Daftar berita terlampir: * Otonomi Daerah Perlu Institusi KSDA Andal * Konsumen PDAM, Diam atau Menggugat? * Penyelamatan Hutan Tergantung IMF Kliping tematik lainnya dapat diperoleh di http://www.terranet.or.id/terramilis.php http://www.terranet.or.id/berita.php TerraNet: Portal Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan http://www.terranet.or.id ================================================================ Otonomi Daerah Perlu Institusi KSDA Andal http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1703 Menyikapi otonomi daerah, sudah saatnya institusi Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) di Sumatera Barat dikembangkan menjadi institusi yang lebih andal. Sebab, pembangunan bidang perlindungan dan konservasi alam, di samping kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, pengawetan keragaman jenis, dan pemanfaatan potensi fisik dan hayati kawasan konservasi, juga diarahkan untuk dapat menciptakan kesempatan kerja dan peluang berusaha. Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat Ir Jhony Azwar mengemukakan hal itu, Selasa (21/8) di Padang. "Kita sekarang membutuhkan institusi KSDA yang lebih andal, yang mampu melaksanakan tugas perlindungan dan pengamanan, pengawetan dan pemanfaatan serta pembinaan nonkawasan konservasi atau daerah penyangga, yang disesuaikan dengan konsepsi pemberdayaan partisipasi masyarakat," katanya. (Kompas, 2001-08-22) Konsumen PDAM, Diam atau Menggugat? http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1707 TERCEMARNYA air Sungai Brantas-sebagai bahan baku PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)-akibat limbah tetes tebu Pabrik Gula (PG) Ngadirejo Kediri, terbukti membawa kerugian bagi konsumen PDAM, di samping berdampak kerusakan salah satu sumber daya alam hayati dan terganggunya ekosistem. Kerugian konsumen PDAM jelas pula dapat dibuktikan dengan tidak layak minumnya air PDAM. Terlepas dari tinjauan hukum lingkungan yang tentu saja menegaskan konsekuensi tertentu atas terjadinya perusakan lingkungan, dalam konteks hukum perlindungan konsumen, kerugian-kerugian konsumen sebenarnya juga memiliki konsekuensi hukum tersendiri yang terbuka untuk dimintakan pertanggungjawaban dari subyek hukum yang mengakibatkan kerugian, bahkan penderitaan itu. (Kompas, 2001-08-22) Penyelamatan Hutan Tergantung IMF http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1718 IMF Sengaja Membuka Ekspor ’’Log’’ untuk Menyelamatkan ’’Softwood’’ AS Pemerintahan dibawah duet Megawati Sukarnoputri dan Hamzah Haz diharapkan dapat melobi Dana Menteri Indonasional (IMF) agar ekspor log (kayu bulat) ditekan. Sebab, illegal logging dan penyelundupan log keluar negeri makin marak sejak dibukanya kran ekspor log. Hal itu dikatakan Ketua Umum Masyarakat Perhutanan Indonesia (MPI) Sudradjat DP, kepada wartawan di Jakarta, akhir pekan lalu. Dia mengatakan, jika hal itu terus dibiarkan, jutaan log Indonesia akan mengalir bebas ke luar negeri, akibatnya selain hutan Indonesia rusak, pasokan bahan baku tidak ada, dan industri kayu akan mati. (Suara Pembaruan, 2001-08-20) --------------------------------------------------------------------- Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED] Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED] Archive ada di http://www.mail-archive.com/envorum@ypb.or.id
