Daftar berita terlampir: * Memahami Alam Indonesia dari Antartika * Gerakan Lingkungan Baru Sebatas Iklan * Kelola Hutan bersama Masyarakat * Reformasi, Otonomi Daerah, dan Degradasi Hutan * Asap Timbulkan Berbagai Penyakit * Etika Lingkungan Antroposentrik * Pengelolaan SDA Makin Kacau * Perlu Kekuatan Politik Hentikan Perdagangan Satwa Dilindungi * Dephut Keluarkan Kebijakan Baru * Tiga Gubernur Terbitkan SKB tentang Lingkungan * Sertifikat Ekolabel Ancam Ekspor Indonesia
Kliping tematik lainnya dapat diperoleh di http://www.terranet.or.id/terramilis.php http://www.terranet.or.id/berita.php TerraNet: Portal Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan http://www.terranet.or.id ================================================================ Memahami Alam Indonesia dari Antartika http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3554 MESKI terentang jarak ribuan kilometer, antara Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dan Benua Antartika di kutub selatan bumi ternyata memiliki keterkaitan erat dan saling mempengaruhi.Antartika yang berputar di poros bumi merupakan mesin dunia yang menghidupi biota laut di seluruh Bumi, tak terkecuali di wilayah Nusantara. Bongkahan es yang membawa nutrien dari kutub akan hanyut terbawa arus mengarungi perairan luas dan mencair di wilayah tropis. Dengan begitu biota laut di Bumi dapat melangsungkan kehidupannya. Itu berarti pula menghidupi satwa di darat, termasuk manusia yang tergantung pada sumber hayati kelautan. (Kompas, 2002-03-17) Gerakan Lingkungan Baru Sebatas Iklan http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3565 Masalah lingkungan hidup barangkali akan selalu menjadi pekerjaan rumah Indonesia. Hal itu karena gerakan lingkungan hidup yang dilakukan organisasi massa (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) belum bisa mengubah realitas adanya perusakan lingkungan hidup. Demikian Koordinator Sekretariat Pelestarian Hutan Indonesia (Skephi), Ir Indro Tjahjono, pada suatu lokakarya lingkungan hidup yang diikuti ormas dan LSM baru-baru ini di Jakarta. Menurutnya, gerakan lingkungan hidup di Indonesia masih sebatas iklan dan imbauan. Hal itu bisa dilihat dari iklan layanan masyarakat yang biasanya ada di majalah dan surat kabar. (Suara Pembaruan, 2002-03-17) Kelola Hutan bersama Masyarakat http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3557 DEGRADASI potensi hutan dan kualitas sumber daya hutan akibat pengelolaan yang sentralistis ternyata tidak menjamin prinsip-prinsip kelestarian hasil. Ini sudah dialami PT Perhutani (Persero) sebagai pengelola hutan di Pulau Jawa. BUMN di lingkup Departemen Kehutanan ini tidak berdaya menghadapi penjarahan/pencurian kayu di hutan-hutan Pulau Jawa yang marak seiring dengan bergulirnya reformasi. Ini merupakan buah dari manajemen pengelolaan hutan selama ini yang tidak melibatkan secara penuh masyarakat di sekitar hutan. (Kompas, 2002-03-16) Reformasi, Otonomi Daerah, dan Degradasi Hutan http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3559 MASIH adakah Departemen Kehutanan (Dephut)? Begitulah pertanyaan sindiran yang sering dilontarkan ke departemen ini sehubungan dengan carut-marutnya pengelolaan hutan terutama pascareformasi. Dalam rangka Hari Bhakti ke-19 Dephut yang jatuh hari ini, Sabtu 16 Maret 2002, Wartawan Kompas Dedi Muhtadi mencoba memaparkan persoalan hutan itu di halaman ini, dan 26, ditambah satu tulisan Surya Makmur Nasution di halaman 27. KISRUHNYA pengelolaan sumber daya hutan sampai Departemen Kehutanan Indonesia berusia 19 tahun, 16 Maret 2002 ini, belum memperlihatkan tanda-tanda berakhir. Keterpurukan dipercaya berawal dari sistem pengelolaan yang sentralistik, monopolistik, dan menegasikan keberadaan komunitas-komunitas lokal yang sebenarnya memiliki ikatan emosional sangat kuat dengan hutan. (Kompas, 2002-03-16) Asap Timbulkan Berbagai Penyakit http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3561 Kebakaran hutan yang menimbulkan asap biomassa mengakibatkan berbagai penyakit. Asap itu mengandung sejumlah bahan kimia berupa partikel dan komponen gas seperti karbon monoksida, formaldehid, akrolein, benzen, nitrogen dioksida, dan ozon. Hal itu dikemukakan spesialis penyakit paru-paru dari Rumah Sakit Persahabatan dr Tjandra Yoga Aditama SpP(K) kepada Pembaruan di Jakarta, Jumat (15/3), berkaitan dengan makin pekatnya asap akibat kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah. (Suara Pembaruan, 2002-03-16) Etika Lingkungan Antroposentrik http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3562 Kelihatannya Sonny Keraf termasuk dalam barisan pendukung etika lingkungan ekosentrik meskipun sekarang masih dalam tahap menuju ke sana melalui etika lingkungan biosentrik. Baginya, tahap akhir itulah nanti yang menghadirkan ekologi dalam. Menurut Sonny Keraf, antroposentrisme melekat pada ekologi dangkal. Ia juga menganggap diskriminasi terhadap budak, perempuan dan ras kulit berwarna sebagai androsentrisme dan rasisme, sedang diskriminasi terhadap makhluk bukan-manusia sebagai spesiesisme. Baik rasisme/androsentrisme, maupun spesiesisme dia tentang. Dalam hal sikap "anti" terhadap rasisme, andosentrisme dan spesiesisme, saya adalah pendukung Sonny Keraf. Tetapi, ada masalah dalam sikap "pro" Sonny Keraf terhadap biosentrisme/ekosentrisme dan sikap "anti"nya terhadap antroposentrisme. (Suara Pembaruan, 2002-03-16) Pengelolaan SDA Makin Kacau http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3538 Pelaksanaan otonomi daerah bukannya menciptakan pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara adil dan lestari, melainkan malah bertambah kacau. Dampaknya, dalam 5-10 tahun mendatang Indonesia akan menghadapi krisis SDA, terutama sumber daya hutan, yang terus dieksploitasi. Tidak tertutup kemungkinan, Indonesia akan bernasib seperti Filipina yang dulu sebagai produsen kayu tetapi kini menjadi pengimpor kayu. Demikian dikatakan Emmy Hafiedz dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta di Sintang, Kalimantan Barat, seusai menghadiri lokakarya bertema "Mencari Pola-pola SDA yang Adil dan Lestari". Lokakarya itu diselenggarakan oleh Walhi Kalbar. (Kompas, 2002-03-14) Perlu Kekuatan Politik Hentikan Perdagangan Satwa Dilindungi http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3539 Perlu kekuatan politik untuk menghentikan perdagangan satwa liar yang dilindungi, karena banyak pelanggaran justru dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuatan politik. Demikian diungkapkan Ketua Badan Pengendali Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Regional Bali, NTB, NTT I Ketut Muliartha dan Kepala Dinas Kehutanan NTB HE Suherdie, Selasa (12/3), di Denpasar. (Kompas, 2002-03-14) Dephut Keluarkan Kebijakan Baru http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3542 Keputusan Menteri Kehutanan no. 541/KPTS-II/2002 yang mencabut keputusan Menhut nomor 05.1/KPTS-II/2000 tentang kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan dan perizinan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi, tidak dimaksudkan bagi upaya resentralisasi kegiatan kehutanan yang telah dilimpahkan kepada daerah. Akan tetapi kebijakan baru tersebut sebagai upaya menghentikan terjadinya proses perusakan hutan yang semakin cepat dan tidak terkendali. �Salah satu penyebabnya adalah banyaknya diterbitkan izin HPH skala kecil oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten,� kata Kepala Pusat Informasi Kehutanan, Koes Saparjadi di Jakarta Selasa (12/3). (Sinar Harapan, 2002-03-13) Tiga Gubernur Terbitkan SKB tentang Lingkungan http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3530 Gubernur Bali Drs Dewa Made Beratha, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Harun Al Rasyid, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Piet A Tallo sepakat menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) untuk menangani masalah lingkungan. SKB nomor 2, 6, dan 20 tahun 2002 itu ditandatangani di Kantor Gubernur Bali, Senin (11/3), disaksikan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim. Menteri Nabiel Makarim mengatakan, SKB yang disepakati ketiga gubernur ini sangat tepat dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan di Bali, NTB, dan NTT. Terutama dalam sektor pariwisata global bahwa daerah yang tidak memperhatikan lingkungan akan kalah bersaing dengan daerah yang memperhatikannya. (Suara Pembaruan, 2002-03-12) Sertifikat Ekolabel Ancam Ekspor Indonesia http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=3532 Hingga kini, masih banyak kalangan, terutama para eksportir mebel beranggapan, bahwa penerapan ekolabel akan mengancam ekspor Indonesia. Ekolabel dianggap sebagai hambatan perdagangan terselubung yang bersifat diskriminatif, karena hanya produk hutan tropis saja yang terkena. Sebagai akibatnya, ekspor garden furniture dari jati ke Eropa dan Amerika Serikat menjadi terhambat. Bukan hanya itu, sertifikasi ekolabel juga dianggap mahal, dan kondisi di Indonesia belum mendukung upaya sertifikasi. �Harus diakui, dalam jangka pendek, kinerja ekspor Indonesia, terutama yang berbasis SDA (sumber daya alam � Red.), bisa terganggu, kalau industri ekspornya tidak memenuhi syarat ekolabel. Ini karena ekolabel semakin lama telah menjadi sebuah keniscayaan global,� ujar Direktur Eksekutif Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) Dradjad Wibowo dalam Workshop Chain of Custody, pekan lalu, di Bogor. (Sinar Harapan, 2002-03-12) _______________________________________________ Envorum mailing list [EMAIL PROTECTED] http://lists.lead.or.id/mailman/listinfo/envorum
