Daftar berita terlampir:
* Penyelamat Penyu dari Cipatujah (2001-05-16)
* Isu Lingkungan Harus Ditarik ke Tingkat Atas (2001-05-16)
* Indonesia akan Bentuk Dewan untuk Kaji Agenda 21 (2001-05-15)
* Penerapan Kloning Bisa Diterima di Indonesia (2001-05-15)
* Menhut Bubarkan Tim Penanggulangan Penebangan Liar (2001-05-15)
* Penduduk Serahkan Kayu Jarahan (2001-05-15)
* Air Bawah Tanah, Milik Siapa? (2001-05-15)

TerraNet: Portal Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
http://www.terranet.or.id
================================================================



Penyelamat Penyu dari Cipatujah
http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=539
Mungkin hanya sedikit orang yang mau berkorban untuk lingkungan dalam kondisi ekonomi 
keluarga yang pas-pasan. Namun tidak dengan Oom Suparman. Sepanjang hidupnya justru 
dihabiskan untuk melestarikan penyu di Pantai Cipatujah, sekitar 80 km dari 
Tasikmalaya, Jawa Barat.

''Secara materi memang tak ada apa-apanya. Tapi saya merasakan kepuasan batin,'' kata 
Oom belum lama ini. Malah, lanjutnya, ia harus rela mengeluarkan uang pribadi untuk 
keperluan pemeliharaan satwa langka tersebut. Semua itu didorong oleh kecintaannya 
terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. 
(Republika, 2001-05-16)



Isu Lingkungan Harus Ditarik ke Tingkat Atas
http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=542
Pembangunan berkelanjutan, yaitu konsep yang melihat pembangunan tidak hanya pada sisi 
ekonomi tetapi juga pada sisi sosial dan lingkungan hidup, hingga kini belum berhasil 
diterapkan di Indonesia. Selama ini boleh dibilang pembangunan hanya dilihat pada sisi 
ekonomi saja, sehingga lingkungan hidup semakin rusak. Kondisi ini tidak bisa 
dibiarkan karena justru akan mengakibatkan kemunduran pembangunan. Oleh karena itu, 
isu lingkungan harus ditarik ke tingkat paling atas, yakni ke kepresidenan. 

Demikian penjelasan Prof Dr Emil Salim, di Jakarta, hari Senin (14/5) selaku Ketua 
Biro Komite Persiapan "World Summit on Sustainable Development" yang akan 
diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan, pada September 2002. Pertemuan 
persiapan di tingkat menteri akan diadakan di Bali pada 27 Mei hingga 8 Juni 2001 
mendatang.
(Kompas, 2001-05-16)



Indonesia akan Bentuk Dewan untuk Kaji Agenda 21
http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=519
Indonesia merencanakan membentuk Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan (DNPB) untuk 
mengkaji pelaksanaan Agenda 21. 
"Rencananya akan diresmikan bersamaan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 
mendatang, dan ditetapkan berdasarkan keppres," ujar Soedarsono, staf ahli bidang 
antarlembaga Kantor Menneg Lingkungan Hidup, seusai pertemuan dengan pers di Jakarta, 
kemarin. 

Soedarsono mengakui, langkah Indonesia membentuk lembaga tersebut agak terlambat. 
"Kita memang agak terlambat. Namun, harus diakui tanggung jawab lingkungan bukan hanya 
pemerintah, tapi juga masyarakat, termasuk dunia usaha," ujarnya. 
(Media Indonesia, 2001-05-15)



Penerapan Kloning Bisa Diterima di Indonesia
http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=520
Bagian Biologi Kedokteran FKUI menyetujui penerapan kloning di Indonesia, karena dapat 
digunakan untuk reproduksi manusia dan menanggulangi penyakit genetika. Tapi, masih 
terkendala oleh aspek etik, legal, maupun sosial. 
"Setuju, kalau untuk kemaslahatan dunia," ucap Kepala Bagian Biologi Kedokteran 
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Dr dr Nukman Moeloek dalam 
rangka simposium `Paradigma Baru Biologi Manusia Menuju Hidup Sehat Menyongsong 
Milenium III` pada 20 Mei mendatang, di Aula FKUI Jakarta. 
(Media Indonesia, 2001-05-15)



Menhut Bubarkan Tim Penanggulangan Penebangan Liar
http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=525
Pembubaran Tim Penanggulangan Penebangan Liar (Illegal Logging) oleh Menteri Kehutanan 
(Menhut) Marzuki Usman sangat disesalkan. Keputusan pembubaran yang diambil hampir 
sebulan lalu dan tidak pernah diumumkan itu akan membuat penebangan liar semakin 
merajalela.

"Menhut telah membubarkan atau menonaktifkan tim gabungan penanggulangan illegal 
logging yang pernah dibentuk pada masa Menteri Kehutanan Nur Mahmudi Isma'il," kata 
Ketua Lembaga Independen untuk Telaah dan Analisis Sosial (Lintas) Amirhan Andjung, di 
Jakarta, Senin (14/5).
(Kompas, 2001-05-15)



Penduduk Serahkan Kayu Jarahan
http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=530
Ratusan meter kubik kayu jati hasil jarahan di wilayah hutan KPH Pemalang kemarin 
diserahkan penduduk. Penyerahan dilakukan di Desa Paguyangan dan Kebongede, Kecamatan 
Bantarbolang, disaksikan Bupati, Kapolres, Adm Perhutani, Camat, Kepala Desa, dan 
pejabat terkait. 

Barang jarahan itu selama ini hanya disimpan di dalam tanah dan atap rumah penduduk. 
Penyerahan itu semula diawali melalui operasi Wana Laga 2001 di lokasi hutan rawan 
pencurian yang dipimpin Kapolres AKBP Drs Denny Iswoko sejak 9 Mei. 
(Suara Merdeka, 2001-05-15)



Air Bawah Tanah, Milik Siapa?
http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=536
Otonomi daerah kembali memunculkan perseteruan antara pemerintah kota/kabupaten dengan 
pemerintah propinsi. Undang-undang No. 32/2000 yang salah satu pasalnya menyebutkan 
perihal kewenangan pengelolaan air bawah tanah (ABT) dikembalikan lagi ke propinsi, 
pembagian pajak ABT 70% untuk kota/kabupaten, dan 30% untuk propinsi, telah memicu 
protes dari para walikota/bupati terhadap pemerintah pusat (Surabaya Post, 3 Mei 
2001). 
Sementara di sisi lain Gubernur Jawa Timur akan tetap melaksanakan UU tersebut secara 
konsisten (Surabaya Post, 6 Mei 2001). Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan seluk 
beluk ABT, kepemilikan, serta hal yang jauh lebih penting harus diperhatikan oleh 
setiap kota/kabupaten dalam pengelolaan dibanding sekadar pembagian pendapatan dari 
pajak ABT, sekaligus menawarkan alternatif pemecahan pembagian pendapatan yang lebih 
proporsional. 
(Surabaya Post, 2001-05-15)




---------------------------------------------------------------------
Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED]
Archive ada di http://www.mail-archive.com/envorum@ypb.or.id

Kirim email ke