Title: ATAS
|
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2000
TENTANG
LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN
PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN
UMUM
Dalam pengelolaan lingkungan hidup sering terjadi
sengketa lingkungan hidup yang merupakan masalah perdata antara dua pihak
atau lebih. Hal ini terjadi karena adanya atau diduga adanya pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal terjadi sengketa lingkungan
hidup para pihak yang bersengketa dapat memilih untuk menyelesaikan
sengketanya baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian
sengketa lingkungan hidup yang ditempuh di luar pengadilan pada prinsipnya
adalah suatu upaya untuk mendorong peningkatan dan pengutamaan musyawarah
dalam menyelesaikan setiap sengketa lingkungan hidup yang terjadi antara
para pihak, yang berkaitan dengan kerugian yang diderita oleh salah satu
pihak akibat perbuatan pihak lainnya. Prinsip mengutamakan penyelesaian
sengketa lingkungan hidup adalah melalui kesepakatan secara musyawarah.
Penggunaan prinsip musyawarah untuk menyelesaikan suatu sengketa berlaku
secara umum di seluruh wilayah Republik Indonesia dan hal ini sesuai dengan
budaya bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam sila keempat dari
Pancasila yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa
Indonesia
Lembaga penyedia jasa sebagai alternatif, oleh
karena itu penggunaannya sangat tergantung dari kesepakatan para pihak untuk
menentukan pilihannya baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang
dibentuk oleh masyarakat. Menurut ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 23
Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah dan/atau
masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian
sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak yang
pelaksanannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pembentukan lembaga ini
dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
secara alternatif di luar pengadilan baik melalui pihak ketiga netral yang
memiliki kewenangan memutus (arbiter) maupun mediator atau pihak ketiga
lainnya yang tidak memiliki kewenangan memutus guna memperoleh hasil yang
lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak dalam waktu yang cepat dengan
biaya murah. Dengan adanya alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup
di luar pengadilan diharapkan akan dapat meningkatkan ketaatan masyarakat
terhadap sistem nilai yang berasaskan musyawarah. Dengan demikian,
diharapkan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup
dapat ditempuh sebagai bagian dari kebijaksanaan penaatan lingkungan hidup
dan landasan pengembangan stakeholdership dalam pengelolaan lingkungan
hidup.
Lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa
lingkungan hidup merupakan badan yang mandiri dan tidak memihak yang
tugasnya memberikan bantuan kepada para pihak yang bersengketa dengan
menggunakan pihak ketiga netral baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun
yang dibentuk oleh masyarakat.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Penyebarluasan informasi daftar panggil dapat
dilakukan antara lain melalui papan pengumuman, media cetak dan media
elektronik.
Pasal 10
Ayat (1)
Keanggotaan lembaga penyedia jasa yang dibentuk
oleh pemerintah dari berbagai kalangan masyarakat dimaksudkan untuk dapat
mencerminkan kepentingan dari berbagai pihak.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan
orang-orang yang memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau
penengahan adalah orang-orang yang telah memiliki pengalaman menyelesaikan
sengketa lingkungan hidup atau telah mengikuti pendidikan/pelatihan
perundingan yang diselenggarakan oleh lembaga yang
terakreditasi.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengumuman anggota lembaga penyedia jasa yang
akan ditunjuk dilakukan antara lain melalui papan pengumuman, media cetak
dan media elektronik.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan
orang-orang yang memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau
penengahan adalah orang yang telah memiliki pengalaman menyelesaikan
sengketa lingkungan hidup atau telah mengikuti pendidikan/pelatihan
perundingan yang diselenggarakan oleh lembaga yang
terakreditasi.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Yang dimaksud dengan kode etik profesi adalah
kode etik yang di buat oleh asosiasi profesi di bidang penyelesaian
sengketa lingkungan hidup.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Kesepakatan yang dibuat antara para pihak yang
bersengketa dengan melibatkan mediator atau pihak ketiga lainnya dibuat
dalam bentuk tertulis.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan tindakan tertentu antara
lain melakukan penyelamatan dan/atau tindakan penanggulangan dan/atau
pemulihan lingkungan hidup.
Tindakan pemulihan mencakup kegiatan untuk
mencegah timbulnya kejadian yang sama dikemudian
hari
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Biaya penyelesaian sengketa oleh mediator atau
pihak ketiga lainnya dapat meliputi honorarium dan biaya
perjalanan.
Ayat (2)
Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari
lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh Pemerintah yang merupakan
pelayanan publik. Oleh karena itu prinsipnya biaya untuk mediator atau
pihak ketiga lainnya dapat dibebankan pada Pemerintah. Tetapi karena
keterbatasan dana pemerintah saat ini, maka dimungkinkan biaya tersebut
dibebankan atas kesepakatan para pihak yang bersengketa dan/atau berasal
dari sumber-sumber dana lainnya seperti digunakan mekanisme pendanaan
lingkungan dan/atau sumber-sumber lainnya yang bersifat tidak
mengikat.
Pembiayaan yang berasal dari sumber-sumber dana
lainnya harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan
kepada publik.
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup
jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3982
--
~~~~~~ PRODUKSI BERSIH (PB) MAILING LIST ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Posting = [EMAIL PROTECTED]
Berhenti = Kirim Email kosong ke mailto:[EMAIL PROTECTED]
Berlangganan = Kirim Email kosong ke mailto:[EMAIL PROTECTED]
Administrator = mailto:[EMAIL PROTECTED]
Arsip = http://www.mail-archive.com/[EMAIL PROTECTED]/
FORLINK @ http://www.forlink.dml.or.id
Environmental News @ http://forlink.dml.or.id/e-news/
Forum KMB Indonesia @ http://www.forumkmb.dml.or.id
Bursa Limbah Indonesia @ http://www.w2p.dml.or.id
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
