http://www.suarapembaruan.com/News/1999/10/251099/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Walhi Yakin Gus Dur Peduli Lingkungan Jakarta, Pembaruan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Emmy Hafild berkeyakinan, Presiden Indonesia yang baru, Abdurrahman Wahid, akrab dipanggil Gus Dur amat peduli terhadap lingkungan hidup. Hal ini tentu berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, yang tidak peduli lingkungan, bahkan terkesan antilingkungan hidup. "Paradigma pembangunan yang dianut oleh pemerintahan sebelumnya sangat sentralistik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dan kontrol rakyat masih minim. Pertumbuhan masih lebih diutamakan daripada pemerataan ekonomi, sementara pelestarian lingkungan hidup masih dipandang sebagai hambatan ketimbang pendorong pembangunan berkelanjutan," kata Emmy Hafild kepada Pembaruan di Jakarta, Sabtu (23/10). Menurut Hafild, krisis yang melanda bangsa Indonesia belakangan ini telah menimbulkan upaya "jual diri" pemerintah atas lingkungan, yaitu dengan memberikan izin kepada negara lain untuk membuang limbah di wilayah Indonesia dengan imbalan devisa. Pemerintah dalam hal ini Menteri Negara Lingkungan Hidup, dinilai telah mengabaikan tantangan rakyat dan pemerintah setempat, dengan memberikan rekomendasi kepada perusahaan yang memiliki yayasan, yang bernaung di bawah Departemen Hankam untuk mengimpor limbah. Ironisnya, pemerintah merestuinya, bukan karena alasan lingkungan, tetapi karena aspek bisnis impor tersebut. Di samping akibat kesalahan dalam penerapan paradigma pembangunan, kerusakan lingkungan hidup juga terjadi karena tumpang-tindihnya sistem pemerintahan, khususnya departemen yang menangani masalah lingkungan hidup. "Karena itu, sistem pendekatan sektoral yang dipraktekkan semasa pemerintahan Soeharto dan Habibie, harus ditolak dan diganti. Perlu segera dibentuk satu lembaga khusus semisal departemen, untuk menangani pengelolaan sumber daya alam." Selama ini, kata Hafild, sistem pengelolaan sumber daya alam (SDA) dikerubuti oleh beberapa departemen. Ada Departemen Kehutanan, serta Departemen Pertambangan dan Energi. Ada Dirjen Eksploitasi, Dirjen Pengelolaan SDA, dan sebagainya. Semuanya tidak jelas mau berbuat apa. Untuk merealisasikan harapan tersebut, dalam waktu dekat Walhi akan menemui Presiden Abdurrahman Wahid untuk menyampaikan beberapa pemikiran kebijakan tentang lingkungan hidup. Agenda Utama Walhi menilai, ada dua agenda utama yang perlu diperhatikan. Pertama, menghapuskan Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan mengefektifkan Bapedal yang sudah ada. Kedua, departemen-departemen sektoral seperti, Kehutanan, dan Departemen Pertambangan dihapuskan, dan semuanya berada di bawah satu atap dengan nama Departemen Pengelolaan SDA. Menurut Walhi, Bapedal selama ini tidak efektif. Kewenangan dan kebijakan Bapedal terhadap pembangunan lingkungan hidup sangat kurang, sehingga harus diperluas. Bapedal seyogianya memiliki kekuasaan untuk melakukan penyidikan, memberikan sanksi, dan berhak menangguhkan suatu kebijakan yang dirasa merugikan masyarakat dan lingkungan hidup. "Dengan demikian, Bapedal akan menjadi lembaga yang bergigi, berwibawa, dan disegani," kata Hafild. Inisiatif Walhi mengajukan pemikirannya kepada Gus Dur, karena Presiden RI ke-4 ini dinilai sangat dekat dan selalu mendukung kegiatan Walhi. Bahkan pada 1980-1996, Gus Dur aktif dalam Gerakan Anti Nuklir, selain juga sering mengikuti seminar lingkungan yang pernah diadakan oleh Walhi. "Semua itu mengindikasikan bahwa Gus Dur yang dulu, yang saya kenal, mencintai lingkungan hidup. Namun, Gus Dur yang sekarang, Gus Dur yang presiden, saya belum tahu, sudah berubah atau belum," ujar Hafild seraya berharap, Gus Dur tetap seperti dulu, mencintai dan aktif membela lingkungan hidup. (AL/M-12) Last modified: 10/25/99 --------------------------------------------------------------------- Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED] Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED] Archive ada di http://www.mail-archive.com/[email protected] dan di http://www.egroups.com/list/envorum
