Edisi 17 September 2009
English Edition | Tempo Interaktif | Majalah Tempo | PDAT | Photostock
| U-Mag | Ruang Baca | Blog | Jurnalisme Publik | iTempo | Video | Audio |
Infografis | Arsip
Halaman utamaNasional
Ekonomi dan Bisnis
Nusa
Metro
Internasional
Budaya
Opini
Olah Raga
Teknologi Informasi
Editorial
Berita Utama - Jatim
Berita Utama-Jateng
Info Ramadhan
function print_popup(){
window.open("/korantempo/cetak/2009/09/17/Opini/index.html");
}
function email_popup(){
window.open("/korantempo/email/2009/09/17/Opini/index.html");
}
function share () {
var s = document.getElementById('share-links');
if (s.style.display == 'none') {
s.style.display = '';
} else {
s.style.display = 'none';
}
}
OpiniEkonomi Mudik
Yusuf Wibisono
WAKIL KEPALA PUSAT EKONOMI & BISNIS SYARIAH (PEBS) FEUI
Hari-hari ini kita kembali menyaksikan salah satu fenomena
terbesar negeri ini: mudik. Bagi masyarakat perantau, mudik adalah
sebuah kewajiban. Ia adalah penyambung utama silaturahmi yang memberi
energi baru untuk melanjutkan kehidupan di tanah perantauan. Hal ini
kemudian bertemu dengan semangat religius Ramadan dan Idul Fitri, yang
akhirnya menciptakan mudik sebagai salah satu event ritual
rutin tahunan terbesar di dunia. Tahun ini diperkirakan akan terdapat
27,25 juta pemudik, naik hampir dua kali lipat dari pemudik pada 2006
yang berjumlah 14,42 juta orang. Dari puluhan juta pemudik ini,
pengguna angkutan umum diprediksi mencapai 16,25 juta orang, sedangkan
pengguna sepeda motor dan mobil pribadi mencapai 11 juta orang.
Dari satu perspektif, mudik adalah fenomena sosial yang
positif. Mudik memberi andil yang besar dalam menjaga nilai-nilai
kekeluargaan, solidaritas, dan harmoni sosial. Mudik juga menjaga
nilai-nilai kultural antara pemudik dan daerah asalnya. Dampak ekonomi
mudik juga tidak bisa dipandang remeh. Bersamaan dengan mudik,
triliunan rupiah uang mengalir setiap tahun ke daerah asal pemudik,
yang menggerakkan roda perekonomian lokal, memberi jaminan sosial, dan
melepaskan penduduk dari kemiskinan, walau mungkin temporer.
Perekonomian nasional juga bergerak seiring dengan pergerakan puluhan
juta manusia, terutama melalui jalur konsumsi seperti di sektor
transportasi, komunikasi, perdagangan, hotel, dan restoran. Dengan berbagai
argumen di atas, kita umumnya kemudian
memberikan toleransi besar bagi mudik, memberinya pembenaran dengan
tunjangan hari raya (THR), memfasilitasinya dengan acara mudik bersama,
dan bahkan mendorongnya dengan membuat jadwal libur panjang setiap Hari
Raya Idul Fitri. Pemerintah dan swasta berlomba memberikan kemudahan
bagi para pemudik, dari penyediaan armada transportasi hingga posko
siaga mudik.
Inefisiensi
Namun, ditinjau dari perspektif makro-jangka panjang, fenomena
mudik sesungguhnya adalah inefisiensi, baik dari sisi sosial maupun
ekonomi. Secara sosial, mudik identik dengan berbagai kerumitan yang
sering menimbulkan biaya sosial yang tidak kecil. Pergerakan puluhan
juta manusia dalam waktu yang relatif bersamaan rentan dengan berbagai
masalah, dari kasus-kasus kriminalitas, kecelakaan transportasi yang
menelan korban harta dan jiwa, hingga kemacetan luar biasa di berbagai
jalur mudik. Secara ekonomi, mudik menghabiskan begitu banyak sumber daya
ekonomi. Sebagai misal, pada 2009 ini diperkirakan jumlah sepeda motor
yang digunakan untuk mudik akan mencapai 3,9 juta unit. Untuk
pergerakan jutaan kendaraan roda dua ini, dipastikan puluhan juta liter
bahan bakar minyak akan dihabiskan dan puluhan ton polutan dihasilkan
hanya oleh pemudik sepeda motor. Untuk memfasilitasi pergerakan jutaan
kendaraan darat ini, ribuan hektare tanah pertanian dikorbankan dan
puluhan triliun rupiah anggaran publik dihabiskan untuk membangun
berbagai infrastruktur transportasi darat.
Secara makro, inefisiensi ekonomi dari mudik menjadi semakin
tidak bisa dipandang remeh. Jika setiap pemudik menghabiskan Rp 1 juta
untuk biaya pulang-pergi, dengan 27,25 juta orang pemudik, pada 2009
ini kita menghabiskan Rp 27,25 triliun hanya untuk biaya transportasi
mudik. Ditambah lagi para pemudik umumnya membawa uang atau oleh-oleh,
yang umumnya untuk tujuan konsumsi jangka pendek di kampung halaman
(demonstration effect).
Jika setiap pemudik membawa uang atau oleh-oleh rata-rata Rp 2 juta per
orang, pada 2009 ini pemudik menghabiskan Rp 54,5 triliun. Bayangkan
jika dana puluhan triliun rupiah itu, yang setiap tahunnya habis
sebagai konsumsi jangka pendek, kita gunakan untuk kegiatan ekonomi
produktif-investasi, tentu akan memberi dampak ekonomi yang jauh lebih
besar dan lestari dalam jangka panjang.
Akar penyebab
Fenomena mudik di Indonesia berakar pada dua hal pokok. Pertama,
ketidakseimbangan pembangunan antara Indonesia bagian barat dan timur,
khususnya antara Jawa dan non-Jawa. Disparitas antardaerah ini sudah
terjadi sejak awal pembangunan dan hingga kini belum ada perbaikan
berarti, bahkan tampak semakin mengental. Pada 1975, Kawasan Barat
Indonesia (KBI) menguasai 84,6 persen produk domestik bruto nasional
dengan Jawa yang hanya 9 persen dari luas wilayah menguasai 46,7 persen
PDB nasional dan menjadi tempat bermukim 63,2 persen penduduk
Indonesia. Lebih dari tiga dekade kemudian, pada 2008, KBI menguasai
81,3 persen PDB nasional dengan meninggalkan Kawasan Timur Indonesia
(KTI), yang hanya menguasai 18,7 persen. Dan supremasi Jawa atas
non-Jawa terlihat jelas di mana pada 2008, Jawa menguasai 57,9 persen
PDB nasional dengan tiga provinsinya, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur,
dan Jawa Barat, menguasai 46 persen PDB nasional. Kedua, kesenjangan yang lebar
antara perkotaan dan pedesaan.
Daerah perkotaan yang didominasi oleh kegiatan ekonomi modern, seperti
sektor industri pengolahan, perdagangan, komunikasi, dan jasa keuangan,
mengalami pertumbuhan yang jauh lebih cepat daripada daerah pedesaan
yang didominasi oleh kegiatan ekonomi tradisional, seperti sektor
pertanian dan pertambangan-penggalian. Pada 2008, pertumbuhan sektor
pertanian hanya 4,8 persen, jauh di bawah sektor transportasi dan
komunikasi yang tumbuh 16,7 persen, sektor listrik, gas, dan air bersih
10,9 persen, dan sektor keuangan 8,2 persen. Kontribusi sektor
pertanian pada PDB nasional tahun 2008 hanya 14,4 persen, padahal
hingga Februari 2009 sektor ini masih menampung 41,2 persen dari total
tenaga kerja kita.
Kemiskinan sejak dulu terkonsentrasi di daerah pedesaan. Pada
1976, jumlah penduduk miskin pedesaan mencapai 44,2 juta orang, atau
81,5 persen dari total penduduk miskin. Lebih dari 30 tahun kemudian,
angka ini membaik namun masih tetap tinggi. Per Maret 2009, jumlah
penduduk miskin pedesaan mencapai 20,6 juta orang, sekitar 63,4 persen
dari total penduduk miskin.
Kemajuan Jawa dan daerah perkotaan inilah yang menjadi faktor penarik (pull
factor) terkuat bagi urbanisasi, dan ketertinggalan luar Jawa dan daerah
pedesaan menjadi faktor pendorongnya (push factor).
Puluhan juta manusia mengadu nasib ke kota karena kemiskinan di desa.
Daerah-daerah maju menarik jutaan tenaga kerja terdidik dan terlatih,
meninggalkan daerah miskin sehingga menjadi semakin tertinggal. Derap
pembangunan di daerah maju tidak menyebarkan manfaat (spread effect), namun
justru mengisap sumber daya perekonomian sehingga terkonsentrasi di
daerah-daerah kaya (backwash effect), membuat daerah tertinggal tak pernah
mampu mengatasi ketertinggalannya.
Inilah wajah asli mudik. Ia adalah wajah kegagalan kita
menciptakan pembangunan yang berkeadilan, antara KBI dan KTI, antara
kota dan desa, antara sektor modern dan tradisional. Mudik adalah wajah
kegagalan kita mentransformasi sektor pertanian kita menjadi sektor
agroindustri modern berdaya saing tinggi. Mudik adalah wajah kegagalan
kita menciptakan pusat-pusat pertumbuhan dan sumber-sumber keunggulan
baru perekonomian. Mudik adalah wajah kegagalan kita menciptakan
lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemanusiaan, yang kemudian
memaksa puluhan juta orang berdiaspora bahkan hingga ke ujung belahan
dunia, meninggalkan sanak keluarga untuk sekadar menyambung nyawa.
Mudik adalah wajah kegagalan kita mewujudkan pemerataan dan keadilan
sosial.
Dari tahun ke tahun, kita sibuk menghadapi mudik sebagai sebuah
ritual rutin, yang bahkan seolah disakralkan. Namun, tak banyak yang
kita lakukan, jika tidak bisa dikatakan tidak ada, untuk mengurangi
atau bahkan menghapus dampak negatifnya. Beginilah kita, selalu melihat
sesuatu dari luar dan terbiasa dengannya, namun malas untuk melihat
akar masalah, terlebih mengatasinya.
TempoInteraktif
Sungkem_09
Limbad, Simpan Uang THR di Buah Kelapa
-----------------
Kabar_mudik_09
Palembang Diselimuti Kabut Asap, Pemudik Diminta Hati-hati
-----------------
Perbankan_keuangan
Ekonom: Resesi di Amerika Berakhir
-----------------
Serba_serbi
Harmoni di Pasar Ramadan
-----------------
Perbankan_keuangan
Kebal dari Krisis, Peringkat Utang Pemerintah Naik
-----------------
Jakarta
BMW Nasruddin Dipajang di Halaman Pengadilan Tangerang
-----------------
Gosip
Lebaran, Syaharani Ingin Bertemu Beyonce
-----------------
Perbankan_keuangan
Rupiah Masih Terus Unjuk Kekuatan
-----------------
Bisnis
Resesi Global Akibatkan 25 Juta Orang Menganggur
-----------------
Sepakbola
Olympiakos Tundukkan AZ Alkmaar 1-0
-----------------
@import url(http://www.google.com/cse/api/branding.css);
Custom Search
English |
Majalah Tempo | English Edition | Koran Tempo | PDAT | Photostock | U-Mag |
Ruang Baca | Blog | Jurnalisme Publik | iTempo | Video | Audio | Infografis
Nasional | Metro | Bisnis | Olahraga | Teknologi | Gaya Hidup | Seni & Hiburan
| Internasional | Selebritas | Kolom
Copyright TEMPOinteraktif 2008
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl."; :
"http://www.";);
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost +
"google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-973485-3");
pageTracker._trackPageview();
