PERNYATAAN
SIKAP
PERHIMPUNAN
RAKYAT PEKERJA
Nomor:
152/PS/KP-PRP/e/XI/09
Politik
Korupsi bertanggung jawab atas kemiskinan rakyat Indonesia!
Bangun
gerakan kontrol rakyat pekerja melawan korupsi!
Salam
rakyat pekerja,
Akhir-akhir
ini media massa selalu saja menggembar-gemborkan isu cicak versus
buaya (konflik-katanya- antara KPK versus POLRI). Gonjang ganjing
Cicak vs Buaya ini telah menyerap perhatian rakyat Indonesia hingga
menjadi gerakan simbolis pendukungan terhadap keberadaan institusi
KPK.
Jelas
bahwa melawan korupsi di Indonesia bagai memblejeti mafia tikus got
yang merajalela dalam fenomena urban kota. Ruwet dan tak ada
habis-habisnya, karena korupsi berkembang biak dalam satupadan dengan
kapitalisme.
Dalam
masa perpolitikan di Indonesia saat ini, usai Pemilu yang dimenangkan
sebuah mafia kekuasaan di bawah rezim SBY dan neoliberal, terjadilah
penangkapan dan pencopotan jabatan terhadap Wakil Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.
Penangkapan dan penahanan kedua pejabat KPK ini menuai tanggapan
protes dari organisasi masyarakat —yang dinisiasi oleh kelompok
pemantau korupsi— karena terdapat indikasi pemberangusan peran KPK
disebabkan upayanya untuk mengusut kasus Bank Century. Kasus Bank
Century sendiri diduga dibobol untuk biaya kemenangan mafia rezim SBY
dalam Pemilu 2009.
Bahkan
setelah diperdengarkan rekaman transkrip scenario pembukaman terhadap
institusi KPK di Mahkamah Konstitusi, kekuatan dukungan publik
terhadap upaya penyelamatan institusi semakin lebih besar lagi. Yang
menarik dari rekaman tersebut disebutkan upaya skenario antara
pemilik modal dan pejabat negara agar mengkriminalisasikan pimpinan
KPK. Dalam hal ini sangat terlihat kekuatan pemilik modal untuk
mengatur seluruh dimensi kehidupan rakyat Indonesia dengan cara
berkolaborasi dengan para penguasa yang pro terhadap pemilik modal.
Korupsi jelas merupakan kontradiksi yang inheren di dalam
kapitalisme. Di satu pihak, korupsi memuluskan proses ekspansi modal
dan akumulasi capital, tetapi di lain pihak, korupsi menyebabkan
proses yang tidak efisien di dalam pelayanan kebutuhan publik (rakyat
pekerja), sehingga korupsi merupakan model penghisapan rakyat pekerja
dalam demokrasi ala kapitalisme.
Dengan
kemenangan rezim SBY yang menguasai 64% kursi di DPR dan tanpa adanya
partai politik oposisi, maka rezim ini dapat melenggang sebagai mafia
kekuasaan yang dapat bertindak semena-mena —menggunakan alat
hukum dan politik— untuk mengajegkan kolusi dengan rezim
Neoliberal. Kasus Bibit dan Chandra harus kita baca sebagai
pengenyahan pejabat negara yang dipandang menghalang-halangi mafia
kekuasaan yang korup tersebut. Jika hal itu berhasil, maka otoritas
KPK sebagai komisi negara pemberantasan korupsi telah dimandulkan
sebagai lembaga korporatisme. Deskripsi ini menandaskan adanya
pengulangan cara-cara rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto dalam
membangun kekuasaan dan menata secara sistematis praktek korupsi.
Sehingga dari aspek korupsi ini, kita dapat memblejeti apa yang
berlanjut dari otoritarianisme rezim Orde Baru ala Soeharto dengan
rezim SBY. Tetapi ada yang juga harus kita sadari, bahwa mudahnya
penangkapan dan penahanan atas Bibit dan Chandra oleh lembaga
Kepolisian dan Kejaksaan membuktikan lemahnya posisi KPK sebagai
komisi negara, karena gerakan rakyat pekerja diputus mata rantainya
dengan gerakan melawan korupsi.
Tanda-tanda
rezim SBY-Boediono mengingatkan kita pada Orde Baru, yang demikian
cerdik memainkan legitimasi kemenangan dari demokrasi prosedural
untuk membangun kekuasaannya yang tak tergoyahkan secara
berkelanjutan. Inilah kenyataan Indonesia setelah Pemilu yang di
sana-sini digembar-gemborkan demokratis, ternyata berujung pada
kebangkitan sebuah rezim. Bahkan rezim ini pun bergandengan erat
dengan kekuatan bourjuasi yang mengatur lembaga-lembaga negara
semacam Kepolisian, Kejaksaan, bahkan KPK sendiri. Hal ini tentunya
telah dapat dilihat dan didengarkan dari rekaman transkrip skenario
pembungkaman KPK, yang banyak sekali menyebutkan nama-nama pejabat
negara. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian menegaskan bahwa
kekuatan pemilik modal sudah sedemikian mencengkeram seluruh sendi
kehidupan rakyat dan telah membuat rakyat Indonesia sengsara. Hal ini
dapat berjalan mulus hanya jika didukung oleh penguasa yang tunduk
dan mendukung kekuatan pemilik modal di Indonesia.
Maka
dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:
Pemberantasan
korupsi harus dilakukan sekarang juga, dimulai dengan menangkap
Anggodo Widjojo dan Anggoro Widjojo serta membersihkan koruptor di
institusi Istana/Kepresidenan, DPR, Kepolisian dan Kejaksaan.
Copot
dan ganti Bambang Hendarso Danuri dari posisinya sebagai Kepala
Kepolisian RI dan Hendarman Supandji dari posisinya sebagai Jaksa
Agung, karena telah gagal dalam menjaga dan membersihkan
institusinya dari sarang koruptor.
Tuntaskan
segara kasus Bank Century yang merupakan akar permasalahan munculnya
kasus-kasus korupsi untuk memobilisasi dana kampanye pemilu yang
ingin diusut oleh KPK.
Politik
Korupsi yang dilakukan oleh rezim SBY, pejabat pemerintahan
kapitalis dan partai politik borjuasi bersama rezim neoliberal telah
menyengsarakan kehidupan rakyat pekerja Indonesia. Bahkan politik
korupsi tersebut bertanggung jawab atas kebijakan privatisasi,
outsourcing/kerja kontrak, upah murah, PHK sepihak,
penggusuran, pencabutan subsidi dan lain-lain.
Menyerukan
kepada seluruh rakyat untuk membangun gerakan kontrol rakyat
pekerja melawan korupsi, dengan membentuk Dewan-dewan
Buruh/Pekerja di daerah-daerah maupun nasional
yang akan melakukan
kontrol terhadap perputaran dan arus modal di perusahaan-perusahaan
(swasta maupun BUMN) untuk mencegah terjadinya suap dan korupsi yang
dilakukan oleh pemilik
modal dan negara.
Jakarta, 7 Nopember
2009
Komite
Pusat
Perhimpunan
Rakyat Pekerja
(KP-PRP)
Ketua Nasional
Sekretaris
Jenderal
ttd.
(Anwar Ma'ruf)
ttd.
(Rendro Prayogo)
filtered {margin:0.79in;}P {margin-bottom:0.08in;}-->___*****___Sosialisme
Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai Kelas Pekerja!
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
JL Kramat Sawah IV No. 26 RT04/RW 07, Paseban, Jakarta Pusat
Phone/Fax: (021) 391-7317
Email: komite.pu...@prp-indonesia.org / prppu...@gmail.com / prppu...@yahoo.com
Website: www.prp-indonesia.org
[Non-text portions of this message have been removed]
