Presiden SBY dan Wapres Boediono yang berhasil memenangi Pilpres tahun 2009
dalam satu putaran dengan kemenangan mutlak ini sudah menjabat hampir 6 bulan
terhitung semenjak dilantik pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2009.
Selama masa jabatannya yang sudah setengah tahun ini, geliat dan gebrakan
pemberantasan korupsi terasa hambar dan kurang greget jika dibandingkan dengan
masa-masa sebelumnya.
Jika pada periode sebelumnya, saat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) masih
dipimpin oleh Antasari Azhar, sangat terasa hentakan dan gebrakannya. Dalam
arti kata, unjuk kinerjanya cukup memuaskan dan prestasii hasil yang
ditunjukkannya pun sangat disignifikan.
Selama setengah tahun terakhir ini, jika boleh dibilang sebagai prestasi yang
menonjol, justru terlihat di upaya pengkriminalisasian terhadap para pimpinan
KPK.
Penanganan terhadap kasus-kasus korupsi yang lainnya juga terlihat tanpa greget
dan tak tuntas.
Tindak lanjut terhadap penyelesaian kasus Skandal bailout bank Century, seperti
sengaja diambangkan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum yang berwenang.
Upaya yang dilakukan oleh DPR dalam menangani kasus ini juga sangat terlihat
sebagai upaya tak sepenuh hati.
Upaya untuk mengungkapkan berbagai kasus markus (Makelar Kasus) yang terjadi di
Kepolisian dan Kejaksaan serta Kehakiman, justru melenceng arahnya. Pihak yang
berwenang malahan lebih bersemangat untuk menangkap dan menginterograsi Susno
Duadji, daripada mencekal dan menahan mereka-mereka yang ditengarai sebagai
markus.
Geliat upaya pemberantasan korupsi bagaikan terjebak di labirin yang berujung
buntu. Tembok tebal yang berlapis-lapis seperti sengaja dibangun untuk
melindungi pihak-pihak yang patut diduga terlibat dalam kasus-kasus hukum.
Bahkan KPK yang sangat diharapkan untuk dapat berperan aktif di situasi yang
demikian ini, tiba-tiba seperti kehilangan nyali dan tak bertaji lagi.
Sementara itu duet pimpinan nasional, dalam hal ini adalah Presiden dan Wakil
Presiden juga tidak menunjukkan respon yang memadai. Bahkan boleh dibilang sama
sekali tak terlihat telah mengambil tindakan dan langkah nyata untuk mengatasi
hal itu.
Jika pun boleh dikatakan sebagai respon dan tindakan serta langkah nyata, maka
itu barulah sebatas respon dalam bentuk pidato saja.
Sungguh sesuatu hal yang sangat kontras jika dibandingkan dengan jargon dan
slogan serta janji kampanye di Pilpres 2009 lalu yang seolah-olah serasa pancen
oye.
Semuanya ini tentu menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Sehingga banyak
kalangan yang kemudian pesimis dan skeptis dengan itikadnya pihak-pihak yang
berwenang. Masa depan upaya pemberantasan korupsi menjadi terlihat suram.
Berkait dengan hal itu, ternayta masih ada beberapa kalangan yang masih melihat
setitik harapan.
Paling tidak, situasi ini masih dapat diperbaiki setelah Pilpres di tahun 2014
mendatang, jika para pemilih tak lagi mengalami salah pilih.
Untuk itu, kalangan tersebut mewacanakan untuk menduetkan pasangan yang
memiliki tekad dan kemampuan untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik
daripada yang sekarang.
Namun dalam mencari duet pasangan yang pas itu haruslah realistis. Dalam arti
kata memperhitungkan kemungkinan dukungannya serta tingkat keterpilihannya.
Mengingat duet pasangan yang dapat ikut di Pilpres hanyalah pasangan yang
didukung oleh partai politik dengan suara perolehan di pilegnya memadai dan
mencukupi.
Maka yang paling realistis adalah mencari duet pasangan yang paling tidak salah
satunya disukung oleh parpol besar, semisal Demokrat atau Golkar atau PDIP.
Jika melihat hasil perolehan suara di pileg yang kemarin, maka hanya partai
Demokrat sebagai satu-satunya parpol yang mampu mengusung pasangan tanpa perlu
bantuan tambahan suara dari parpol lainnya.
Alangkah baiknya, jika Demokrat mulai mempertimbangkan calon dari TNI, agar
mempunyai keberanian dalam bersikap dan bertindak.
Jika Demokat berniat dan mau maka sesungguhnya ada salah satu anggota TNI yang
sangat potensial untuk itu, yaitu Mayor Jenderal TNI Pramono Edhi Wibowo yang
saat ini menjabat sebagai Panglima Kodam III Siliwangi.
Mayjen Pramono Edhi Wibowo yang adik kandungnya ibu Ani Yudhoyono ini pernah
menjabat sebagai Danjen Kopasus.
Perwira tinggi bintang dua yang lahir di Magelang pada 5 Mei 1955 ini juga
pernah menjadi Ajudan Presiden, disaat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden.
Kemudian untuk menambah tingkat keterpilihannya, Pramono Edhi Wibowo harus
diduetkan dengan seseorang yang namanya cukup populer di kalangan rakyat.
Salah satu sosok yang selayaknya harus dipertimbangkan yaitu mantan Kabareskrim
yang dilengserkan, Komisaris Jenderal Polisi Drs. Susno Duadji, S.H, M.Sc.
Disamping namanya populer di kalangan masyarakat segala strata, Susno Duadji
juga dikenal mempunyai tekad dan kemauan serta kemampuan untuk membenahi upaya
pemberantasan korupsi.
Beberapa kalangan memang ada yang masih skeptis dengan apa yang telah dilakukan
oleh Susno Duadji pada akhir-akhir ini.
Dinilainya, Susno merupakan sosok yang oportunis mengingat track recordnya tak
menunjukkan kesesuaian dengan tindakannya pada akhir-akhir ini yang gencar
mengungkap kasus-kasus korupsi dan kasus markus hukum.
Untuk itu, ada baiknya jika ditelusuri rekam jejak langkah Susno sebelum
menjabat menjadi Kabareskrim.
Susno yang lahir di Pagar Alam Sumatera Selatan pada tanggal 1 Juli 1954 ini
sebelum diangkat menjadi Kabreskrim, pernah menjabat sebagai Wakil Ketua PPATK
dan Kapolda Jawa Barat.
Saat menjabat sebagai Wakil Ketua PPATK sudah cukup banyak kasus-kasus korupsi
yang terungkap berkat dukungan data dari PPATK.
Lalu saat menjabat sebagai Kapolda Jabar, menurut beberapa kalangan, komitmen
dan sepak terjangnya cukup mengesankan.
Berkait untuk mengetahui rekam jejaknya Susno saat menjabat sebagai Kapolda
Jabar, maka salah satunya cara untuk menelusurinya dapat dilihat dari
pemberitaan media massa.
Salah satu media massa yang tepat untuk ditelusuri adalah surat kabar Pikiran
Rakyat, mengingat koran ini merupakan salah satu media cetak daerah yang cukup
diperhitungkan untuk liputan wilayah propinsi Jawa Barat.
Beberapa cuplikan pemberitaannya yang masih dapat ditelusuri, diantaranya
adalah sebagai berikut :
1)
Berita tanggal 17/09/2008, ‘ Kapolda Ancam Copot Kapolsek dan Kapolres ‘ .
Cuplikan dan kutipan beritanya sebagai berikut =
…..Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Susno Duadji akan mencopot jabatan kapolsek
dan kapolres yang membiarkan peredaran minuman keras (miras) di wilayahnya.
Ancaman pencopotan dikemukakan kapolda menyusul tragedi pesta miras di
Indramayu yang menewaskan 17 orang.
“Saya tidak ingin pejabat polisi membiarkan wilayahnya menjadi peredaran miras.
Saya prihatin sekali dengan peristiwa di Indramayu”, ujar Kapolda.
Kapolda menuturkan, bila ditemukan ada warung yang masih bebas menjual miras
siap-siap saja dicopot dari jabatannya.
Kapolsek dinilai paling bertanggung jawab, sebab merupakan rantai komando
terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, sedang Kapolres merupakan
perwira pembinanya.
Ancaman pencopotan, sebelumnya juga diungkapkan Kapolda Susno saat buka puasa
bersama di Polwil Cirebon. Intinya, kapolda meminta seluruh wilayah Jabar
terbebas dari peredaran miras secara liar dan bebas.
Kapolda juga sempat menyinggung soal kedisiplinan anggota polisi di lingkungan
Polda Jabar terkait keberadaan miras. Kembali ancaman dikemukakan, kali ini
kepada anggota polisi yang ketahuan suka menenggak miras atau mabok-mabokan.
Ditegaskan, kepangkatan anggota polisi yang ketahuan mabok-mabokan akan
ditangguhkan atau bahkan diturunkan kepangkatannya. Hal sama untuk tindakan
tercela lainnya, termasuk apabila terlibat kriminalitas.
“Saya tidak mau dengar ada polisi ribut dengan isteri karena pengaruh miras.
Sanksi bagi polisi yang kerjanya mabok-mabokan di sel selama 100 hari dan
kenaikan pangkatnya ditunda”, kata dia menandaskan…..
2)
Lalu, berita tanggal 05/09/2008, ‘ Bisakah Jabar Jadi Provinsi Agamis ? ‘ .
Cuplikan dan kutipan beritanya sebagai berikut =
…..Mustahil Jabar menjadi ‘Provinsi Agamis’ apabila para pejabat pemerintah dan
swastanya masih bermental korup dan melakukan praktik korupsi.
Karenanya, korupsi harus diberantas secara tuntas, dan mesti dimulai dari
jajaran pemerintahan teratas di Provinsi Jabar.
“Pungli atau korupsi di kepolisian di Jabar mustahil diberantas, kalau
kapoldanya masih membiarkan pungli dan menerima setoran anak buah. Karena itu,
seorang kapolda, kapolres, dan kapolsek harus memberi contoh nyata tidak korup.
Dengan begitu, barulah anak buahnya akan mencontohnya”, kata Kapolda Jabar,
Irjen Pol. Susno Duadji, S.H.,M.H.,MSc dalam diskusi terbatas Focus Group
Discussion (FGD) di ruang serba guna (RSG) Unpad, Jln. Dipati Ukur, 35
Bandung…..
3)
Selanjutnya, berita tanggal 10/02/2008, ‘ Jangan Pernah Setori Saya ‘ .
Cuplikan dan kutipan beritanya sebagai berikut =
…..Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Susno Duadji, S.H., M.Sc., mengumpulkan
seluruh perwira di Satuan Lalu Lintas mulai tingkat polres hingga polda.
Para perwira Satlantas itu datang ke Mapolda Jabar sejak pagi karena
diperintahkan demikian. Pertemuan itu baru dimulai pukul 16.00 WIB.
Dalam rapat itu, kapolda hanya berbicara tidak lebih dari 10 menit.
Meski dilontarkan dengan santai, tetapi isi perintahnya ‘galak’ dan
‘menyentak’. Saking ‘galaknya’, anggota Satlantas harus ditanya dua kali
tentang kesiapan mereka menjalani perintah tersebut.
Isi perintah itu ialah tidak ada lagi pungli di Satlantas, baik di lapangan
(tilang) maupun di kantor (pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan lainnya).
“Tidak perlu ada lagi setoran-setoran. Tidak perlu ingin kaya. Dari gaji sudah
cukup. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi, tetapi pengusaha. Ingat, kita ini
pelayan masyarakat. Bukan sebaliknya, malah ingin dilayani”, tutur pria
kelahiran Pagaralam, Sumatera Selatan itu.
Pada akhir acara, seluruh perwira Satlantas yang hadir, mulai dari pangkat AKP
hingga Kombespol, diminta menandatangani pakta kesepakatan bersama. Isi
kesepakatan itu pada intinya ialah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya.
Susno memberi waktu tujuh hari bagi anggotanya untuk berbenah, menyiapkan, dan
membersihkan diri dari pungli.
“Kalau minggu depan masih ada yang nakal, saatnya main copot-copotan jabatan”,
kata suami dari Ny. Herawati itu.
Pernyataan Susno itu menyiratkan, selama ini ada praktik pungli di lingkungan
kepolisian. Hasil pungli, secara terorganisasi, mengalir ke pimpinan teratas.
Genderang perang melawan pungli yang ditabuh Susno tidak lepas dari perjalanan
hidupnya sejak lahir hingga menjabat Wakil Kepala PPATK (Pusat Pelaporan
Analisis dan Transaksi Keuangan). PPATK adalah sebuah lembaga yang bekerja sama
dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggiring para koruptor ke jeruji
besi…..
4)
Kemudian, berita tanggal 01/07/2008, ‘ Seluruh kasus Korupsi di Poda Jabar
Terdaftar di KPK ‘ . Cuplikan dan kutipan beritanya sebagai berikut =
…..Para pejabat di Jawa Barat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi,
harus siap-siap menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebab, sejak tampuk pimpinan Polda Jabar dipegang Irjen Pol. Susno Duadji,
seluruh kasus korupsi yang pernah tercatat di Polda Jabar, terdaftar juga di
KPK.
“Kita membuka kembali kasus-kasus yang sempat mengendap. Semuanya kita data
kembali. Dan saya harus melaporkan progressnya setiap bulan kepada KPK”, tutur
Susno kepada wartawan, di Mapolda Jabar, Senin (30/6)…..
5)
Lalu, berita tanggal 02/09/2008, ‘ Pemimpin Jangan Jadi Beban Rakyat ‘ .
Cuplikan dan kutipan beritanya sebagai berikut =
…..Kapolda Jabar, Irjen Pol. Drs. Susno Duadji, S.E.,S.H mengimbau pemimpin di
Jabar harus mulai mengubah dirinya dengan tidak menjadi beban rakyat.
Oleh karena itu, mulai sejak sekarang para pemimpin terutama di instansi
pemerintah mengurangi seremoni atau prosesi yang kurang penting dan menyedot
dana besar.
“Mental pemimpin harus diubah dari minta dilayani menjadi melayani masyarakat.
Karena, sudah bukan waktunya lagi rakyat melayani pemimpinnya. Rakyat memilih
pemimpin untuk dipimpin, bukan harus melayaninya”, kata Susno Duadji dalam
acara talk show Sepekan Kajian Ilmu yang diadakan Forum Ustadzah Bandung Timur
(Fasbit) di masjid Agung Rancaekek, Kab. Bandung, Selasa (2/9).
Menurut Susno Duadji, apabila pemimpin itu sering mengadakan seremoni maka
sejumlah dana akan tersedot untuk hal tersebut.
Padahal semestinya dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa
diefesiensikan sehingga pembangunan di berbagai bidang dapat terealisasi
seoptimal mungkin.
“Contoh, seorang kapolda di Jabar sudah bukan zamannya minta dilayani, seperti
dibayarkan hotelnya dan apalagi minta uang setoran. Karena, budaya itu
merupakan cikal bakal korupsi. Betapa tidak, dari mana seorang kapolsek dapat
uang buat setoran dan membayar akomodasi atau seremoni, kalau bukan dari cari
duit ke rakyat. Artinya, terjadilah pungli dan korupsi sejenisnya. Ini harus
dihentikan”, ungkap Susno Duadji.
Berkaitan dengan adanya acara yang digelar Fasbit di Masjid Agung Rancaekek,
Susno Duadji memberikan pujian karena hal itu sudah sejak lama ditunggu-tunggu.
Alasannya, sejak awal diamanahkan sebagai Kapolda di Jabar, dirinya sudah
membangun komitmen untuk dekat dengan rakyat.
“Caranya ialah bukan dengan saya didatangi rakyat, tetapi saya mendatangi
rakyat. Ini forum para ustadzah di Fasbit suaranya murni, keluh kesah, curhat
rakyat. Kalau di seremonial atau acara pemerintahan yang ada pejabat
pemerintahan, itu semuanya basa-basi, membagus-baguskany pernyataan dan sikap.
Saya senang dengan suara rakyat seperti ini, Karena menjadi inspirasi dan
pencerahan bagi saya”, tutur Susno…..
6)
Selanjutnya, berita tanggal 04/07/2008, ‘ Kapolda Kecewa Surat Jawaban Menkeu ‘
. Cuplikan dan kutipan beritanya sebagai berikut =
…..Polda Jabar bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan
melakukan upaya paksa untuk untuk mendatangkan berkas pajak terkait kasus
markdown pajak.
Langkah itu diambil karena Polda Jabar menilai Departemen Keuangan tidak
kooperatif dalam membantu Polda mengungkap kasus itu.
Anggapan tersebut muncul setelah Kapolda Jabar Irjen Pol. Susno Duadji, membaca
surat jawaban Menteri Keuangan terkait izin pemeriksaan berkas pajak.
“Surat itu saya terima kemarin pagi (Kamis 3/7) setelah menunggu satu bulan
lebih. Tapi dokumen (pajak)yang saya minta belum juga diberikan. Isi surat
Menteri hanya statement mendukung dan angin surga. Saya jadi heran dan ragu
dengan komitmen Menkeu dan Dirjen Pajak yang katanya mau membersihkan aparat
pajak”, kata Susno di Mapolda Jabar, Jumat (4/7)…..
Demikianlah beberapa berita yang berhasil ditelusuri. Tentu masih lebih banyak
lagi berita yang lainnya yang belum berhasil ditelusuri.
Namun, dari beberapa itu sedikit banyak sudah dapat menggambarkan bahwa Susno
Duadji mempunyai semangat dan kemauan serta kemampuan dalam memberantas praktik
pungli dan korupsi serta markus hukum itu tidak hanya pada saat sekarang ini
saja.
Paling tidak, hal itu sudah terlihat dilakukannya semenjak menjabat sebagai
Wakil Ketua PPATK dan kapolda Jabar telah mempunyai
Akhirulkalam, jika partai Demokrat di Pilpres tahun 2014 mendatang benar-benar
mau menerima usul dan wacana ini, sehingga mengajukan Pramono Edhi Wibowo
sebagai Capres dan Susno Duadji sebagai Cawapres, maka peluang untuk menang
cukup terbuka lebar.
Disamping itu, harapan untuk terjadinya perbaikan atas keadaan yang sekarang
ini sedemikian memprihatinkan ini dapat menjadi dapat bersemi kembali.
Nah, setujukah anda dengan usulan ini ?.
Wallahualambishswab.
*
Catatan Kaki :
* Artikel lainnya yang berjudul ‘Tuyul Jelata & Tuyul Jelita’ , dapat
dibaca dengan mengklik di sini .
* Artikel lainnya yang bertema Susno dapat dibaca di sini dan di sini
serta di sini , juga di sini dan di siniserta di sini , lalu di sini dan di
sini serta di sini .
* Artikel menarik lainnya yang disajikan dalam berbagai tema bahasan
yang lainnya, dapat dibaca dengan mengklik di sini .
* Foto sebagai gambar ilustrasi berasal dari sini yang dicopy paste
dari sini dan sini .
*
Susno, Maskot TNI Polri di 2014
http://polhukam.kompasiana.com/2010/04/13/duet-tni-polri-di-2014/
*
[Non-text portions of this message have been removed]
