Oleh Sukardi Rinakit Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0703/21/opini/3399515.htm ========================= Sejujurnya, hari-hari terakhir ini dada saya terasa sesak. Itu disebabkan banyaknya spekulasi yang tidak menentu, bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang saya pelajari dan yakini.
Ada beberapa orang yang punya otoritas spiritual menyampaikan, Presiden SBY sebaiknya "ganti nama" dan "pindah rumah". Jika itu tidak dilakukan, bencana dan musibah tidak akan berhenti. Sebagai orang Jawa, saya bisa menangkap makna tersembunyi dari istilah "ganti nama" dan "pindah rumah" itu. Intinya, Presiden harus mengundurkan diri. Republik perlu presiden baru. Itulah makna ganti nama dan pindah rumah. Karena itu, saya langsung menyergap mereka, "Itu merusak proses demokrasi yang capek-capek kita bangun dan yakini. Presiden harus dipilih dan berkuasa selama lima tahun," kata saya. Mereka terdiam. Sore kemarin saya bertemu seorang mantan menteri. Datang-datang dia menanyakan prediksi saya mengenai sampai kapan Presiden SBY akan berkuasa. Karena mengikuti aturan main demokrasi, saya menjawab pendek, "Sampai 2009." Dia tertawa, lalu memesan jus sirsak. Dia tidak percaya prediksi saya. Saatnya "reshuffle" Fenomena itu, yaitu menguatnya spekulasi dan isu-isu metafisika politik, sebenarnya merupakan cermin keguncangan konfigurasi politik di Tanah Air. Pergeseran konfigurasi itu disebabkan sikap Presiden. Janji Presiden SBY bersikap tegas, misalnya, sampai hari ini belum bisa diidentifikasi melalui contoh nyata. Akibatnya, banyak suporter pemerintah diam-diam menggeser peran. Mereka diam-diam jadi spoiler (oposan) atau sekadar free-rider (penumpang gratis) dari Presiden. Pergerakan seperti itu bisa dicegah jika pergantian kabinet segera dilakukan. Keterlambatan melakukan reshuffle diterjemahkan publik sebagai manifestasi sikap ragu-ragu Presiden dalam mengambil kebijakan. Bagi partai politik, sikap Presiden itu dianggap tidak jelas. Akibatnya, muncul anggapan Presiden sendiri yang secara tidak langsung menggiring partai-partai politik pendukungnya memasuki area kelabu. Jangan-jangan dukungan mereka kini tinggal seperti tahu pong. Kulitnya gurih-lezat, tetapi dalamnya kosong (dukungan semu). Jika mencermati hasil jajak pendapat mengenai reshuffle kabinet (Kompas, 20/3/2007), Presiden tidak boleh ragu melakukan pergantian kabinet. Semakin cepat, semakin baik. Lebih dari 70 persen responden menganggap, sejauh ini kinerja para menteri belum memadai. Karena itu, sekitar 60 persen responden meyakini jika Presiden melakukan reshuffle, kinerja kabinet akan menjadi lebih baik. Selain itu, sisi positif lain dari perombakan kabinet adalah bangkitnya optimisme publik. Seberapa pun tipisnya kebangkitan itu, Presiden perlu memperhitungkan. Mengabaikan optimisme publik berarti seperti memerintah, tetapi tanpa napas kehidupan. Itulah sebabnya mengapa optimisme publik sering disebut sebagai pintu lebar bagi siapa pun yang ingin meneguhkan dirinya sebagai penguasa. Sedangkan menurut kajian Soegeng Sarjadi Syndicate, ada beberapa menteri yang resonansi namanya lemah di masyarakat. Mereka adalah Aburizal Bakrie (Menko Kesra), M Maftuh Basyuni (Menteri Agama), Sugiharto (Menteri Negara BUMN), Hatta Rajasa (Menteri Perhubungan), Yusril Ihza Mahendra (Menteri Sekretaris Negara), Anton Apriyantono (Menteri Pertanian), Hamid Awaludin (Menteri Hukum dan HAM), Freddy Numberi (Menteri Kelautan dan Perikanan), Bachtiar Chamsyah (Menteri Sosial), dan Suryadharma Ali (Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM). Sekadar menjalani Lambatnya Presiden SBY merombak kabinet membuat saya teringat Pak Harto. Pagi itu, 9 Juni 1999, saya bertanya kepada Pak Harto mengenai perasaannya setelah mundur dari kursi kepresidenan, Pak Harto menjawab halus, "Hidup sekadar menjalani (urip sakdrema nglakoni)." Jawaban Pak Harto itu memberi inspirasi untuk percaya pada prinsip, hidup harus pasrah, tetapi tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan. Kebenaran menjadi relatif saat berhadapan dengan kepentingan rakyat. Dalam konteks Presiden SBY, kebenaran dukungan dan kebaikan seseorang terhadap dirinya harus menjadi relatif saat berhadapan dengan rakyat. Sebaik apa pun orang itu dan sekuat apa pun partai pendukungnya, jika tidak bisa meringankan beban hidup rakyat, harus diganti. Jika karena tindakan itu Presiden lalu digoyang lawan-lawan politiknya, kebijakan Pak Harto perlu diresapi, hidup sekadar menjalani. Belum adanya sinyal pasti Presiden soal ada-tidaknya perombakan kabinet membuat energi politik menjadi tersebar. Situasi seperti ini kurang menguntungkan jika dibiarkan berlarut-larut. Di depan mata, banyak masalah dihadapi dan harus diselesaikan. Salah satunya yang krusial dan sensitif adalah ketersediaan beras. Dengan perubahan iklim tak terduga seperti sekarang, panen musim depan diperkirakan gagal. Jika energi politik yang ada terbelah-belah dan tidak membentuk gugusan sinergis, kenaikan harga beras akan memicu keresahan masyarakat. Semakin lama situasi itu berlangsung— apalagi jika terkait masalah lain, seperti pengangguran—suhu politik pasti kian memanas. Maka, apa pun keputusannya, Presiden sebaiknya segera memberi kepastian ada-tidaknya reshuffle kabinet. Menunda masalah berarti mengakumulasi potensi ledakan yang akan terjadi. Catatan penutup Jika Presiden merombak kabinet, pertimbangan keahlian harus mendapat bobot paling kuat dibandingkan dengan pertimbangan keterwakilan partai politik. Bila perlu, belum terlambat bagi Presiden untuk membentuk zakenkabinet. Kalaupun orang partai diperlukan duduk di dalamnya, sebaiknya Presiden bersandar pada dua partai yang menjadi pilar utama kekuasaan, Partai Demokrat dan Golkar. Presiden perlu menyadari, tugasnya dalam arus transisi demokrasi adalah tidak mudah. Selain banyak masalah yang harus diselesaikan, masa depan demokrasi di Indonesia terletak di tangannya. Karena itu, jika Presiden gagal membangkitkan optimisme publik, ketidakpercayaan publik pada demokrasi juga menguat. Jika itu terjadi, bendera otoriterianisme akan berkibar-kibar dari Sabang sampai Merauke. Karena itu, demi kepentingan rakyat dan demokrasi, Presiden tidak perlu khawatir tekanan partai politik. Selain itu, tidak perlu terlalu kalkulatif terhadap kekuasaan yang dipanggulnya. Karena pada dasarnya, menjadi presiden adalah bukan "memiliki" Republik, tetapi "menjadi" roh Republik; menggendong rakyat mencapai kemakmuran dan keadilan. Seperti kata Pak Harto, hidup sekadar menjalani. Karena benar, Tuhan tidak tidur, Gusti ora sare.
