Daftar berita terlampir: * Program Penghijauan Kota Diprotes Dewan dan Walhi * Cabut Izin Penebangan Hutan Skala Kecil * Wali Kota Janji Tidak Akan Jual KBS * Konservasi Masih Dianggap Beban * Konsumen Negara Maju Ingin Produk Ramah Lingkungan Kliping tematik lainnya dapat diperoleh di http://www.terranet.or.id/terramilis.php http://www.terranet.or.id/berita.php TerraNet: Portal Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan http://www.terranet.or.id ================================================================ Program Penghijauan Kota Diprotes Dewan dan Walhi http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1936 Program penghijauan kota yang dicanangkan Pemkot Surabaya mendapat protes dari kalangan DPRD dan para aktivis wahana lingkungan hidup (Walhi) Jatim. Aksi reboisasi kota ini dinilai para anggota dewan hanya sekadar janji-janji belaka. "Saya kira pemkot tidak bakal serius melaksanakan program penghijauan kota itu. Sejak dulu pemkot hanya janji dan tidak pernah direalisasikan," ujar anggota komisi D DPRD Surabaya, Ir Sudirjo kepada Republika di ruang kerjanya, kemarin (4/9). Pendapat sama juga dilontarkan Direktur Walhi Jatim, Susianto SH. Menurut dia, program penghijauan kota justru tak tetap sasaran. "Semestinya yang digarap pemkot adalah kawasan pusat kota, bukan daerah pinggiran," kata Susianto. (Republika, 2001-09-05) Cabut Izin Penebangan Hutan Skala Kecil http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1923 Izin penebangan hutan yang dikeluarkan pemerintah daerah (pemda) dalam skala kecil kepada perorangan harus dicabut karena tidak sesuai dengan asas pelestarian hutan. Penebangan hutan secara liar dengan memanipulasi izin itu makin meluas di Irian Jaya (Irja), terutama di lokasi yang dikuasai masyarakat adat dan sekitar unit pemukiman transmigrasi (UPT) .Demikian dikatakan Sekretaris Koperasi Masyarakat Adat (Kopermas) Irian Jaya (Irja) Drs John Kabey di Jayapura, Senin (3/9). Seluruh hutan di Irja dikuasai masyarakat adat, pemilik hak ulayat. Mereka secara bebas melakukan penebangan atau memberikan kepada orang lain untuk menebang setelah ada kesepakatan bersama. Padahal, aksi itu tidak sesuai dengan asas pelestarian hutan karena lebih memfokuskan pada penebangan kayu tanpa diimbangi dengan kegiatan reboisasi. (Kompas, 2001-09-04) Wali Kota Janji Tidak Akan Jual KBS http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1929 Wali Kota Sunarto Sumoprawiro berjanji tidak akan pernah menjual Kebun Binatang Surabaya (KBS), meskipun nantinya pengelolaan sepenuhnya di tangan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Sunarto juga menegaskan, walaupun mengutus ahli hewan untuk mengurus KBS, orang-orang lama tidak akan digusur, tetapi justru dipertahankan. "KBS itu paru-paru kota sehingga perlu dipertahankan, dan supaya binatang bisa berkembang biak dengan baik, Pemkot akan menjalin kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga (Unair). Alasannya, KBS itu tidak sekadar tempat rekreasi, tetapi juga tempat penangkaran binatang jenis tertentu," kata Sunarto Sumoprawiro di Surabaya, Senin (3/9). (Kompas, 2001-09-04) Konservasi Masih Dianggap Beban http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1944 Peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR) Daju Pradnja Resosudarmo mengatakan, Indonesia harus mencari alternatif baru sistem pengelolaan hutan yang berwawasan lingkungan, dan perlu belajar dari negara lain untuk menyelamatkan hutan. "Di Indonesia, kawasan konservasi masih dianggap sebagai beban karena menghilangkan kesempatan memperoleh penerimaan daerah dan pendapatan masyarakat. Akibatnya, kerusakan lingkungan makin meluas," ujar Daju Pradnja Resosudarmo, di Jakarta, Senin (3/9). Daju menyarankan, untuk sistem pengelolaan hutan di Indonesia, pemerintah pusat harus mempererat kerja sama dengan pemerintah daerah. Sehingga pemerintah pusat dapat lebih memusatkan perhatian pada kebijakan umum, hubungan internasional, perdagangan, dan penelitian, tidak lagi terlibat jauh dengan kebiasaan menggerogoti hutan. (Suara Pembaruan, 2001-09-04) Konsumen Negara Maju Ingin Produk Ramah Lingkungan http://www.terranet.or.id/goto_berita.php?id=1945 Konsumen di negara-negara maju saat ini menghendaki barang-barang yang dibeli tidak merusak lingkungan. Permintaan konsumen tersebut harus diperhatikan kalangan pebisnis Indonesia jika produknya diserap pasar internasional. Demikian dikatakan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH), Nabiel Makarim, di Jakarta, Senin (03/9). Pernyataan Nabiel Makarim tersebut dikaitkan dengan persiapan Indonesia menjelang konferensi dunia atas pembangunan berkelanjutan (WSSD – Worlds Summit on Suistanable Development) yang akan berlangsung di Johanesburg, Afrika Selatan, Maret tahun depan. Ia juga menyayangkan anggapan yang salah bahwa masih ada dikotomi antara ekonomi dengan lingkungan hidup. (Sinar Harapan, 2001-09-04) --------------------------------------------------------------------- Mulai langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED] Stop langganan: kirim e-mail ke [EMAIL PROTECTED] Archive ada di http://www.mail-archive.com/envorum@ypb.or.id
