--- On Tue, 19/5/09, khusnul hidayah <[email protected]> wrote:
Teman-teman mailis yang terhormat,
Tanpa bermaksud black/white campaign terhadap seseorang, ini ada tulisan bagus
yang ditulis ekonom Revrison Baswir sebagai penyeimbang tulisan Faisal Basri.
Semoga ini membuat kita semakin kritis dengan siapapun pilihan capres dan
cawapres kita di pemilu depan.
salam hangat,
Baca selengkapnya di:
http://www.prakarsa -rakyat.org/ artikel/fokus/ artikel.php? aid=16091
Jalan Neoliberal
Pak Bud
Tanggal :
28 Feb 2007
Sumber :
media indonesia
Prakarsa Rakyat,
* Oleh: Revrisond Baswir, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Yogyakarta
PIDATO pengukuhan DR Boediono sebagai guru besar ekonomi di Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta , menarik untuk dicermati. Peristiwa itu tidak hanya
penting karena berkaitan dengan puncak karier seseorang sebagai staf pengajar
perguruan tinggi.
Pada saat yang sama, sebagai seseorang yang sedang menjabat sebagai Menteri
Koordinator Perekonomi, peristiwa itu juga penting karena mengungkapkan garis
pemikiran Boediono dalam melaksanakan tugas pemerintahannya.
Pertanyaan besar yang dicoba dijawab Boediono dalam pidato pengukuhannya itu
secara singkat berbunyi sebagai berikut, apakah kita sudah berada di jalan yang
benar? Walaupun Boediono memiliki latar belakang sebagai ekonom, pertanyaan
besar itu tidak ia ajukan hanya untuk menilai perjalanan perekonomian Indonesia.
Melainkan juga untuk menilai perjalanan perpolitikan Indonesia. Artinya, secara
keseluruhan, pertanyaan besar yang dicoba dijawab Boediono ialah, apakah secara
ekonomi dan politik Indonesia sudah berada di jalan yang benar?
Dalam menjawab pertanyaan besar itu, Boediono membagi isi pidatonya dengan
mengupas tiga pokok bahasan. Pertama, mengenai sejarah perekonomian Indonesia.
Kedua, mengenai hubungan antara tingkat pendapatan per kapita dengan demokrasi.
Dan ketiga, mengenai kebijakan ekonomi yang perlu menjadi prioritas Indonesia
dalam beberapa tahun ke depan. Halaman yang dihabiskan Boediono untuk membahas
ketiga pokok bahasan itu meliputi 28 halaman. Sedangkan referensi yang diacunya
berjumlah 24 buah.
Semula saya agak terkesima dengan kepedulian Boediono terhadap sejarah
perekonomian Indonesia. Lebih-lebih, dalam membahas sejarah perekonomian
Indonesia, Boediono tidak hanya menelusurinya sejak akhir atau awal era
pemerintahan Soeharto.
Ia menelusurinya jauh hingga ke era pemerintahan Soekarno. Walaupun demikian,
setelah mengikuti ulasannya, saya merasa ada sesuatu yang hilang. Bagi
Boediono, sejarah ternyata tidak lebih dari rangkaian peristiwa. Artinya,
selain cenderung mengabaikan dinamika internasional ekonomi-politik Indonesia,
Boediono juga cenderung mengabaikan aspek struktural yang melatarbelakangi
dinamika sejarah.
Dengan kecenderungan seperti itu, mudah dimengerti bila Boediono cenderung
sangat mudah melupakan era kolonial sebagai bagian integral dari sejarah
perekonomian negeri ini.
Padahal, era kolonial ialah bagian teramat penting dari sejarah perekonomian
Indonesia. Ia tidak hanya penting karena berlangsung dalam kurun waktu yang
sangat lama. Ia juga penting sebab aspek ekonomi adalah aspek utama dari
kolonialisme.
Sebab itu, era pemerintahan Soekarno, selain masih terus dirongrong kekuatan
kolonial, harus dipahami sebagai periode saat berbagai upaya sistematis dengan
sadar dilakukan untuk mengoreksi warisan struktural yang ditinggalkan
kolonialisme.
Tetapi justru pada titik itulah kekuatan kolonial, di tengah-tengah situasi
perang dingin yang menyelimuti dunia ketika itu, berusaha keras menelikung
Soekarno.
Artinya, berakhirnya era Soekarno tidak dapat dilihat semata-mata karena krisis
ekonomi. Keterlibatan Amerika Serikat (AS), Dana Moneter Internasional (IMF),
dan Bank Dunia dalam memicu krisis ekonomi Indonesia layak untuk dikaji secara
seksama.
***
Logika serupa dapat pula diterapkan untuk memahami kejatuhan Soeharto. Sebagai
antitesis dari pemerintahan Soekarno, pemerintahan Soeharto adalah pemerintahan
kesayangan kolonial. Lebih-lebih selama era pemerintahan ini, para ekonom
sahabat Amerika terus-menerus dipercaya untuk menakhodai penyelenggaraan
perekonomian Indonesia.
Namun setelah 32 tahun, di tengah-tengah ketidakpuasan internal yang cenderung
meluas, serta tuntutan liberalisasi perdagangan yang dilancarkan Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO), memelihara pemerintahan Soeharto mungkin terasa sudah
terlalu mahal ongkosnya.
Dengan latar belakang seperti itu, melihat perkembangan demokrasi semata-mata
dari sudut tingkat pendapatan per kapita jelas sangat menyederhanakan masalah.
Lebih dari itu, demokrasi dalam pengertian apakah yang dimaksud Boediono?
Boediono
memang berkali-kali menekankan demokrasi yang dikembangkan di Indonesia
hendaknya tidak hanya demokrasi prosedural. Secara substansial ia harus
didukung dengan mengembangkan kelas menengah yang mampu mempertahankan
kelanggengan demokrasi.
Walaupun demikian, dari uraian panjang Boediono, sama sekali tidak jelas
demokrasi jenis apa yang sedang dibahasnya. Ini penting saya tegaskan, sebab
dalam pengertian para bapak pendiri bangsa, demokrasi yang hendak dikembangkan
di negeri ini bukanlah demokrasi liberal.
Demokrasi yang hendak dikembangkan di sini, meminjam ungkapan Bung karno, ialah
sosio-demokrasi, yaitu suatu bentuk demokrasi yang terdiri dari demokrasi
politik dan demokrasi ekonomi sekaligus. Sebab itu, dalam ungkapan Bung Hatta,
'Jika di sebelah demokrasi politik tidak terdapat demokrasi ekonomi, rakyat
belum merdeka.'
Boediono tampaknya sengaja mengabaikan amanat yang antara lain tercantum dalam
Pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu. Konsekuensinya, bagi saya, yang perlu
dicari korelasinya bukanlah antara tingkat pendapatan per kapita dan demokrasi,
melainkan antara demokrasi ekonomi dan demokrasi politik.
Berbagai studi yang diacu Boediono mengenai hubungan antara tingkat pendapatan
per kapita dan demokrasi, saya kira lebih tepat dipahami sebagai preskripsi,
yaitu untuk memuja pertumbuhan ekonomi dan melancarkan pelaksanaan
agenda-agenda ekonomi neoliberal di negara-negara dunia ketiga.
Dari sudut pandang yang lain, sesungguhnya bukan krisis ekonomi yang menjadi
batu sandungan demokrasi, melainkan tingkat demokratisasi ekonomi. Krisis
ekonomi, selain bisa direkayasa kekuatan kolonial, hanya akan menjadi batu
sandung demokrasi pada tingkat elite.
Pada tingkat rakyat banyak, justru demokrasi tanpa demokrasi ekonomilah yang
menjadi sumber malapetaka. Mengapa? Sebagaimana dialami Indonesia saat ini,
demokrasi tanpa demokrasi ekonomi ternyata tidak hanya melahirkan
petualang-petualang politik. Ia menjadi dasar legitimasi bagi pelembagaan sistem
ekonomi pasar neoliberal di negeri ini.
Sebab itu, jika dikaitkan dengan pertanyaan besar yang diajukan dijawab
Boediono, mudah dimengerti bila ia dengan tegas menjawabnya dengan kata-kata,
'ya'. Saya,
sesuai dengan perspektif yang saya gunakan di sini, tentu akan dengan tegas
pula menjawabnya dengan kata-kata, 'tidak'.
Dengan mengemukakan hal itu sama sekali bukan maksud saya untuk menganjurkan
agar Indonesia kembali mengisolasi diri, atau agar negeri ini kembali ke era
pemerintahan otoriter. Yang ingin saya tegaskan ialah prioritas agenda
perekonomian Indonesia ke depan bukanlah pertumbuhan ekonomi dengan embel-embel
yang tersebar sekali pun. Melainkan, sesuai dengan cita-cita proklamasi dan
amanat konstitusi, melakukan segala upaya untuk mewujudkan demokrasi ekonomi
secepatnya.
Jika dilihat dari sudut pertumbuhan, terus terang saya lebih menekankan
kualitas pertumbuhan daripada tinggi atau rendahnya angka pertumbuhan. Artinya,
embel-embel yang tersebar saja jauh dari cukup untuk memahami kualitas
pertumbuhan.
Pertumbuhan yang berkualitas harus dilihat baik pada segi proses,
keberlanjutan, maupun implikasinya terhadap kemandirian ekonomi nasional.
Pertumbuhan
ekonomi yang tersebar, tidak akan bermanfaat jika bersifat teknokratis dan
memperdalam cengkeraman neokolonialisme.
Sebagai penutup, ada baiknya saya kemukakan, walaupun saya dan Pak Bud
(demikian saya biasanya menyapa beliau), sama-sama berasal dari Fakultas
Ekonomi UGM, sudut pandang kami dalam melihat perekonomian Indonesia bertolak
belakang 180 derajat.
Khusus mengenai substansi pidato yang disampaikannya, saya merasa agak
kesulitan menemukan pribadi Boediono yang pada awal 1980-an pernah menjadi
sahabat dekat Prof Mubyarto. Yang terasa menonjol dalam pidato tersebut ialah
pribadi Boediono sebagai sahabat dekat William Liddle, yang menurut informasi
yang saya peroleh, memang turut terlibat sebagai pembahas penulisan isi pidato
itu. Akhirul kalam, saya ucapkan selamat kepada Pak Bud. Semoga perbedaan sudut
pandang ini tidak mengganggu kehangatan persahabatan kita.***
Baca selengkapnya di:
http://www.prakarsa -rakyat.org/ artikel/fokus/ artikel.php? aid=16091
Get your preferred Email name!
Now you can @ymail.com and @rocketmail. com.
New Email addresses available on Yahoo!
Get the Email name you've always wanted on the new @ymail and @rocketmail.
Hurry before someone else does!
Get your preferred Email name!
Now you can @ymail.com and @rocketmail.com.
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/
