Sebuah tulisan yang sederhana.
--------------------------------
Human Capital Muslim
Oleh Erwin FS
Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Manajemen
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Pemikiran mengenai manusia sebagai pelaku utama perubahan ekonomi di suatu
negara didukung oleh teori human capital. Teori human capital menunjukkan
bahwa hasil dari investasi pendidikan memiliki tingkat pengembalian sosial
yang jauh lebih tinggi dibandingkan investasi berupa pembangunan fisik.
Teori human capital memposisikan manusia sebagai modal layaknya mesin
sehingga seolah-olah manusia sama dengan mesin. Namun setelah teori ini
semakin meluas, maka human capital justru bisa membantu pengambil
keputusan di negara-negara yang masih berkembang untuk memfokuskan
pembangunan manusia yaitu menitikberatkan pada investasi pendidikan.
Namun sayangnya, negara berkembang memiliki berbagai problem dalam
memfokuskan anggaran untuk pendidikan. Di Indonesia sendiri, perhatian
besar yang memiliki landasan hukum yang lebih jelas terjadi setelah adanya
perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yaitu pada pasal 31 ayat (4) yang isinya: Negara memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran
pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Semenjak munculnya angka dua puluh persen untuk anggaran pendidikan dalam
UUD NRI 1945, maka perhatian terhadap pendidikan telah diimplementasikan
dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dengan mulai mempertinggi
persentase anggaran, dan hingga saat ini persentase terbesar dalam
anggaran pendapatan dan belanja negara adalah untuk sektor pendidikan.
Kendati ada keterbatasan anggaran, kesadaran kolektif untuk menuju angka
dua puluh persen telah ada. Berbagai desakan dari stake holder pendidikan
agar parlemen dan pemerintah segera mewujudkan angka dua puluh persen
membuktikan adanya kesadaran tersebut.
Setelah enam puluh dua tahun proklamasi kemerdekaan, kondisi Indonesia
belum menggembirakan. Jika pada awal 1990an hingga 1996 Indonesia banyak
mendapat berbagai pujian seperti Macan Asia, Keajaiban Asia, New Emerging
Market, Negara Tujuan Investasi, dan juga angka kemiskinan yang menurun
menjadi sekitar 22 juta jiwa versi pemerintah, maka semenjak 1997 hingga
saat ini berbagai julukan dan predikat tersebut lenyap dan digantikan
dengan berbagai status yang tidak menggembirakan.
Di samping itu, keruntuhan rejim orde baru yang memunculkan makna
demokrasi yang lebih baik belum bisa memberikan dorongan yang lebih cepat
untuk merubah kondisi Indonesia. Era transisi berjalan begitu lama, dan
belum diimbangi dengan peran sumber daya manusia yang handal untuk
mengangkat kembali harkat dan martabat ratusan juta rakyat Indonesia.
Meskipun telah banyak sumber daya manusia yang menjalani pendidikan hingga
tingkat pascasarjana, kontribusi yang tergambarkan secara makro masih
dirasa belum signifikan.
Dalam teori human capital, individu yang menjalani pendidikan akan
memberikan tingkat pengembalian sosial. Berdasarkan kerangka pemikiran
ini, maka seharusnya individu yang berada pada jajaran pengambil keputusan
(di berbagai level) dan termasuk dalam memberikan layanan publik mampu
membuktikan tingkat pengembalian sosial mereka dalam bentuk munculnya
berbagai kebijakan yang mengangkat derajat hidup rakyat dan memberikan
layanan yang baik kepada publik.
Human Capital Muslim
Tingkat pengembalian individu diaosiasikan dengan pendapatan yang diterima
setelah individu melakukan investasi pendidikan. Semakin tinggi tingkat
pendidikan maka akan semakin tinggi pula individu menerima pendapatan.
Sedangkan tingkat pengembalian sosial diasosiasikan dengan peran individu
dalam lingkungan sosialnya setelah ia melakukan investasi pendidikan.
Semakin tinggi tingkat pendidikan individu, maka peluang individu untuk
merubah lingkungannya akan semakin besar.
Pada kesempatan ini penulis ingin menambah istilah human capital menjadi
human capital muslim. Human capital muslim secara definisi bisa merujuk
kepada sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Meskipun
pada masa kehidupan Nabi tidak ada sahabat yang melakukan investasi
pendidikan pada bangku sekolah resmi, namun hasil pendidikan yang
dilakukan Nabi memiliki multiplier effect yang bisa dilihat kemudian
hasilnya.
Human capital muslim adalah individu muslim yang melakukan investasi
pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal dimana
keIslaman yang ia miliki mampu dipahami dengan baik dan diaplikasikan ke
dalam kehidupan dia dan masyarakatnya dengan mengacu kepada nilai-nilai
universal yang berlaku untuk seluruh manusia seperti kejujuran, amanah,
tanggung jawab, peduli, kerja keras, adil, cerdas, simpati dan lainnya.
Nilai-nilai ini dengan baik dilaksanakan oleh Nabi ketika menjadi pemimpin
umat dan pemimpin negara. Penggantinya pun melaksanakan nilai-nilai ini
dengan baik, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Afan, Ali bin
Abi Thalib. Setelah Ali, bentuk pemerintahan berubah menjadi dinasti
dimana pelaksanaan nilai-nilai universal tersebut tetap ada meskipun
terjadi pasang surut.
Di era kemerdekaan, peran human capital muslim telah memberikan kontribusi
yang besar dalam pembentukan negara dan pemerintahan. Meskipun banyak
terjadi gejolak politik, namun tingkat pengembalian sosial mereka bisa
dirasakan baik berupa pemikiran, perjuangan fisik maupun peran politik.
Di era orde baru, hampir segala hal yang memungkinkan human capital muslim
berperan besar dan siginifkan dalam masyarakat dimandulkan potensinya,
bahkan muncul tekanan yang cukup kuat kepada umat Islam.
Di era sekarang, sesungguhnya human capital muslim banyak terdapat di
berbagai tempat, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif dan juga di
tengah masyarakat. Namun sistem yang telah berurat akar menyulitkan mereka
untuk mengaktualisasikan tingkat pengembalian sosial mereka.
Masalah Umat
Masalah yang dihadapi oleh umat maupun rakyat secara keseluruhan pada saat
ini adalah kemiskinan. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang belum
pulih dari krisis sejak sepuluh tahun yang lalu. Kendati demikian,
sebagian kebijakan pemerintah telah memberikan sumbangsih yang nyata untuk
rakyat miskin seperti bantuan langsung tunai, asuransi kesehatan untuk
keluarga miskin, pembagian kompor gas gratis, dan biaya sekolah gratis.
Namun berbagai kebijakan ini, akibat keterbatasan anggaran, masih dirasa
kurang. Hal ini akibat angka indikator orang disebut miskin masih belum
sesuai realitas di lapangan. Keluarga dengan dua orang anak dimana
penghasilan sebulannya di bawah 640.000 rupiah digolongkan sebagai orang
miskin. Sementara buruh yang upahnya 700.000 atau 800.000 rupiah perbulan
yang memiliki dua orang anak bisa digolongkan tidak miskin, meskipun pada
kenyataannya tidak demikian.
Dengan memperhatikan hal tersebut, maka potensi human capital muslim pada
berbagai level pengambil keputusan perlu direkondisi kembali agar tercipta
kesadaran kolektif sehingga kebijakan yang ada akan efektif diserap oleh
masyarakat. Demikian pula pelayanan publik, potensi human capital muslim
perlu disegarkan kembali agar masyarakat benar-benar dilayani dengan baik.
Sementara bagi human capital muslim yang berada di luar kelompok pengambil
keputusan, perlu adanya kesatuan dalam menangani masalah umat (seperti
kemiskinan) agar berdampak secara makro. Potensi human capital muslim
perlu disatukan agar dampak makronya bisa terlihat. Bulan Agustus ini bisa
menjadi momen yang tepat bagi human capital muslim untuk merubah nasib
umat dan rakyat agar terjadi perubahan positif dari tahun ke tahun seiring
semakin bertambahnya usia kemerdekaan.
Jakarta, 15 Agustus 2007
____________________________________________________________________________________
Boardwalk for $500? In 2007? Ha! Play Monopoly Here and Now (it's updated for
today's economy) at Yahoo! Games.
http://get.games.yahoo.com/proddesc?gamekey=monopolyherenow
