http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=332590&kat_id=16
Senin, 05 Mei 2008
Sukuk, Inggris, dan Tantangan Bagi Bangsa
Oleh :
KH Didin Hafidhuddin
Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS
Irfan Syauqi Beik
Dosen FEM IPB dan Kandidat Doktor Ekonomi Islam IIU Malaysia
Alhamdulillah dengan rahmat Allah akhirnya UU Surat Berharga Syariah Negara
telah resmi disahkan oleh paripurna DPR pada tanggal 9 April 2008 lalu. Ini
adalah sesuatu yang sangat menggembirakan dan menjadi momentum yang sangat baik
untuk mengembangkan industri keuangan syariah ke depan.
Diharapkan arus investasi akan semakin meningkat, pintu lapangan kerja
semakin tersedia, dan angka kemiskinan dapat dikurangi. Rencana pemerintah
menerbitkan obligasi syariah senilai Rp 15 triliun patut mendapat apresiasi
yang luar biasa. Meski demikian, bangsa ini harus terus-menerus berbenah dan
memperbaiki diri, mengingat tantangan dan persaingan merebut pasar sukuk akan
semakin ketat. Salah satu negara yang memiliki perhatian yang sangat tinggi
terhadap sukuk adalah Inggris yang notabene bukan negara Islam.
Sikap Inggris
Dalam pidato yang disampaikan di hadapan Parlemen Inggris pada 12 Maret 2008
lalu, Menteri Keuangan Alistair Darling menegaskan bahwa Pemerintah Inggris
memiliki komitmen yang sangat kuat untuk mengkaji penerbitan sukuk negara.
Bukti komitmen tersebut adalah dengan memfasilitasinya melalui perencanaan
penerbitan sukuk dalam APBN Inggris tahun 2008 ini.
Sejumlah langkah persiapan telah dilakukan sejak April 2007, termasuk
meneliti implikasi dari penerbitan sukuk ini terhadap pasar keuangan London dan
sistem hukum di negara tersebut. Bagi Inggris, langkah tersebut diambil sebagai
upaya untuk menjadikan London sebagai pusat keuangan syariah terkemuka di
dunia.
Bahkan, saat ini London merupakan pusat keuangan terkuat di Eropa (New
Horizon edisi April-Juni 2007). Keseriusan Inggris juga dapat dilihat dari
upaya Menkeu Alistair Darling yang telah mendirikan sejumlah lembaga khusus
yang bertugas untuk memberikan input kebijakan yang terkait dengan pengembangan
keuangan syariah, yaitu HM Treasury Islamic Experts Group dan HM Revenue and
Customs (HMRC) Islamic Finance Group.
Selanjutnya, sejak 21 November 2007 hingga 12 Februari 2008, Kementerian
Keuangan Inggris telah membuka konsultasi publik terkait dengan sukuk. Publik
dipersilakan memberikan pendapat dan masukan melalui dokumen yang dapat diakses
secara online oleh seluruh masyarakat tanpa kecuali.
Pada waktu yang bersamaan, otoritas keuangan Inggris, yaitu FSA (Financial
Services Authority) memublikasikan laporan tentang peran yang telah
dimainkannya dalam upaya mengembangkan industri keuangan syariah di negeri Ratu
Elizabeth tersebut. Yang menarik, laporan tersebut memberikan sejumlah
rekomendasi regulasi yang perlu diadopsi oleh Inggris untuk meningkatkan
ekspansi bisnis keuangan syariahnya.
FSA juga mengingatkan urgensi menyiapkan SDM yang memiliki kualifikasi khusus
untuk mengisi pos Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengingat strategisnya peran DPS
dalam mengawal kesesuaian bisnis dengan syariat Islam. Jika tidak disiapkan
secara serius, hal tersebut berpotensi melemahkan upaya-upaya yang telah
dilakukan pemerintah Inggris.
Sungguh ajaib, sebuah negara non-Muslim tetapi memiliki niat kuat untuk
mencetak pakar yang diharapkan menguasai ilmu syariah sekaligus ilmu ekonomi.
Selanjutnya, Inggris juga berniat menyelenggarakan London Sukuk Summit pada
Juni 2008 dengan agenda utamanya antara lain pembahasan tentang rencana
Pemerintah Inggris untuk menerbitkan sukuk di pasar retail dan beberapa isu
syariah, seperti masalah underlying asset dalam transaksi sukuk serta
implementasi bagi hasil dalam sukuk musyarakah.
Dari sisi pelaku pasar, sejumlah perusahaan besar yang termasuk ke dalam
kategori blue chip di bursa London mengisyaratkan kesiapan mereka untuk segera
menerbitkan sukuk korporasi pada akhir 2008 ini atau awal tahun 2009. Mereka
telah mempersiapkan sejumlah langkah sambil menunggu rencana pemerintah
melakukan sejumlah perubahan kebijakan dan peraturan terkait dengan masalah
perpajakan dan agraria (pertanahan).
Hal lain yang menarik adalah demam sukuk ini juga melanda panitia Olimpiade
London 2012. Mereka juga berencana menggali sumber dana penyelenggaraan yang
mencapai angka 10 miliar poundsterling (sekitar Rp 180 triliun) melalui sukuk.
Angka ini senilai dengan 22,14 persen dari total APBN Indonesia.
Respons oposisi
Meski demikian, upaya Pemerintah Inggris menerbitkan sukuk ini sempat
mendapatkan penentangan, terutama dari partai oposisi. Salah satu tokohnya
adalah Edward Leigh, anggota parlemen senior dari Partai Konservatif, yang
menyatakan bahwa rencana tersebut berpotensi mengubah sistem hukum Inggris yang
sekuler ke sistem yang mengadopsi agama tertentu.
Kalangan lain juga sempat mengingatkan bahwa kondisi tersebut mengancam
nilai-nilai sekuler Inggris yang selama ini telah diterapkan. Namun, pemerintah
yang dimotori oleh Partai Buruh sepertinya tidak peduli. Mereka berpendapat
bahwa manfaat yang akan didapat Inggris jauh lebih besar bila dibandingkan
dengan madharatnya. Apalagi, hingga saat ini mereka masih merasakan dampak dari
krisis kredit perumahan yang terjadi di AS sehingga mencari alternatif
instrumen keuangan menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terelakkan.
Isu lain yang diangkat pihak oposisi adalah terkait dengan manfaat yang
didapat oleh rakyat dan penguasaan asing atas aset-aset Inggris, seperti tanah
dan bangunan. Pemerintah pun telah memberikan respons dengan menyatakan hal
tersebut tidak perlu dikhawatirkan.
Manfaat yang akan didapat sangat banyak, seperti tambahan pendapatan pajak
negara yang dihasilkan dari transaksi syariah di bursa. Apalagi, sejumlah
investor Timteng yang kelebihan likuiditas juga telah menyatakan minatnya untuk
berinvestasi di pasar sukuk Inggris. Ini tentu saja akan memberikan keuntungan
ekonomis yang luar biasa bagi rakyat Inggris.
Kemudian, tentang penguasaan asing atas aset-aset Inggris, pemerintah
menyatakan penguasaan itu terjadi hanya atas hak untuk memanfaatkan aset dan
bukan memiliki aset karena konsep yang akan dijalankan adalah lebih
menitikberatkan pada sukuk ijarah. Jika yang digunakan adalah sukuk musyarakah,
pemerintah bisa menerapkan pola musyarakah mutanaqisah, dengan aset yang telah
dikuasai pihak lain dapat dibeli kembali secara bertahap sesuai dengan
kesepakatan.
Lembaga The UK's National Savings and Investments (NS&I) pun diperkirakan
akan menyelesaikan laporan studi kelayakan sukuk pada musim semi mendatang.
Laporan tersebut menjadi salah satu bahan penting dalam pengambilan kebijakan
Pemerintah Inggris ke depan.
Tantangan bagi bangsa
Kondisi yang terjadi di Inggris yang berambisi menguasai pasar sukuk bagi
kepentingan ekonominya menunjukkan bahwa Islam adalah ajaran yang bersifat
universal dan bermanfaat bagi seluruh manusia tanpa kecuali. QS Ar Rum: 30
telah mengingatkan kita bahwa Islam adalah agama yang sejalan dengan fitrah
manusia, siapa pun orangnya dan apa pun agamanya.
Bahkan, jika ajaran Islam dilaksanakan dengan baik, maka manfaatnya akan
dirasakan oleh seluruh manusia dan alam semesta (QS al-Anbiya: 107). Harus
disadari bahwa ekonomi syariah tidak bersifat diskriminatif karena ia bagian
dari ajaran Islam yang telah Allah turunkan untuk seluruh manusia dan bukan
diturunkan untuk etnis atau ras tertentu saja (QS Saba : 28).
Insya Allah tidak akan ada pihak yang dizalimi karena sesungguhnya ekonomi
syariah itu dibangun di atas prinsip keadilan (QS al-Hadid: 25) dan prinsip
antieksploitasi (QS Al Baqarah: 279). Bagi Indonesia, sikap Inggris ini harus
dipandang sebagai sesuatu yang positif dalam menumbuhkan kompetisi yang sehat.
Kita tidak perlu khawatir, apalagi Indonesia kaya dengan sumber daya. Penulis
memperkirakan peta pangsa pasar sukuk yang selama ini didominasi Malaysia akan
berubah dalam waktu kurang dari 10 tahun. Bisa jadi, Indonesia yang nantinya
akan menjadi leader penerbitan sukuk dunia. Yang terpenting adalah komitmen dan
keberpihakan kita untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai panglima
perekonomian nasional.
Ikhtisar:
- Inggris sangat memahami manfaat yang besar akan lahir dengan mempraktikkan
bisnis syariah.
- Potensi dana dari Timur Tengah sangat besar.
Irfan Syauqi Beik
Dept of Economics, Bogor Agricultural University, Indonesia
(www.ipb.ac.id)
PhD candidate in Islamic Economics,
Kulliyyah of Economics and Management Sciences,
International Islamic University Malaysia
(www.enm.iiu.edu.my)
Mob. No. +6016 9784826
---------------------------------
Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.
