Oleh Sebastianus Parera Pemerhati Komunikasi, Tinggal di Jakarta http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/21/opini/3384309.htm =========================== Amartya Sen, pemenang hadiah Nobel Ekonomi 1998, punya tesis yang amat menarik, ada hubungan yang lurus antara pers dan pemerataan pembangunan.
Kesimpulan itu berawal dari rasa tertarik Sen pada kelaparan di India puluhan tahun lalu. Saat meneliti kelaparan yang terjadi di Bengal pada tahun 1943, dia menemukan data yang mencengangkan: saat itu produksi bahan pangan di sana tidak lebih rendah daripada dua tahun sebelumnya di mana penduduk setempat tak kekurangan makanan. Rupanya, biang keroknya adalah daya beli pekerja tani yang jauh menurun akibat inflasi di Calcutta pada tahun 1942. Surat kabar dan kemiskinan Kelaparan yang menewaskan hingga 100.000 orang di Banglades pada tahun 1974 sama saja. Banyak yang mengatakan itu akibat gagal panen menyusul banjir besar yang merusak sawah-sawah petani. Nyatanya, angka-angka berkata lain, kelaparan tidak ada hubungannya dengan panen. Produksi pangan Banglades waktu itu justru tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun lain periode 1971-1976. Persoalannya adalah kenaikan harga beras dunia yang mendongkrak harga lokal sehingga tak tertanggung kantong tipis pekerja tani setempat. Riset-riset itu membawa Sen pada kesimpulan, kelaparan bukan masalah cukup-tidaknya bahan makanan, tetapi distribusi sumber daya. Karena percaya bahwa distribusi sumber daya di negara demokratis terkait dengan sistem informasi, Sen mendaulat pers sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya mengatasi persoalan pembangunan. Sederhananya, distribusi tidak pernah bisa merata jika kita tidak tahu di mana tempat yang berkecukupan dan di mana yang kekurangan. Penelitian Sen ini menarik perhatian banyak peneliti, di antaranya Timothy Besley dan Robin Burgess yang kemudian melakukan riset di India, ditemukan beberapa fakta menarik. Pertama, setiap kenaikan satu persen sirkulasi surat kabar berkolerasi dengan meningkatnya 2,4 persen distribusi makanan dan 5,5 persen pembelanjaan untuk menangani bencana. Kedua, makin tinggi kompetisi politik, makin tinggi persentase distribusi makanan. Ketiga, dana bencana dari pemerintah lebih besar di daerah yang sirkulasi surat kabarnya tinggi. Sebenarnya gagasan bahwa media harus menjadi mediator, jalur, channel, yang mengalirkan informasi pembangunan, bukan hal baru. Kelebihan Sen, dia memberi konteks bagi peran media, sekaligus menunjukkan paradoks: jika media bisa mendorong lahirnya kebijakan untuk menolong orang lapar, mengapa masih terjadi kelaparan? Kita tahu sistem yang korup dan birokrasi yang berbelit telah meminggirkan banyak orang dari pusat-pusat kekuasaan. Ada kelompok yang termarjinalisasi karena secara geografis jauh dari jangkauan pusat, ada pula yang dekat tetapi tak pernah menjadi subyek kebijakan. Media ikut meminggirkan Yang membuat kaum pinggiran tak pernah bisa keluar dari ketidakberdayaan antara lain karena media-media utama (main stream media), sengaja atau tidak, ternyata ikut dalam sistem yang meminggirkan. Ada dua alasan. Pertama, media memiliki keterbatasan halaman dan durasi. Akibatnya, cerita tentang kaum pinggiran yang biasanya tak menarik selalu tersingkir. Kedua, seperti disinyalir Noam Chomsky dan Erward Herman (1988), pers modern terjepit di antara kekuasaan dan bisnis sehingga secara alami lebih berorientasi kepada elite serta oplah atau rating. Tak heran jika Johan Galtung (1992) mengatakan, komunitas pinggiran butuh sesuatu yang seksi untuk menang dalam kontestasi agenda publik dan yang seksi itu adalah tragedi. Semakin buruk peristiwa yang dialami, semakin berpeluang daerah itu menjadi berita. Contoh sederhana, berapa banyak dari kita yang pernah mendengar tempat bernama Cibal di Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur? Bahkan, sesama orang Flores dari kabupaten berbeda pun mungkin tak tahu. Namun, musibah tanah longsor yang menewaskan puluhan orang beberapa waktu lalu membuat daerah itu dikenal. Hal yang sama terjadi pada Yahukimo, Papua, dan banyak daerah jauh lainnya. Kita tentu tak ingin pola semacam terus berulang bahwa hanya tragedi yang mendekatkan kita kepada komunitas pinggiran. Maka, di tengah situasi bangsa yang senantiasa dirundung petaka dan peristiwa buruk, rasanya tepat untuk menggugah insan pers agar menggeser pendulum newsworthy di ruang-ruang berita dari pusat ke tepi. Ini sulit, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Apalagi jika pada saat sama, para pemuka pendapat dalam komunitas pinggiran mulai memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi yang telah membuka lebar ruang publik (public sphere) hingga nyaris tanpa batas. Pembangunan memang punya banyak masalah, teknis maupun etis, tetapi tidak ada salahnya untuk percaya kepada Sen bahwa informasi memiliki daya dobrak yang mampu membuka pintu-pintu kebijakan yang selama ini tertutup.
