PERNYATAAN
SIKAP
PERHIMPUNAN
RAKYAT PEKERJA
Nomor:
165/PS/KP-PRP/e/XII/09
Tolak
pelarangan buku yang dilakukan oleh rezim kapitalis!
Rezim
kapitalis membungkam kebebasan berekspresi dan menghambat upaya
mencerdaskan bangsa!
Salam
rakyat pekerja,
Semakin
lama semakin terlihat bahwa rezim kapitalis yang saat ini dijalankan
oleh SBY-Boediono, menginginkan pembodohan yang terus menerus terjadi
diidap oleh rakyat pekerja Indonesia. Pembodohan terhadap rakyat
pekerja Indonesia tentunya dibutuhkan oleh rezim kapitalis agar
mereka dapat melancarkan agenda-agenda neoliberalisme tanpa diganggu
gugat oleh rakyat yang cerdas. Berjalannya agenda neoliberalisme
dengan lancar tentunya harus didukung oleh ketertundukan rakyat
terhadap apa yang diinginkan oleh rezim kapitalis.
Hal
ini kembali terlihat ketika Kejaksaan Agung pada tanggal 23 Desember
2009 mengumumkan pelarangan lima judul buku yang dianggap “mengganggu
ketertiban umum”. Buku-buku tersebut antara lain “Dalih
Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto”
(John Roosa), “Suara Gereja bagi Umat Penderitaan Tetesan Darah
dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus diakhiri”
(Socrates Sofyan Yoman), “Lekra Tak Membakar Buku Suara
Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965” (Rhoma Dwi
Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan), “Enam Jalan Menuju Tuhan”
(Darmawan), dan “Mengunngkap Misteri Keragaman Agama”
(Syahruddin Ahmad).
Pelarangan
buku-buku tersebut semakin memicu kontroversial ketika Kejaksaan
Agung hanya menyatakan, bahwa buku-buku tersebut mengganggu
ketertiban dan keamanan masyarakat. Alasan dan tindakan Kejaksaan
Agung ini tentunya kembali mengingatkan kita kepada rezim Orde Baru
Soeharto yang otoriter-militeristik. Orde Baru tidak segan membunuh
kebebasan berpendapat demi mengamankan kekuasaannya. Pelarangan 5
buku oleh Kejaksaan Agung jelas merupakan suatu pola pembungkaman
terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat.
Pelarangan
buku-buku tersebut oleh pemerintahan kapitalis tentunya akan menjadi
sebuah preseden buruk bagi sistem demokrasi Indonesia hari ini.
Kekuasaan serta pola dan cara-cara bertindak rezim kapitalis saat ini
mencerminkan budaya-budaya Orde Baru yang membungkam kebebasan
berekspresi dan berdemokrasi yang dilakukan oleh rakyat Indonesia.
Padahal kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak dasar
yang justru harus dijamin secara tegas dalam konstitusi dasar Negara
kita.
Pelarangan
buku-buku tersebut bukan hanya bertentangan dengan prinsip umum hak
asasi manusia, namun juga amanat UUD 1945 untuk “memajukan
kecerdasan umum rakyat Indonesia”. Artinya, selain membungkam
kebebasan bereksrepsi, berpendapat, dan berdemokrasi bagi rakyat
Indonesia, rezim kapitalis juga menginginkan agar rakyat Indonesia
tetap bodoh sehingga dapat melancarkan agenda-agenda Neoliberalisme
tanpa gangguan apapun.
Tentu
saja pelarangan 5 buku ini bukan satu-satunya upaya pembungkaman
terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berdemokrasi yang
dilancarkan oleh rezim kapitalis. Pelarangan 5 buku ini hanyalah
salah satu dari sekian banyak upaya pembungkaman terhadap kebebasan
berekspresi rakyat Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu perlawanan
yang massif dari seluruh rakyat Indonesia untuk menghancurkan
bayangan ketakutan yang telah diciptakan oleh rezim kapitalis.
Upaya
pelarangan ini harus kita jadikan senjata untuk membangun kesadaran
rakyat, bahwa rezim kapitalis telah mengorbankan rakyat Indonesia
dengan membungkam kebebasan berekspresi, berpendapat, dan
berdemokrasi serta membodohi seluruh rakyat Indonesia. Institut
Sejarah Sosial Indonesia (ISSI), sebagai penerbit buku Dalih
Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto telah
melancarkan perlawanan terhadap upaya pelarangan buku tersebut. ISSI
telah melepas copyright buku tersebut kepada publik sehingga
dapat disebarluaskan kepada media dan masyarakat umum.
Tentunya
perlawanan seperti yang dilakukan oleh ISSI patut didukung oleh
seluruh rakyat Indonesia. Bahkan perlawanan ini juga harus diperbesar
dan diperkuat dengan membangun kekuatan politik alternatif dari
seluruh elemen gerakan rakyat Indonesia. Pemerintahan kapitalis telah
gagal untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, maka dari itu
dibutuhkan suatu kekuatan politik alternatif baru untuk menggantikan
kekuasaan kapitalis yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia.
Maka
dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:
Menolak
dan mengecam keras pelarangan 5 buku yang dilakukan oleh Kejaksaan
Agung.
Bangun
kekuatan politik alternatif baru untuk menggantikan kekuasaan
kapitalis yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia.
Jakarta, 28 Desember
2009
Komite
Pusat
Perhimpunan
Rakyat Pekerja
(KP-PRP)
Ketua Nasional
Sekretaris
Jenderal
ttd.
(Anwar Ma'ruf)
ttd.
(Rendro Prayogo)
filtered {margin:0.79in;}P {margin-bottom:0.08in;}-->___*****___Sosialisme
Jalan Sejati Pembebasan Rakyat Pekerja!
Sosialisme Solusi Bagi Krisis Kapitalisme Global!
Bersatu Bangun Partai Kelas Pekerja!
Komite Pusat
Perhimpunan Rakyat Pekerja
(KP PRP)
JL Kramat Sawah IV No. 26 RT04/RW 07, Paseban, Jakarta Pusat
Phone/Fax: (021) 391-7317
Email: komite.pu...@prp-indonesia.org / prppu...@gmail.com / prppu...@yahoo.com
Website: www.prp-indonesia.org
[Non-text portions of this message have been removed]
