Hallo ..cak andreas..piye kabare sampeyan...lagi dimana nih...banyak yang
cari lho..orang jorong ama trans 200 ...he..he...he..
Gimana kawan-kawan ada berita maruwaikah..? ...kalo ada tolong ...kita
dikabarin ya.....ditunggu...
Salam Sukses Cak,
Eko.w
Andreas
Harsosantosa To: [email protected]
<pesut_mahakam@ cc:
yahoo.com> Subject: [exbhp] Re: FW: (info)
Kilasan Berita Mineral Batubara: 6 Juli 2005
Sent by:
[EMAIL PROTECTED]
ups.com
07/28/2005
06:29 PM
Please respond
to exbhp
Setuju dengan pendapat Sdr.Agung yang lebih menarik untuk dibicarakan...
Yach ini juga sekedar usulannya Sdr.Agung Rusliyono, bagaimana dengan
pendapat Sdr.Indra Diananjaya yang kebetulan mungkin mempunyai info yang
akurat? hehehehe...
Wassalam,
Andre
agung rusliyono <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Pak Dayat,
Ada berita yang lebih spektakuler dari ini nggak, contohnya ya...seperti
"dibukanya kesempatan kerja di Maruwai Coal" ini hanya contoh saja...
Salam,
Agung
Akhmad Hidayat <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
Just FYI ?
Salam,
Hidayat
-----Original Message-----
From: Administrator
Sent: Thursday, July 07, 2005 11:13 PM
Subject: (info) Kilasan Berita Mineral Batubara: 6 Juli 2005
Sumber : [EMAIL PROTECTED]
Kilasan Berita Mineral Batubara : 6 Juli 2005
Arutmin Tunggak DHPB
Kompas, 30 Juni 2005.Jakarta, Kompas - PT Arutmin Indonesia belum
membayar dana hasil produksi batu bara (DHPB) sebesar 50 juta dollar
AS sejak tahun 2003. Alasan perusahaan menahan dana tersebut karena
kegiatan operasional mereka diganggu aktivitas penambangan tanpa izin
(PETI). Direktur Mineral dan Batu Bara Direktorat Jenderal Geologi
dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Mahyudin Lubis mengungkapkan hal itu di Jakarta, Rabu (29/6).
Pemerintah tolak bagi hasil cukai
Bisnis, 30 Juni 2005.JAKARTA (Bisnis): Pemerintah memastikan usulan
bagi hasil cukai yang diajukan beberapa daerah produsen rokok belum
akan diakomodasi dalam amendemen UU No. 11/1995 tentang Cukai. Eddy
Abdurrachman, Dirjen Bea dan Cukai Departemen Keuangan, mengatakan
cukai tidak termasuk dalam penerimaan negara yang dibagihasilkan
sesuai dengan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah.
Kita tunggu lahirnya UU bidang penanaman modal
Bisnis, 30 Juni 2005.Masalah privatisasi terhadap perusahaan BUMN
kini mulai dipersoalkan lagi. Terdapat perbedaan persepsi antara
pemerintah (kementerian BUMN) dengan DPR tentang pemenuhan target
privatisasi BUMN. Terlepas dari polemik privatisasi itu, apabila
pemerintah tak mampu menghindari defisit anggaran akibat pendapatan
negara lebih rendah dari belanja negara, konsekuensinya pemerintah
harus mendapatkan sumber dana lain di luar penerimaaan pajak dan
penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Cara lain untuk mendapatkan
sumber dana adalah melalui kebijakan mengundang masuknya investor,
khususnya investor asing.
Disiapkan Kebijakan Energi Nasional
Republika, 30 Juni 2005. JAKARTA - Yang utama melepas ketergantungan
pada bahan bakar minyak (BBM). Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral (DESDM) tengah menyiapkan dua rancangan kebijakan utama
terkait dengan pengelolaan energi nasional di masa mendatang. Dua
kebijakan ini tertera dalam Rencana Induk Konservasi Energi Nasional
(RIKEN) 2005-2025.
DPRD Tuding Tak Transparan, KPC Tantang Diaudit
Soal Kemana Larinya Dana Comdev KPC
Kaltimpost, 30 Juni 2005. SANGATTA- Harapan DPRD Kutai Timur (Kutim)
untuk mendapatkan rincian data penggunaan dana Community Development
(Comdev) 2004 lalu dari manajemen PT Kaltim Prima Coal (KPC), belum
juga tercapai. Dalam pertemuan lanjutan antara manajemen KPC dan
DPRD, KPC kembali lalai memberikan data terperinci mengenai
penggunaan dana yang menjadi kewajiban perusahaan tersebut.
GM External Affairs & Sustainable Development KPC Harry "Sony"
Miarsono hanya menyedorkan data secara global. Padahal pada pertemuan
pertama 17 Juni lalu sudah disepakati untuk membahas data secara
transparan.
Kutim Bakal Alami Kemunduran
Sudah Saatnya KPC Pikirkan Pasca Tambang Berakhir
Kaltimpost, 30 Juni 2005. SANGATTA- Ada kekhawatiran dari sebagian
masyarakat jika nanti paska tambang berakhir, daerah ini akan
mengalami kemunduran terutama setelah tambang PT Kaltim Prima Coal
(KPC) berakhir 2021. Keresahan ini diungkapkan Salehuddin yang
dibesarkan di Sangatta dan lama bekerja di PT KPC. Ia menilai
kekhawatiran itu beralasan karena adanya pengalaman di daerah lain
yang memiliki tambang yang sama seperti di Kutim ini. Salehuddin yang
kini menjadi anggota DPRD Kutai Kartenegara (Kukar) itu mengatakan,
untuk menjawab keraguan masyarakat tersebut, KPC sudah sejak sekarang
seharusnya secara jujur menjelaskan kepada publik apa saja program
yang akan dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kemunduran
perekonomian masyarakat Kutim pasca tambang KPC.
Kecaman Berindikasi Rebutan Proyek
Kompas, 1 Juli 2005. Manado, Kompas - Koordinator Komite Kemanusiaan
Teluk Buyat (KKTB) Abid Takalamingan mengatakan, kecaman yang
diterima pihaknya berkaitan relokasi 68 keluarga Buyat Pante di Desa
Duminanga, Molibagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, berindikasi rebutan
proyek. Menurut Takalamingan di Manado, Rabu (29/6), indikasi rebutan
proyek dapat dilihat dari sikap proaktif Pemerintah Kabupaten Bolaang
Mongondow dan Kabupaten Minahasa Selatan. Mereka berjuang secara
sepihak agar warga Buyat ditempatkan di wilayah yang ditentukan
pemerintah masing-masing kabupaten, katanya. Di samping indikasi itu,
konflik tapal batas antardua kabupaten juga belum tuntas.
PT Al Hasanie Ekspor Batu Bara ke Filipina
Pengapalan Perdana, Jumlahnya 7.500 Ton
Kaltimpost, 1 Juli 2005. SANGASANGA - Setelah bekerja keras selama
satu tahun, PT Al Hasanie secara resmi memulai ekspor perdana batu
bara yang mereka tambang di Kecamatan Sangasanga, Kutai Kartanegara
Rabu (29/6) lalu. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 7.500 ton batu bara
tersebut langsung diekspor ke Filipina, sebagai langkah awal sebelum
kembali melakukan hal yang sama ke negara lain. Selain ekspor
perdana, PT Al Hasanie juga melakukan pengapalan perdana pada waktu
yang bersamaan.
Energy ministry OKs KPC divestment
Jakartapost, 1 Juli 2005. The Ministry of Energy and Mineral
Resources has approved the plan of the country's largest coal
producer PT Bumi Resources to divest its stake in subsidiary PT
Kaltim Prima Coal (KPC), a government official says. The
recommendation letter was issued last Friday, Director General of
Geology and Mineral Resources Simon Sembiring said on Wednesday.
Tin Slag Dilarang Ekspor
Bangkapost, 1 Juli 2005 PANGKALPINANG?? Kepala Dinas Perindustrian
Perdagangan Dan Investasi Kota Pangkalpinang Drs A Ramlan Nuri MM
menegaskan tin slag merupakan hasil produksi turunan kedua atau
limbah leburan bijih timah termasuk dalam kategori barang yang
dilarang untuk diekspor. Hal ini diungkapkan Ramlan Nuri yang ditemui
Bangka Pos Group di ruang kerjanya, Kamis (30/6).
Kalsel, 'Pilot Project' Pemberantasan 'Peti'
Media Indonesia, 4 Juli 2005
BANJARMASIN (Media): Kalimantan Selatan kini menjadi pilot project
penanganan dan pemberantasan praktik pertambangan tanpa izin (peti).
Pilot project ini akan menjadi bahan referensi atau kajian dalam
penyusunan instruksi presiden (inpres) tentang peti (illegal mining)
yang akan terbit. Di Kalsel diperkirakan terdapat ratusan
pertambangan tanpa izin, tersebar di sejumlah kabupaten seperti Tanah
Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru, Tapin, dan Hulu Sungai Selatan. Kepala
Polda Kalsel, Brigjen Sudibyo, kemarin mengatakan hasil pembahasan
masalah illegal mining antara Pemprov, Muspida Kalsel bersama tim
pusat, yaitu dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM, akan
menjadi bahan kajian bagi penerbitan inpres tentang illegal mining.
"Kalsel menjadi! pilot project penanganan dan pemberantasan praktik
pertambangan tanpa izin di Tanah Air," katanya.
Panas Bumi Lampung Bisa Hasilkan 330 MW Listrik
Media Indonesia, 4 Juli 2005. BANDAR LAMPUNG (Media): Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat menyambut baik rencana pemerintah
pusat untuk menenderkan potensi panas bumi (geotermal) di Kecamatan
Suoh. Energi listrik yang bisa dihasilkan dari daerah itu mencapai
hingga 330 megawatt (mw). "Ini bisa menjadi salah satu alternatif
pemecahan krisis listrik di sana. Rencana pengoptimalan potensi panas
bumi tersebut sejalan dengan rencana pemkab untuk menarik para
investor," kata Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat Syaifullah di
Bandar Lampung kemarin.
Batu Bara, Belajar dari Krisis BBM
Kompas, 5 Juli 2005. Oleh Singgih Widagdo. Pelajaran dari krisis BBM,
jangan sampai terjadi di sektor energi lainnya, seperti energi batu
bara. Sejalan dengan tingkat kebutuhan batu bara di dalam negeri dan
rencana pemerintah untuk meningkatkan pemakaian batu bara, tanggung
jawab memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (domestic market
obligation/DMO) batu bara sebaiknya secepatnya diberlakukan.
Kebijakan DMO batu bara harus menjadi prioritas pemerintah saat ini,
khususnya melihat PLN sebagai pemakai batu bara terbesar.
Arutmin harus cicil tunggakan royalti US$25 juta bulan ini
Bisnis, 5 Juli 2005. JAKARTA (Bisnis): Pemerintah mendesak PT Arutmin
Indonesia untuk mencicil tunggakan royaltinya sebesar US$25 juta pada
bulan ini, sementara sisanya diminta segera dilunasi pada 2005.
Simon Felix Sembiring, Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral (GSDM)
pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan anak
perusahaan tambang nasional, PT Bumi Resources Tbk, itu telah
menyampaikan niatnya untuk melunasi tunggakan tersebut.
Lanna investasi 800 juta baht
Bisnis, 5 Juli 2005. JAKARTA (Bisnis): Lanna Resources Plc,
perusahaan tambang asal Thailand berencana membuka tambang batu bara
ketiga di Indonesia dengan investasi 400 juta hingga 800 juta baht.
Srihasak Arirachakaran, Direktur Pengembangan Bisnis Lanna,
mengatakan proyek yang ditujukan untuk menambah kapasitas produksi
batu bara perusahaan itu akan rampung pada tahun depan. Saat ini
Lanna memiliki dua anak perusahaannya dalam menggarap tambang batu
bara di Indonesia yakni PT Lanna Harita Indonesia dan PT Citra Harita
Mineral.
Tembaga di London naik US$29
Bisnis, 5 Juli 2005. LONDON(Bloomberg): Tembaga berjangka bangkit
dari keterpurukannya selama sebulan setelah penurunan sebesar 4,8%
minggu lalu dinilai terlalu ekstrim mengingat terjadinya kekurangan
logam pada pasar internasional. Harga tembaga untuk pengiriman tiga
bulan di London Metal Exchange (LME), turun menjadi US$3.206 per
metrik ton pada akhir minggu lalu. Ini dianggap harga penutupan
tembaga yang terendah sejak 2 Juni.
Sumsel Lumbung Energi Dilanda Kelangkaan BBM
Republika, 5 Juli 2005. Palembang-RoL -- Ironis. Provinsi Sumatera
Selatan (Sumsel) yang mencanangkan sebagai daerah lumbung energi
sejak November 2004 lalu, kini mulai dilanda krisis energi khususnya
bahan bakar minyak (BBM) jenis premium (bensin). Senin (4/7), antrian
panjang kendaraan roda empat di beberapa SPBU (stasiun pengisian
bahan bakar umum) dalam kota Palembang mencapai puncaknya. Bahkan
beberapa SPBU sejak pukul 10.00 WIB mulai memasang tulisan di depan
depot SPBU, "Bensin Habis.'' Seperti SPBU milik Pemerintah Provinsi
Sumsel di Jl. Demang Lebardaun, di depan jalan masuknya memasang
pengumuman di atas kertas karton putih, `'Bensin Habis.''
Kadistamben Didesak Mundur
Kaltimpost, 5 Juli 2005.TENGGARONG - DPRD Kukar melalui Komisi II
yang membidangi pembangunan dan perekonomian, mulai "gerah" terhadap
sikap dan kinerja Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) setempat.
Sebagai mitra kerja legislatif, penilaian kurang kooperatif dan tak
bisa menertiban aktivitas tambang batu bara liar yang masih
beroperasi seperti di Sangasanga, makin mendapat perhatian serius.
Warga Ancam Tutup Tambang Bijih Besi
Banjarmasinpost Indonesia, 6 Juli 2005. Pelaihari, BPost
Semakin parahnya kerusakan badan jalan menuju perladangan di Desa
Sumber Mulya Kecamatan Pelaihari akibat aktivitas penambangan bijih
besi PT Kuang Ye International Mining Development mulai memicu amarah
warga setempat. Mereka mengancam akan menutup aktivitas pertambangan
tersebut. "Jika PT KY tidak segera memperbaiki badan jalan itu,
termasuk memperbaiki saluran limbah bijih besi, maka kami terpaksa
akan menutup tambang itu karena nyata-nyata telah merugikan para
petani di sini," tukas Kepala Dusun 1 Desa Sumber Mulya Sukari,
kemarin.
Pemerintah Bentuk Badan Geologi Nasional
Kompas, 6 Juli 2005. Bandar Lampung, Kompas - Untuk meningkatkan
koordinasi di bidang penanganan bencana geologi, pemerintah segera
membentuk Badan Geologi Nasional. Kewenangan badan ini nantinya bukan
hanya menyangkut kebencanaan, melainkan juga tata ruang, perencanaan,
dan pengembangan suatu wilayah. "Embrio badan ini ada di Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral sejak sepuluh tahun lalu. Kami harap,
di tingkat nasional tahun ini sudah terbentuk," kata Direktur
Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber
Daya Mineral Simon F Sembiring, Selasa (5/7) di Bandar Lampung.
Start your day with Yahoo! - make it your home page
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail - You care about security. So do we.
