Salah satu materi kontrak
politik antara SBY (Susilo Bambang
Yudhoyono) dengan PKS(Partai Keadilan Sejahtera)saat menjelang pelaksanaan
deklarasi pasangan SBY-Boediono di Sabuga Bandung
pada waktu yang telah silam, ternyata adalah soal pembagian jatah menteri
kabinet.
Berita soal ini dibenarkan
oleh Ketua DPP PKS, Mahfudz Sidik. Menurut
penuturannya, salah satu materi dalam kontrak politik dengan SBY adalah
mengenai power sharing alias bagi-bagi kekuasaan, dan kontrak politik
tersebut ditandatangani secara jelas oleh SBY, selaku Ketua Dewan Pembina
Partai Demokrat sekaligus capres dengan Ketua Majelis Syura PKS, Hilmi
Aminuddin.
Saat melakukan kontrak politik pada waktu
yang lalu itu, PKS telah mengajukan 8 orang nama kader PKS untuk dipilih SBY
mengisi posisi jabatan menteri.
Menurut beberapa kalangan, diantara ke
delapan orang tersebut adalah Adhyaksa Dault, Anton Apriantono, Suswono,
Hidayat Nurwahid, Tifatul Sembiring, Irwan Prayitno, Salim Assegaf, serta
beberapa tokoh teras lainnya.
PKS berharap akan mendapatkan lebih dari 3
kursi menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden SBY yang akan datang. Hal ini
didasarkan pada pertambahan jumlah kursi yang didapatkan PKS di DPR RI periode
2009-2014.
“Saat
ini jumlah kursi kita di DPR ada 45 kursi dan kita dapat 3 kursi menteri, dan
di periode 2009-2014 kita dapat 57 kursi, dan logikanya kursi kabinet juga
bertambah, tidak hanya 3 kursi, tapi lebih”, kata Mahfud Sidiiq.
Akankah tercapai apa yang
diinginkan oleh PKS ?.
Formasi dan komposisi dari kabinet
SBY kali ini diperkirakan ketat, apalagi sejak awal sudah ada sinyal bahwa
jatah dari unsur kalangan professional akan lebih banyak daripada jatah dari
unsur
kalangan politisi. Belum lagi ditambah dengan adanya rencana untuk
mengakomodasikan pula dari unsur parpol yang
semula bukan merupakan anggota parpol koalisinya, sepertiPDIP maupun Golkar.
Sedangkan dari parpol kecil
lainnya, tidak terlalu mengganggu karena akan diakomodasikan di posisi jabatan
non
kabinet. “Mereka(partai kecil
yang mendukung) hanya akan mendapat
pos-pos tertentu di luar jabatan menteri”, kata Wakil Ketua Umum Dewan
Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Achmad Mubarok.
Berkait dengan dimungkinkannya akan
bergabung Golkar dan PDI-P di cabinet, Ketua Fraksi PKS, Mahfud Siddiq
mengatakan “Kemungkinan itu(Golkar dan PDIP merapat ke koalisi) bisa terjadi,
asalkan jika mereka
merapat tidak mengganggu power sharing yang sudah disepakati”.
Pihak PKS tidak akan mempermasalahkan jika
hal itu terjadi, asalkan tidak mengganggu proses pembagian kekuasaan (power
sharing) yang telah disepakai
antarpartai koalisi pendukung SBY. “Dan
kalau ada partai lain yang mau bergabung, itu diambil dari professional”,
tandasnya.
Akankah kenyataan nantinya sesuai dengan
harapan PKS ?.
Sejauh ini, tak ada pernyataan dari SBY
perihal kontrak politik tentang jatah kursi menteri untuk PKS ini.
Dan, apakah pernyataan-pernyataan PKS itu
tak membuat SBY merasa gerah dan terganggu soal hak prerogatifnya dalam
menyusun Kabinet ini ?.
Namun, Achmad Mubarok, diberitakan pernah
mengatakan bahwa pendekatan PD kepada PDIP adalah permainan politik untuk
menekan anggota koalisinya.
Walau bukan SBY sendiri yang mengatakannya,
namun apakah ini dapat diartikan sebagai sinyal bahwa SBY sesungguhnya tak
ingin ditekan oleh PKS soal penyusunan kabinet ?.
Bisa jadi ya, bisa jadi juga tidak. Akan
tetapi posisi Mubarok yang cukup tinggi di jajaran pengurus PD, yaitu Wakil
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, tentulah pernyataannya itu bukan asal bicara
saja.
Inikah indikasi bahwa jatah PKS di kabinet
tak akan lebih dari 3 orang menteri ?, atau bahkan hanya aka nada 2 orang
menteri saja sebagai jatahnya ?.
Tidakkah PKS khawatir soal jatahnya itu ?.
“Sejauh
ini, PKS tidak khawatir Pak SBY akan meninggalkan kontrak politik”, kata Mahfud
Siddiq.
Bisa jadi memang PKS tak
perlu khawatir. Namun, Beberapa kalangan memperkirakan PKS akan kecewa dengan
harapannya itu.
Salah satunya, pengamat politik Syamsuddin Haris yang mengingatkan
agar PKS tak terlalu berharap banyak dengan kontrak politik yang telah
dibuatnya itu. SBY tipikal yang ingin menyenangkan dan memenuhi harapan semua
pihak. Dengan banyaknya orang yang membantu kemenangannya bersama Boediono, maka
SBY diprediksi akan membagi rata kursi kabinetnya.
“Kalau
PKS membayangkan bisa dapat lima atau enam kursi, paling maksimal dapat tiga.
Dia
(SBY) punya timses berapa banyak ?. Konsekuensi logis, jatah banyak yang
dijanjikan ke PKS akan jadi sedikit.Kali
ini, PKS untuk kedua kalinya punya kontrak politik dengan SBY. Pada Pilpres
2004, PKS satu-satunya parpol yang punya kontrak politik dengan SBY. Saya
menduga, PKS akan kecewa untuk kedua kali pada SBY”, ujar Syamsuddin Haris.
Jadi ?. Nantinya, berapa buah
kursi menteri yang akan didapatkan oleh PKS ?. Empat, Tiga, atau Dua ?, atau
bahkan lebih dari
Empat ?.
Akankah PKS kecewa jika hanya
dapat jatah seperti periode yang lalu, hanya 3 kursi saja ?.
Menilik kerja keras yang
telah dilakukan oleh seluruh jajaran PKS mulai dari pimpinan tertinggi sampai
ke kader yang paling bawah di seluruh pelosok Indonesia. Memang seyogyanya
jerih payahnya itu perlu dihargai, dan diapresiasi.
Tak eloklah jika jumlah
jatahnya hanya sama seperti yang didapatkannya di periode lalu. Perlu ada
peningkatan apresiasi, setidaknya 4 kursi menteri, syukur-syukur lebih dari 4
jabatan menteri.
Wallahulambishshawab.
*
Referensi Sumber Berita :
* Kontrak Politik SBY-PKS Ternyata soal‘Jatah’ Menteri, klik disini
* PKS Berharap 4 Kadernya Masuk Kabinet, klik disini
* PKS Berharap Jatah Menteri Lebih dari Tiga, klik disini
* PD Dekati PDIP untuk Gertak PKS, klik disini
* Golkar Boleh Merapat, tetapi Jangan Ganggu Power
Sharing, klik disini
* Maaf, Partai Kecil Tak Dapat Jatah, klik disini
* PKS Harus Siap Dikecewakan SBY Lagi, klik disini
*
Artikel ini dapat dibaca di Kompasianadan Politikanadengan judul ‘Pak SBY,
Tolonglah, Jangan Kecewakan PKS !’
*
[Non-text portions of this message have been removed]
