Daftar berita terlampir: * Dilema Premium tanpa Timbal * Harga Tetap Rp 1.450 per Liter, Jakarta Bebas Bensin Bertimbal * BBM Tanpa Timbel Daerah Segera Menyusul * Dukung Pemanfaatan SDA dengan Teknologi yang Tepat * Udara Jakarta Akhirnya Bebas dari Timbel * Pembangunan Kota Tak Seragam * Pertamina Alokasikan 250 Juta Dolar untuk Program Bensin tanpa Timbal * Taman Safari Diminta Kelola Taman Satwa Taru Jurug * Jakarta Bebas Bensin Bertimbal * 'Jangan Tutup Tambang Ombilin!' * Walhi Jateng Tolak Perubahan Status Perhutani * Waspada, Sungai Musi Pun Bisa "Bangkrut" * Gubernur Keluarkan Rekomendasi Dua HPH * Mengaku Sonny Keraf, Dapat Rp 500 Juta * Temuan Asli Indonesia Mudah `Dicuri` Patennya * Setengah Pendapatan HPH untuk Negara * Berdayakan Masyarakat Sekitar Hutan, Perhutani Panen Perdana Cabe Rawit * 1 Juli, Bensin Tanpa Timbal di Jabotabek, Mobil ’86 ke atas Tak Masalah * 'Kalau Berani Tebang, Berani Tanam' * Dana Reboisasi Digunakan untuk Anggaran Rutin * Jatim Dijatah Rp 19 Miliar, Reboisasi Mangrove Rp 300-500 Juta Kliping tematik lainnya dapat diperoleh di http://www.terranet.or.id/terramilis.php http://www.terranet.or.id/berita.php TerraNet: Portal Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan http://www.terranet.or.id ================================================================ Dilema Premium tanpa Timbal http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1033 Oleh S Ranie, Pemerhati masalah lingkungan PEMERINTAH akhirnya memberlakukan penyesuaian (baca kenaikan) harga bahan bakar minyak (BBM) rata-rata 30% mulai Sabtu, 16 Juni 2001, setelah sebelumnya sempat menunda kenaikan tersebut, yang semula direncanakan berlaku mulai hari Jumat tanggal 15 Juni 2001. Sikap pemerintah yang terkesan main-main ini sempat memicu kemarahan sebagian kelompok masyarakat dan para mahasiswa. Walaupun sebagian lainnya menganggap penyesuaian tersebut memang diperlukan. Khususnya untuk mengurangi subsidi BBM secara bertahap, yang disadari selama ini telah menjadi penyebab dari praktik-praktik penyimpangan peruntukan subsidi dari rakyat kecil ke kalangan industri. Juga menjadi penyebab terjadinya penyelundupan BBM ke negara tetangga karena disparitas harga yang terlalu mencolok antara harga BBM lokal dan harga BBM internasional. Harga bensin premium yang semula Rp 1.150 menjadi Rp 1.450, minyak tanah dari Rp 350 menjadi Rp 400, dan seterusnya. Kenaikan harga BBM ini secara otomatis memicu kenaikan harga semua barang dan jasa lainnya tanpa terkecuali. Dan, mulai hari-hari belakangan ini efek berantainya sudah terasa di segala sendi kehidupan masyarakat tanpa terkecuali. (Media Indonesia, 2001-07-02) Harga Tetap Rp 1.450 per Liter, Jakarta Bebas Bensin Bertimbal http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1034 Penghapusan bensin bertimbal di Jakarta mulai direalisasikan. Peluncuran bensin tanpa timbal dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dengan disaksikan Menteri Negara Lingkungan Hidup Sonny Keraf, Gubernur DKI Sutiyoso, dan Dirut Pertamina Baihaki Hakim di Balai Kota, kemarin. Sonny Keraf membantah apabila ada kalangan masyarakat menganggap harga bensin tanpa timbal lebih mahal dari premium. "Harganya tetap Rp 1.450 per liter," kata Sonny. Lebih jauh Sonny mengatakan, perjuangan agar Indonesia menggunakan bensin tanpa timbal sebenarnya sudah dirintis sejak 10 tahun silam. Sehingga, terlaksananya peluncuran perdana bensin tanpa timbal (premium TT dan premix TT) kemarin, merupakan prestasi kecil yang bisa berbicara banyak di sektor lingkungan. (Media Indonesia, 2001-07-02) BBM Tanpa Timbel Daerah Segera Menyusul http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1037 Daya dukung jalan sudah tak lagi mampu menampung kendaraan di Jakarta. Kemacetan yang terjadi sepanjang hari menyebabkan polusi udara yang menyesakkan. Tidak terlalu salah bila Ibu Kota, saat ini tercatat sebagai kota ketiga terburuk dalam soal polusi udara setelah Mexico dan Bangkok. Kondisi ini yang akhirnya melahirkan kebijakan agar bahan bakar minyak (BBM), terutama premium dan premix yang dijual di Jakarta, dilarang jika ketahuan mengandung timbel. Secara resmi pencanangan BBM tak bertimbel itu dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Minggu ''Kita harus mengembalikan kebersihan udara sesuai dengan program langit biru.'' (Suara Merdeka, 2001-07-02) Dukung Pemanfaatan SDA dengan Teknologi yang Tepat http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1038 Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) tidak bisa dilihat hanya dari segi eksploitasi maksimal, tetapi harus dilakukan dengan pendekatan untuk memperoleh hasil optimum sebagai kombinasi tingkat kebutuhan masyarakat, siklus ketersediaan, dan nilai ekonomi SDA itu sendiri. Untuk itu, perlu ada perhitungan terhadap manfaat dari ketersediaan SDA (natural resources accounting/NRA), sebagai panduan untuk merencanakan dan mengukur kinerja pengelolaannya secara berkelanjutan. Pemanfaatan SDA, sepatutnya juga didukung oleh teknologi yang tepat. Deputi Kepala Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam (TPSA) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Dr Ir Bambang Setiadi mengemukakan hal tersebut, dalam jumpa pers menjelang Konferensi Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan (ESDAL) 2001, Jumat (29/6) di Jakarta. (Kompas, 2001-07-02) Udara Jakarta Akhirnya Bebas dari Timbel http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1041 Setelah diperjuangkan selama 10 tahun, udara di Kota Jakarta akhirnya bisa terbebas dari timbel yang berasal dari kendaraan bermotor berbahan bakar bensin. Sebab, terhitung mulai 1 Juli 2001, seluruh stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya akan menjual premium tanpa timbel (TT).Menurut data Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), sebenarnya sudah tidak ada lagi kolong yang aman dari timbel yang merupakan neurotoksin racun yang dapat merusak saraf pertumbuhan otak anak, mengganggu fungsi ginjal, saluran pencernaan, sistem saraf pada remaja, menurunkan fertilitas dan menyebabkan aborsi spontan. Kini, sedikitnya 2,5 juta knalpot kendaraan membuang 600 ton polutan timbel per tahun. Peluncuran produk premium TT dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro di Balaikota Jakarta, Minggu (1/7). Hadir dalam acara itu Menteri Negara Lingkungan Hidup (Menneg LH) Sonny Keraf, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, dan Direktur Utama Pertamina Baihaki Hakim. (Kompas, 2001-07-02) Pembangunan Kota Tak Seragam http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1042 Pengembangan konsep kebijakan pembangunan perkotaan, mengacu pada perubahan paradigma yang mendasar dalam era ini, dan berbeda dengan cara pandang pada masa sebelumnya. Ada beberapa faktor perubahan paradigma yang menjadi acuan. Menurut Direktur Bina Teknik, Ditjen Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan Departemen Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) yang diwakili Kepala Subdit Penyiapan Kebijaksanaan dan Strategi, Ir Andreas Suhono MSc pada semi loka dua hari di PDAM, Sala, pembangunan perkotaan akan ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor pasar (demand and market driven). Peran dan fungsi pemerintah, diutamakan pada penciptaan lingkungan dan iklim yang kondusif, melalui fasilitas dan stimulasi bagi tumbuhnya kemandirian lokal.Pembangunan perkotaan, katanya, tidak akan dilaksakan secara seragam. Tetapi disesuaikan kebutuhan dan budaya masyarakat lokal. Sehingga akan menampakkan citra dan identitas daerah. (Suara Merdeka, 2001-07-02) Pertamina Alokasikan 250 Juta Dolar untuk Program Bensin tanpa Timbal http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1043 Untuk menyukseskan program bensin tanpa timbal yang ramah lingkungan di seluruh Indonesia, Pertamina membutuhkan dana sampai 250 juta dolar AS. Sebuah bank Jepang telah menyatakan kesediaannya untuk membiayai proyek tersebut yang dalam waktu dekat akan terealisasi. Direktur Utama Pertamina Baihaki H Hakim mengungkapkan hal tersebut di sela peluncuran perdana produk bensin tanpa timbal Premium TT di kantor Gubernur DKI Jakarta, kemarin. Peluncuran tersebut dihadiri Gubernur DKI Sutiyoso, Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Sony Keraf, dan Menteri Energi dan SDM Purnomo Yusgiantoro. Peluncuran ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam Program Langit Biru secara bertahap yang dicanangkan sejak 16 Januari 1998. Menurut Baihaki, realisasi proyek ini dan kapan kucuran dana itu akan datang, tergantung pada proposal yang diajukan Pertamina. "Bola sekarang dipegang Pertamina," katanya. Maksudnya, Pertamina tinggal mengajukan proyek mana yang akan dijalankan. (Republika, 2001-07-02) Taman Safari Diminta Kelola Taman Satwa Taru Jurug http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1044 SIAPA sangka kalau lahan sekitar 140 hektar yang kini dijadikan Taman Safari Indonesia (TSI), dulu punya catatan kelam. Lahan yang berlokasi di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat itu, konon dulu merupakan tempat pembuangan jin (mahluk halus). Bahkan menurut salah satu Direktur TSI, Drs Jansen Manangsang MSc, pada masa pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) daerah tersebut menjadi ajang pembunuhan. ''Jadi, lahan ini dulu bukan hanya sebagai tempat pembuangan jin, tetapi juga menjadi tempat pembunuhan massa DI/TII. Karena itu desa ini bernama Cibeureum. Beureum artinya merah,'' kata dia kepada Suara Merdeka di sela-sela menerima kunjungan Komisi A dan B DPRD Surakarta, Jumat (29/1) lalu. (Suara Merdeka, 2001-07-02) Jakarta Bebas Bensin Bertimbal http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1045 Untuk mengurangi pencemaran udara di Jakarta akibat asap kendaraan bermotor, pemerintah akhirnya menetapkan kawasan Jakarta dan sekitarnya bebas bensin bertimbal. Untuk mendukung program tersebut, Pemprov DKI Jakarta mendapat subsidi harga BBM tanpa timbal sebesar Rp 300 miliar per tahunnya. Demikian dikemukakan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Sony Keraf dalam acara peresmian pemakaian bensin tanpa timbal, Ahad (1/7) pagi yang juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso. Berkaitan dengan hal itu, Kepala Seksi Peran Masyarakat Bapedalda DKI Jakarta, Tiur Maida, mengatakan Jakarta membutuhkan sekitar 800 ribu liter bensin tanpa timbal per hari. Harga bensin tanpa timbal ditetapkan sama dengan harga bensin premium yang Rp 1.450 per liter. (Republika, 2001-07-02) 'Jangan Tutup Tambang Ombilin!' http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1049 Tambang batubara Ombilin di Sawahlunto, terancam ditutup. Namun berbagai kalangan meminta itu tidak dilakukan. PT Bukit Asam sendiri, berusaha keras untuk memenuhi tuntutan itu, asal produksinya tetap dibeli oleh kosumen utama, yaitu PT Semen Padang dan PLN (Persero). Sementara walikota Sawahlunto, menyatakan, penutupan tambang Ombilin tidak baik bagi perkembangan kota, meski tambang bukan segala-galanya. PT Semen Padang dan PLN, sendiri menyatakan sikapnya tetap komit akan membeli batubara dari PTBA Unit Produksi (UPO) Ombilin, terutama setelah 2004, ketika tambang dalam mulai berproduksi. Namun, kedua BUMN itu, meminta agar PTBA menjamin pasokan dan dengan harga yang wajar. (Republika, 2001-07-02) Walhi Jateng Tolak Perubahan Status Perhutani http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1048 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dewan Eksekutif Jateng mendesak DPRD Jateng untuk menolak PP No. 14 tahun 2001 tentang perubahan status Perhutani yang semula berbentuk Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Penolakan ini disampaikan Walhi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi A, B, dan D DPRD Jateng, Jumat (29/6). "Sekali lagi kami menegaskan bahwa perubahan status Perhutani dari Perum menjadi Persero hanya akan menambah tingkat kerusakan hutan saja," kata Direktur Eksekutif Walhi Jateng, Abdurrahim Mandanganu. (Koran Tempo, 2001-06-30) Waspada, Sungai Musi Pun Bisa "Bangkrut" http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1013 SUNGAI Musi akan bangkrut dan jatuh pailit? Ah, yang benar saja. Masak sungai bisa mirip badan usaha. Akan tetapi, peringatan bahwa Sungai Musi bakal terancam bangkrut bukan sekadar main-main. Namun, justru diucapkan serius Gubernur Sumatera Selatan Rosihan Arsyad dalam suatu diskusi bertopik "Masa Depan Sungai Musi" awal Juni 2001. "Semua pihak, saya minta peduli dengan Sungai Musi. Sungai kebanggaan warga Sumsel itu dewasa ini di ambang 'bangkrut' dalam hal potensi sumber daya alamnya. Untuk itu diharapkan partisipasi semua pihak melakukan antisipasi dan pro-aktif menyelamatkan sungai ini," tegas Rosihan. (Kompas, 2001-06-29) Gubernur Keluarkan Rekomendasi Dua HPH http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1016 Meskipun puluhan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Aliansi Meratus tetap menolak kehadiran pengusaha Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di kawasan Hutan Lindung Pegunungan Meratus (HLPM), namun Gubernur Kalimantan Selatan Sjachriel Darham tetap menerbitkan rekomendasi untuk dua pemegang HPH tersebut, yaitu PT Kodeco Timber (KT) dan PT Karimer Inti Mulia (KIM). Kedua perusahaan ini dicadangkan areal masing-masing 40.000 hektar (PT KIM) berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara), dan 43.000 hektar (KT) berlokasi di Kabupaten Kota Baru. Namun, izin prinsip Gubernur ini baru akan mendapat izin resmi HPH bila kedua pengusaha ini memenuhi syarat, yakni adanya rekomendasi bupati/ wali kota di mana areal itu berada, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), proposal kerja untuk lima tahun pertama ke depan, dan peta wilayah yang jelas. (Kompas, 2001-06-29) Mengaku Sonny Keraf, Dapat Rp 500 Juta http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1020 BERAGAM cara dan muslihat dilakukan para penipu. Mereka tak segan-segan memanfaatkan nama seorang menteri, bahkan menjual nama Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kemarin digelar sidang dua perkara penipuan dengan modus mengaku-ngaku sebagai pejabat. Jumlah rupiah yang mereka raup tak tanggung-tanggung, bernilai ratusan juta rupiah. Samsuar bin Saptiar alias Iwan Setiawan alias Suardi, 31, tidak memiliki kemiripan sedikit pun dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup Sonny Keraf. Tapi orang percaya ketika ia memakai nama Sonny Keraf. (Media Indonesia, 2001-06-29) Temuan Asli Indonesia Mudah `Dicuri` Patennya http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1022 Indonesia tidak memiliki daftar inventaris temuan asli Indonesia sehingga bisa dengan mudah `dicuri` patennya oleh negara lain. Hal ini diungkapkan oleh Asisten Deputi Pendayagunaan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan Standarisasi, Drs Chandra Manan Mangan, Msi, di kantor Ristek, kemarin di Jakarta. "Kita tidak pernah memiliki daftar inventarisasi apa saja yang menjadi temuan Indonesia," katanya. Temuan ini mulai dari arsitektur tradisional, tanaman obat, hingga tenun, tarian, seni ukir, atau pahat. (Media Indonesia, 2001-06-29) Setengah Pendapatan HPH untuk Negara http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1024 Setengah pendapatan perusahaan HPH (hak pengusahaan hutan) untuk menyetor ke kas negara. Gambaran seperti itu muncul setelah perusahaan HPH PT Dalek Hutani Esa menggelar ekspose di Jakarta, Kamis (28/6). Tercatat setoran uang pada negara dari perusahaan yang berlokasi di Jambi itu lebih besar ketimbang laba perusahaan. Menurut Dirut PT Dalek Hutani Esa Hidayat Zakaria, setoran perusahaan pada negara terus meningkat sementara laba perusahaan tak meningkat secara signifikan. Pada 1998, misalnya, PT Dalek yang mengusahakan hutan seluas 52.080 hektar menyetor kewajiban pada negara hingga Rp 2,88 miliar sedangkan laba bersih perusahaan setelah pajak hanya Rp 702 juta. Setoran negara mencapai 24,17 persen dari total pendapatan perusahaan sebesar Rp 12 miliar sedangkan laba perusahaan hanya 5,85 dari total pendapatan. (Republika, 2001-06-29) Berdayakan Masyarakat Sekitar Hutan, Perhutani Panen Perdana Cabe Rawit http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1027 Perum Perhutani belakangan ini tidak hanya mengandalkan produksi kayu belaka, tapi juga melirik usaha lain. Apalagi usaha perkayuan kenyataannya kurang begitu menguntungkan bagi masyarakat sekitar hutan kayu yang dikelola Perhutani. ''Perhutani sekarang lebih mementingkan kerjasama dengan masyarakat sekitar. Artinya, masyarakat yang ada disekitar hutan diberdayakan supaya mereka lebih memelihara dan mencintai hutan di sekitarnya,'' kata Direktur Produksi Perum Perhutani Ir. Priyono Sumarno saat menghadiri acara panen perdana cabe rawit di Blok Kacapiring Luhurlangit Desa Purwarahayu, Kecamatan Taraju, Tasikmalaya, Rabu (27/6). (Republika, 2001-06-29) 1 Juli, Bensin Tanpa Timbal di Jabotabek, Mobil ’86 ke atas Tak Masalah http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1051 Prof Wigie Ruslan: Tidak Banyak Mempengaruhi Kendaraan Program penggunaan bensin tanpa timbal akan mulai diterapkan di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), Cianjur dan Cirebon pada 1 Juli 2001. Program tersebut akan diperluas di seluruh Pulau Jawa pada 2002 dan kawasan Indonesia lainnya pada 2003. Demikian dikatakan Deputi Pemasaran Dalam Negeri Pertamina, Muchsin Bahar kepada Pembaruan di Anyer, Jumat (29/6). Menanggapi program tersebut, pengamat otomotif Prof Dr Ir Wigie Ruslan kepada Pembaruan di Jakarta, Jumat, mengatakan, penggantian bahan bakar tidak banyak mempengaruhi kendaraan selain dudukan seluran katup buangnya. Namun menurut penelitian, rata-rata mobil Jepang buatan tahun 1986 ke atas sudah dirancang menggunakan bahan bakar tanpa timbal. Sementara mobil Eropa bervariasi tergantung merek, rata-rata buatan tahun 1990 ke atas. (Suara Pembaruan, 2001-06-29) 'Kalau Berani Tebang, Berani Tanam' http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1029 Menteri Kehutanan Marzuki Usman, dikritik banyak pihak dalam mengelola 'dunia kehutanan'. Dari kritik atas rencananya yang akan menerapkan setoran dana reboisasi tiga tahun di muka, sampai anggapan ketidakmampuannya dalam bidang kehutanan. (Koran Tempo, 2001-06-28) Dana Reboisasi Digunakan untuk Anggaran Rutin http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1030 DPR dan pemerintah harus membahas lebih lanjut tentang penggunaan dana reboisasi (DR) dalam APBN. Menurut menurut UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, DR harus digunakan untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi, serta kegiatan penunjangnya. Bahkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) DR yang saat ini dalam proses pengesahan juga menegaskan hal serupa. Ketua Sub Komisi III DPR Bidang Kehutanan Fachri Andi Leluasa mengakui, penggunaan DR dalam anggaran rutin Dephut di APBN memang telah diatur dalam PP No. 73/1997 tentang penggunaan DR. Tujuannya, untuk menalangi anggaran rutin Dephut. Namun, agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan untuk kegiatan kehutanan, penggunaan DR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu dibicarakan lagi. (Koran Tempo, 2001-06-28) Jatim Dijatah Rp 19 Miliar, Reboisasi Mangrove Rp 300-500 Juta http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1032 Selain DAU (dana alokasi umum) pemerintah (pusat) menyiapkan DAK (dana alokasi khusus) yang bisa digunakan untuk reboisasi hutan pantai (mangrove). Jatim memperoleh jatah DAK sebesar Rp 19 miliar untuk memenuhi proyek reboisasi di kawasan Pantura (pantai utara). "Setiap kota atau kabupaten bisa mendapatkan alokasi dana Rp 300-500 juta untuk reboisasi hutan mangrove," ujar Kabid Praswil Bappeprop Jatim, Ir Fattah Jasin saat Rakorbang Kab. Probolinggo tahun anggaran 2002 di Ruang Tengger, Rabu (27/6). Ditambahkan, hutan mangrove memang wewenang pemerintah pusat (Departemen Kelautan dan Perikanan). "Tetapi proyek reboisasi hutan mangrove harus muncul dari tingkat bawah," ujarnya. Bappeprop Jatim menilai, kawasan "sabuk hijau" di Pantura Jatim banyak yang rusak. "Contohnya di kawasan Tanjung Kodok, Lamongan, Tuban abrasi pantai sangat parah," ujar Ir Fattah. (Surabaya Post, 2001-06-28) --------------------------------------------------------------------- Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED] Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED] Archive ada di http://www.mail-archive.com/envorum@ypb.or.id
