Gaji raksasa tidak akan membuat orang tamak jadi profesional dan jujur. 
Buktinya banyak Gubernur BI yang gajinya sangat besar akhirnya masuk penjara 
karena korupsi! Gubernur BI yang gajinya lebih besar daripada Presiden (saat 
ini Rp 162 juta/bulan) ternyata banyak yang bermasalah dengan hukum. Soedradjad 
Djiwandono sempat jadi tersangka kasus korupsi. Dia bebas karena dapat SP3 dari 
Jaksa meski beberapa anak buahnya akhirnya mendekam di penjara. Syahril Sabirin 
dan Burhanuddin Abdullah juga divonis penjara karena masalah uang.

Silahkan lihat:

http://infoindonesia.wordpress.com/2009/11/05/gaji-raksasa-pejabat-pemerintah-dan-swasta-vs-kemiskinan-rakyat/


--- In ekonomi-nasional@yahoogroups.com, igan...@... wrote:
>
> Depkeu, atau sekarang Kementerian Keuangan, pusatnya suksesnya ekonomi 
> bangsa,  telah merasa bangga dan sukses melakukan prinsip good governance 
> melalui proses reformasi birokrasi besar2an dan bahkan memperbaiki renumerasi 
> di lingkungannya. Dalam membandingkan penghasilan pegawai negeri di depkeu, 
> rata2 pegawai negeri depkeu berpenghasilan 3 kali lipat, misalnya pegawai 
> eselon IV depsos yang menangani korban bencana bergaji 2jt, maka pegawai 
> depkeu setara bergaji 6jt. Bahkan, konon, utk kantor khusus Bea Cukai Tj 
> Priok, gaji pejabatnya bisa mencapai puluhan juta?
> 
> Saat ini kita dikejutkan dengan terbongkarnya Gayus Tambunan, pejabat pajak 
> Depkeu terlibat skandal mafia pajak sebesar 25 Milyar (thank to p Susno). Hal 
> ini menambah kasus di depkeu setelah  penangkapan eks kepala kantor pajak di 
> bandung, edi setiasdi,  terkait korupsi Bank Jabar, beberapa waktu yl. Tentu 
> kita mahfum bahwa tidak ada pencuri atau penjahat yang kerja sendirian, 
> artinya penyakit korupsi ini masih persoalan besar di depkeu. Kedua soal 
> pejabat ini hanya lah bayang2 puncak "gunung es" saja.
> 
> Pertanyaannya, apakah ukuran gaji besar  pada sistem perbaikan  renumerasi di 
> depkeu terkair birokrasi reform benar2 berhasil? Apakah diskriminasi thd 
> pegawai negeri lainnya tdk perlu diakhiri? Apalagi tanggung jawab projek2 
> negara dari APBN adlh tgg jwb satker2 dept terkait, yg artinya depkeu cq 
> perbendaharaan negara sdh tidak ada tgg jwb, hanya sekedar kerja gampang, 
> "stempel" saja???
> 
> Wass, Syahganda N
> Phd Student of Social Welfare Study, UI
> Sent from my BlackBerry® smartphone from Sinyal Bagus XL, Nyambung 
> Teruuusss...!
>


Kirim email ke