-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mo ndaftar : [EMAIL PROTECTED]
Arsip lengkap Berita-berita Lingkungan Hidup di Indonesia, silahkan klik:
http://www.egroups.com/group/berita-lingkungan/messages
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://kompas.com/kompas-cetak/0101/08/DAERAH/bupa19.htm
>Senin, 8 Januari 2001
Bupati Sumbawa Tak Perpanjang Izin HPHH Rotan dan IPK
Mataram, Kompas
Bupati Sumbawa Drs A Latief Madjid tidak memperpanjang bahkan
akan mencabut izin Hak Pengusahaan Hasil Hutan (HPHH) dan Izin
Penebangan Kayu (IPK) di wilayah itu. Pertimbangannya antara lain,
eksploitasi hutan memacu terjadinya degradasi lahan, termasuk
bencana banjir yang melanda Kecamatan Taliwang
awal Desember 2000.
Kepala Bagian Humas Pemda Sumbawa Drs Syaikhudin Husain
yang dihubungi Kompas Sabtu (6/1) mengatakan, kebijakan Bupati
Latief Madjid yang mencabut HPHH dan IPK berkait dengan upaya
pelestarian dan keamanan hutan yang merupakan program prioritas.
Sebelumnya, guna memulihkan kerusakan hutan, bupati tidak
memperpanjang izin HPHH Angka Wijaya Timber. Sikap sama
dikenakan terhadap dua pengusaha pemegang IPK yang izinnya
habis tahun 2000. Begitupun tiga dari 17 pengusaha pemegang
HPHH rotan, dihentikan aktivitasnya walau izinnya berakhir 12
Januari 2001 dan 1 Maret 2001.
http://kompas.com/kompas-cetak/0101/08/EKONOMI/penc13.htm
>Senin, 8 Januari 2001
Pencurian Pasir Semakin Marak
Pekanbaru, Kompas
Sedikitnya 15 kapal asing merampok pasir laut di perairan di
Kabupaten Karimun dan Kepulauan Riau, Provinsi Riau, yang
kemudian mereka jual ke Singapura. Akibatnya, daerah ini dirugikan
amat besar karena tidak sedikit pun dana dari aktivitas tersebut yang
mengalir ke kantung pemerintah setempat. Belum lagi dikaitkan
dengan kerusakan lingkungan.
Kepala Sub Dinas (Subdin) Bina Usaha dan Perizinan Dinas
Pertambangan Riau, Ir Eddy Saputra Rab, menjawab Kompas, hari
Sabtu (6/1) lalu mengatakan, dari investigasi pihaknya, kegiatan
ilegal tersebut setidak-tidaknya berlangsung dalam enam bulan
terakhir. "Selain di lapangan, data ini kami peroleh juga dari
sumber-sumber kami di Singapura," kata Eddy.
http://kompas.com/kompas-cetak/0101/08/IPTEK/kals08.htm
>Senin, 8 Januari 2001
Soal Kerusakan Lingkungan Kalsel Hanya Bisa Bertahan
Banjarmasin, Kompas
Kondisi lingkungan hidup Kalimantan Selatan, yang kini dalam
keadaan rusak, tidak mungkin lagi diperbaiki ke posisi semula
seratus persen. Pemerintah daerah beserta instansi terkait memang
berupaya mengatasinya, namun hanya sebatas mempertahankan
atau mengurangi agar tidak terjadi kehancuran total. Kendala yang
dihadapi di lapangan ternyata cukup beragam.
"Memperbaiki sampai seratus persen jelas tidak mungkin," kata
Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
(Bapedalda) Kalsel, Madjedi Aseri, hari Jumat (5/1), di Banjarmasin.
http://kompas.com/kompas-cetak/0101/08/IPTEK/mony08.htm
>Senin, 8 Januari 2001
Monyet Bali Terindikasi Herpes B
Denpasar, Kompas
Rencana Pemerintah Daerah Bali untuk mengembangkan wisata
monyet tampaknya perlu segera dievaluasi. Menurut penelitian
sementara, sekarang ini sekitar 70 persen monyet di Bali terindikasi
Herpes B, yang tentunya perlu diwaspadai."Dari survei yang
dilakukan, kita memang belum menemukan virus Herpes B itu
karena masih sedang diselidiki di laboratorium University of
Washington Amerika. Akan tetapi, dari analisis dengan metode
Elisa, 70 - 80 persen monyet yang kami teliti terindikasi Herpes B,"
demikian Kepala Pusat Kajian Primata Lembaga Penelitian
Universitas Udayana, Dr Komang Gde Suaryana, yang ditemui
Kompas di Denpasar, Jumat (5/1).
Saat ini terdapat 44 lokasi populasi monyet di Bali, tujuh di
antaranya sudah dijadikan obyek wisata, yaitu di Sangeh, Tabanan,
Uluwatu, Teluktrima, Alas Kedaton, Ubud, dan Pulaki. Dari survei
yang dilakukan tiga bulan lalu, ditemukan keberadaan monyet
berekor panjang di Nusa Penida.
http://suarapembaruan.com/News/2001/01/07/Nasional/na00/na00.html
SUARA PEMBARUAN DAILY
Prof Dr Ir Tejoyuwono Notohadikusumo:
Menyelamatkan Lahan Gambut Sejuta Hektare dari Kehancuran Total
idak terdengar lagi gaung Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PPLG) di
Kalimantan Tengah (Kalteng), yang menggegerkan ketika dicetuskan pada awal tahun
1995. Pengembangan lahan basah di Kalimantan Tengah untuk produksi pangan yang
memperoleh legalitas melalui Keppres Nomor 82 Tahun 1995 --kemudian dilengkapi
Keppres 83/1995 dan 74/1998-- itu memicu silang pendapat sengit antara pihak
eksekutif yang menjadi pemrakarsa dan kelompok akademis serta LSM.
Kalangan akademisi dan LSM sangat memedulikan nasib lahan basah Indonesia itu selaku
ekosistem dan sumber daya. Di lain pihak, pemerintah bersikeras melaksanakan rencana
mengonversi lahan basah menjadi lahan pertanian pangan yang direncanakan meliputi luas
1,4 juta hektare itu menurut visinya sendiri. Akibatnya, gejala degradasi lahan basah
segera tampak dan prosesnya berlanjut kian parah.
http://www.suaramerdeka.com/harian/0101/08/kha4.htm
Senin, 8 Januari 2001 Karangan Khas
Memerdekakan Perempuan dari Kekerasan
Oleh : Himawan Susanto
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta
JIKA membicarakan stereotipe perempuan, maka yang terlintas dalam
benak kita adalah subordinasi yang melahirkan kebergantungan.
Stereotipe dan kebergantungan, merupakan dua bagian yang tidak
terpisahkan. Terlebih jika dikaitkan dengan kedudukan perempuan
dalam keluarga, maka dalam masyarakat akan terlihat kedudukan
isteri bergantung pada suami, kedudukan anak perempuan bergantung
pada ayah atau saudara laki-laki.
Secara tersirat, kebergantungan itu mengandung makna
ketidakmerdekaan perempuan. Meski diakui, di dalam masyarakat
(awam) masih ada pihak perempuan justru merasa "nyaman'' dengan
keadaan itu, karena mereka menganggap hal tersebut sudah menjadi
kodrat dan sesuatu yang wajar. Namun bagaimana ketika
kebergantungan itu telah melahirkan kekerasan terhadap perempuan?
http://www.suaramerdeka.com/harian/0101/08/kha2.htm
Senin, 8 Januari 2001 Karangan Khas
Mengembalikan Anak Jalanan ke "Rumah''-nya
Oleh: Bambang Tri Subeno
PERHATIAN terhadap anak jalanan, terutama oleh kalangan LSM,
mulai muncul pada tahun 1990-an, meski fenomena sosial tersebut
sebenarnya sudah ada sejak lama. Krisis ekonomi 1997 menjadi
pemicu peningkatan jumlah anak jalanan, karena beberapa hasil
penelitian menunjukkan faktor ekonomi menjadi salah satu pendorong
anak-anak turun ke jalan.
Belum ada data pasti berapa jumlah anak jalanan di seluruh kota
besar Indonesia saat ini. Angka versi pemerintah 50.000 lebih, tetapi
Departemen Sosial memperkirakan pada 1997 sudah terdapat sekitar
50.000.
http://kompas.com/kompas-cetak/0101/08/JATIM/kaum18.htm
>Senin, 8 Januari 2001
Kaum Marjinal
PROFESOR Caroline Mosser, penasihat bidang sosial Presiden
Bank Dunia berujar: "The poor makes the city worked, why cannot
the city work for the poor?" Pada dasarnya kota anti si miskin,
terutama di negara berkembang termasuk Surabaya. Yang berbeda
antara kota yang satu dengan yang lain adalah cara menghadapi si
miskin. Di Jakarta, orang miskin disediakan tempat menjauhi pusat
kota sekitar lima kilometer setahun. Di Surabaya penduduk kampung
yang mayoritas miskin diperbaiki mutu lingkungan permukimannya
melalui program perbaikan kampung (KIP).
Pada saat bersamaan si miskin yang berdiam di tepi rel kereta api
atau kali tak tersentuh oleh KIP gara-gara peraturan tentang
pelaksanaan tidak memperhitungkan dan tidak mengakui keberadaan
mereka. Pertanyaan yang kini perlu diajukan adalah apakah
reformasi dan otonomi daerah akan membuat keadaan ini menjadi
lebih baik?
http://kompas.com/kompas-cetak/0101/08/JATIM/klai19.htm
>Senin, 8 Januari 2001
Klaim Sepihak, Habiskan Lahan Perkebunan Malang Selatan
* Sekitar 5.200 Hektar Dikuasai Penduduk
Malang, Kompas
Aksi klaim pemilikan sepihak (reclaiming action) oleh penduduk setempat terhadap lahan
perkebunan berstatus hak guna usaha (HGU) perusahaan perkebunan swasta maupun
BUMN di wilayah selatan Malang kian menghabiskan ribuan hektar lahan di kawasan itu.
Aksi itu mengakibatkan terjadinya alih pemanfaatan lahan besar-besaran. Tanaman kopi,
karet, dan cokelat dibabat, diganti tanaman jagung untuk pemenuhan kebutuhan
pangan.Pakar hukum pertanahan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad
Sodiki dalam percakapan pekan lalu mengaku tak bisa lagi menghitung luasan lahan eks
hak guna usaha (HGU) perkebunan di wilayah selatan Kabupaten Malang yang sudah
beralih tangan. "Begitu luasnya, hingga dapat dikatakan sudah menghabiskan seluruh
lahan perkebunan di kawasan itu. Bahkan kini aksi reclaimingsudah merambah,
membabat hutan, tak peduli hutan produksi, hutan lindung, apa pun di daerah itu," kata
Sodiki.
Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Pos Malang, yang sejak semula mendukung
aksi-aksi klaim sepihak itu, dalam laporan tahunan pelanggaran HAM yang disampaikan
pada peringatan 52 tahun HAM pekan lalu mengungkapkan, tak kurang dari 5.200 hektar
lahan perkebunan, kini telah beralih penguasaan ke penduduk. Tidak diketahui, berapa
luas lahan perkebunan swasta dan BUMN yang semula tercatat. Aksi-aksi sudah
berlangsung sejak tahun 1995, dana proses yang perlahan namun pasti terus
berlangsung hingga kini, hingga ke wilayah Kabupaten Blitar.
http://www.mediaindo.co.id/cetak/news.asp?id=2001010801144042
24 Juta Wanita Pernah Mengalami Tindak Kekerasan
Media Indonesia - Kesra (08/01/2001 01:14 WIB)
MAKASSAR (Media): Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4 persen dari
jumlah penduduk Indonesia mengaku pernah mengalami tindak kekerasan.
``Bentuk kekerasan yang mereka dapatkan seperti pemerkosaan,
penganiayaan, pelecehan atau suami berselingkuh. Dan, peristiwa
kekerasan ini paling banyak dialami perempuan di pedesaan.`` ungkap
Menperpu/Kepala BKKBN Khofifah Indar Parawansa.
---------------------------------------------------------------------
Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Archive ada di http://www.mail-archive.com/envorum@ypb.or.id
