Press Release : dr Ribka Tjiptaning
FPI Harus Disikapi Bersama Dalam tiga hari ini Munarman mewakili FPI sebagai juru bicara menolak kalau FPI terlibat pembubaran acara di Banyuwangi. Paling tidak kami mencatat tiga kali tampil di TV One dalam acara Apakabar Indonesia, dan tadi malam di Metro Tv dipanel dengan Eva Sundari dan ketua Fraksi PKB, dan wakil dari Wahid Institute. Sudah lumayan maju FPI sekarang punyai juru bicara yang agaknya ingin bermain ditingkat wacana, tidak fokus semata pada aksi kekerasan massa. Munarman pula yang dipilih, mantan koordinator Kontras, yang tentu sangat paham bagaimana berdebat ditataran wacana publik. Intinya, Munarman menolak bahwa FPI terlibat dalam peristiwa Banyuwangi tanggal 24 Juni 2010. Ia Membeberkan bukti bahwa FPI tidak terlibat. Dia sudah mengumpulkan fakta bahwa tidak ada instruksi dari organisasi FPI di Banyuwangi. Kata dia juga mengumpulkan fakta dari pihak lain bahwa FPI tidak terlibat. Munarman menolak wacana publik yang menuduh FPI terlibat dan wacana yang ingin menuntut FPI dibubarkan. Kekerasan bukan milik FPI semata, Munarman balik menuduh kenapa kekerasan di setiap Pilkada tidak diselesaikan, dan partai yang terlibat tidak dibubarkan saja. Ia menuduh hampir semua partai dalam Pilkada selalu ada kekerasan dan keributan. Bahkan Munarman mengklaim bahwa FPI sekarang ini telah mendispilinkan anggpta FPI. Semua gerakan yang dilakukan harus ijin organisasi dan kalau melanggar bakan dikenai sangsi, bahkan bisa dipecat. Menurut kami apa yang disampaikan Munawarman tidak tepat. Fakta yang kami dapat adalah FPI terlibat. Kami punya bukti rekaman peristiwa itu. Ketika massa berorasi dan berteriak-teriak membubarkan acara tersebut wartawan bertanya mereka ini dari kelompok mana? Mereka secara tegas mengatakan dari FPI dan beberapa ormas lainnya (dalam kronologis yang kami sampaikan ada LSM Gerak, Forum Umat beragama). Detik com pertama memuat berita itu dan menyebut FPI terlibat di dalamnya. Dalam sebuah Konfresi Pers lima organisasi masyarakat yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) antara lain: Front Pembela Islam, Forum Peduli Umat, Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, Gerakan Rakyat Anti Komunis, dan Gerakan Rakyat Anti Maksiat Banyuwangi menyatakan membubarkan acara itu karena diajadikan ajang pertemuaan mantan kader dan anggota PKI.(lihat tempo interakti 29 Juni 2010). Jelas sebuah pengakuan terbuka karena dihadapan wartawan. Penolakan Munawarman bersifat Gamang, disatu sisi menolak terlibat, sisi lain dia membenarkan kalau acara itu harus dibubarkan. Dia tegas-tegas menyatakan kalau pertemuan itu dijadikan arena menyebarkan Marxisme, Komunisme, Leninisme. Sebuah fakta yang jelas ngawur. Karena pertemuan tersebut dijadikan dr Ribka Tjiptaning ajang sosialisasi program hak rakyat memperoleh kesehatan gratis, ide dia tentang pendirian Rumah Sakit Tanpa Kelas. Ide Rumah Sakit tanpa kelas sebagai *counter * peran rumah sakit pemerintah yang selama ini mempunyai peran bisnis juga. RSUD tidak lagi bersifat sosial semata. Bahkan di berbagai kota harus memperoleh pendapatan untuk daerah. Bahkan di Jakarta akan diprivatisasi oleh gubernur Fauzi Bowo. Sebuah kebijakan yang ingin menjatuhkan pelayanan ke sehatan dalam cengkraman pasar bebas. Juga sosialisasi tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial yang menjadi inisiatif DPR RI sebagai pelaksanaan UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN(Sistim Jaminan Sosial Nasional). Ide Komisi IX DPR RI badan itu akan meleburkan Jamsostek, Asabri, Askes, Taspen menjadi satu badan bersifat nirlaba.Bila disetujui , baik yang disektor informal dan formal akan mendapat jaminan kecelakaan kerja, kesehatan, jaminan hari tua, pensiun. Semua rakyat (bahkan yang miskin preminya akan ditanggung pemerintah) akan mendapat jaminan social, bukan hanya pegawai negeri (Askes), atau anggota militer (Asabri), Taspen , Jamsostek hanya untuk masyakat yang bekerja di sektor formal. Ribka Tjiptaning bermaksud RUU BPJS untuk melindungi kesejahteraan rakyat semua termasuk di bidang kesehatan, tetapi nanti nya akan berpotensi ditentang banyak pihak bila sudah memasuki pleno DPR RI. Banyak pihak akan menantang konsep dari komisi IX DPR RI. BUMN seperti Jamsostek jauh-jauh hari sudah akan menolak dan menghimpun kekuatan dengan mendekati serikat buruh untuk menolak. Jamsostek yang berbentuk Perseroan Terbatas ini orientasi bisni snya sangat kuat, dan mengelola kekayaanR p 80 triliun. Jajaran Direksi tentu tidak rela kalau dilebur, apalagi bersifat nirlaba dan menganut konsep wali amanah. Ribka butuh dukungan rakyat untuk mengawal ini. Rieke Dyah Pitaloka juga mensosialisasika agar segera DPR membahas RUU PRT yang saat ini mentok karena ditolak oleh beberapa fraksi. Padalah persoalan ini sudah menjadi konvensi ILO, hasil sidangnya beberapa waktu yang lalu, dan akan menjadi isu internasional. Persoalan ini butuh disampaikan ke masyarakat agar masyarakat mendukung dan mengawal perjuangan fraksi PDIP ini. Seharusnya anggota DPR begitu, bercerita ke rakyat dan melibatkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembuatan UU. Ide membubarkan FPI sebenarnya sangat beralasan karena FPI dibangun dengan metode perjuangan kekerasan karena tesis mereka aparat penegak hukum tidak bisa memberantas kemaksiatan, lemah dalam melarang kelompok minoritas menjalankan ativitasnya(misalnya korban 65, agama-agama minoritas termasuk Akhmadiah, kelompok gay dan lesbi). Bahkan kalau dikaji FPI juga kecewa dengan kelompok Islam lain yang sangat moderat menghadapi persoalan bangsa ini menurut kacamata FPI. Munarwarman menyalahkan kalau ada kekerasan FPI itu hanya ulah anggota. Mereka khan sudah banyak dihukum. Jadi selesai khan. Apa yang mau dipersoalalkan lagi, kilahnya. Soal peristiwa kekerasan di Monas merasa sudah selesai karena dia sudah dipenjara. Sebuah jawaban yang tidak bertanggung jawab. Dan kami melihat akan menjadi metode FPI dalam menjawab ketika mereka melakukan kekerasan. Dan bagi kami sebuah jawaban mereka akan tetap melakukan cara-cara kekerasan dengan mondifikasi baru. Organisasi tidak bertanngung jawab tapi anggotanya berani diusut. Sebuah organisasi kekerasan dan anggotanya siap badan untuk dipenjara. Dengan demikian kami menyatakan sikap: 1. Mendesak Komnasham agar dalam rapat pleno tanggal 6 Juli 2010 menetapkan persoalan FPI dengan serius, progresif, berani. Sudah tidak ada rekomendasi yang sifatnya hanya meminta pelanggaran FPI diusut secara hukum. Rentetan kekerasan yang dilakukan FPI sudah bersifat sistimatis dan meluas. Dan sudah benar-benar meresahkan masyarakat luas (multi kelompok). 2. Mengecam sikap Kapolri dan Mendagri, yang saling lempar tanggung jawab. Mendagri mengatakan yang berhak membubarkan adalah polisi, sedangkan Kapolri menyatakan Mendagrilah yang berhak karena FPI adalah Ormas dibawah pembinaan Menteri Dalam negeri. 3. Pernyataan kedua pejabat Negara tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintahan SBY tidak serius dan telah membiarkan sepak terjang FPI. Dan bila tak selesai-selesai dan berlarut-larut kami menyatakan dengan tegas SBY memelihara FPI untuk menghabat masyarakat sipil menjalankan hak politiknya. Kepada elemen masyarakat yang mencitai kedamaian, anti kekerasan, menghargai pluralisme, saya menyerukan perlunya sebuah pertemuan besar untuk menghasilkan konsep mencari solusi guna menghentikan fenomena kekerasan FPI ini, termasuk menyikapi pemerintahan SBY yang agaknya sudah tunduk terhadap premanisme berkedok agama. Berwacana memang perlu dan positif, tapi melakukan gerakan bersama akan lebih optimal. Mari bersatu. Jakarta, 30 Juni 2010 Dr Ribka Tjiptaning [Non-text portions of this message have been removed] ------------------------------------ ===================================================== Pojok Milis Komunitas Forum Pembaca KOMPAS [FPK] : 1.Milis Komunitas FPK dibuat dan diurus oleh pembaca setia KOMPAS 2.Topik bahasan disarankan bersumber dari http://cetak.kompas.com/ , http://kompas.com/ dan http://kompasiana.com/ 3.Moderator berhak memuat,menolak dan mengedit E-mail sebelum diteruskan ke anggota 4.Moderator E-mail: agus.hamonan...@gmail.com agushamonan...@yahoo.co.id 5.Untuk bergabung: forum-pembaca-kompas-subscr...@yahoogroups.com KOMPAS LINTAS GENERASI ===================================================== Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/Forum-Pembaca-Kompas/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: forum-pembaca-kompas-dig...@yahoogroups.com forum-pembaca-kompas-fullfeatu...@yahoogroups.com <*> To unsubscribe from this group, send an email to: forum-pembaca-kompas-unsubscr...@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
