http://polhukam.kompasiana.com/2010/02/09/partai-itu-ibarat-perusahaan/
Joko Sembung | 9 Februari 2010 | 12:59
Kalau kita lihat perilaku politikus Indonesia, agaknya partai hanya digunakan
sebagai pijakan untuk ambisi pribadi. Tak sejalan, besok sudah berganti baju
memakai seragam partai lain atau mendirikan partai baru.
Begitu juga dengan koalisi yang dibentuk oleh SBY tidak terlepas dari fenomena
tersebut, yang duduk di Kabinet bukan lagi lagi menjadi wakil partai, itulah
sebabnya mengapa orang2 yang duduk di parlemen tidak sejalan dengan orang2 yang
duduk dikabinet.
Memperlakukan partai sebagai perusahaan, artinya ada kepentingan untung rugi,
keputusan menolak bailout Bank Century tak lebih berdasarkan perhitungan untung
rugi tersebut. Apa yang diharapkan dari keputusan menolak bailout ?. Pemazgulan
?.
Inilah yang tidak jelas, menolak bailout hanya mencari bargaining posisition,
tidak ada implikasinya dengan hukum, keputusan tersebut hanya bersifat politis.
Jika memang arahnya pada penanganan secara hukum, SBY sudah maju selangkah, KPK
telah mulai lagi dengan pengusutan traveler cheque yang diterima anggota DPR RI
dalam kaitannya pengangkatan Miranda Gultom. Demikian juga dengan Ketum Golkar
yang berseteru dengan Sri Mulyani, sudah mulai juga diusik masalah tunggakan
pajaknya.
Membelotnya para politisi dari partainya sudah menjadi pemandangan umum, ini
menggambarkan bahwa sesungguhnya para politisi tersebut tidak mempunyai
loyalitas, loyal jika dirasakan dapat memberikan kenikmatan, selebihnya akan
berpikir mencari pijakan lain jika dianggap menjanjikan.
Pada akhirnya kita berpikir bahwa pembentukan partai tidak lain adalah untuk
mencari sarana agar dapat menarik anggaran pemilu, sebab partai itu bukanlah
untuk tempat berpijak secara permanent, kalah bersaing dalam partai dia akan
mencari tempat lain yang lebih menguntungkan.
Tak jauh dengan fraksi pada pansus century, loyalitas itu sama sekali tidak
nampak, kesimpulan sementara itu bukan untk kepentingan rakyat tetapi lebih
pada kepentingan individual para politisi tersebut. Partai hanya digunakan
sebagai kendaraan untuk melegalisir abisi pribadinya.
Kita lihat saja kemana muara dari keputusan akhir Pansus itu, tak lebih sebagai
bargaining politik untuk memperoleh porsi yang lebih besar lagi dalam
kekuasaan. Sangat aneh jika memisahkan antara kabinet dengan partai, sebab
pembentukan kabinet itu berlatar belakang partai koalisi. Resufle kabinet
memang hak prerogrative SBY, tapi faktanya mulai penunjukkan Wapres saja sudah
diprotes partai koalisi, bagiamana kalau kabinet itu bukan diambil dari partai
koalisi, pasti partai2 kolaisi makin protes saja.
Ketika ada pandangan tidak ada hubungan antara hak prerogative presiden denga
partai koalisi, rakyat benar2 ingin dibodohi dengan pandangan itu. Ucapan yang
sangat bodoh ternyata tak segan dikeluarkan oleh para politisi kita hanya untuk
pembenaran ambisinya.
