Daftar berita terlampir: * Tanpa AS, UE dan Jepang Sepakati Protokol Kyoto * AS Tolak Protokol Kyoto Demi Konglomerat * G-8 Siap Bantu Negara Miskin, Soal Lingkungan Belum Ada Kesepakatan * Kondisi Alam Indonesia Urutan Ke-6 dari Bawah * Pembicaraan Protokol Kyoto Diyakini Sukses * Hentikan Perambahan Hutan Lindung Berdalih Permukiman * Tinggi Degradasi Satwa Liar di Sumsel * Layakkah Mengonsumsi Ikan Tercemar Limbah? * Pertanyakan Biaya Dokumen Kayu * Kades Dalangi Pembabatan Hutan Payau Kliping tematik lainnya dapat diperoleh di http://www.terranet.or.id/terramilis.php http://www.terranet.or.id/berita.php TerraNet: Portal Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan http://www.terranet.or.id ================================================================ Tanpa AS, UE dan Jepang Sepakati Protokol Kyoto http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1400 Para menteri lingkungan hidup Uni Eropa (UE) dan Jepang, tanpa AS, akhirnya menyepakati pengurangan efek gas rumah kaca (Protokol Kyoto), kemarin. Negosiasi maraton selama empat hari dicapai pada detik-detik akhir pertemuan tentang masa depan Protokol Kyoto yang digagas Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemanasan global. (Media Indonesia, 2001-07-24) AS Tolak Protokol Kyoto Demi Konglomerat http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1408 Pemerintah Amerika Serikat pada 28 Maret 2001 mengumumkan tidak ingin meratifikasi Protokol Kyoto. Kemudian dalam penjelasan pers tanggal 11 Juni, presiden AS George W. Bush mengungkapkan tiga alasan yang menjadi dasar keputusannya itu. Pertama, jika AS harus mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sesuai dengan Protokol Kyoto, perekonomian AS akan terpukul. Pengurangan emisi GRK akan memperlambat pertumbuhan ekonomi, menyebabkan pengangguran, dan harga barang-barang konsumsi akan naik. (Sinar Harapan, 2001-07-24) G-8 Siap Bantu Negara Miskin, Soal Lingkungan Belum Ada Kesepakatan http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1387 Para pemimpin Kelompok Delapan (G-8) kemarin mengakhiri KTT tiga hari di Genoa, Italia, dengan janji siap membantu negara-negara miskin, terutama Afrika. (Media Indonesia, 2001-07-23) Kondisi Alam Indonesia Urutan Ke-6 dari Bawah http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1407 Indonesia pantas iri dengan negara Finlandia yang mendapat predikat terbaik sebagai negara yang mempunyai alam paling sempurna di dunia. Padahal kondisi alam negara itu penuh bebatuan, dan letaknya mendekati kutub utara, dan sembilan bulan di daerah itu tak disinari matahari. Sementara Indonesia yang indah dengan tanahnya yang subur, menempati urutan ke-6 dari bawah. "Kita seharusnya malu dengan keadaan itu, karena kondisi alam kita ternyata sangat buruk," kata Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Menhutbun) Drs Marzuki Usman di Denpasar, kemarin. (Republika, 2001-07-21) Pembicaraan Protokol Kyoto Diyakini Sukses http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1372 Menteri Lingkungan Hidup Belanda, Jan Pronk, yang memimpin pembicaraan 180 negara di Bon Jerman mengenai Protokol Kyoto meyakini pertemuan ini bakal sukses. Pertemuan ini sendiri diselenggarakan untuk menjadikan Protokol Kyoto sebagai sebuah ketentuan yang mengikat semua negara di dunia, termasuk negara-negara maju. "Ketika saya datang ke Bonn saya punya sedikit rasa pesimis. Tapi selama tiga hari saya berada di sini dan berbicara soal atmosfer dengan rekan-rekan dari negara lain, saya punya kesan bahwa pertemuan ini akan membuahkan hasil. Apalagi dari pembicaraan saya secara individu dengan para peserta," katanya di hari ketiga pertemuan kemarin. (Republika, 2001-07-20) Hentikan Perambahan Hutan Lindung Berdalih Permukiman http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1375 Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Erna Witoelar minta aparat Pemda Kota Batam dan Otorita Batam untuk menghentikan perambahan hutan lindung dengan dalih pembangunan permukiman penduduk. Jika benar permukiman yang dibangun di atas areal hutan lindung, harus dibongkar dan dihentikan dengan mencarikan lahan di tempat lain. "Hutan lindung harus dikembalikan kepada fungsi aslinya sebagai catchment area. Kalau tidak, Batam sebagai kawasan andalan industri nasional tidak berarti apa-apa lagi di masa depan karena akan mengalami kekeringan," kata Erna menjawab Kompas ketika meninjau pembangunan permukiman rumah susun PT Jamsostek di Batam, Kamis (19/7). (Kompas, 2001-07-20) Tinggi Degradasi Satwa Liar di Sumsel http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1380 Kondisi habitat dan populasi jenis satwa di Sumatera Selatan (Sumsel) telah mengalami degradasi cukup tinggi. Menurut Ir. Kurnia Rauf, Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Sumsel, Rabu (18/7), kondisi habitat dan populasi jenis satwa di kawasan konservasi (in- situ) mengalami degradasi habitat sekitar 40 persen di kawasan konservasi dan 60 persen di kawasan non-konservasi. Kurnia Rauf yang berbicara pada seminar sehari "Upaya Pelestarian dan Penyelamatan Satwa Liar di Sumsel" yang diselenggarakan Yayasan Advokasi Lingkungan Hidup Indonesia (YALHI), mengatakan, degradasi habitat dan penurunan populasi itu akibat maraknya aktivitas illegal loging, pembakaran hutan, perladangan berpindah dan perburuan liar. (Republika, 2001-07-20) Layakkah Mengonsumsi Ikan Tercemar Limbah? http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1383 PADA hari Rabu dan Kamis (11-12 Juli 2001) masyarakat Surabaya, khususnya yang bertempat tinggal di sekitar bantaran Kali Surabaya mendapat "rezeki nomplok" berupa ikan-ikan mabuk. Masyarakat yang mengambil ikan-ikan tersebut bergembira karena mungkin selama ini mereka jarang mengonsumsi ikan yang harganya tak terjangkau kocek. Sebenarnya, dalam satu tahun terakhir sudah terjadi lebih dari lima kali kejadian serupa. Sumber pencemarannya selain dari Kalimas, juga dari air Kali Marmoyo. Ini bisa dilihat dari hasil investigasi dan riset laboratorium Bapedalda Jawa Timur dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL). Dari hasil riset diperoleh kadar BOD (biological oxygen demand) di Kali Marmoyo 324,25 ppm, namun menjelang jalur hilir, kadarnya turun 55,75 ppm. (Kompas, 2001-07-20) Pertanyakan Biaya Dokumen Kayu http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1384 Kejaksaan Grobogan mempersoalkan biaya pembuatan surat keterangan sah hasil hutan (SKSHH) yang dikeluarkan Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (PKT) daerah itu. Pungutan biaya administrasi Rp 20.000, bahkan kadang lebih. Padahal SK Bupati pada 29 November 2000 mengenai izin penebangan pohon karangkitri dan jual beli kayu jati/rimba bongkaran rumah/bangunan tidak menyebutkan keharusan membayar admnistrasi. (Suara Merdeka, 2001-07-20) Kades Dalangi Pembabatan Hutan Payau http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1368 Kerusakan ekosistem hutan payau di muara Sungai Cimanuk, Kabupaten Indramayu semakin parah. Lahan milik KPH Perum Perhutani Indramayu itu dijarah masyarakat sekitar dengan sepengetahuan oknum aparat Desa Lamarantarung, Kecamatan Cantigi. Dari pemantauan Republika di lapangan, Selasa dan Rabu (17-18/7), kerusakan paling parah terjadi di kawasan hutan Purwa dan Cangring. Di hutan Purwa kerusakan terjadi pada petak 39, 30, 29, dan 41 dengan luas total lebih dari 200 hektar. Sedangkan hutan Cangring, terjadi pada petak 26, 37, 38 dan 25 dengan kerusakan mencapai 80 ha. (Republika, 2001-07-19) --------------------------------------------------------------------- Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED] Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED] Archive ada di http://www.mail-archive.com/envorum@ypb.or.id
