Kamis, 12 April 2007
Hak Cipta Intelektual Oleh : Azyumardi Azra Indonesia sering dikecam kalangan internasional tertentu sebagai negara yang seolah-olah membiarkan saja pelanggaran terhadap hak cipta (copyright) dan kekayaan intelektual (intellectual property). Pembajakan terhadap karya-karya intelektual dan memiliki hak paten memang merajalela di negeri ini; belum ada upaya yang benar-benar serius untuk mengatasinya. Ataukah memang sudah waktunya bagi kita untuk tidak lagi memedulikannya berdasarkan wacana berikut. Wacana tentang masalah ini belum begitu luas. Tetapi, perhatian di kalangan akademis dan intelektual kelihatan kian meningkat. Hal ini terlihat dari pembahasan pada Sidang Paripurna Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) pada 16-17 Maret lalu. Membaca makalah Prof Iskandar Alisjahbana tentang copyleft movement yang diprakarsai Massachusset Institute of Technology (MIT), saya yang juga anggota AIPI mendapatkan perspektif lebih komprehensif tentang masalah hak cipta. Ihwal hak cipta dan kekayaan intelektual memang merupakan salah satu isu pokok dalam era perdagangan bebas dan globalisasi dewasa ini. Seperti diketahui, adalah negara-negara maju --khususnya Barat-- yang paling bersikeras dalam soal ini. Mereka melakukan berbagai tekanan kepada negara berkembang, seperti Indonesia, untuk melakukan langkah tegas menghentikan pelanggaran tersebut. Mereka tidak jarang menjadikan masalah ini sebagai salah satu alat penekan terhadap negara berkembang yang sedang berusaha memajukan diri. Karena itu, dalam konteks ini, negara maju kelihatan tidak rela dengan meningkatnya kemajuan negara berkembang, yang pada gilirannya dapat menjadi pesaing mereka. Maka, masalah copyright dan intellectual property dalam banyak hal mencerminkan upaya negara maju untuk mempertahankan dan melanjutkan dominasi dan hegemoni mereka atas negara berkembang dan negara miskin. Karena itulah, dengan sikap seperti itu, maka negara berkembang dan miskin hampir tidak punya peluang untuk juga memajukan diri dalam era globalisasi. Kendali tetap dipegang negara maju, sementara negara berkembang dan miskin hanya menjadi receiving ends, ujung penerima saja. Tetapi, di tengah tekanan-tekanan menyangkut copyright dan intellectual property itu, kita juga bersyukur dengan munculnya gagasan dan gerakan menentang rezim hegemoni dan dominasi melalui isu hak cipta. Misalnya saja, sekarang tengah menguat gerakan open source, sumber-sumber terbuka pada ranah publik yang dapat digunakan dan dimanfaatkan publik untuk kepentingan penyebaran informasi, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peradaban umumnya. Gerakan ini diluncurkan "World Social Forum" di Porto Allegre, Brasil, Januari 2005 sebagai kontra-gerakan "World Economic Forum" yang diselenggarakan negara-negara maju di Davos, Swiss, setiap tahun. Lebih awal daripada itu, berikutan dengan Peristiwa 11 September 2001, dengan dipelopori MIT muncul gerakan yang menyebut diri dengan copyleft movement yang merupakan tandingan terhadap rezim copyright. Gerakan ini dimulai dengan penerapan kebijakan open-source software dan open-course ware dalam proses dan kegiatan akademis di kampus. Gerakan open source kelihatan baru pada tahap awal perkembangannya; salah satu penggeraknya adalah Menristek Kusmayanto Kadiman, yang rajin menulis tentang hal ini dalam milis-milis internet. Masih diperlukan konsolidasi gerakan ini agar dapat berkembang lebih cepat ke lingkungan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan sebagainya. Gerakan open-source dan copyleft movement pada dasarnya bertujuan untuk lebih terbukanya akses pada sumber-sumber informasi dan ilmu pengetahuan, yang pada gilirannya membuka peluang bagi pengembangan riset guna kemajuan ilmu pengetahuan. Tetapi lebih daripada itu, gerakan-gerakan ini juga bertujuan untuk mengatasi kesenjangan digital, di antara negara maju dengan negara berkembang dan miskin. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memang hanya mungkin, antara lain, dengan terjadinya arus informasi yang global secara bebas. Sayangnya negara berkembang, seperti Indonesia dan banyak lagi, tidak memiliki dan bahkan tidak diberikan kesempatan sama sekali untuk menikmatinya. Bukan tidak jarang, ilmu pengetahuan yang sebetulnya bersumber dari penelitian-penelitian atas berbagai kasus di Indonesia, misalnya virus flu burung (H5N1), setelah diserahkan pihak Indonesia kepada WHO yang kemudian menyerahkannya ke laboratorium, di Hong Kong dan Atlanta untuk diselidiki, akhirnya tidak bisa diakses oleh pihak Indonesia sendiri. Hasil-hasil temuan dimanfaatkan pihak-pihak internasional untuk kepentingan mereka sendiri. Dan, ketika Departemen Kesehatan menolak mengirimkan sampel selanjutnya ke WHO, maka Indonesia menjadi tertuduh, sebagai pihak yang tidak kooperatif dalam pemberantasan flu burung. Sebuah hal yang sangat ironis. Source : http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=289198 <http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=289198&kat_id=19> &kat_id=19
