Daftar berita terlampir: * Bapedal Malang Larang PT SAM Beroperasi * Masyarakat Adat Jadi Kambing Hitam Kerusakan Lingkungan * Tiga Pilar Lingkungan Belum Terintegrasi * Pembangunan dan Lingkungan * PrepCom di Bali untuk KTT Pembangunan Berkelanjutan * Menuju Sistem Transportasi Berkelanjutan * Pengelolaan Air Belum Integratif * Danau Toba Dapat Rp 49 Milyar dari Inalum * Olah SDA agar Jadi Milik Sendiri * Pembangunan Indonesia Tidak Berkelanjutan * Taman Nasional Jambi Rusak Parah
Kliping tematik lainnya dapat diperoleh di http://www.terranet.or.id/terramilis.php http://www.terranet.or.id/berita.php TerraNet: Portal Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan http://www.terranet.or.id ================================================================ Bapedal Malang Larang PT SAM Beroperasi http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=4042 Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapeldal) Kabupaten Malang melarang operasi PT Singkong Arta Mas (SAM) untuk beroperasi. Larangan itu, menyusul dicurigainya perusahaan tersebut sebagai pencemar Sungai Brantas di Karangkates, Sumberpucung, Kabupaten Malang. ''Sebab, setelah tim khusus bentukan bapeldal melakukan sidak ke enam perusahaan, ternyata yang paling parah menjadi penyebab pencemaran itu adalah PT SAM di Kepanjen,'' tutur Kepala Bapeldal Kabupaten Malang, Abdul Rochim kepada wartawan, kemarin. (Republika, 2002-05-24) Masyarakat Adat Jadi Kambing Hitam Kerusakan Lingkungan http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=4044 MASYARAKAT adat masih sering dijadikan kambing hitam kerusakan lingkungan, padahal mereka justru merupakan kelompok marginal yang berkepedulian luar biasa terhadap kelestarian lingkungan. Seharusnya kita sebagai orang yang mengaku berpendidikan dan hidup serba modern ini merasa malu karena kita tidak arif dalam melestarikan lingkungan seperti yang masyarakat adat lakukan selama ini. Masalah itu dikemukakan pakar hukum lingkungan hidup dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Koesnadi Hardjasoemantri SH di Jakarta, Kamis (23/5), dalam diskusi berkaitan dengan pertemuan persiapan atau Preparatory Committee (PrepCom) IV di Bali dan World Summit on Sustainable Development (WSSD) di Afrika Selatan. (Suara Pembaruan, 2002-05-24) Tiga Pilar Lingkungan Belum Terintegrasi http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=4045 Tiga pilar akses dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu akses informasi, partisipasi, dan keadilan, yang diamanatkan dalam Deklarasi Rio, ternyata belum terintegrasi maksimal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan belum dianggap sebagai bagian dari kebutuhan strategis pembangunan nasional. Ketiga akses itu juga belum mendorong adanya kontrol publik yang efektif terhadap penyelenggaraan negara sehingga tidak muncul upaya untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai. Demikian kesimpulan temuan sementara tentang pengaktualisasian tiga pilar akses di Indonesia, yang disampaikan oleh Mas Achmad Santosa SH LLM, Koordinator koalisi global The Access Initiative Program untuk Indonesia, dalam seminar sehari yang berlangsung di Jakarta, Kamis (23/5). (Kompas, 2002-05-24) Pembangunan dan Lingkungan http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=4050 Akhir-akhir ini terlalu banyak persoalan bertubi-tubi yang mengundang perhatian. Mulai dari jibaku WTO, isu teror, perang Afghanistan, dan di dalam negeri sendiri masalah banjir, persoalan Ambon, peradilan korupsi dan kejahatan lain, dan sebagainya. Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah akan diselenggarakannya acara besar-besaran Rio + 10 yang akan digelar bulan depan di Bali untuk menyongsong pertemuan puncak di Johannesburg bulan September mendatang. Apa yang dikemukakan ini akan berbeda, bahkan mungkin ada yang menilai bahwa penulis menolak atau menentang pendapat beberapa tokoh penting di negara ini. Sejak bertahun-tahun yang lampau, penulis mencoba berpikir kritis dan menyampaikan "second opinion'' yang kebetulan sesuai benar dengan tugas Dewan Riset Nasional (DRN) dalam mengembangkan "sounding board'' yang artinya memberi gema (lain) terhadap berbagai kebijakan maupun perilaku kita sebagai pelaku pembangunan. Penulis mengharap agar tidak semena-mena dituduh menolak atau menentang pendapat pihak lain, tetapi penulis hanya bermaksud melengkapi pendapat. Kalau dianggap cocok sebagai pelengkap, alhamdulillah, kalau tidak sesuai ya disimpan saja. (Suara Pembaruan, 2002-05-23) PrepCom di Bali untuk KTT Pembangunan Berkelanjutan http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=4051 PERSIAPAN Penyelenggaraan atau Preparatory Committee (PrepCom) IV yang digelar di Bali mulai 27 Mei hingga 7 Juni 2002 akan diikuti sekitar 7.000 peserta, termasuk para menteri, ilmuwan, konsultan, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan kalangan media massa dari 170 lebih negara anggota PBB. Menurut staf Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Hening Parlan, sejumlah LSM dari dalam dan luar negeri sudah berdatangan di Bali. Hotel-hotel di kawasan Nusa Dua sudah habis dipesan. Sebagian tamu terpaksa memesan hotel di luar Nusa Dua seperti di Sanur dan Kuta. Panitia berjanji menyediakan angkutan khusus ke lokasi PrepCom. (Suara Pembaruan, 2002-05-23) Menuju Sistem Transportasi Berkelanjutan http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=4034 MASALAH lalu lintas di Jakarta seperti benang kusut yang menimbulkan berjuta permasalahan. Berawal dari kesalahan kebijakan dalam membangun sistem transportasi kota, berbagai masalah di sektor ini terus bermunculan. Mulai dari masalah kemacetan lalu lintas, pemborosan konsumsi bahan bakar, buruknya kualitas udara yang melahirkan banyak penyakit kronis, kematian, hingga permasalahan kesetaraan hak dalam penggunaan ruang jalan yang terampas dari tangan pengguna kendaraan tidak bermotor dan pejalan kaki. Ironisnya, permasalahan ini tidak akan pernah selesai walaupun trilyunan rupiah telah dihabiskan untuk melakukan studi ataupun proyek percontohan untuk membenahi sistem transportasi kota, jika keadaan stakeholders-nya tetap seperti ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak punya visi, sementara sebagian besar aparatnya adalah oknum yang hanya melihat dari sisi proyek untuk kepentingan pribadi. (Kompas, 2002-05-22) Pengelolaan Air Belum Integratif http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=4036 Kebijakan pengelolaan sumber daya air di Indonesia sering terhadang perundang-undangan yang tidak komprehensif. Perundangan di bidang konservasi air dan air tanah serta permukaan diterapkan secara terpisah oleh lembaga berbeda. Seharusnya, untuk mengamankan sumber daya air yang telah mengalami krisis di Indonesia, dibutuhkan perundang-undangan yang integratif dalam satuan hidrologis. Demikian pakar hidrologi ITB Arwin Sabar kepada Kompas, di Bandung, Selasa (21/5), menanggapi rencana pelestarian air dengan pendekatan One River Basin One Management. Masalah pelestarian air merupakan kesimpulan dari lokakarya di Bandung belum lama ini. (Kompas, 2002-05-22) Danau Toba Dapat Rp 49 Milyar dari Inalum http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=4069 PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengeluarkan dana sebesar Rp 49 milyar yang akan digunakan untuk menutupi biaya konservasi alam Danau Toba selama tahun 2002. Dana yang dikeluarkan oleh produsen aluminium yang berkedudukan di Kuala Tanjung, Asahan, Sumutera Utara (Sumut) itu akan digunakan untuk menata kembali lahan kritis di sekitar Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut Budi Sinulingga, mengungkapkan hal tersebut usai mengikuti rapat koordinasi Badan Pengendalian Ekosistem Danau Toba di Medan, Senin (20/5). (Kompas, 2002-05-21) Olah SDA agar Jadi Milik Sendiri http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=4065 Presiden Megawati Soekarnoputri mengajak semua pihak untuk mengolah sumber daya alam (SDA) di bumi Indonesia secara maksimal sehingga menghasilkan satu produk yang bisa disebut sebagai milik bangsa Indonesia. Ajakan Presiden itu disampaikan ketika membuka acara "Research, Innovation and Technology 2002" dan Techno-Business Community Expo 2002 di Jakarta, baru-baru ini. "Tanah air kita demikian kaya raya. Mari kita mulai lagi mengolah apa yang kita miliki sehingga produk itu bisa dikatakan sebagai milik kita sendiri," katanya. Presiden mengaku selama ini terus mendorong agar masyarakat memiliki kemauan untuk menjadi orang yang bukan hanya berpikir secara teoretis, tetapi juga menjadi pemikir yang hasilnya dapat dirasakan secara konkret di masyarakat. (Suara Pembaruan, 2002-05-18) Pembangunan Indonesia Tidak Berkelanjutan http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=4024 Pembangunan adalah perilaku manusia dalam memberdayakan diri untuk mencapai kualitas hidup secara keseluruhan. Hal ini tercermin dalam pengertian yang kita sepakati ,baik dalam UU No 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup maupun UU No 23 tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dengan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Seminar Nasional Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional yang diselenggarakan Universitas Padjadjaran pada bulan Mei, 1972 atas prakarsa Profesor Soemarwoto sudah merupakan tonggak bahwa pembangunan itu melibatkan dan menyangkut seluruh unsur kehidupan dalam lingkungan hidup. Pelakunya adalah manusia dengan perilakunya dan yang menjadi sasaran tidak hanya manusia, tetapi juga makhluk hidup serta yang nirhidup, mulai dari ruang, benda, (air, udara, tanah), daya (energi), keadaan (tatanan alam). Perilaku manusia itu menentukan kelangsungan peri kehidupan, artinya, kecuali harus berorientasi dan peduli pada lingkungan hidup juga harus berkelanjutan, berkesinambungan. (Suara Pembaruan, 2002-05-17) Taman Nasional Jambi Rusak Parah http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=4026 Otda Justru Persulit Upaya Penegakan Hukum "Illegal Logging" Perambahan hutan dan perdagangan kayu liar (illegal logging) kian merajalela sehingga kerusakan hutan dan lingkungan tidak bisa diatasi. Kawasan konservasi dan taman nasional (TN) juga tidak luput dari incaran para perusak hutan. Namun, masih banyak gubernur yang lamban bereaksi, bahkan tidak peduli dengan masalah itu. Hal itu dikemukakan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH) Nabiel Makarim di Jakarta, Kamis (16/5), berkaitan dengan laporan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mengenai ribuan batang kayu hasil illegal logging yang ditemukan di Provinsi Jambi, Rabu (15/5) lalu. (Suara Pembaruan, 2002-05-17) _______________________________________________ Envorum mailing list [EMAIL PROTECTED] http://lists.lead.or.id/mailman/listinfo/envorum
