Oleh Azyumardi Azra Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/13/utama/3377616.htm ===========================
Sepanjang ingatan kolektif kita, agaknya sedikit sukar menemukan zaman di mana keadaan sosial, ekonomi, dan psikologis bangsa Indonesia lebih sulit daripada masa akhir- akhir ini. Jelas kian banyak kesulitan yang dihadapi masyarakat kita; kesulitan itu merupakan akumulasi dari berbagai masalah sejak dari kesulitan ekonomi yang kian meningkat, deprivasi sosial yang kian luas, sampai kepada trauma sosial dan psikologis akibat bencana berkepanjangan. Dampak lebih lanjut dari semua masalah itu adalah meningkatnya sikap pasrah dan apatis atau putusnya asa dalam masyarakat. Bahwa Indonesia kini berada dalam masa yang kian sulit, hal itu tidak hanya dirasakan warga negeri ini; banyak pengamat asing juga mencemaskan Indonesia. Salah satunya adalah Andre Vitchek, novelis dan senior fellow di Oakland Institute Amerika Serikat, seperti terlihat dalam tulisannya yang dimuat dua koran internasional, The International Herald Tribune dan The Financial Times pada 12 Februari 2007. Judul tulisan itu cukup dramatis, "Indonesia: Natural Disasters or Mass Murder", dengan isinya yang membuat miris. Artikel ini diterjemahkan secara sukarela oleh beberapa penerjemah ke dalam bahasa Indonesia dan tersedia dalam banyak situs internet dan milis. Bisa dipastikan, artikel Vitchek itu bisa bernada lebih miris lagi jika dia melakukan pemutakhiran data dengan terjadinya berbagai bencana pascapenerbitan tulisan tersebut. Lihatlah, sejak tulisan itu terbit, masih ada sederet bencana, sejak karamnya kapal Levina I, tanah longsor di Manggarai (Flores) dan beberapa tempat lain, gempa di Sumatera Barat, terbakarnya GA-200, angin puting beliung di sejumlah daerah, danmeski tidak kita harapkanagaknya masih akan ada lagi. Maka, tulis Vitchek, Indonesia kini sudah menggantikan Banglades dan India sebagai negara yang paling rentan di dunia dalam hal bencana alam yang memakan begitu banyak korban manusia. Menurut dia, Indonesia kini menjadi "ladang pembantaian massal" karena sejak bencana tsunami di Aceh pada Desember 2004, Indonesia telah kehilangan lebih dari 200.000 warganya dalam berbagai bencana alam; angka ini belum termasuk mereka yang tewas di jalan raya dan konflik komunal, seperti di Poso. Dengan angka sebesar itu, korban bencana di Indonesia dalam waktu tiga tahun terakhir lebih banyak daripada mereka yang tewas selama Perang Irak, atau perang saudara di Sri Lanka, atau di Peru. Namun, kita mungkin masih bisa bersyukur bahwa bagi masyarakat khususnya kalangan bawah dan menengahkesulitan yang cenderung meningkat itu tidak atau belum mereka alirkan ke kancah politik. Memang, belakangan ini terlihat gejala peningkatan "kegelisahan" di kalangan elite politik yang menuntut pencabutan mandat kepemimpinan nasional atau kembali naskah asli UUD 1945. Akan tetapi jelas belum terlihat adanya gerakan politik dalam skala massal dan besar, yang dapat memunculkan masalah politik dan keamanan serius. Memang ada gejala kekerasan yang terjadi dari waktu ke waktu, tetapi umumnya bersifat lokal dan sporadis; belum menjadi gerakan sosial berskala luas yang dapat berujung pada biaya-biaya sosial, ekonomi, dan politik sangat mahal. Sering mengklaim Indonesia sebagai bangsa "religius", para agamawan dan pemimpin politik hampir selalu menyatakan, di balik setiap masalah dan bencana ada hikmahnya. Namun, sementara bencana demi bencana terus terjadi, hikmah yang diharapkan itu tidak juga terlihat dan disadari manusia-manusia Indonesia, seperti gambaran karikatur Kompas (Sabtu, 9 Maret 2007). Agaknya, jika hikmah yang ditunggu- tunggu itu tidak muncul juga, bukan tidak mungkin asa bagi perbaikan keadaan semakin menipis pula, sehingga dapat mendorong orang menempuh cara mereka sendiri dalam mengatasi berbagai impitan yang mendera masyarakat. Kajian-kajian tentang gerakan sosial (social movement) di Indonesia, seperti banyak dilakukan sejarawan terkemuka senior Sartono Kartodirdjo menunjukkan, berbagai keresahan sosial (social unrest) karena bertubi- tubinya impitan sosial, ekonomi, dan politik sangat berpotensi memunculkan gejala-gejala lanjutan tidak kondusif lainnya. Pertama, dapat menimbulkan perlawanan dan bahkan "pemberontakan" terhadap otoritas politik yang dipandang tidak berbuat apa-apa, atau dianggap membuat keadaan kian sulit. Kedua, mencari perlindungan dan pertolongan eskatologis yang diyakini dapat membalikkan keadaan, daripada yang sangat sulit menjadi lebih baik. Gejala kedua (eskatologisme) ini kelihatan meningkat di Tanah Air sejak masa pasca-Soeharto, dengan terbukanya "kotak pandora" yang terus mengeluarkan banyak kesulitan. Gejala ini terlihat misalnya dalam berbagai bentuk seruan dan aksi seperti "taubat nasional", "istigosah", zikir massal pada tingkat lokal dan nasional, atau "ruwatan" berdasarkan tradisi masyarakat Jawa, dan tradisi spiritual lokal lainnya. Bahkan, berikutnya acara "taubat" dan "zikir nasional" di Masjid Istiqlal, Jumat pekan lalu, yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan pejabat tinggi lainnya. Departemen Agama akan menyelenggarakan acara semacam itu tiga kali sebulan. Semua ini pada dasarnya merupakan upaya menggantungkan asa pada kekuatan eskatologis di luar diri manusia dan masyarakat; dan, karena itu, dalam logika murni, sulit diharapkan dapat memperbaiki keadaan. Agama dan tradisi spiritualitas memang mendorong manusia agar senantiasa memiliki asa dengan memanjatkan banyak doa, zikir, atau ibadah dan ritual lainnya. Sebaliknya agama melarang mereka berputus asa. Namun jelas, penumbuhan asa dengan sandaran kerohanian belaka hanya dapat mendatangkan ketenangan psikologis sesaat; karena agama tidaklah memberikan solusi instan terhadap berbagai masalah yang secara aktual dihadapi manusia. Agama pun menekankan pentingnya upaya dan ikhtiar sesuai dengan kemampuan maksimal anak manusia. Oleh sebab itu, asa yang tidak ilusif harus ditumbuhkan dengan upaya dan ikhtiar yang terencana, dan terpadu, yang dijalankan dalam semangat dan etik disiplin nasional baik oleh pemimpin, masyarakat, maupun individu. Pihak paling bertanggung jawab dalam hal ini tentu saja adalah pemerintah yang berkewajiban melindungi warga negara untuk tidak terus menjadi korban bencana yang semestinya bisa dihindari atau dikurangi, jika tidak dapat dihilangkan sama sekali. Karena itu, sudah saatnya elite pemerintah dan politik meninggalkan retorika politik yang penuh basa-basi, dan sebaliknya mengambil langkah dan kebijakan lebih desisif dan afirmatif. Jika tidak, asa dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan elite politik pastilah terus merosot. Kalau sudah begitu, Indonesia tetap kian terpuruk.
