Singkat kata POTENSIAL DISINTEGRASI
Ada yang tidak setuju ?
Yang diperlukan sikap NASIONALIS bukan sikap INTERNASIONALIS atau NEOLIBERALIS
--- On Mon, 8/10/09, rifky pradana <rifkyp...@yahoo.com> wrote:
From: rifky pradana <rifkyp...@yahoo.com>
Subject: [ekonomi-nasional] Reinkarnasi Politik Konsesi dari Daratan ke Lautan.
To: forum-pembaca-kom...@yahoogroups.com, ekonomi-nasional@yahoogroups.com,
mediac...@yahoogroups.com, nongkrong_bare...@yahoogroups.com,
eramus...@yahoogroups.com, syiar-is...@yahoogroups.com, sab...@yahoogroups.com
Date: Monday, August 10, 2009, 7:33 AM
Indonesia
merupakan negara Kepulauan, dimana wilayah lautnya lebih luas dibandingkan
wilayah daratannya. Kekayaan alam yang terkandung di wilayah lautnya, termasuk
entitas ekosistemnya, tak kalah kaya dibandingkan yang ada di daratannya..
Pemikiran
inilah yang menjadi salah satu latarbelakang dibentuknya Departemen Kelautan,
pada masa awal era Reformasi yang telah lalu. Diharapkan, dengan terbentuknya
departemen ini akan mempercepat terjadinya perubahan paradigma kebijakan
pemerintah, dari paradigma terestrialke paradigma kelautan.
Sekarang,
sudah selama satu dasawarsa umurnya. Sudah banyak seminar, makalah dan urun
rembug pemikiran yang dituangkan. Namun, rupanya tak mudah membelokkan
mainstream pemikiran. Tak kunjung jua terlihat adanya terobosan yang bernas dan
cerdas dalam mengimplementasikan misi dan visi dibentuknya intitusi departemen
ini.
Dorongan
agar terjadi perubahan kebijakan dari paradigma terestrial ke paradigma
kelautan ini, justru dimaknai dengan keinginan replacement arenanya kebijakan
politik konsesi, dari daratan ke wilayah lautan.
Seperti
kita ketahui bersama, dahulu pada masa awal Orde Baru, marak politik konsesi
HPH. Kelihatannya apa yang direncanakan oleh pemerintahan orde sekarang ini tak
berbeda jauh. Tak ubahnya, hanya sekedar memindahkan politik konsesi HPH dari
wilayah daratan ke wilayah lautan
Mulai tahun 2010, pemerintah akan menerapkan
kebijakan HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisiran) dan KUPT (Kluster
Usaha Perikanan Tangkap) yang membagi zona wilayah lautan menjadi 4 kawasan,
yakni kawasan Pemanfaatan Umum, kawasan Konservasi,
kawasan nasional Stategis Tertentu, kawasan Alur Pelayaran.
Pembagian
perairan menjadi kapling-kapling ini menjadi landasan untuk pemberlakuan hak
pengusahaan perairan pesisir (HP3) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Adapun
Kluster
Usaha Perikanan Tangkap (KUPT) mengacu pada Permen Kelautan dan Perikanan Nomor
5/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap.
Pada
undang-undang tersebut disebutkan bahwa melalui Sertifikat HP-3, dapat
diberikan hak eksklusif kepada pihak swasta (Asing ataupun Nasional) mulai dari
sertifikat hak pengusahaan,
perairan, dan pesisir, yang meliputi permukaan air, kolom air, hingga ke dasar
perairan. Hak atas KUPT itu memberikan hak eksklusif kepada pihak swasta (Asing
ataupun Nasional) untuk
memanfaatkan sumber daya ikan di perairan hingga
sejauh 12 mil laut dari garis pantai. Sertifikat dan hak ini juga termasuk
untuk sektor pariwisata bahari atau marine ecotourism.
Dalam
arti kata, ketentuan Sertifikat HP3 dan Hak KUPT ini sama saja dengan memberikan
hak eksklusif pengusahaan kepada pihak swasta (Asing ataupun Nasional) selama
jangka waktu tertentu, periode
pengusahaan 20 tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya. Dan, hak
itu dapat dialihkan ke pihak lainnya.
Perencanaan
strategis sebagai prasyarat terbitnya Sertifikat HP-3 dan Hak KUPT ini hanya
ditentukan
oleh dua pihak saja, yaitu pemilik modal (pihak
Swasta Asing atau Swasta Nasional) dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah
Pusat. Masyarakat setempat tidak mendapatkan hak untuk turut merencanakannya.
Sekalipun
masyarakat setempat dilibatkan, tetap saja tak merubah dampaknya, pemberian hak
eksklusif pengelolaan kepada pihak tertentu ini, berpotensi menimbulkan
konsentrasi kepemilikan usaha yang akibat lanjutnya adalah praktik monopoli.
Dapat
dikategorikan monopoli, sebab selama jangka waktu diberikannya hak itu kepada
pihak
swasta (Asing ataupun Nasional)
praktis akan mengakibatkan masyarakat umum kehilangan akses apapun terhadap
sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Bahkan termasuk kehilangan akses ke
lokasi lapangan kerja mereka untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Jangan
coba-coba datang dengan cara menyelam ke wilayah tersebut, karena itu juga
termasuk tindakan yang melanggar hukum atas nama ketentuan hak eksklusif yang
terkandung didalam Sertifikat HP3 dan Hak KUPT ini.
Maka,
sangat jelas jika kebijakan politik konsesi atas wilayah lautan ini, berpotensi
memiskinkan masyarakat lokal, dan memberangus hak-hak nelayan tradisional,
serta membuat masyarakat setempat di wilayah yang mereka tinggali
bertahun-tahun lamanya hanya akan menonton dan gigit jari saja.
Sebagai
catatan, saat ini di Indonesia, dari sekitar 99% pelaku usaha perikanan tangkap,
merupakan nelayan kecil dengan kapasitas kapal dengan bobot mati di bawah 30
ton. Tahun 2008, total armada perikanan Indonesia 590.380 unit. Jumlah nelayan
Indonesia 2,78 juta orang. Sementara itu, jumlah pembudidaya ikan sebanyak 2,61
juta orang.
Hal
lainnya, tak tertutup juga, pada jangka waktu yang tak terlalu panjang, sudah
akan memperlihatkan potensi terjadinya pengurasan sumber daya perikanan secara
besar-besaran. Ini hal yang logis saja, apabila pihak swasta (Asing dan
Nasional) yang memegang hak
eksklusif pengelolaan kluster itu dikejar kuota yang harus dipenuhinya kontrak
penjualan ikan dalam jumlah sangat besar.
Apakah
sekarang sudah ada contohnya ?.
Salah
satu misalnya, di kepulauan Togean, Provinsi Sulawesi Tengah, sebuah Perusahaan
Asing dari Italia. Di daerah ini diterapkan larangan untuk kegiatan perikanan
tradisional sejauh 7
kilometer.. Lalu, di Tomia, Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, daerah ini
dikelola sebuah Perusahaan Asing dari Swiss. Di daerah ini diterapkan zona
larang tangkap karena diperuntukkan sebagai area dive point. Ini
sama saja dengan pengaplingan area laut, walau penduduk desa mendapatkan
kompensasi
sebesar Rp. 5 juta per bulan yang diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur
desa.
Apakah
jumlah uang itu sebanding dengan nilai kerugian yang diderita oleh seluruh
masyarakat desa yang kehilangan akses terhadap sumber daya di zona larangan
tangkap itu ?.
Hal lain yang sangat perlu direnungkan lagi adalah dengan menilik kembali
bagaimana
sejarah awal mula HPH (Hak Pengusahaan
Hutan) selanjutnya menelusuri bagaimana fakta yang telah berlangsung
berpuluh tahunnya, kemudian bagaimana akibat yang ditimbulkannya hari ini.
Apakah
kesejahteraan yang telah disumbangkan oleh politik konsesi ala HPH itu
sebanding dengan nilai kerugian yang telah diakibatkannya ?. Sebandingkah
benefit cost rasio-nya ?.
Jika
pemerintahan rezim Orde Baruterbukti
dengan politik konsesi HPH-nya telah
memporak porandakan hutan di wilayah daratan. Maka pemerintahan rezim orde
mendatang ini seharusnya berlaku bijaksana. Janganlah hanya menjadi
reinkarnasi- nya saja, yang hakikat kebijakannya
hanya merupakan modifikasi politik
konsesi ala HPHyang dipindahkan dari wilayah daratanke wilayah lautan.
Wallahualambishshaw ab.
Referensi Artikel dan Sumber Berita :
* ‘Pengkaplingan ala HPH di Laut Indonesia’,
klik disini atau disini.
* ‘Pengaplingan Laut Tak Dikenal di Dunia’,
klik disini.
* ‘Dilema Privatisasi Pariwisata Bahari’,
klik disini.
* Artikel
ini dapat juga dibaca di Kompasiana dengan mengklik disiniatau di Politikana
dengan mengklik disini.
*
[Non-text portions of this message have been removed]
[Non-text portions of this message have been removed]
