Kurang jelas, apakah dalam kabinet jilid II sekarang SBY merasa lebih
nyaman dengan wapres yang baru atau bagaimana. Yang pasti, masyarakat
belum mendengar adanya 'pembagian kekuasaan' seperti di Jilid I di mana
presiden berkuasa atas bidang-bidang yang tersangkut polhukam & luarnegeri
sementara wakil presiden berkuasa atas bidang-bidang kesra & dalamnegeri.
Kita juga kurang tahu apakah Kabinet Bersatu Jilid II itu merupakan
kelanjutan dari jilid I macam Kabinet Pembangunan I s/d VI di jaman
Orba, atau dia anggap sebagai sebuah pemerintahan yang samasekali baru.
Yang jelas, kelimabelas program 100 Hari yang diumumkan SBY sesudah
pemutaran rekaman Anggodo di MK dan menjelang pembebasan Bibit & Chandra
memang terkesan berusaha mengalihkan perhatian masyarakat dari kasus
kriminalisasi KPK di mana nama besar SBY tersangkut sana.
Oleh karena itu, sebaiknya kalangan media sebagai pilar keempat
menanyakan konsep organisasi dari Kabinet Bersatu (jilid I & II), apakah
kedua kabinet itu bersangkut-paut atau memang dua episode pemerintahan
berbeda tetapi (kebetulan) dikepalai orang yang sama.
Jika memang KIB Jilid II itu sebuah pemerintahan yang serba baru (lengkap
dengan mobil dinas baru, pagar baru, pesawat baru, gaji baru dst) maka
untuk adilnya penilaian terhadap pemerintahan SBY, pers perlu lebih gencar
memberitakan data yang dimiliki seputar program 100-Hari, agar masyarakat
memiliki bahan untuk menilai kemampuan SBY cs. mencapai program-program
yang ditetapkannya sendiri.
Dengan demikian, lanjut-tidaknya pemerintahan SBY ditentukan melalui
pertimbangan demokratis, dan bukan memakai ukuran-ukuran yang ditentukan
sendiri oleh SBY.
Berikut, 15 program "100 Hari" yang ditetapkan pemerintahan SBY:
Silakan memeriksa dan menilai mana saja program yang berjalan atau,
sukur-sukur, mencapai sasarannya
> 1. Pemberantasan Mafia Hukum
> 2. Penanggulangan Terorisme
> 3. Revitatalisasi Industri Pertahanan
> 4. Listrik
> 5. Produksi dan Ketahanan Pangan
> 6. Revitaliasi Pabrik Pupuk
> 7. Membenahi Keruwetan Tanah dan Tata Ruang
> 8. Infrasturuktur
> 9. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
> 10. Investasi dan Pembiayaan
> 11. Perubahan Iklim dan Lingkungan
> 12. Reformasi Kesehatan
> 13. Pendidikan
> 14. Penanggulangan Bencana
> 15. Sinergi Pusat dan Daerah
