Oleh EEP SAEFULLOH FATAH Pengajar Ilmu Politik di Universitas Indonesia http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/06/utama/3362973.htm ============================
Dalam silaturahmi nasional anggota legislatif Partai Demokrat se- Indonesia di Jakarta, Jusuf Kalla membuat catatan tak biasa. Ia mengingatkan Presiden Yudhoyono mewujudkan janjinya jika ingin kembali dipilih dalam Pemilu 2009. Sebagai pejabat yang sedang memerintah, menurut Kalla, tak ada pilihan lain bagi Yudhoyono selain membuktikan bahwa ia "telah melakukan" berbagai hal, bukan lagi sekadar membeberkan "apa yang akan dilakukan". Bahkan Kalla menegaskan, jika tidak, "Habislah SBY. Setelah itu, habis juga Partai Demokrat. Jadi akan sama-sama habis. Supaya sama-sama tidak habis, harus diwujudkan semua janji agar ada kata 'telah'." (Kompas, 4/3/2007). Kalla menegaskan kebersamaan Golkar dan Yudhoyono (serta Partai Demokrat) dalam pemerintahan tidak mesti menutup kemungkinan bagi dirinya dan Golkar untuk mengkritik. Bagaimanakah selayaknya kita memahami peringatan Kalla itu? Meminjam Tajuk Rencana Kompas, "sinyal politik" apa yang terkirim melalui pernyataan itu? Persoalan Pelik Kohabitasi Peringatan Kalla tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari satu rangkaian adegan yang tergelar sejak Yudhoyono-Kalla memenangkan pemilu Presiden langsung. Keseluruhan adegan ini bisa kita beri nama "kohabitasi ala Indonesia." Kohabitasi biasanya ditemukan dalam praktik semi-presidensialisme semacam di Perancis atau Finlandia. Kohabitasi terjadi manakala Presiden (yang memiliki legitimasi kuat karena dipilih langsung melalui pemilu) dan Perdana Menteri (yang mengelola pemerintahan sehari-hari berdasarkan mandat yang diterima via pemilu legislatif) berasal dari dua partai berbeda. Kedua pemimpin harus saling menyesuaikan diri dan orientasi mereka untuk membuat sistem politik bekerja secara layak. Kohabitasi mesti dijalani sekaligus disiasati. Di Indonesia, kohabitasi tak terjadi dalam hubungan kepala negara vis a vis kepala pemerintahan semacam itu. Kohabitasi Indonesia terjadi dalam konteks perbedaan asal dan postur partai Presiden dan Wapres, sebagaimana terjadi dalam kasus Yudhoyono dan Kalla. Dalam keadaan ini, terbangun hubungan segiempat: Yudhoyono-Partai Demokrat- Kalla-Partai Golkar. Dalam satu termin pemerintahan, kohabitasi ala Indonesia akan menjalani setidaknya tiga fase hubungan: konsolidasi di awal pemerintahan, pemantapan selepas konsolidasi, dan dinamikasi dan kenaikan ketegangan di akhir masa pemerintahan ketika pemilu berikut mesti dijelang. Sudah lebih dari dua tahun waktu dihabiskan Yudhoyono-Kalla mengkonsolidasikan diri. Semestinya, di tahun ini, hubungan keduanya beranjak ke fase pemantapan yang diisi kerja lebih produktif dan efektif. Dalam kaitan ini, sudah sewajarnya jika kedua pemimpin saling mengingatkan, masa pelipatgandaan kerja sudah selayaknya dimulai. Kalla menyadari soal itu. Sebetulnya, di akhir tahun lalu, Yudhoyono sudah membuat pernyataan dengan bobot serupa. Tetapi, waktu sesungguhnya tak terlalu berpihak pada mereka. Sebab, waktu yang tersedia untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pemerintahan itu tak lagi panjang dan lapang. Dua tahun yang terbentang di depan (2008-2009), bukanlah masa yang bersahabat bagi Yudhoyono-Kalla. Di masa ini, politik kita sudah diharu biru oleh arus mudik politisi ke haribaan partai masing- masing. Tanpa kecuali, semua partai (termasuk Partai Demokrat dan Partai Golkar) akan memusatkan energi dan kerja pada pemilu 2009. Itulah masa di mana kohabitasi Yudhoyono-Kalla akan menghadapi tantangan dan ancaman terberat. Keduanya akan bekerja dan berkeliling Indonesia bukan lagi sekadar dalam jabatan formal mereka sebagai presiden dan wapres tetapi juga sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan Ketua Umum Partai Golkar. Pada titik inilah kita bertemu dengan persoalan krusial kohabitasi ala Indonesia. Kohabitasi justru akan dirundung masalah pelik pada saat dituntut untuk bisa bekerja paling efektif. Ini ujian terbesar bagi kelayakan Yudhoyono-Kalla. Menyiasati "Formula 2-1-2" Paparan di atas menggarisbawahi betapa pemerintahan Yudhoyono-Kalla akhirnya mesti bekerja dalam "formula 2-1-2" yang berbahaya. Masa dua tahun pertama dihabiskan untuk mengkonsolidasikan pemerintahan. Lalu, dua tahun di akhir pemerintahan harus direlakan sebagai ajang dinamisasi politik menjelang pemilu. Dalam dua tahun ini, konsentrasi pejabat publik akan terpecah pada urusan pemerintahan dan pemenangan kembali partai dan atau dirinya. Praktis hanya ada satu tahun, yang terjepit di antara dua tahun di awal dan di akhir, yang bisa digunakan pemerintah untuk bekerja. Dalam konteks itu, salah satu tantangan terbesar pemerintahan Yudhoyono-Kalla saat ini, adalah menyiasati "formula 2-1-2" itu dan keluar dari jebakannya. Setelah melakukan konsolidasi yang berlarut- larut, semestinya pemerintah melipatgandakan upaya dan memobilisasikan semua sumber daya untuk membuktikan bahwa mereka tak hanya pandai memberi janji. Tak ada pilihan lain selain memanfaatkan sebaik mungkin tahun 2007 yang penuh keleluasaan untuk menambah panjang daftar kata "telah" untuk menggantikan kata "akan" yang sudah banyak bertebaran. Di dua tahun depan, Yudhoyono-Kalla dituntut mampu keluar dari dilema: mengelola pemerintahan secara efektif dan membesarkan postur diri dan partai masing-masing. Maka, peringatan Kalla Sabtu lalu adalah khotbah yang tepat waktu dan tepat sasaran. Tetapi, "khotbah Sabtu" ini sesungguhnya bukan hanya tertuju ke Yudhoyono, melainkan juga terarah ke alamat sang pengkhotbah.
