Pers, Demokrasi dan Perubahan China Oleh: Fadjar Pratikto* China merupakan negara yang paling garang menghadapi penulis internet. Saat ini, 50 orang blogger mendekam di penjara Cina. Demikian tercatat dalam laporan akhir tahun organisasi "Wartawan Lintas Batas" yang dipublikasi awal tahun 2007 ini. Laporan ini memperkuat kenyataan adanya pembungkaman pers di negara komunis yang sistem ekonominya kapitalistik. (lihat http://www2.dw-world.de/indonesia/Politik_Wirtschaft/1.212435.1.html)
Sebelumnya Organisasi Reporters Sans Frontieres (RSF) yang berkedudukan di Paris pada 4 Januari 2006 silam juga melaporkan bahwa kasus penahanan terhadap wartawan sepanjang tahun 2005 paling banyak terjadi di China. (Kompas, 5 Januari 2006). Data yang dikumpulkan organisasi reporter lintas negara itu menunjukan sampai 1 Januari 2006 lalu, jumlah wartawan yang ditahan di negara komunis itu sebanyak 32 orang. Jumlah itu bisa lebih besar mengingat rejim komunis China sangat pandai dalam menutupi kasus. Laporan RSF tersebut sebenarnya bukan hal baru. Selama rejim komunis China berkuasa, media dikendalikan secara ketat sesuai kepentingan partai. Berbagai kasus dengan korban wartawan seringkali terjadi, tidak hanya penahanan, namun juga teror terhadap pimpinan media yang mengkritik kebijakan Partai Komunis China (PKC). Pembredelan dan penyitaan terhadap media juga biasa dilakukan. Tahun lalu bahkan menurut laporan kantor berita Xinhua, sebanyak 79 surat kabar telah dibrangus, dan 169 juta penerbitan disita, (Kompas, 19 Januari 2006). Perlakuan yang dialami wartawan di China, bagaimanapun menggambarkan masih terkekangnya kebebasan pers. Padahal kebebasan pers adalah salah satu tolak ukur perkembangan demokrasi di suatu negara. Biasanya semakin bebas pers, semakin demokratis negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin pers dikekang, negara itu semakin jauh dari demokrasi. Sudah bisa dipastikan sistem politiknya otoriterian, atau totaliter. Sebab tidak memberi kesempatan pada pers untuk menjalankan misi sejarahnya sebagai alat kontrol sosial. Tulisan ini mencoba mengupas kondisi pers di negara komunis China yang terbelenggu, serta bagaimana rejim komunis menghadapi pers alternatif yang beredar di luar Daratan. Sebuah ironisme sejarah di tengah kejayaan pertumbuhan ekonomi negara itu yang maju pesat. Corong Partai Seperti umumnya di negara yang menganut ideologi komunis, kebebasan pers menjadi barang yang langka di negeri China. Sistem totaliter yang sangat represif membuat semua media harus tunduk di bawah kendali partai. Semua pemberitaan harus sejalan dengan garis politik PKC, yang disensor oleh Departemen Propaganda. Selain sejumlah media baik cetak maupun elektronik yang sengaja didirikan partai untuk menyokong agitasi propaganda mereka, pengendalian secara ketat pun dilakukan terhadap media swasta. Seiring dengan reformasi ekonomi yang digulirkan oleh Deng Xioping, celah demokrasi sempat terbuka sedikit. Hal itu ditandai dengan munculnya kelas menengah yang independen, dan semakin kritisnya mahasiswa, serta keberanian pers untuk mengungkap fakta. Realitasnya setelah peristiwa pembantaian mahasiswa di lapangan Tianamen pada 4 Juni 1989, celah demokrasi ditutup rapat kembali. PKC pun kembali menunjukan watak hakikinya. Sejak itu, pers bak macan ompong yang tidak memiliki gairah lagi untuk menyuarakan kebenaran. Sebagai contoh dalam kasus Falun Gong. Media massa baik elektronik maupun cetak di China sangat berperan besar dalam mengelabui masyarakat berkaitan dengan berita-beritanya yang menyesatkan tentang pelarangan Falun Gong. Mereka tidak menempatkan diri sebagai suatu media yang independen, yang betul-betul obyektif dalam mengungkap masalah ini. Lebih tepatnya mereka hanyalah corong dari penguasa komunis di bawah kendali Jiang Zemin. Paling menyolok peran mereka dalam kasus bakar diri di lapangan Tiananmen, Beijing pada 23 Januari 2001 lalu yang menggemparkan dunia. Kasus yang secara nyata merupakan rekayasa ini, diberitakan oleh Xinhua dan stasiun TV resmi pemerintah pusat CCTV, sebagai kebenarantanpa suatu penyelidikan. Dan, justru dari tayangan CCTV yang janggal itulah terbongkar kedok mereka. Pada 2 Pebruari 2001, Washington Post Philip P. Pan menurunkan hasil investigasinya yang bertentangan dengan laporan kedua media komunis itu. Belakangan organisasi pengembangan pendidikan internasional PBB (IED) pada 2001 mengeluarkan pernyataan bahwa, Pihak penguasa Tiongkok mencoba mempergunakan peristiwa bakar diri di lapangan Tiananmen untuk memfitnah Falun Gong. Di tengah padang tandus itu, ada segelintir penerbitan yang berani membela kebenaran. Belum lama ini, BBC melaporkan kasus pemecatan Yang Bin, pemimpin redaksi The Beizing News, bersama dua editor seniornya. (Laporan radio BBC, 3 Januari 2006). Selama ini, koran ini telah menerbitkan berita yang cukup kritis terhadap pemerintah setempat. Bulan Juni 2005 lalu, koran ini membeberkan penindasan berdarah yang dialami petani di Dingzhou, Propinsi Hebei, China utara. Enam petani terbunuh dalam insiden ini. Keberanian The Beizing News tersebut telah merisaukan pejabat sensor di Partai Komunis, yang secara tradisional memegang kendali yang ketat atas semua media. PKC akhirnya mengambil tindakan untuk mengendalikan koran tersebut. Koran itu tetap terbit, namun banyak berita diambil dari laporan kantor berita Xinhua milik partai, bukan hasil liputan sendiri. Masalah ini menunjukan pergulatan yang semakin seru dalam mengendalikan pemberitaan. Buntutnya, sekitar 100 staff koran itu mogok kerja memprotes kebijakan itu pada 3 Januari 2006 lalu. Pers Alternatif Di bawah sistem totalitarian yang secara ketat mengendalikan media, muncul pers alternatif yang secara berani mengungkapkan kebenaran dan keadilan, serta mendorong demokratisasi. Salah satu media cetak yang memiliki sikap kritis itu adalah Dajiyuan. Sejak Juli 2000, Dajiyuan mulai beroperasi di Beijing atas usaha sekelompok orang yang mendedikasikan dirinya sebagai jurnalis independen. Tanpa rasa takut, koran ini membongkar berbagai kasus pelanggaran HAM termasuk penganiayaan yang dialami praktisi Falun Gong. Dalam jangka waktu 34 tahun, koran di bawah jaringan Dajiyuan telah menjadi media Mandarin yang sangat berpengaruh. Pada 2001 dengan keluarnya versi bahasa Korea, koran ini berkembang pesat, dan mulai diterbitkan dalam beberapa bahasa. Koran Dajiyuan dalam bahasa inggrisThe Epoch Times diterbitkan pada 2004, yang disebarkan di wilayah Amerika, Kanada, Australia, Inggris dan Singapore. Sampai 2005, Dajiyuan telah menjadi media multi bahasa yang penyebarannya paling luas di dunia yang mencakup 28 negara. Perkembangan koran ini yang begitu pesat membuat penguasa komunis China kebakaran jenggot. Karena itu, dengan berbagai upaya,berusaha mengganggu penerbitan ini. Bentuk gangguan itu tidak hanya teror terhadap wartawannya khususnya yang di Daratan China, namun juga termasuk pencurian koran, intimidasi dan tekanan terhadap pemasang iklan, serta keluarga wartawan. Sejak 16 Desember 2000, lebih dari 90 staff Dajiyuan telah menjadi sasaran penyelidikan Kementrian Keamanan Nasional, dan lebih dari 30 orang telah ditangkap. Sedikitnya puluhan wartawan Dajiyuan telah dijatuhi hukuman penjara selama 3-10 tahun. Mereka antara lain: Zhang Yuhui, Meng Jun dan Shi Shaoping yang dituntut hukuman penjara 10 tahun, serta Huang Kui yang dituntut hukuman 5 tahun. Beberapa diantaranya dikirim ke kamp kerja paksa. Kebanyakan dari mereka adalah para intelektual lulusan universitas ternama. Wartawan asing tak luput dari pengendalian. Pada April 2004 lalu, penguasa komunis menangkap Ching Cheong, koresponden The Straits Times Singapura yang bertugas di Hongkong. Ia dituduh sebagai mata-mata. Kenyataanya, penangkapan itu berhubungan dengan upayanya memperoleh dokumen pembicaraan almarhum Zhao Zhiyang, bekas Perdana Menteri China yang menjalani tahanan rumah setelah tragedi di lapangan Tiananmen 1989. Tidak hanya media cetak, media elektronik juga mengalami hal yang sama.Dunia cyber pun tak lepas dari kontrol. Penggunaan internet di China dipantau secara ketat oleh polisi cyber yang populer dengan sebutan The Great Firewall of China". Satuan polisi ini bertugas memantau dan mensensor kegiatan akses internet selama 24 jam sehari. Untuk kepentingan itu, bahkan mereka membeli saham Yahoo dan Google, perusahaan provider internet terbesar di dunia. Dalam versi Mandarin-nya, perusahaan search engine tersebut menyensor kata-kata serta topik yang dianggap subversif di China seperti demokrasi, kebebasan, Hak Azasi Manusia, Dalai Lama, Falun Gong dll. Bahkan Microsoft, perusahaan perangkat lunak terbesar dengan portal internetnya MSN Spaces demi kepentingan ekonomi sesaat mematuhi sensor yang diterapkan PKC. (Loren Baker di www.searchenginejournal.com, 14 Januari 2006) Bukan hanya itu. Siaran stasiun televisi satelit berbahasa Mandarin, New Tang Dinasty Television (NTDTV) yang menjangkau seluruh dunia termasuk Asia juga sempat diganggu. Dalam sejarah China, stasin TV yang berpusat di New York ini adalah media elektronik pertama yang memberikan informasi secara bebas dan obyektif. Menurut data statistik 3 tahun yang lalu di Daratan China ada sekitar 30-40 juta satellite receiver, sekarang tentu lebih banyak lagi, di beberapa tempat bahkan setiap rumah ada satellite receiver. Dengan demikian, NTD dapat mengcover mayoritas daerah di China, jika rata-rata setiap receiver mempunyai 5 penonton, maka ada sekitar 300 juta penonton yang potensial. Siaran NTD adalah satu-satunya stasiun televisi yang tidak dapat diblokir oleh pemerintah China, sepanjang W5 menyiarkan program NTD, maka pemerintah China tidak bisa membendung. Pada saat tokoh politik Zhao Ziyang meninggal, beberapa channel TV HK yang bisa diterima oleh pejabat tingkat tinggi di Guangdong bahkan diblock. Sebaliknya mereka menerima siaran NTD yang memberitakan meninggalnya Zhao disertai analisa kritisnya. Kenyataan itulah yang membuat rejim komunis China berusaha dengan segala cara seperti ekonomi, diplomatic dan politik untuk menghentikan Eutelsat yang menyiarkan program NTD. (Lihat www.boxun.com, 15 Maret 2005). Selama ini TV satelit ini menggunakan jasa Eutelsat. Atas tekanan penguasa China, perusahaan penyedia pemancar satelit milik Eropa ini, sempat berencana mengakhiri kontrak kerjasama pada 15 April 2004 tanpa alasan yang jelas. Belakangan karena banyaknya petisi dan dukungan dari seluruh dunia, kontrak tersebut akhirnya diperpanjang. Kini, stasiun televisi ini terus berkembang dengan berita-berita dan analisanya yang tajam mengenai situasi China. Tiongkok Baru Berbagai kasus pengekangan dan pembrangusan terhadap media massa di China, sudah lama menjadi perhatian organisasi asosiasi jurnalis internasional, seperti RSF. Kelompok-kelompok HAM juga terus mengecam perlakuan buruk terhadap jurnalis di negeri itu. Selain kasus penahanan terhadap sejumlah wartawan, penguasa komunis juga dikritik atas tindakannya yang mengendalikan sumber-sumber informasi dengan ketat, seperti buku dan internet. Kecaman dunia internasional terhadap masalah kebebasan pers di China, bagaimanapun telah memberikan semangat juang bagi pers alternatif untuk memerankan misi sejarahnya. Selama dekade terakhir ini, peran mereka dalam mendorong proses demokratisasi dan perubahan di negeri berpenduduk terpadat di dunia itu sangat besar. Bahkan ada orang yang dengan gagah berani, berhasil menyiarkan tayangan sela di stasiun TV resmi milik penguasa komunis, mengenai situasi penindasan yang terjadi di negeri itu selama beberapa menit. Sejumlah media alternatif secara aktif juga memberitakan gerakan rakyat yang menuntut keadilan dan demokrasi, penindasan terhadap kaum agamawan dan pengikut Falun Gong, serta memuat statmen para tokoh pembela HAM yang mulai bermunculan belakangan ini seperti Gao Zisheng, Guo Guoting, Zhu Jiuhu, Li Jianqiang, Guo Feixiong, dan Chen Guangcheng. Koran Dajiyuan dengan jaringan internasionalnya bahkan telah mengkampanyekan pengunduran diri dari keanggotaan PKC melalui laporan sisipannya yang telah dibukukan dengan judul Jiuping, atau Sembilan Komentar Mengenai Partai Komunis. Saat ini bahkan sudah hampir 20 juta anggota partai yang mengundurkan diri, dan mereka yakin tak lama lagi PKC akan runtuh. Dengan teknologi sederhana, tayangan sela tentang film dokumentasi Jiuping bahkan pernah disiarkan di sejumlah stasiun TV lokal di negeri Tirai Bambu itu. Pengekangan terhadap kebebasan pers yang dilakukan penguasa komunis China ternyata hanya efektif untuk media setempat yang dikontrol secara langsung oleh partai. Di luar itu, pers alternatif baik cetak maupun elektronik dalam batasan tertentu masih bisa menembus blokade media. Dengan demikian, peran pers alternatif disini menjadi faktor yang sangat signifikan dalam proses menuju demokratisasi dan perubahan politik di Daratan China. Bagaimanapun laju pertumbuhan ekonomi China yang pesat telah menciptakan kelas menengah yang relatif independen. Kaum terpelajar ini sudah biasa mengakses segala informasi dari luar, sehingga relatif bisa melihat kondisi yang terjadi di dalam negeri secara obyektif. Tampilnya sejumlah kaum intelektual seperti Professor Jiao Guobiao yang berani mengkritisi kebijakan penguasa komunis China, adalah salah satu bukti adanya kesadaran sosial. Bersamaan itu, warga di pedesaan yang mencakup hampir 800 juta orang yang tidak diuntungkan dalam pembangunan ekonomi, yang dilanggar haknya, semakin berani menyuarakan aspirasinya melakukan gerakan protes sosial. Kasus reaksi perlawanan warga atas penggusuran tanah secara paksa di Shanwei, dan intervensi pemilihan kepala desa yang demokratis di Taishi, Guandong beberapa bulan lalu adalah bukti keberanian mereka. Semangat demokratisasi dan perubahan nampaknya sudah tak terbendung.. Seruan Dajiyuan atau The Epoch Times agar rakyat melepaskan diri dari ikatan partai itu, terus membahana. Di tempat-tempat keramaian, jalan-jalan raya, bahkan di mata uang kertas muncul banyak pernyataan pengunduran diri dari PKC. Tiongkok baru tanpa partai komunis, kini menjadi harapan sebagian besar rakyat di negeri berpenduduk terbesar di dunia ini.*** Penulis adalah journalis senior dari Jakarta, kini bekerja disebuah NGO di Aceh Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com
