Date: Fri, 29 Oct 1999 23:18:07 +0700 From: Longgena Ginting <[EMAIL PROTECTED]> Subject: [walhi] Pertemuan Dengan Sarwono Ttg Dep.Ekspl.Laut Hasil Pertemuan dengan Bapak Sarwono Kusumaatmaja Mengenai Terbentuknya Departemen Eksplorasi laut (27 Oktober 1999) Dilatar belakangi adanya pembentukan Departemen Eksplorasi Laut, beberapa LSM yang bergerak untuk isu laut (WWF, Walhi, Jaring Pela, Telapak, Yascita Kendari, Hivlak) mendatangi Sarwono Kusumaatmaja (27/10/1999) di rumahnya dan menyampaikan usulan dan tanggapan yang telah dirumuskan bersama-sama di kantor WWF Jakarta Pertemuan ini untuk menyampaikan ketidaksetujuan kita tentang nama departemen yang berkonotasi eksploitatif. Namun yang paling penting adalah menyampaikan ide kita tentang bagaimana seharusnya departemen ini (dalam struktur dan fungsi) agar dapat mengelola SDA laut secara berkelanjutan dan memperhatikan kepentingan masyarakat nelayan tradisional.Masalah-masalah perencanaan tata ruang laut, pemanfaatan SDA laut dengan memperhatikan prinsip desentralisasi, dan pengembangan nelayan kecil merupakan sebagian topik yang terdapat dalam usulan kepada menteri. Dalam pertemuan diceritakan bahwa beliau juga belum tahu portpolio mengenai departemen yang baru ini. Namun diceritakannya bahwa dari pembicaraan dengan seseorang (orang dekat Presiden) bahwa departemen ini akn menjadi semacam information centre, yang menyediakan informasi (menjual) kepada setiap stake holder yang membutuhkan. Jadi departemen ini akan dihidupi oleh stake holder, misalkan yang hendak melakukan investasi. Menurutnya lembaga ini akan menjadi semacam Bappenas maritim. Ada juga kekhawatiran bahwa wewenang yang selama ini terkait pada beberapa instansi, apabila ditarik ke dalam departemen ini, akan membuat departemen ini menjadi sangat besar dan sulit untuk mengelolanya. Menurutnya pada tingkat nasional, lembaga ini hanya akan menjadi pembuat kebijakan, regulasi dan koordinasi. Pada tingkat lokal, pengelolaan SDA laut akan dilakukan menurut cara-cara masyarakat setempat. Untuk itu, pemetaan wilayah pengelolaan laut adat dan tradisional mutlak diperlukan. Ini merupakan kesempatan yang baik. Penegakan hukum di wilayah laut akan dilakukan oleh TNI AL dan polisi. Diusulkan oleh rombongan untuk melihat diaktifkannya Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di laut. Oleh karena Departemen ini baru, Sarwono merencanakan untuk bersama-sama LSM dan pakar merumuskan visi departemen ini ke depan. Dimana akan ada hearing untuk mendapat masukan-masukan dari LSM sendiri, pakar, dan gabungan keduanya yang dimoderatori oleh Sarwono. Kemungkinan hearing tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk membuka wacana dan merumuskan visi LSM terhadap pengelolaan SDA laut. Raja Siregar Advokasi Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Walhi WALHI Indonesian Forum for Environment Jalan Tegal Parang Utara No. 14 12790 Jakarta - INDONESIA Phone: +62-21-794-1672 (2 lines), 7919-3363 (5 lines) Fax: +62-21-7941673 E-mail: <[EMAIL PROTECTED]>, <[EMAIL PROTECTED]> <[EMAIL PROTECTED]> --------------------------------------------------------------------- Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED] Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED] Archive ada di http://www.mail-archive.com/[email protected] dan di http://www.egroups.com/list/envorum
