|
SIARAN PERS WALHI
ACEH
Kamis, 11 Maret 2004
Menjaga Hutan, Melindungi
Manusia Juga!
Pembela
Hewan!
Pembela
Pohon!
Pembodohan di Abad
Modern!
Penjajahan Model
Baru!
Penghambat
Pembangunan!
Antek-Antek Negara
Asing!
Acapkali tuduhan tersebut
menjadi label baru bagi penentang Mega Proyek Ladia Galaska, sebuah proyek
ambisius yang menghubungkan Lautan Hindia (Pantai Barat)-Gayo Alas-Selat Malaka
(Pantai Timur) di Nanggroe Aceh Darussalam dengan pendanaan 1,2 trilyun yang
bersumber dari utang luar Negeri. Pelabelan ini pun tidak tanggung-tanggung,
kata-kata tersebut meluncur dengan “manisnya” dari mulut seorang Bupati,
Anggota DPRD, Anggota DPR-RI
bahkan dari mulut seorang
Gubernur.
Demikian irasionalnya cara
berpikir pihak-pihak yang mempunyai
kepentingan sempit terhadap proyek tersebut, menjatuhkan vonis kepada pihak-pihak yang kontra dengan mereka.
Terbukti, dari kutipan beberapa media lokal yang ada di Nanggroe Aceh
Darussalam, kata-kata tersebut kerap dimunculkan dengan alasan pembenaran
demi rakyat yang terisolir dan demi peningkatan perekonomian rakyat.
Isu keterisoliran ini selalu
didengung-dengungkan oleh pemrakarsa Mega Proyek Ladia Galaska, seolah-olah
masyarakat di pedalaman Aceh terisolir oleh hutan, tidak mempunyai akses jalan
untuk berhubungan dengan
saudara-saudaranya yang lain di Nanggroe Aceh Darussalam. Dan untuk membebaskan
meraka, hanya ada satu solusi yang merupakan harga mati, LADIA GALASKA! Terdiri
dari Ladia Galaska Utama, Pengembangan dan Pendukung. Saat ini yang baru
direalisasikan adalah Ladia Galaska Utama, sedangkan Ladia Galaska Pendukung dan
pengembangan “masih ditunda pelaksanaannya?”.
Apakah benar
demikian?
Pada beberapa kesempatan,
pemrakarsa menjual isu keterisoliran ini, dengan mengatakan bahwa daerah
pedalaman Aceh seperti Beutong Ateuh, Ceulala, Blangkejeren, Pinding dan Lokop
adalah daerah terisolir yang seolah-olah sama sekali tidak terdapat akses jalan
dan tidak dapat berhubungan dengan daerah lainnya.
Hal ini merupakan
pembohongan kepada publik, dimana Beutong Ateuh mempunyai akses ke daerah
Jeuram-meulaboh. Ceulala dapat di akses melalui Kota Takengon, sedangkan
Blangkejeren sudah sejak lama mempunyai akses ke Kutacane dan Takengon. Daerah
Pinding mempunyai akses ke Blangkejeren, dan dari Blangkejeren dapat ke Kutacane
atau ke Takengon. Lokop sendiri dapat dilalui dari daerah Peureulak-Peunaron
hingga ke Langsa
Ada apa dengan Ladia
Galaska?
Pemrakarsa dengan menjual
isu keterisoliran tadi, ingin menghubungkan daerah-daerah yang katanya terisolir
tersebut dengan daerah lain yang tidak jelas akan manfaat dan kebutuhannya. Jika
menghubungkan kedua daerah tersebut tanpa memotong kawasan lindung, atau melalui
hutan primer yang sangat lebat, mungkin persoalan tidak sampai seperti sekarang
ini.
Misal untuk ruas jalan
Blangkejeren-Pinding yang akan ditembuskan memotong kawasan hutan yang lebat,
sehingga jika berhasil ditembuskan maka menjadi satu ruas jalan dengan
Peureulak-Peunaron-Lokop. Atau
untuk ruas jalan Jeuram-Lhokseumot-Beutong Ateuh akan ditembuskan ke ruas jalan
Ceulala-Takengon. Padahal, selain berada di sistem lahan yang rawan longsor
(Bukit pandan), kedua ruas yang akan ditembuskan tersebut (ruas jalan
Jeuram-Lhokseumot-Beutong Ateuh-Ceulala-Takengon telah tembus) memotong kawasan
hutan lindung. Selain itu, dikedua daerah ini penduduknya sangat jarang,
sehingga sangat tidak logis untuk membuka jalan yang melintasi hutan yang bagus
mutu pohonnya, kecuali ada niat lain untuk memuluskan cukong-cukong illegal
logging untuk melakukan operasinya.
Keberatan ini bukan tidak
berdasar, hasil penelitian Unit Manajemen Leuser pada tahun 2001, dari 2,6 juta
hektar luas Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) tingkat kerusakannya telah mencapai
angka 20% atau setara dengan 500 ribu hektar. Kerusakan tersebut banyak terjadi
disepanjang kiri dan kanan jalan yang telah ada saat itu didalam KEL. Jika
jalan-jalan ini akan ditingkatkan secara ukuran ataupun fungsinya, mudah ditebak
apa yang akan terjadi kemudian. Apalagi jika dihubungkan bahwa satu-satunya hutan yang masih
tersisa di Sumatera berada di Kawasan Ekosistem
Leuser.
Banyak pengalaman yang telah
terbukti, bahwa membangun jalan ditengah hutan akan berdampak buruk bagi manusia
yang hidup dan tinggal disekitar kawasan hutan, atau masyarakat yang
menggantungkan hidupnya dari hutan. Taman Nasional Kutai misalnya, yang saat ini
kondisinya sangat memprihatinkan. Masyarakat setempat hanya bisa menjadi
penonton cukong-cukong kayu illegal yang menjarah hutan penyangga
kehidupan mereka.
Pada mulanya tujuan
dibangunnya jalan di daerah ini,
boleh dikatakan idem dengan ide membangun Mega Proyek Ladia Galaska. Tetapi apa
fakta yang terjadi saat ini? Masyarakat tetap miskin dan hutan tempat
menggantungkan kehidupan masyarakat hancur dijarah cukong-cukong kayu
illegal yang di back up Aparat Negara. Bukan rahasia lagi jika
moral aparat yang seharusnya menjaga serta melindungi hutan, kalah dengan
segepok uang dengan berbagai alasan
pembenar.
Ladia Galaska Harga
Mati!
Demikian pemrakarsa Mega
Proyek Ladia Galaska menegaskan dalam suatu kesempatan kepada pers di Banda
Aceh. Hal ini merupakan ketidakdewasaan dari pola pikir Aparat Pemerintahan yang masih terpola dengan sistem
pembangunan model lama yang berorientasi kepada pendekatan proyek. Dimana,
pembangunan yang seharusnya dilakukan adalah pembangunan yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan.
Yang anehnya, usulan proyek
jalan Ladia Galaska yang diajukan oleh pemrakarsa tidak ada usulan alternatif
lain agar dapat dipilih atau dipertimbangkan mana yang lebih layak
dari segi dampak, pembiayaan, dan keuntungan untuk dilaksanakan. Pengalaman di
negara lain, Canada misalnya, setiap perencanaan suatu proyek jalan selalu
disertakan beberapa alternatif dengan beberapa pertimbangan kelebihan dan
kekurangan dari masing-masing ruas jalan. Dari beberapa alternatif, dipilihlah
salah satu yang paling layak untuk direalisasikan.
Jika tetap berpegang bahwa
Ladia Galaska adalah harga mati, maka kita akan menyaksikan matinya ribuan
manusia yang akan menanggung dampak
bencana alam yang bakal terjadi dalam kurun waktu 10 tahun
kedepan.
Apakah bencana Bahorok yang terjadi beberapa bulan lalu tidak cukup memberi
pelajaran bagi kita? Apakah 150 nyawa dan 80 orang hilang akibat banjir Bahorok
tidak membuka mata kita bahwa bencana serupa bakal terjadi di Nanggroe Aceh
Darussalam?
Seperti telah diungkapkan di
atas, bahwa sebagian besar ruas jalan Ladia Galaska berada pada sistem lahan
yang disebut Bukit Pandan (BPD) yang mana sistem lahan ini sama seperti sistem
lahan yang ada di Bahorok. Sistem lahan ini mempuyai sifat rapuh (rawan
longsor), dengan curah hujan yang tinggi yaitu 2100-5100 mm/tahun dan kemiringan
lahan lebih dari 40%.
Jika tetap memaksakan Ladia
Galaska, selain harus menanggung biaya perawatan yang besar karena tiap tahun
bakal terjadi longsor (Januari 2004, terbukti ruas jalan Jeuram-Beutong Ateuh,
longsor), juga bencana alam seperti kekeringan, banjir, longsor akan dialami
oleh masyarakat yang tinggal didalam dan diluar Kawasan Ekosistem Leuser. Berapa
kerugian materiel dan nonmateriel yang akan dialami? Hal ini bukanlah membela
kepentingan binatang semata-mata, tetapi kepentingan manusialah yang dijadikan
dasar berpijak advokasi ini dilakukan. Jika tidak ingin melihat kepentingan
binatangnya, lihatlah kepentingan manusianya!
Banda Aceh, 11 Maret
2004
Salam adil dan
Lestari,
Eksekutif Daerah Walhi
Aceh
Bambang
Antariksa
Manejer Kampanye
contact:
0651-21668/08126977021
|
