[Envorum] DIBUTUHKAN : DEWAN MARITIM DAERAH!

[ykl-indonesia]

Opini: Harian Pagi Pedoman Rakyat Rabu, 18 Desember 2002   DIBUTUHKAN : DEWAN MARITIM DAERAH! Oleh : M. Zulficar Mochtar   Sulit sekali untuk bisa membantah bahwa masyarakat Sulawesi Selatan adalah masyarakat maritim. Ditinjau dari segi historis, keberadaan kerajaan ‘maritim’ Gowa ratusan tahun lalu, malang melintangnya kapal phinisi dan sandeq di berbagai belahan dunia, serta gagah-perkasanya pelaut-pelaut kita sudah cukup signifikan sebagai indikator. Demikian pula karakteristik wilayah Sulawesi Selatan yang menaungi ratusan pulau-pulau dan mayoritas kabupaten/kota pesisir, tak pelak lagi, menyimpan potensi sumber daya alam pesisir dan laut yang begitu melimpah. Ironisnya, masyarakat pesisir dan laut kita justru ‘tertinggal’ jauh hampir di semua dimensi kehidupan. Coba lihat untuk skala Indonesia maupun Sulawesi Selatan, dimana kantong kemiskinan terbesar? Dimana tingkat kesehatan dan sanitasi yang paling buruk? Dimana tingkat dan pelayanan pendidikan yang paling rendah? Dimana tingkat putus sekolah yang tertinggi? Dimana ketersediaan sarana dan fasilitas yang paling minim? Dimana tingkat akses pelayanan masyarakat yang paling tidak memadai? Dimana aspek dan pelayanan hukum yang paling minimum? Dimana alokasi pembangunan yang paling kecil? Dimana tingkat kunjungan para pejabat yang paling rendah? Dan ratusan pertanyaan sejenis lainnya bisa diarahkan. Dan kalau mau jujur, jawabannya adalah di wilayah pesisir dan utamanya di gugusan kepulauan Indonesia. Padahal dari komposisi penduduk, lebih 60 % dari penduduk Indonesia hidup di sepanjang wilayah pesisir Indonesia. Sehingga porsi logis pembangunan yang merepresentasikan hak mereka seharusnya diprioritaskan ke sana. Sayangnya, kurangnya pemahaman dan perspektif yang komprehensif tentang aspek kelautan, menyebabkan selama puluhan tahun kita justru memfokuskan pembangunan ke daratan. Pendidikan formal kelautan di tingkat perguruan tinggi secara nasional baru dimulai sekitar tahun 1987. Demikian pula pembentukan departemen yang khusus berkonsentrasi ke pembangunan kelautan dan perikanan hingga saat ini masih berusia balita. Akibatnya adalah, sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut kita selama ini cenderung menggunakan perasaan (management by feeling) yang kadang terkesan memberikan keuntungan ekonomi yang cukup signifikan, namun hakekatnya justru menghancurkan sendi-sendi perekonomian, sosial dan lingkungan pesisir dan laut kita. Pengrusakan terus-menerus terjadi dan hak-hak generasi masa mendatang semakin terpasung. Malangnya, hingga saat ini belum ada model pembangunan kelautan yang komprehensif yang telah sukses dapat mengangkat masyarakat pesisir dan pulau, yang bisa direplikasi di berbagai wilayah di Indonesia. Tidak heran apabila berbagai penelitian menunjukkan bahwa potensi kelautan kita semakin terdegradasi. Kondisi terumbu karang kita yang bagus, misalnya tinggal 6 % saja. Demikian pula hasil tangkapan nelayan tradisional kita yang mayoritas semakin berkurang. Ukuran ikan-ikan yang didapatkanpun semakin lama semakin kecil. Dan para nelayan harus mengayuh sampan atau perahu motor lebih jauh dan lebih lama dengan biaya yang lebih besar untuk mendapatkan ikan. Pengembangan Kelautan di Sulawesi Selatan Untuk daerah yang  karakteristik lautnya tidak sekental Sulawesi Selatan, barangkali perangkat pembangunan kelautan saat ini masih cukup relevan. Aspek kelautan mungkin hanya mereka jadikan sebagai salah satu mata rantai pembangunan yang perlu dikembangkan. Ketergantungan masyarakat dan prioritas pembangunan belum menjadi ‘kebutuhan’ yang mendesak. Tentu saja, kondisi ini berbeda dengan tantangan pembangunan di provinsi Sulawesi Selatan. Di provinsi ini, aspek kelautan bukan hanya salah satu komponen pembangunan, melainkan fondasi dan ujung tombak yang dapat melingkupi semua sektor lainnya. Kelautan menjadi sangat ideal untuk menjadi perekat yang paling sinergis terhadap semua sektor, yang paling relevan dan realistis untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan strategis. Dengan mengedepankan pembangunan kelautan, orientasi ekonomi dapat diarahkan kepada pengembangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat pesisir secara kolektif yang tidak hanya mengandalkan perikanan. Pembangunan kesehatan dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan dan sanitasi masyarakat pesisir dan kepulauan kita. Format pengelolaan sistem pendidikan di Sulsel dapat diterjemahkan sebagai upaya untuk mencerdaskan masyarakat pesisir dan pulau serta untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang ada secara berkelanjutan. Porsi pembangunan sarana dan prasarana memungkinkan diinisiasi secara selektif dan efektif di kawasan pesisir sehingga dapat mengakselerasi perkembangan pembangunan yang diinginkan. Demikian pula kebijakan-kebijakan makro maupun mikro secara politis dapat berakar kepada kecenderungan menjawab berbagai permasalahan dan kompleksitas masyarakat pesisir dan pulau kita. Aspek penegakan dan pelayanan hukum potensial untuk mengembangkan pola yang dapat memperkuat hak-hak dan ketahanan masyarakat pesisir dan kepulauan kita yang selama ini terpasung. Sementara dibidang pariwisata, Sulsel diharapkan akan mampu menginisiasi pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan berbasis bahari. Dan seterusnya. Dengan begitu, di bidang kesehatan Sulawesi Selatan nantinya akan bisa berbicara di tingkat nasional menjadi pusat pengembangan kesehatan pesisir dan kepulauan. Demikian pula dibidang pendidikan, Sulsel bisa menjadi pusat pengembangan format pengembangan pendidikan kawasan pesisir dan kepulauan yang efektif dan mampu melahirkan sumber daya manusia yang handal. Sulsel juga diharapkan dapat menjawab berbagai masalah-masalah kebijakan pesisir dan kelautan secara elegan. Dan yang terpenting, Sulawesi Selatan bisa menjadi pusat pengembangan dan pemanfaatan potensi kelautan secara berkelanjutan. Integrasi semua sektor dan bidang tersebut kedalam format pengembangan kelautan idealnya akan dapat mengangkat pertumbuhan perekonomian maupun komponen lainnya secara paralel. Sehingga selanjutnya, dengan berbagai keunggulan komparatifnya, provinsi Sulawesi Selatan bisa menjadi center of excellence atau pusat kebanggaan, keunggulan dan model pembangunan kelautan Indonesia. Perlunya Dewan Maritim Daerah Visi pembangunan di atas tentu saja tidak ringan namun bukan tidak mungkin dapat tercapai. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang efektif, terpadu dan komprehensif. Dibutuhkan pula rombakan pemikiran dan revolusi arah dan kebijakan pembangunan yang signifikan di Sulawesi Selatan. Konsensus atas proses perencanaan dan target pencapaian indikator pembangunan yang realistis di semua lini dan sektor perlu digalang. Model-model pembelajaran dan cerita sukses (success story) dari berbagai wilayah perlu diadopsi dengan memasukkan muatan lokal yang substansial. Nah, kendaraan paling strategis yang bisa mengantar pada pencapaian misi merevitalisasi pengembangan kelautan Sulawesi Selatan tersebut adalah dengan membentuk suatu Dewan Maritim Daerah. Dewan Maritim Daerah ini idealnya beranggotakan berbagai representasi stakeholders dan komponen masyarakat yang relevan dengan pencapaian target pembangunan. Berbagai sektor misalnya pendidikan, perhubungan, pertanian, kesehatan, pariwisata, dan pertahanan keamanan perlu dilibatkan kesana. Demikian pula peran pengusaha dan lembaga swadaya masyarakat serta perwakilan masyarakat perlu diakomodir. Format ‘duduk satu meja’ untuk membahas kompleksitas permasalahan kelautan adalah mekanisme mutlak yang harus dikembangkan. Dewan Maritim Daerah inilah yang akan bertugas membahas berbagai isu dan permasalahan pembangunan kelautan yang ada, mengulas berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi, kemudian memberikan rekomendasi dan pertimbangan rasional kepada pemerintah untuk menyusun rencana dan strategi implementasi pembangunan yang terpadu dan indikator yang realistis. Atas dasar inilah, komponen stakeholders membahas peran, tugas dan tanggung jawab yang perlu dimainkan untuk menjawab permasalahan tersebut dan mengoptimalkan pencapaian target pembangunan. Prinsipnya, Dewan Maritim Daerah yang dibentuk diharapkan dapat menjadi sebuah tim yang bekerja secara proaktif dalam membantu merumuskan format dan prioritas pembangunan untuk menjawab permasalahan, mengharmonisasikan seluruh program-program pembangunan yang relevan, mendinamisasi upaya pencapaian target-target pembangunan, dan membantu pemerintah dalam mengantisipasi kompleksitas permasalahan kelautan. Sekali lagi, tentu saja hal tersebut tidak ringan. Namun kalau kita ingin serius mengejar ketertinggalan Sulawesi Selatan di berbagai bidang, ingin mengurangi komposisi masyarakat miskin kita, ingin meningkatkan status pendidikan masyarakat kita, dan bertekad untuk mengembalikan harkat dan martabat masyarakat bahari yang pernah kita miliki,  maka visi pembangunan kelautan sebagai ujung tombak menjadi sangat realistis untuk diadopsi. Dan keberadaan Dewan Maritim Daerah, kalau dibentuk, insya Allah akan mampu menjadi lokomotif pembangunan di Sulawesi Selatan.  *Penulis adalah Dinamisator LSM Yayasan Konservasi laut (YKL) Indonesia  Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 47 E Makassar To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.