Thanks Tia. Pertanyaan Anda sangat menantang, tapi memang mendesak untuk
diangkat, karena masih ada banyak kebingungan di seputar motto 'the personal is
the political' ini. sebetulnya, di milis ini jagoannya soal ini banyak: ada
Rini, Gadis, Marianna, dll.
Dari saya, pandangannya begini: saat ini apa ada sih yang tersisa dari
perempuan yang belum diobok-obok publik akibat (de)politisasi yang masif oleh
patriarki? Sampai sistem reproduksinya pun diurusin abis: ya rahimnya, ya
keperawanannya, ya menstruasinya. Semuanya sudah dijadikan public scrutiny.
Politisasi besar-besaran menyebabkan ranah personal perempuan 'diambil alih'
secara total oleh laki-laki, sampai-sampai ada perasaan bahwa tubuh perempuan
pun tak lagi jadi milik sendiri tapi sudah berubah jadi milik publik.
Di lain pihak, sekaligus terjadi pula depolitisasi luar biasa terhadap ranah
tersebut: perempuan dikungkung habis dalam domestisitasnya: cuma boleh dandan,
ngurus penampilan diri, menjahit, cuci piring, masak, bikin anak. Dunia di luar
itu diharamkan buat mereka.
Menjawab pertanyaan nomor 1 dari Anda, maka yang dilakukan perempuan lewat
semboyan 'the personal is the political' itu sebetulnya adalah merebut strategi
dari laki-laki dan menggunakannya sebagai senjata untuk melawan tuannya
sendiri. Perempuan mempolitisasi ranah personalnya sendiri demi membebaskan
diri dari domestifikasi dan peminggiran. Tentu saja dengan tujuan untuk
menguntungkan perempuan, bukan memperparah penindasan terhadap mereka.
Caranya bisa sangat kreatif. Ingat tiga orang ibu dari Suara Ibu Peduli yang
'merebut' Bunderan HI dari politik maskulin dengan cara menggunakan tempat itu
sebagai ajang protes kelangkaan susu waktu awal Reformasi dulu? Konsep
"Ibuisme"-nya Orba justru dipakai untuk menohok kekuasaan dominan itu sendiri.
Susu bayi pun disulap jadi pernyataan sikap serta praksis politis (padahal
tadinya itu kan bagian dari ranah personal/domestik).
Kini, setelah perempuan terberdayakan oleh strategi perlawanan yang unik itu,
dan setelah motto 'the personal is the political' memperoleh tempat istimewa
dalam perjauangan perempuan, pertanyaan yang mendesak adalah persis seperti
yang Anda tanyakan pada nomor dua di bawah ini: "Sampai sejauh mana sih itu
bisa di-push?" Ini isunya sangat rame, termasuk juga soal aborsi, prostitusi,
pemakaian jilbab, khitan perempuan, dll. Jika tubuh dan seksualitas perempuan
telah berhasil diklaim kembali sebagai milik perempuan, sejauh mana perempuan
dapat (boleh?) 'mengeksplorasi' dirinya sendiri tanpa lalu mengabur dengan
'eksploitasi diri'?
Saya pribadi merasa pertanyaan "sejauh mana" ini tak terlalu tepat. Jika
semuanya tak lagi bisa lolos dari public scrutiny, maka justru yang mendesak
adalah bagaimana politisasi terhadap yang personal ini tetap berada dalam
kontrol perempuan sendiri dan tak dicuri kembali oleh patriarki. Misalnya, jika
orang bicara aborsi, maka prioritas suara soal aborsi ini harus berada pada
perempuan (bukan pada institusi-institusi 'maskulin' seperti gereja, negara,
ulama, polisi). Kelompok-kelompok perempuan pada kubu yang berbeda (pro-choice
dan pro-life) yang harus cari jalan sendiri, tanpa mengundang intervensi negara
dll.
Juga, bagaimana personalisasi terhadap yang politis kata akhirnya ada di
tangan perempuan sendiri. Misal, urusan pake jilbab yang di luar diributkan
banyak orang dari macam-macam kalangan itu, buat perempuan bisa saja cuma soal
kenyamanan belaka, dan nggak ada hubungan sebab-akibat langsung dengan,
katakanlah, agama, moral, atau susila. Perempuan mau pakai jilbab karena dengan
itu ia merasa dirinya cantik dan percaya diri. That's all. Tapi, begitu pihak
luar mau ikut campur, maka urusan busana pun lalu dijadikan sarana regulasi dan
kontrol terhadap tubuh perempuan.
Paling simpel sih, kalau tak mau repot-repot, tinggalkan saja dikotomi 'the
personal' dan 'the political' ini di belakang. Jangan dipakai lagi. Kalo masih
dipertentangkan, berarti kita masih berada di bawah pengaruh patriarki. 'The
personal is the political' sejatinya justru dipahami sebagai peruntuhan
batas-batas antara keduanya. Jika ini Anda terima, maka sebetulnya kedua
pertanyaan yang Anda ajukan jadi tak lagi penting alias bukan masalah lagi.
Mengenai paragraf terakhir Anda, itu juga yang jadi kecenderungan pemikiran
para feminis pascakolonial yang banyak dipelopori oleh perempuan dari dunia
ketiga. Dalam soal aborsi lagi, misalnya, perempuan yang bersikap pro-life atas
kesadaran sendiri tak boleh dipandang naif atau lebih bodoh daripada mereka
yang pro-choice. Yang dengan sadar dan atas pilihan sendiri memakai jilbab tak
boleh diasumsikan tertindas dan hidup di bawah pemaksaan patriarki. Hnya dengan
cara inilah perempuan dari berbagai kelompok bisa mulai berbicara tentang
persoalan diri mereka sendiri tanpa saling curiga, adu hebat, atau disabot oleh
lawan-lawan mereka.
Kalo kata Ien Ang, kaum feminis harus berhenti melihat 'perempuan' sebagai
komunitas yang seragam, dan feminisme harus berhenti melihat dirinya sebagai
pengayom semua perempuan. Banyak perempuan yang concern utamanya adalah
ekonomi, pendidikan anak, dan bukan soal bagaimana cara melawan dominasi
laki-laki. Mereka tak dapat dipaksa untuk turut berperang melawan dominasi
patriarki itu sebab mereka punya perang-perangnya sendiri yang berbeda. Paling
banter, antarkelompok perempuan cuma bisa dibangun solidaritas atas perjuangan
masing-masing dan semacam aliansi strategis untuk saling menguatkan dan
mendukung. Bukan untuk menyamakan perlawanan.
Maka itu, dalam debat soal poligami, misalnya, fokus kita perlu spesifik pada
poligami yang menyebabkan KDRT, bukan poligami secara abstrak dan umum. Karena,
seperti juga dikatakan beberapa rekan FPK, KDRT juga bisa terjadi dalam
monogami. Kita tak dapat mengajak perempuan korban KDRT dalam monogami untuk
berperang melawan poligami karena jika pun perang itu bisa dimenangkan,
persoalan KDRT dalam perkawinan monogami yang mereka hadapi kan masih terus
berlangsung? Gimana caranya supaya perempuan korban KDRT dalam poligami dan
monogami bisa sama-sama menang? Lawanlah KDRT, baik dalam poligami maupun
mnogami, dan beraliansilah tak hanya dengan sesama perempuan korban KDRT, tapi
juga anak-anak dan laki-laki korban KDRT.
Sori kepanjangan juga jawaban saya. semoga ada manfaatnya, Tia. Salam buat
teman-teman UGM. Sekali waktu, kita mesti ngumpul buat ngobrol-ngobrol soal ini.
manneke
[EMAIL PROTECTED] wrote:
Dear Manneke,
Komentar anda menarik sekali dan saya pikir saya setuju dengan anda. Tadi
saya sempat lihat Oprah show di metro tv hari ini, menarik sekali bahwa
persoalan untuk membangun 'pride' khususnya bagi perempuan bahkan di
negara liberal seperti di Amerika sekalipun juga masih merefleksikan
kuatnya nilai-nilai patriarki yang bahkan dilanggengkan oleh industri
dengan menciptakan mitos-mitos baru bukan hanya soal beauty shape dari
performance seorang perempuan bahkan juga menciptakan mitos baru
mengkonsumsi inner beauty yang sebenarnya manipulatif juga karena toh
persepsi ttg harga diri yang dibangun disana muaranya tetap pada konsumsi
material yang melanggengkan patriarki.
Banyak perempuan masih belum bisa meyakini bahwa mencintai diri bukan
berarti menjadi narsis, sebaliknya terlalu takut kehilangan cinta dari
pasangannya, sehingga kemudian takluk di dalam relasi yang menindas
khususnya secara mental-emosional, menandai bahwa kemandirian masih belum
dimaknai sebagai bentuk memperjuangkan kesetaraan.
Kemarin di Yogya kami memperingati hari perempuan internasional, salah
satu kesimpulan utama yang disepakati forum diskusi itu adalah: sampai
kapanpun perjuangan melawan patriarki itu nggak akan selesai selama masih
ada penindasan. Sayangnya, bahkan masih hinggap di sebagian cara berfikir
kebanyakan orang yang kurang mau dengan hati terbuka dan pikiran jernih
masuk ke dalam dialog tentang kesetaraan dengan merefleksikan realitas
yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga feminisme seolah-olah
masih ditakuti oleh sebagian perempuan karena stigma bahwa ideologi itu
membawa nilai memusuhi kaum lelaki. Padahal, kalau kita mau keluar dari
bingkai berpikir siapa yang menjadi 'korban' patriarki, kaum lelakipun
juga menjadi korban, meski perlu dicatat bahwa secara struktural kaum
perempuan jauh lebih tertindas.
Saya sebenarnya ingin mengundang pendapat Manneke sendiri tentang argumen
yang seringkali diajukan oleh banyak feminis ttg 'the personal is
political', argumen ini masih menjadi ruang perdebatan terbuka sampai
sekarang karena:
1. Bagaimana kita menandai 'the personal' itu sebagai sesuatu yang menjadi
concern public, kalau ya..sampai seberapa banyak?
2. Apakah segalanya yang menyangkut aspek atau domain private individu
juga harus selalu 'under the scrutiny of the politics' kalau saja argumen
di atas diterjemahkan seperti itu?
Pertanyaan tadi saya kira menjadi refleksi kita bersama khususnya bagi
gerakan perempuan di Indonesia. Menurut saya, hal yang perlu ditandai
dalam gerakan perempuan di Indonesia adalah bagaimana perjuangan gerakan
perempuan di Indonesia dengan berbagai basis ideologinya yang multi kultur
itu bisa menandai lokasi mana yang bisa kita perjuangkan bersama, tanpa
harus meniadakan dinamika perbedaan di dalam masing-masing komunitas yang
sama-sama memperjuangkan kesetaraan itu.
Itu dulu, sori panjang banget. Khusus untuk Manneke, trims kalau anda
bersedia merespon posting saya ini.
salam dari yogya
Arie Setyaningrum (tia)
---------------------------------
What kind of emailer are you? Find out today - get a free analysis of your
email personality. Take the quiz at the Yahoo! Mail Championship.
[Non-text portions of this message have been removed]
