Pak Blasius, Banyak yang tidak memahami bahwa Presiden itu tidak seperti dulu, hanya sebagai simbol Kepala Negara, pemerintahan efektif di tangan Kepala Pemerintahan, yaitu Ketua Partai Penguasa [koalisi partai].
Dengan demikian Presiden tidak bisa lagi memimpin dengan efektif seperti dulu, banyak kepres yang mampet, seperti Kepres UKP3R. Oleh karena itu digunakan jalan bypass model KPK, diluar struktur kementrian & parlemen. salam, GG --- In [email protected], Blasius Slamet Lasmunadi <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Dear all, > Saya juga ikut bertanya-tanya, apakah pemerintahan kita itu lemah dalam management Sumber Daya Manusia, atau istilah kerennya, HRD? Kalau jelas analisa jabatan, uraian tugas dan kompentensi yang dituntut, sebenarnya bukan lagi soal S-1 atau tidak, soal wanita atau laki-laki, melainkan apakah orang yang mau jadi presiden itu memang sudah memiliki "kompetensi" yang dituntut dari jabatannya atau belum? Kompetensi yang dimiliki pemimpin tidak selalu lulusan S- 1 tetapi bisa jadi hanya lulusan D3 atau SMA. Sebaliknya mereka yang punya gelar Doktor ataupun S-2 dan S-1 tidak selalu memiliki kompetensi yang dituntut jabatan itu. Nah, persoalannya apakah sebenarnya ada "hidden agenda", sehingga kebijakan itu dibuat "silih berganti", seperti dikatakan Edy, dulu perempuan tidak boleh, sekarang minimal S-1. Persoalannya adalah atas dasar apakah "minimal S-1" mesti menjadi salah satu syarat? > > salam > bslametlasmunadipr
