Artikel KOMPAS, Selasa, 19 November 2002 
 
Akar-akar Hancurnya "Civil Society"
Oleh Indra J Piliang

INISIATIF Kompas mempertemukan elemen muda lembaga
swadaya masyarakat (LSM) di Puncak, Bogor, 31
Oktober-1 November 2002, menunjukkan seriusnya
persoalan yang dihadapi. LSM terlihat gamang saat
merasa kehilangan musuh bersama, berupa state
otoritarianism.Berbagai persoalan yang muncul selama
diskusi dalam pertemuan itu menunjukkan, distrust
terjadi di kalangan LSM yang selama ini dipadankan
sebagai komponen utama civil society. Berbagai
strategi dan formulasi disusun kembali, di tengah
keterbatasan waktu. 

Selama Orde Baru, LSM menjadi fenomena tersendiri
karena sering menjadi satu unsur oposan terhadap
kebijakan pemerintah, terutama dalam pilihan varian
pembangunan. Sentralisasi pembangunan lewat apa yang
dikenal sebagai Trilogi Pembangunan berupa stabilitas,
pertumbuhan, dan pemerataan, terasa kering dari
partisipasi masyarakat akibat sentralisasi
pemerintahan. 

Keberadaan partai-partai politik saat itu juga tak
serta-merta membawa pada kehidupan yang demokratis,
karena pada prinsipnya hanya dijadikan alat legitimasi
pemerintahan. Sentralisasi yang paling menakutkan
adalah saat bergabungnya elemen pertahanan dan
keamanan, dikenal sebagai Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ABRI) ke dalam panggung politik. 

Akibatnya, pemerintahan sepi dari dinamika. Masyarakat
mengalami ketidakberdayaan dalam banyak segi. Keti-ka
ketidakberdayaan itu semakin kuat, LSM muncul dengan
itikad kemandirian kapasitas dan keunggulan masyarakat
guna merumuskan sendiri tujuan-tujuan hidupnya dan
cara mencapai tujuan itu. 

Sifat politis LSM lalu sulit dihindari, mengingat pola
yang digunakan, antara lain lewat aksi demonstrasi.
Ketidakpercayaan kepada state, membuat LSM sulit untuk
menitipkan aspirasi yang mereka anggap penting untuk
dijadikan sandaran pengambilan kebijakan oleh
pemerintah. Sedikit sekali aktivis LSM yang bergabung
dengan partai-partai politik. 

Meski terkenal getol menghapuskan depolitisasi dan
deideologisasi, suasana paradoks tercipta saat proses
itu diiringi sikap antipolitik. Tidak salah bila ada
yang menyebut, komponen oposisi berserak menghadapi
otoritarianisme Orde Baru yang berbuah kepada
kegagalan demi kegagalan. 

***
KINI, keadaan sudah jauh berubah. Demokrasi sedang
berkibar, ditunjukkan dengan keberadaan lebih dari 200
partai politik baru, juga berbagai spanduk dan bendera
partai di jalanan. Akibatnya, LSM yang dulu terkenal
sebagai arus utama pembongkaran dinding
otoritarianisme menjadi kian tergusur perannya, bahkan
merasa tak punya common enemy. 

Ketika negara dijadikan sebagai musuh, aspek-aspek
pemberdayaan masyarakat kian ketinggalan. Padahal,
bila dilihat secara lebih substantif, common enemy LSM
tidak jauh berubah, yaitu kemiskinan, kebodohan
(illeteracy), pengangguran, kerusakan lingkungan,
sampai alienasi dan marginalisasi indegenous people. 

Orientasi ke arah itu jarang dilakukan partai-partai
politik, atau kelembagaan demokrasi seperti parlemen.
Demokrasi mengalami pendangkalan, ketika produk
kelembagaan demokrasi hanya seputar pembangunan
insfrastruktur politik dan orientasinya tak bergeser
dari ranah kekuasaan. 

Society mengalami mutilasi pikiran, gagasan, dan
kebijakan. Pelaku-pelakunya bukan hanya state
aparatus, tetapi juga komponen civil society. 

Ketika LSM merasa menjadi pelaku tunggal aspirator
pemberdayaan masyarakat, kondisi ketidakberdayaan
bukan makin hilang. Sebabnya kembali kepada metode
civic education yang dilakukan LSM yang di luar arus
mainstream kalangan-kalangan pedagogis yang tidak
percaya pada institusi sekolah. 

Paulo Freire, Ivan Illich, dan intelektual pedagogis
lain, sudah lama menjadi kiblat metode pendidikan
kewarganegaraan oleh kalangan LSM, terutama di Amerika
Latin. Anehnya, metode deschooling society ini tak
diikuti dengan tekun oleh komponen civil society di
Indonesia. LSM seperti terpenjara oleh rutinitas
reaksioner atas produk kelembagaan demokrasi, seperti
UU, juga kepungan arus globalisasi.

Akibatnya, LSM bukan hanya tak berhasil merumuskan
musuh bersamanya, tetapi LSM sendirilah yang lalu
menjadi musuh bersama kalangan partai-partai politik,
organisasi massa, sampai parlemen dan lembaga-lembaga
internasional. 

LSM akhirnya hanya bergerak pada garis maya,
tercerabut dari akar kehidupan sosial (social life),
dalam keadaan amat mengenaskan. Metode yang digunakan
terlalu mudah untuk dilumpuhkan, yaitu gerakan
jalanan. Mengapa? 

Metode itu juga dilakukan laskar-laskar sipil,
pendukung partai-partai politik, sampai masyarakat
luas yang ingin membentuk wilayah tersendiri atau
berniat melengserkan kedudukan seorang pejabat publik.
Ketika terjadi perpindahan amat signifikan metode
gerakan jalanan ini dari LSM atau gerakan mahasiswa,
kepada masyarakat politik (political community),
kiprah LSM semakin terpinggirkan. 

***
SEBETULNYA, sebagaimana diungkap seorang aktivis,
perubahan metode sudah terjadi. Kini, minimal ada
sepuluh koalisi organisasi nonpemerintah (ornop)
terhadap satu masalah khusus, seperti pembaharuan
konstitusi, reformasi agraria (landreform), masyarakat
adat, kebebasan informasi, antikekerasan, sampai
diskriminasi rasial. 

Namun, koalisi itu belum bekerja maksimal ketika,
lagi-lagi, menjadikan state sebagai common enemy.
Pilihan ini menjadi aneh dan sumir, mengingat state
tidak lagi bersifat tunggal. 

Elemen-elemen dalam state juga mengalami dinamika
internal yang kadang amat menyilaukan. Bahkan, akibat
ketersumbatan kepemimpinan (lack of leadership),
kondisi di tingkat state mengalami pembusukan (state
fallacy). Kian kencang kritikan agar pembusukan
dicegah, dengan memaksimalkan manajemen dan
koordinasi, mengurangi berbagai kontroversi dan
perbedaan pendapat di kalangan penyelenggara negara,
terutama dalam lembaga kepresidenan dan kabinet. 

Keadaan seperti ini, bila diambil sikap yang paling
oportunis, justru menguntungkan kalangan civil
society. Tidak heran bila kemudian muncul tuntutan
agar dilakukan semacam gerakan civil disobidience
(pembangkangan sipil) ketika negara semakin liar dan
tak mampu melaksanakan tuntutan minimum pelayanan
publik. 

Namun, sikap itu pun tak diambil oleh mayoritas
komponen civil society. Bahkan, sebagaimana dilakukan
oleh Koalisi untuk Konstitusi Baru (KKB) yang terdiri
dari elemen-elemen LSM, kaum intelektual, akademisi,
dan peneliti, dalam upaya perumusan konstitusi baru
dilakukan lewat interaksi yang intensif dengan
komponen partai-partai politik, DPR, dan MPR. 

Pilihan ini kadang disalah-artikan sebagai anti-partai
politik, bahkan penguburan partai-partai politik, oleh
sebagian kalangan yang tidak paham dengan apa yang
sebenarnya terjadi. Padahal, dilema lebih serius
terjadi dalam tubuh civil society yang tak sepakat
dengan KKB, dengan menyebut KKB membantu terbentuknya
strong state.

Keadaan ini tentu tak perlu berlanjut. Selain
merumuskan common enemy, sebetulnya masalah terbesar
kalangan LSM adalah bagaimana melakukan "pencucian
darah" mereka. Sering ada distorsi, juga saling
curiga, ketika pilihan untuk berjarak atau mendekat
kepada lembaga-lembaga negara dinilai secara
hitam-putih. 

Akibatnya, state centrisism tetap menjadi dominan.
Padahal, state sampai kapan pun tetap menjadi unsur
utama dalam apa yang disebut sebagai Republik
Indonesia. State juga mengalami dinamika tersendiri,
diikat berbagai perjanjian internasional dan
berhubungan dengan lembaga-lembaga mancanegara. 

Untuk mencegah akar-akar kehancuran civil society,
selayaknya pemaknaannya tidak lagi didominasi
pandangan-pandangan klasik sebagai organisasi nonstate
atau antistate. Kini, kian terbentuk jaringan civil
society global, dengan isu-isu khusus. Greenpeace yang
dijadikan tolok ukur keberhasilan LSM, juga bergerak
tanpa batas-batas negara, dan sedikit banyak berhasil
mencegah kehancuran ekologis akibat revolusi hijau dan
varian-variannya. 

Sudah saatnya LSM tidak lagi berpikir tentang state
dan nonstate secara hitam-putih, karena letak LSM
adalah dalam lingkup civil society. Bila hanya sebatas
perbedaan strategi atau metode perjuangan, hal-hal
semacam ini seharusnya tidak menjadi sandungan
ideologis. Ketika negara berubah, masyarakat berubah,
seyogianya LSM juga berubah.

Indra J Piliang Peneliti Departemen Politik dan
Perubahan Sosial CSIS, Jakarta 
 
 
 


__________________________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Web Hosting - Let the expert host your site
http://webhosting.yahoo.com
_______________________________________________
Envorum mailing list
[EMAIL PROTECTED]
http://lists.lead.or.id/mailman/listinfo/envorum

Kirim email ke