Bagaimana pun juga menaikkan tarif Tol akan menaikkan harga-harga barang lainnya karena biaya distribusi barang jadi meningkat.
Artinya pemerintah secara tidak sadar menaikkan inflasi. Nilai rupiah jadi turun/anjlok. Rakyat yang penghasilan/gajinya tetap/tidak naik, akan dimiskinkan secara massal. Tak heran jika nilai rupiah turun terus dan jadi makin tidak berharga: ebagai contoh tahun 1970 Ongkos Naik Haji (ONH) hanya Rp 182.000. Tahun 2009 naik jadi US$ 3.500 (Rp 42.000.000). Nilai rupiah turun 231 x lipat (23.100%!) hanya dalam rentang 39 tahun! Artinya kalau tahun 1970 anda harus bangga dengan gaji Rp 182 ribu karena bisa naik haji tiap tahun, sekarang pembantu pun tidak mau digaji segitu. Jika kenaikan gaji lebih kecil dari kenaikan inflasi, rakyat Indonesia akan termiskinkan karena anjloknya nilai rupiah. http://infoindonesia.wordpress.com/2009/03/18/memperkuat-rupiah-dengan-koin-emas-rupiah/ Sebaliknya lihat nilai mata uang REAL Saudi yang begitu stabil. Dari tahun 1983 dan mungkin juga jauh sebelumnya nilainya tetap stabil. Dengan 1 real, kita tetap bisa membeli satu minuman kaleng dari dulu hingga sekarang meski sudah 26 tahun lebih! Sepertinya uang tsb meski kertas, namun dibackup dgn emas. Dan pemerintah Saudi tidak punya penyakit menaikkan harga bensin atau pun "TOL". Bahkan jalan di sana meski lebih lebar, lebih mulus, dan lebih lancar, digratiskan. Tidak pakai bayar.... Arab Saudi mungkin punya minyak. Tapi Indonesia punya gas lebih banyak. Kemudian punya berbagai kekayaan lain seperti emas, batubara, perak, tembaga, dsb yang Saudi tidak punya. Jadi harusnya bangsa Indonesia ini jika kekayaan alamnya tidak disedot pihak asing tidak akan miskin-miskin banget...:) === Media Islam - Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadits http://media-islam.or.id --- Pada Ming, 27/9/09, bakri arbie <daya...@yahoo.com> menulis: Dari: bakri arbie <daya...@yahoo.com> Judul: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Hore Tarif Tol Naik Kepada: forum-pembaca-kom...@yahoogroups.com Cc: alumnipran...@yahoogroups.com, "arbie bakri" <arbieba...@yahoo.com> Tanggal: Minggu, 27 September, 2009, 8:24 PM Yth Rekan milis, Suatu analisis yang baik dari Bung Suryopratomo. Dalam konsep bernegara meskipun ada Presiden dan peraturan untuk evaluasi/naik harga setiap 2 tahun,Menteri yang paling bertanggung jawab atas jalannya akal sehat di sektor dan tugas fungsinya masing-masing. Kalau tidak memenuhi nilai kesejahteraan dan kebahagiaan bagi stakeholder bangsa terutama rakyat Indonesia,maka para pemimpin dianggap kurang amanah bagi rakyat. Salam Hormat, Bakri Arbie. --- On Sat, 9/26/09, Suryopratomo <suryo_pratomo@ yahoo.com> wrote: From: Suryopratomo <suryo_pratomo@ yahoo.com> Subject: [Forum-Pembaca- KOMPAS] Hore Tarif Tol Naik To: forum-pembaca- kom...@yahoogrou ps.com Date: Saturday, September 26, 2009, 6:20 AM Hore Tarif Tol Naik Begitulah pasti ekspresi dari para pengelola jalan tol. Setelah menunggu dua tahun bagi dinaikkannya tarif tol, akhirnya mereka mendapatkannya. Mulai hari Senin, 28 September 2009, tarif tol naik dari yang terendah Rp 500 sampai yang tertinggi Rp 10.500. Di tengah kegembiraan para pengelola jalan tol, para pengguna jalan tol justru keheranan. Hal tersebut terutama didasarkan pada alasan kenaikan yang digunakann yakni karena inflasi. Apa hubungannya tarif tol dengan angka inflasi? Siapa yang memengaruhi siapa? Bukankah kenaikan tarif jalan tol yang akan berpotensi menaikkan tingkat inflasi? Kalau kita ingin mengendalikan inflasi, bukankah kenaikan tarif tol yang seharusnya dihindarkan? Kita sering juga mendengar alasan tentang konsekuensi dari berlaku ekonomi pasar. Termasuk kenaikan tarif tol merupakan konsekuensi logis dari pilihan kita menerapkan ekonomi pasar. Ekonomi pasar yang mana sebetulnya yang kita anut? Sebagian dari kita sering kebakaran jenggot kalau dikatakan bahwa ekonomi pasar kita itu liberal. Padahal itulah realitas yang sebenarnya terjadi. Mengapa kita berani mengatakan itu sebagai sebuah realitas? Karena pemerintah dan juga DPR seringkali lebih mendengarkan kepentingan investor daripada kepentingan rakyat. Benar bahwa seperti untuk mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, pemerintah perlu mengundang masuknya investor. Tetapi kewajiban pemerintah untuk menyediakan infrastruktur yang terjangkau oleh masyarakat juga harus diperhatikan, jangan hanya kepentingan investornya saja. Apakah dengan tarif yang berlaku sekarang investor merugi? Sama sekali tidak. Seorang pengusaha yang memiliki ruas tol Jakarta-Cikampek mengaku bahwa sekarang ini keuntungan bersih yang diperoleh dari ruas jalan tol itu mencapai Rp 1 miliar per hari. Itu sudah membayar kembali investasi yang dulu pernah ditanamkan. Mengapa keuntungan itu bisa begitu besar? Karena jumlah kendaraan yang melintasi jalan itu tiga kali dari yang diperhitungkan ketika perencanaan dibuat. Apabila dalam perhitungan investasi awal diperkirakan jumlah kendaraan yang melewati jalan tol Jakarta-Cikampek hanya 100.000 unit per hari, kenyataan sekarang ini mencapai 350.000 unit per hari. Bagaimana sebuah perusahaan dengan keuntungan Rp 365 miliar per tahun masih dikatakan kurang keuntungannya. Teringat kita pada sebuah dialog pada film "The Fugitive" ketika Tommy Lee Jones menganalis laporan keuangan sebuah perusahaan farmasi. "Monster apa ini, kok bisa keuntungannya begitu luar biasa," ketika melihat angka keuntungan yang di luar batas. Di sinilah kita sebenarnya ingin menggugah rasa kepantasan disesuaikan dengan sistem ekonomi yang seharusnya kita anut. Bagaimana negeri yang dalam konstitusinya jelas-jelas memilih jalan sebuah sistem ekonomi pasar sosial, namun dalam kenyataannya lebih liberal dari negara yang paling liberal sekali pun. Sekali lagi, kita butuh hadirnya investor. Agar mereka mau menanamkan modalnya, kita wajib untuk memberikan return yang menarik. Namun bukan berarti kita membebaskan mereka untuk mendapat keuntungan yang tanpa batas sampai kemudian para investor itu menghisap darah rakyat. Apakah kita bisa mengatur tingkat keuntungan yang wajar? Itu sangat bisa. Pengalaman di Korea Selatan sudah menunjukkan itu, meski dalam kasus yang berbeda. Untuk merealisasikan visi bangsa Korea dengan membangun apa yang disebut knowledge based economy, Pmerintah Korea mendorong tumbuhnya perusahaan IT termasuk penyedia infrastruktur internet. Mereka mempersilakan sektor swasta untuk masuk dan menjadi operator penyedia jaringan internet. Di mana fungsi pemerintah? Pemerintah bertemu para investor penyedia jaringan internet untuk mengetahui rencananya dan besarnya modal yang akan ditanamkan. Pemerintah juga menanyakan berapa lama investasi tersebut harus kembali dan berapa tingkat keuntungan yang ingin didapatkan? Dari masukan itu, pemerintah menetapkan sebuah batasan harga jasa yang bisa ditarik operator internet dengan memperhatikan kepentingan investor, kemampuan masyarakat, dan tujuan utama dari dibangunnya sistem jaringan internet tersebut yakni melahirkan masyarakat yang berorientasi kepada knowledge based economy tadi. Sekarang mari kita bertanya, apakah tujuan pemerintah mengundang para investor untuk masuk ke bisnis jalan tol? Apakah untuk menyediakan prasarana jalan yang berkualitas agar ekonomi nasional bisa tumbuh lebih pesat? Ataukah sekadar ingin mengalihkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan prasarana jalan kepada swasta dengan alasan keuangan negara tidak memadai? Jalan lupa bahwa penyediaan fasilitas umum merupakan kewajiban dari negara. Seharusnya negara wajib menyediakan jalan yang baik dan berkualitas karena masyarakat sudah membayar pajak kepada negara. Negara seperti Amerika Serikat dan juga negara-negara Eropa tidak mengenal namanya jalan tol. Tetapi mereka mempunyai yang namanya highway, jalur yang bisa dipakai untuk kendaraan yang membutuhkan laju yang cepat, tanpa warga itu harus membayar apa-apa. .engapa? Karena pemerintahnya tahu bahwa menyediakan prasarana jalan itu merupakan kewajiban negara. Dengan cara berpikir kita yang tidak utuh, maka makna jalan sebagai prasarana untuk mendorong mobilitas orang maupun barang agar mempunyai dampak ekonomi yang positif pasti tidak pernah kita dapatkan. Dengan logika yang terbalik-balik dan pembenaran yang dipakai, justru jalan di Indonesia akhirnya akan menjadi penghambat ekonomi. Karena jalan sekadar dilihat sebagai ajang bisnis belaka, yang harus membuat investornya selalu untung dan bahkan dengan tingkat keuntungan yang di luar batas kewajaran. Alasan bahwa keuntungan dari bisnis jalan tol diperlukan untuk membangun jalan tol yang lain, kenyataannya tidak pernah terjadi. PT Jasa Marga yang milik negara pun tidak pernah bisa menggunakan keuntungan dari pengelolaan jalan tol Jagorawi untuk membangun jalan tol yang lain. Padahal sudah sejak lama modal yang dikeluarkan negara untuk membangun Jagorawi sudah kembali dan sekarang ini hanya tinggal keuntungan saja yang dinikmati, tetapi ketika harus membangun jalan tol yang lain selalu membutuhkan modal baru baik dari negara maupun dari kerja sama dengan pihak swasta. Akhirnya rakyat memang hanya diminta untuk memikul beban atas nama pembangunan. Sementara para pengelola jalan tol terus menghitung keuntungan yang semakin terus bertambah karena kenaikan tarif tol yang diberikan oleh pemerintah. Jangan heran apabila jalan tol di Indonesia sudah dikapling-kapling milik swasta. Jalan umum sendiri dibiarkan kecil dan tidak terawat karena hanya dianggap beban oleh negara. Apakah ini potret dari negeri yang berdasarkan Pancasila dan menganut prinsip ekonomi pasar sosial itu? Seharusnya bukan ini! Powered by Telkomsel BlackBerry® Nikmati chatting lebih sering di blog dan situs web. Gunakan Wizard Pembuat Pingbox Online. http://id.messenger.yahoo.com/pingbox/
