mungkin akan lebih baik kalu ... pembatasan bagi kalangan industri otomotif adalah memasarkannya atau menjualnya didalam negeri. jadi bisa dibilang, silahkan genjot semaksimal produksi kendaraan pribadi mereka ... TAPI harus dijual / ekspor ke luar negeri ... jadi dampaknya adalah, karyawan masih ada kerjaan, atau malah memberi pekerjaan bagi yang tidak punya pekerjaan ... pada sisi lain pemerintah membebaskan atau meminimalkan pajaknya agar para industri otomotif bisa bersaing dipasaran ekspor ...
salam, djs ________________________________ From: ajeg <ajegil...@yahoo.com> To: Forum-Pembaca-Kompas@yahoogroups.com Sent: Fri, 22 January, 2010 12:32:57 Subject: Re: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Mohon masukan ? Utk mencari terobosan mendesak Kemacetan DKI Sudah rahasia umum bahwa lalulintas di perkotaan adalah cerminan adab, budaya, dan hukum dari bangsa ybs. Kalau lalulintas penuh dengan jebakan & sanksi, maka jelas hukum seperti apa yang berlaku di negeri tersebut. Dengan kata lain, kalau lalulintas perkotaan sampai macet dan semakin macet, maka persoalannya bukan masalah berkendaraan semata. Kalaupun cuma mau membahas masalah kendaraan, maka peserta dialog yang kebanyakan akademisi itu sebaiknya mulai memberi dorongan moral kepada pemerintah untuk berani memerintahkan industri otomotif membatasi atau mengurangi produksi kendaraan pribadi dan mengalihkannya ke produk angkutan massal. Bagaimanapun, soal kemacetan jalan ini kalangan industri kendaraan punya andil paling besar, sehingga mereka juga patut dimintai "pertanggungjawaban ". Sepertinya usul pembatasan ini sudah juga diserap kalangan pemerintah, hanya saja mereka terjemahkan menjadi pajak progresif kendaraan. Artinya, produk kendaraan pribadi boleh terus membanjiri jalan. Semakin banyak semakin baik, karena semakin memungkinkan pemerintah meraup pajak lebih banyak. Padahal, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah kemacetan lalulintas. Tetapi konsentrasi pemerintah terlalu fokus ke pembangunan jalan pintas untuk memperlancar aliran uang masuk. Ada kesan, dari kekeruhan lalulintas pun pemerintah tetap harus mengail untung.
