembaran Negara. Dalam kaitannya dengan reformasi hukum, aspek
publisitas dalam hukum mencakup aksesibilitas masyarakat mendapatkan informasi
tentang hukum baik itu hukum yang berlaku pada saat ini (ius constitutum)
maupun hukum yang diharapkan berlaku dikemudian hari (ius constituendum). Untuk
yang terakhir ini maka aspek publisitas mencakup juga hak masyarakat untuk
berpartisipasi dalam perumusan dan pembuatan peraturan.
Keterlibatan masyarakat dalam perumusan peraturan perundang-undangan merupakan
hak yang diatur dalam Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa: “Masyarakat
berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penetapan
maupun pembahasan perancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.”
Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan
dengan sendirinya menunjukan terdapatnya akses yang luas bagi masyarakat untuk
mendapatkan informasi hukum.
Dalam pelaksanaannya, pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan masih terhambat aturan-aturan formal. Dalam pembuatan
undang-undang di DPR misalnya, keterlibatan masyarakat menurut Tata Tertib DPR
hanya difasilitasi dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dimana
masyarakat berhak menyampaikan aspirasinya secara langsung dalam rapat yang
dihadiri oleh anggota dewan. Selebihnya masyarakat hanya boleh memantau
jalannya rapat pembahasan, itupun jika pembahasan dilakukan dalam rapat-rapat
terbuka bukan dalam rapat tertutup atau forum lobby yang terkadang berlangsung
di luar gedung DPR. Hal ini menyebabkan keterbatasan masyarakat dalam
memperoleh informasi pembahasan peraturan yang berjalan sehingga kontrol publik
dalam perumusan peraturan menjadi berkurang. Sehingga bukan tidak mungkin
anggota dewan merumuskan peraturan yang substansinya merugikan masyarakat.
Keterbatasan informasi itu bukannya tidak dapat diantisipasi, DPR dan alat
kelengkapannya dapat menggunakan teknologi informasi seperti menggunakan situs
internet (portal). Namun sayangnya situs resmi DPR (www.dpr.go.id) tampaknya
jarang sekali dimutakhirkan sehingga informasi-informasi perumusan dan
pembahasan peraturan perundang-undangan tidak dapat diketahui oleh khalayak
selain melalui media massa.
Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempublikasikan informasi hukum oleh
lembaga negara mungkin baru dapat dilakukan secara memusakan oleh Mahkamah
Konstitusi. Melalui situs resminya (www.mahkamahkonstitusi.go.id) masyarakat
dapat mengakses dan mengunduh putusan-putusan mahkamah konstitusi secara mudah
dan tanpa biaya. Masyarakat bahkan dapat memantau jalanya persidangan, sebab
semua risalah persidangan juga dapat diakses di situs resmi tersebut. Terlebih
pengelolaan situs MK tampaknya mengedepankan aktualitas sehingga putusan yang
dikeluarkan olah hakim MK di pagi hari, sudah dapat diakses oleh masyarakat di
siang harinya. Hal ini tentu memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi
hukum, sebab dalam ilmu hukum putusan hakim merupakan salah satu sumber hukum
selain peraturan perundang-undangan.
Sayangnya keberhasilan MK tidak diikuti oleh Mahkamah Agung (MA) selaku lembaga
negara lainnya yang memegang kekuasaan kehakiman. MA dan lembaga peradilan
yang berada di bawahnya tampaknya masih sangat tertutup dalam memberikan akses
informasi terutama yang terkait dengan putusan-putusan yang dihasilkan. Hal ini
jelas bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan peradilan, salah satunya
peradilan terbuka untuk umum. Hakim memang memiliki kemerdekaan dan putusan
adalah mahkota hakim, sehingga tidak boleh ada seorangpun yang mencampuri
kemerdekaan hakim dalam membuat putusan. Akan tetapi dengan asas peradilan
terbuka untuk umum, maka semua putusan yang dihasilkan dan salinan putusannya
menjadi dokumen milik publik yang dapat diakses oleh siapa saja. Oleh karena
itu sangat mengherankan jika untuk mendapatkan putusan hakim dari kepaniteraan
pengadilan kita harus mengeluarkan biaya sebagaimana yang terjadi selama ini.
Publisitas hukum dalam keragaman
Lantas bagaimana dengan pemerintah sendiri? Sebagai lembaga eksekutif yang
memiliki kewenangan untuk melakukan pengundangan peraturan perundang-undangan,
pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memperluas
aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh informasi hukum. Tentu kewajiban
pemerintah bukan sekedar menempatkan undang-undang dalam Lembaran Negara
kemudian mempublikasikannya melalui pemanfaatan teknologi informasi atau dengan
mencetak dan membagikannya kepada khalayak. Keragaman sosial, ekonomi dan
budaya masyarakat menjadi tantangan besar dalam meningkatkan aksesibilitas
masyarakat untuk memperoleh informasi hukum.
Pemanfaatan teknologi informasi saja tidak akan cukup menjawab tuntutan
publisitas hukum kepada masyarakat yang memiliki keberagaman. Hal ini terkait
dengan perbedaan kultur dan tingkat pengetahuan antara kelompok masyarakat.
Memberikan informasi hukum kepada masyarakat dengan latar belakang budaya yang
berbeda membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Apalagi tidak semua orang
mampu mengerti bahasa hukum yang terkadang rumit terlebih masih ada kelompok
masyarakat yang tidak mampu membaca huruf latin sehingga memanfaatkan teknologi
informasi untuk meningkatkan publisitas hukum tidak akan menjawab persoalan.
Sementara memberikan informasi hukum merupakan kewajiban negara agar tidak
terjadi kondisi ketidakseimbangan informasi (asymmetric information) yang kerap
mendera masyarakat yang membutuhkan layanan hukum dari negara. Kondisi
ketidakseimbangan informasi merupakan lahan yang subur bagi penyalahgunaan
wewenang dan penyimpangan-penyimpangan, baik itu
oleh aparatur negara maupun oleh kelompok masyarakat lainnya.
Langkah yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi lagi-lagi patut dijadikan
contoh. Agar masyarakat lebih mengerti isi konstitusi kepada masyarakat, MK
menerjemahkan UUD 1945 kedalam beberapa bahasa daerah, bahasa tionghoa dan
bahasa arab pegon (arab melayu atau arab gundul). Hal ini tentu memudahkan
masyarakat dari berbagai latar belakang budaya untuk memahami isi konstitusi
dan dengan sendirinya meningkatkan kesadaran berkewarganegaraan (civic
consciousness) termasuk akan hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya sebagai
warga negara.
Penerapan asas publisitas dalam hukum tentu bukan sebatas aspek formal belaka
berupa metode penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat. Secara
substansial publisitas hukum adalah penunjang agar hukum memiliki keberlakuan
sosiologis di masyarakat yang terwujud dari kesediaan masyarakat untuk
mematuhi peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Keberluakuan
sosiologi akan semakin mudah didapatkan jika substansi peraturan yang dibuat
mengedepankan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Terlebih
bila penyebarluasannya dilakukan dengan memperhatikan latar belakang budaya
masyarakat yang beragam.
Pada akhirnya publisitas hukum akan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan
informasi hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh pihak lain
sehingga keadilan sebagai salah satu tujuan hukum dapat terwujud. Seperti kata
Jeremy Bentham, seorang cendekiawan ilmu hukum: “Melalui publisitas ini sajalah
keadilan menjadi ibu dari rasa aman.”
___________________________________________________________________________
Yahoo! sekarang memiliki alamat Email baru.
Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan @rocketmail.
Cepat sebelum diambil orang lain!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/
[Non-text portions of this message have been removed]
