Oleh: Edo Segara, SE.* DALAM sebuah kelas matrikulasi pengantar Ilmu Ekonomi terjadi perdebatan yang menarik antara mahasiswa dan dosen terkait dengan penerapan mata uang Dinar dalam kebijakan sistem moneter keuangan di Indonesia. Kebetulan mahasiswa tersebut bekerja di sebuah perguruan tinggi S1 Yogyakarta yang sangat kental dengan semangat menerapkan sistem syariah Islam di Indonesia. Si mahasiswa bersikukuh bahwa keniscayaan mata uang Dinar bisa diterapkan di Indonesia, sehingga debat kusir tidak bisa dielakkan. Yang cukup menarik disampaikan dosen Ilmu ekonomi tersebut adalah dinar tidak bisa diterapkan dengan kecukupan cadangan emas yang ada di Indonesia dan Negara-negara yang mau bertransaksi dengan menggunakan mata uang dinar.
Sejatinya terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara sistem ekonomi konvensional dengan Sistem Ekonomi Islam. Dalam sudut pandang sistem ekonomi konvensional terdapat kelangkaan dari sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Sehingga timbul pilihan-pilihan atas penggunaan sumber daya yang bisa dimiliki. Akibatnya timbul kemungkinan penggunaan sumber daya dalam suatu kegiatan (produksi) dan menghasilkan konsep opportunity cost. Ini yang menjadi dasar pegangan dosen tersebut. Mengenai implementasi gold dinar di Indonesia, saya lebih cenderung dengan pemikiran M. Baqir as Shadr salah seorang Ulama Irak, ia menilai bahwa persoalan ekonomi muncul sebagai akibat dari sistem distribusi yang tidak adil dan merata, bukan karena sumber daya yang terbatas. Dalam sudut pandang Islam, Allah SWT telah menyediakan sumber daya secara cukup dan seimbang bagi kebutuhan manusia. "Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran (yang seimbang). Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup dan (Kami menciptakan pula) mahluk-mahluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Dan tidak ada sesuatupun melainkan dari sisi Kami-lah sumbernya, dan Kami tidak menurunkannya kecuali sesuai dengan kadar yang (Kami) ketahui." (Qs. Al Hijr: 19: 21). Dalam ayat yang lain: "Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah memudahkan bagimu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir batin." (Qs.Luqman: 20). Maka konsep keterbatasan emas terbantahkan jika menilik ayat-ayat diatas. Asumsi Dasar Implementasi Gold Dinar Ide pemunculan emas sebagai alat transaksi dalam perdagangan internasional ini sesungguhnya merupakan jawaban untuk mengurangi ketergantungan negara-negara Islam terhadap dominasi dua mata uang dunia tersebut (dolar AS dan Euro). Selain itu, ide ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk meminimalisasi praktik-praktik spekulasi, ketidakpastian, hutang, dan riba. Terutama yang selama ini terjadi pada aktivitas di pasar uang, di mana hal tersebut terjadi sebagai akibat dari penggunaan uang kertas (fiat money), sehingga menjadi dilema tersendiri bagi negara-negara Islam. Ide untuk menjadikan Gold dinar sebagai mata uang bersama negara Islam yang digunakan sebagai alternatif alat pembayaran dalam transaksi perdagangan, telah diajukan dalam persidangan Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kuala Lumpur, Malaysia, 10 Oktober 2003 lalu. Ide tersebut dilontarkan Perdana Menteri Malaysia saat itu, Dr. Mahathir Mohamad. Usulan tersebut kembali menggema pada Konferensi ke-12 mata uang ASEAN di Jakarta pada 19 September 2005. Kali ini penggagasnya adalah Eks. Menteri Negara BUMN, Sugiharto. Beliau menilai bahwa dengan kondisi keuangan yang diliputi oleh ancaman inflasi setiap saat dan serangan spekulan yang unpredicted, maka penggunaan dinar-dirham perlu menjadi pertimbangan Negara-negara Muslim. Tidak berlebihan kiranya untuk menyatakan bahwa mantan PM Malaysia Dr. Mahathir Mohamad yang menjadi pioner pertama dalam mengkampanyekan penerapan gold dinar sebagai alat pembayaran dalam perdagangan Internasional. Beberapa asumsi dasar yang pernah disampaikan Mahathir Mohamad dan para penasehat ekonominya (Tan Sri Nor Mohamed Yakcop) dalam sebuah seminar dengan tajuk "The Gold Dinar in Multilateral Trade Seminar," di Kuala Lumpur pada tanggal 22-23 Oktober 2002 semasa ia menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia antara lain, adalah: Pertama, gold dinar tidak menggantikan mata uang lokal. Gold dinar semata-mata hanya akan dipakai dalam perdagangan baik bilateral maupun multi-lateral, sementara uang local seperti ringgit, rupiah dan riyal akan tetap digunakan sebagai mata uang untuk keperluan transaksi domestik di masing-masing Negara. Kedua, gold dinar akan dimaknai sebagai refleksi emas yang tidak muncul dalam bentuk fisik. Contohnya, satu gold dinar sama dengan satu ons emas. Baru kemudian satu ons emas ini ditetapkan sesuai dengan harga yang berlaku dipasar. Umpamanya, satu ons emas di pasar senilai dengan $ 400, maka nilai dari satu gold dinar akan sama dengan $ 400. Ketiga, tidak perlu mentransfer secara langsung emas dari satu Negara anggota gold dinar trade block (GDTB) ke Negara anggota yang lain ketika transaksi perdagangan dilakukan. Melainkan, sistem pembayarannya cukup berupa transfer kepemilikan emas dalam rekening kustodian emas dari masing-masing anggota. Namun demikian, dalam periode tertentu, katakanlah berbasis kwartalan bahkan tahunan, Negara anggota yang memiliki defisit perdagangan harus memindahkan kepemilikan emasnya ke rekening kustodian dari Negara yang mengalami surplus perdagangan. Ketika transfer kepemilikan gold dinar ini oleh suatu sebab tidak bisa dieksekusi, maka perdagangan bisa diselesaikan dengan mata uang lain, dengan catatan ini hanya berlaku untuk perkecualian, bukan aturan utamanya. Keempat, penyelesaian perdagangan akan difasilitasi dengan menggunakan sistem Bilateral Payment Agrement (BPA), ini terjadi bila hanya melibatkan dua Negara saja yang menyetujui perdagangan internasionalnya dilakukan dengan gold dinar. Bila pesertanya ada tiga atau lebih, maka dieksekusi dengan metode Multilateral Payment Agreement (MPA). Kelima, berdasarkan sistem BPA, Bank Sentral dari anggota GDTB akan menyediakan kredit dalam bentuk gold dinar. Posisi surplus atau defisit yang bisa muncul dalam transaksi perdagangan dari masing-masing anggota bisa saja diperpanjang hingga impor atau ekspor waktu yang akan datang atau dicatat dalam balance sheet dari rekening gold dinar dari Bank Sentral. Keenam, perlu didirikan semacam bank kustodian disalah satu anggota dengan maksud bisa agar bisa memudahkan memonitor dan memastikan masing-masing anggota memenuhi jumlah minimal yang disyaratkan dari simpanan emasnya. Institusi ini juga akan memastikan fungsi pembayaran dan sekaligus juga berfungsi sebagai pemegang custodian dari rekening gold dinar. Menjawab Keraguan Ketersediaan Emas Seperti didiskusikan diawal, untuk menjawab keraguan cadangan emas yang diperlukan adalah dengan menghitung jumlah gold dinar yang diperlukan untuk memfasilitasi perdagangan masing-masing Negara. Apakah masing-masing Negara mengalami surplus atau sebaliknya defisit emas dalam transaksi perdagangan. Diasumsikan Negara yang tergabung dalam Gold Dinar Trade Block (GDTB) adalah negara pengekspor utama OKI. Mereka adalah Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Malaysia, Indonesia, Turki, dan Pakistan. Negara-negara para pendukung gold dinar ini harus memiliki reserve emas yang mencukupi untuk melakukan transaksi perdagangan. Negara anggota yang memiliki defisit perdagangan harus memindahkan kepemilikan emasnya ke rekening kustodian dari Negara yang mengalami surplus perdagangan. Dr. Mahathir Mohamad (2002) pernah menyarankan mereka yang terlibat dalam blok perdagangan gold dinar bisa membantu anggota lainnya dengan membeli komoditi dari Negara-negara yang miskin reserve emas, sehingga lambat laun mereka juga akan mengakumulasi emas yang dalam derajat tertentu bisa turut mendukung terjadinya perdagangan. Alternatif lain yang bisa diambil untuk menangani masalah kebekuan ini adalah pertama, gold dinar bisa dipakai untuk memfasilitasi perdagangan yang melibatkan keperluan dari pemerintah Negara itu. Dengan kata lain membatasi perdagangan hanya pada sektor pemerintah, sedangkan sektor privat (swasta) yang jumlahnya diperkirakan lebih besar akan dilakukan secara bertahap sembari menyiapkan sarana dan prasarananya kemudian hari, sebelum akhirnya bisa menyiapkan reserve emas yang cukup untuk memfasilitasi perdagangan secara total. Ada dua keuntungan dalam menerapkan strategi ini: pertama, setiap Negara anggota tak perlu menyediakan reserve emas dalam jumlah yang besar. Reserve yang ada (existing) bisa diharapkan untuk membiayai perdagangan yang melibatkan pemerintah masing-masing. Kedua, administrasi untuk mengeksekusi perdagangan menjadi lebih sederhana karena perdagangan itu sepenuhnya didukung oleh pemerintah masing-masing. Alternatif yang kedua, ketersediaan emas bisa dipenuhi dengan mengkonversi sebagian reserve dolar mereka ke dalam emas. Dengan membelikan dolar dalam jumlah yang signifikan itu dengan emas, persoalan ketersediaan emas untuk memfasilitasi perdagangan itu bisa teratasi. Perjuangan menggaungkan reformasi moneter di Indonesia masih sangat terbuka. Hanya mereka yang membawa solusi, yang bisa mengambil pelajaran dan memperbaiki sistem lama bagi terciptanya sistem baru yang lebih adil dan tidak eksploitatif. Inilah yang dijanjikan Allah SWT dalam Al-Qur'an bahwa masa kejayaan dan kehancuran akan dipergilirkan di antara manusia. Memang tidak akan mudah, banyak rintangan yang menghadang. Kalau Indonesia dan Negara-negara OKI tidak memulai langkah strategis ini, maka mereka akan terus hidup sebagai 'rumput' bukan 'pohon cemara.' Mereka memang tidak akan dihempas angin, namun diinjak-injak. Selamanya kita terus jadi free launch orang lain, sementara diri sendiri kelaparan. Masihkah kita mau berpangku tangan? Wallahua'lam *)Mahasiswa Magister Studi Islam, Konsentrasi Ekonomi Islam UII Yogyakarta
